REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal untuk mengubah dukungan mereka di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan calon Anies Baswedan-Sohibul Iman tak kunjung mendapatkan rekan koalisi, sehingga terbuka kemungkinan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan meninggalkan Anies.

Menanggapi hal itu, Anies mengungkit aspirasi warga Jakarta yang diberikan kepada partai politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, kursi dari setiap partai di DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat warga yang harus dijaga.

"Semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan, DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga," kata dia, di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, partai politik harus tetap menjaga amanat warga. Ia pun masih percaya bahwa partai politik akan bekerja sama untuk memenangkan dirinya di Pilgub DKI Jakarta. "Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini dengan baik," kata Anies.

Ia mengaku sengaja ingin ikut serta dalam Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, ia ingin membawa Jakarta menjadi lebih modern lebih maju, menjadi kota global, dan kota yang mengayomi semua masyarakatnya.

"Itulah yang menjadi fokus kami selama ini dan kami percaya semua partai juga menginginkan agar Jakarta menjadi maju dan berkembang," ujar Anies.

Diketahui, nama Anies muncul dalam usulan sejumlah partai politik di tingkat Jakarta untuk menjadi calon gubernur (cagub). Bukan hanya dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS, Anies juga diusulkan menjadi cagub DKI Jakarta oleh DPW Partai Nasdem, DPW PKB, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP. Namun belakangan Anies terancam bakal gagal dapat dukungan. PKB, Nasdem, dan PKS disebut bakal masuk ke KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto tidak menjelaskan secara detail mengapa akhirnya Golkar tidak mengusung kader internal di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Sebelumnya, Ridwan Kamil (RK) yang merupakan kader Partai Golkar santer akan maju di Pilkada Jabar namun belakangan muncul keputusan akan diusung di Pilkada KDI Jakarta.

"On the way to DKI (Jakarta)," ujar Airlangga, Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, DPP Partai Golkar memberi sinyal bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, selepas menghadiri acara puncak peringatan HUT Ke-46 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, Jumat (2/8/2024) menunjukkan sinyal itu saat menjelaskan kandidat yang kemungkinan diusung Golkar di Pilkada Jawa Barat.

"Kami sudah (ada) perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Partai Gerindra, kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain wakil ketua, Pak Ade Ginanjar. Jadi, pembicaraan sudah sampai sana," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.

Walaupun demikian, Airlangga tak menyebutkan secara gamblang keputusan partainya untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Airlangga pun menyebut partainya tidak akan balik kanan usai mengusung mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi, maju menjadi calon Gubernur Jabar di Pilkada 2024.

Untuk diketahui, Dedi merupakan kader dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). "Tidak balik kanan," kata Airlangga singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pasangan untuk Dedi Mulyadi yang diusung maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat akan berasal dari Partai Golkar. "Namanya, sehari dua hari lagi juga (diumumkan)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sedangkan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sebelumnya digadang-gadang oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Barat, menurutnya telah disepakati oleh KIM Plus untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia pun memastikan bahwa keberadaan KIM Plus itu nantinya bertujuan untuk memajukan Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Di samping itu, Partai Golkar juga pada beberapa waktu lalu telah meminang Mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.

Dedi pun sebelumnya telah mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Saat itu, dirinya maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara

Wacana akan terbentuknya koalisi gemuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta makin terus berkembang. Namun, kemungkinan besar bukan Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi gemuk yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, KIM Plus merupakan skenario untuk mengagalkan langkah Anies berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada nama calon gubernur (cagub) yang bisa menandingi elektabilitas Anies di DKI Jakarta.

"Anies dianggap kuat, elektabilitasnya tinggi, belum ada lawan, suka tidak suka harus dilawan dengan KIM Plus. Ketika KIM plus itu terlaksana, maka Anies tidak bisa berlayar," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (5/8/2024).

Ujang menilai, saat ini terdapat tiga partai yang berpotensi gabung dalam KIM Plus. Tiga partai itu adalah PKB, PKS, dan Partai Nasdem, yang telah memiliki kecenderungan untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

Apabila tiga partai itu bergabung dengan KIM Plus, otomatis hanya tersisa PDIP yang tersisa di Pilgub DKI Jakarta. Sementara, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai politik lainnya.

"Saya melihat, skema KIM plus ini memang untuk menjegal Anies, mengalahkan Anies di awal agar tidak bisa berlayar. Makanya akan wacana KIM plus melawan kotak kosong. Ini bisa saja terjadi," kata Ujang.

Menurut dia, tidak ada yang tak mungkin dalam dunia politik di Indonesia. Artinya, peluang PKB, PKS, dan Partai Nasdem, untuk bergabung dengan KIM Plus masih bisa terjadi. Apalagi, tiga partai itu juga telah memberikan sinyal untuk bisa diajak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Siapa yang tidak mau diajak kekuasaan? PKB juga mau, Nasdem oke, bahkan PKS ingin diajak masuk kekuasaan. Jadi dalam konteks lawan kotak kosong, itu sangat mungkin," ujar dia.

Namun, Ujang menilai, PDIP tetap akan dibiarkan sendirian di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan KIM.

"Kalau PDIP kecil kemungkinan masuk KIM plus. Karena PDIP punya sikap sendiri dan selalu berseberangan dengan KIM. Termasuk di Sumut berseberangan juga," kata Ujang.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, bahwa untuk Pilkada 2024 di beberapa provinsi besar, akan ada partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus, termasuk di Pilkada Jakarta. Namun dia belum menyebutkan partai-partai mana saja yang akan bergabung dalam KIM Plus tersebut.

Sedangkan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sebelumnya digadang-gadang oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Barat, menurutnya telah disepakati oleh KIM Plus untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia pun memastikan bahwa keberadaan KIM Plus itu nantinya bertujuan untuk memajukan Indonesia. Walaupun begitu, dia juga tak melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon lain di Pilkada karena demokrasi memiliki kebebasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Di samping itu, Partai Golkar juga pada beberapa waktu lalu telah meminang Mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.

Dedi pun sebelumnya telah mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Saat itu, dirinya maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur.