REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP belum secara resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dalam penyampaian yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat deklarasi calon kepala daerah, Senin (26/8/2024), hingga pukul 14.10 tidak ada nama Anies yang disebut.

Adapun sejumlah kandidat yang sudah diumumkan yakni calon gubernur (cagub) dan calon wakikl gubernur (cawagub) Jawa Tengah yakni mantan panglima Andika Perkasa bersama Hendrar Prihadi. Kemudian ada nama Airin Rachmy Diany serta Ade Sumardi untuk cagub dan cawagub Banten.

PDIP belum mengumumkan kandidat untuk cagub DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Belum dipastikan apakah nama Anies akan diumumkan belakangan atau ada gerakan politik baru.

Sebelumnya Anies Rasyid Baswedan telah meminta restu Ibunya Aliyah Rasyid Baswedan sebelum menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Senin (26/8/2024). Anies dikabarkan akan diumumkan sebagai calon gubernur (cagub) dari PDI Perjuangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya Said Abdullah pun mengonfirmasi Anies akan hadir siang ini untuk dideklarasikan.

"Insyaallah (PDIP mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Rano Karno)," kata Said saat dikonfirmasi awak media dari Jakarta, Senin.

Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu."Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin pagi.

Diketahui, Anies sudah menyiapkan baju merah dan meminta restu dari ibunda sebelum berangkat ke DPP PDIP.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa besar kemungkinan Rano Karno akan menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pemasangan Anies dan Rano bisa memberikan dampak positif kepada PDIP, karena nantinya Anies mampu menarik dukungan dari kelompok agamis dan Rano Karno mampu menarik dukungan dari kelompok nasionalis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera menilai majunya, Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 yang akan diusung PDIP membuat pertarungan akan menjadi lebih kompetitif. "Semua punya hak. Kian kompetitif kian baik bagi warga," kata Mardani di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Menurut Mardani, situasi tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat. Pasalnya, pemilih memiliki banyak pilihan orang berkualitas untuk dipilih menjadi gubernur.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa menilai secara objektif visi-misi pasangan calon mana yang dianggap paling tepat untuk memajukan Jakarta. Saat ditanya apakah majunya Anies akan menyulitkan pasangan M Ridwan Kamil-Suswono, Mardani menanggapi dengan jawaban normatif. "Kita lihat siapa saja yang mendaftar," kata Mardani.

Mardani juga memastikan hubungan PKS dengan Anies tetap terjalin dengan baik, walaupun saat ini sudah berbeda haluan politik. "Mas Anies sahabat PKS di mana pun berada," kata Mardani.

Sebelumnya, perjalanan Anies bersama dengan PKS sudah terjalin ketika ia diusung menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2017. Kerja sama politik antara keduanya tetap berlanjut kala Anies maju menjadi calon presiden RI pada Pilpres 2024.

Beberapa partai pun juga mengikuti jejak PKS dalam mendukung Anies pada pilpres itu, yakni Partai Nasdem dan PKB. Setelah pasangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar kandas pada Pilpres 2024, Anies pun berupaya kembali maju lagi pada Pilgub Jakarta 2024.

Namun demikian, PKS sudah berbeda sikap politik dan memilih meninggalkan Anies untuk masuk dalam koalisi besar pemerintah. Langkah PKS juga diikuti oleh Partai Nasdem dan PKB.

Kini, Anies sedang menjalin kedekatan dengan PDIP. Anies disebut akan dipasangkan dengan Rano Karno.

Bisnis.com, JAKARTA — Anies Baswedan buka suara terkait loyalitas yang dipertanyakan Megawati jika ingin diusung PDIP ke ajang Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan keseriusan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu untuk patuh kepada partai jika diberikan dukungan di Pilkada Jakarta 2024.

Anies menuturkan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri hanya merujuk pada amanat konstitusi dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang satu dan beragam.

“Kita semua menyadari bahwa beliau [Megawati Soekarnoputri] merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia satu, yang beragam, tetapi bersama dan itulah yang kita jadikan rujukan sama-sama,” kata Anies di Gedung DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Sayangnya, Anies tak merespons secara detail saat ditanya terkait masuknya dirinya menjadi kader PDIP. “Ini masih jalan prosesnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anies hanya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan informasi jika ada pertemuan berikutnya, termasuk jadwal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Anies mengaku bahwa pertemuannya dengan Ketua DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta Ady Widjaja pada hari ini, Sabtu (24/8/2024), yang dilakukan secara spontan.

“Kita mengalir saja, nanti pada waktunya [jadwal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri], seperti pertemuan hari ini, tidak direncanakan, spontan, rileks, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Megawati mengaku heran jika ada pihak yang mencoba meminta dukungan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, PDIP tidak akan memberikan dukungan semudah itu kepada Anies Baswedan, karena khawatir insiden pembangkangan yang dilakukan Jokowi kembali terjadi di Anies Baswedan.

“Lho, saya tuh jadi suka garuk garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari ini dukungannya, bingung saya lho. Kamu kemana ya kemarin sore ya? Lha iya lha, mbok jangan gitu dong hmmm,” ujar Mega Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8).

Megawati pun mempertanyakan kepada publik yang mendorong PDIP agar dukung Anies.

“Eh, aku bilang enak aja ya, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau ama PDI? Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong, ya. Mau enggak nurut?” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anies Baswedan buka suara terkait loyalitas yang dipertanyakan Megawati jika ingin diusung PDIP ke ajang Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan keseriusan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu untuk patuh kepada partai jika diberikan dukungan di Pilkada Jakarta 2024.

Anies menuturkan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri hanya merujuk pada amanat konstitusi dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang satu dan beragam.

“Kita semua menyadari bahwa beliau [Megawati Soekarnoputri] merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia satu, yang beragam, tetapi bersama dan itulah yang kita jadikan rujukan sama-sama,” kata Anies di Gedung DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Sayangnya, Anies tak merespons secara detail saat ditanya terkait masuknya dirinya menjadi kader PDIP. “Ini masih jalan prosesnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anies hanya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan informasi jika ada pertemuan berikutnya, termasuk jadwal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Anies mengaku bahwa pertemuannya dengan Ketua DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta Ady Widjaja pada hari ini, Sabtu (24/8/2024), yang dilakukan secara spontan.

“Kita mengalir saja, nanti pada waktunya [jadwal bertemu dengan Megawati Soekarnoputri], seperti pertemuan hari ini, tidak direncanakan, spontan, rileks, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Megawati mengaku heran jika ada pihak yang mencoba meminta dukungan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, PDIP tidak akan memberikan dukungan semudah itu kepada Anies Baswedan, karena khawatir insiden pembangkangan yang dilakukan Jokowi kembali terjadi di Anies Baswedan.

“Lho, saya tuh jadi suka garuk garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari ini dukungannya, bingung saya lho. Kamu kemana ya kemarin sore ya? Lha iya lha, mbok jangan gitu dong hmmm,” ujar Mega Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8).

Megawati pun mempertanyakan kepada publik yang mendorong PDIP agar dukung Anies.

“Eh, aku bilang enak aja ya, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau ama PDI? Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong, ya. Mau enggak nurut?” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyenggol' soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang bakal terbentuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, partai harus mendengar aspirasi dari warga.

Anies mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah ajang yang dibuat agar warga dapat menentukan pilihan politiknya. Artinya, partai politik harus menyerap aspirasi warga dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta," kata dia di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Menurut Anies, aspirasi warga itu biasanya akan diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta. Karena itu, pimpinan pusat partai politik semestinya harus mendengar aspirasi tersebut. "Cek aja sama DPW-DPW semua partai, apa aspirasinya. Itu mencerminkan aspirasi mereka," kata Anies.

Diketahui, nama Anies masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi cagub Jakarta. Sejumlah partai yang mengusulkan nama mantan gubernur DKI Jakarta itu antara lain adalah PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, KIM sudah memiliki sejumlah alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon itu disebut sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM.

Menurut dia, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama itu. Ia menyebut, ada dukungan dari partai politik lainnya untuk pasangan calon yang diusung oleh KIM.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Ada Koalisi Indonesia Maju plus nanti," kata dia di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.