Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkap alokasi anggaran yang akan digunakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan di 2028-2029.

Swasembada pangan sendiri merupakan salah satu program strategis Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit yakni sebesar Rp146,25 triliun.

“Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tulis Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahannya di instagram @pco.ri, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dalam infografis yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, total anggaran senilai Rp146,25 triliun itu akan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional dan program pendukung lainnya.

Secara terperinci, anggaran senilai Rp15 triliun dialokasikan untuk program cetak sawah. Kemudian, Rp16,25 triliun diperuntukan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa.

Untuk penyediaan pupuk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 triliun, sedangkan untuk Badan Gizi Nasional Prabowo menggelontorkan sebesar Rp71 triliun.

Total anggaran yang disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan nyatanya sedikit berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam catatan Bisnis, Zulhas mengungkap bahwa pemerintah memerlukan anggaran senilai Rp139,4 triliun pada 2025 untuk mencapai swasembada pangan. Anggaran ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan, dari total Rp139,4 triliun, sebesar Rp44 triliun akan digunakan untuk Pupuk Indonesia Holding Company dan Rp16,25 triliun untuk dana desa.

Anggaran juga diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi hingga penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Kendati begitu, dia tidak menjabarkan nominal yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” pungkasnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka-bukaan soal anggaran swasembada pangan yang mau digeber Presiden Prabowo Subianto. Niatnya, swasembada pangan bisa dicapai kembali oleh Indonesia di tahun 2028-2029 ini.

Dalam publikasi infografis yang disampaikan lewat akun Instagram resmi @pco.ri, dikutip Senin (4/11/2024), dipaparkan anggaran swasembada pangan mencapai Rp 146,25 triliun. Angka ini cukup jauh berbeda dari paparan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengatakan anggaran swasembada pangan cuma Rp 139 triliun saja.

PCO menjelaskan swasembada pangan merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan ini, mari kita bangun optimisme dalam mencapai target, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera," tulis PCO dalam keterangannya.

Dari infografis yang ada dijelaskan Rp 146 triliun anggaran swasembada pangan dialokasikan ke empat hal. Pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp 44 triliun, kedua ada juga untuk ketahanan pangan dari dana desa sebesar Rp 16,25 triliun.

Ketiga, yang paling besar digunakan untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi operator Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun. Terakhir, ada Rp 15 triliun untuk program cetak sawah.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah telah menyiapkan modal Rp 139,4 triliun yang bersumber dari APBN 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan. Anggaran tersebut di antaranya Rp 44 triliun untuk penyediaan pupuk dan Rp 15 triliun bagi cetak sawah baru. Dengan dukungan dana itu, swasembada pangan, utamanya beras, ditargetkan tercapai pada 2028-2029.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang hasil koordinasinya dengan kementerian terkait mengenai program-program pangan dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Laporan tersebut termasuk anggaran terkait pangan yang saat ini sudah disiapkan Rp 139,4 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian, termasuk untuk dana desa dan pemerintah daerah (pemda).