Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

PANDEGLANG, iNews.id – Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi melempari Kantor Bupati Pandeglang, Banten dengan tomat busuk, Rabu (23/10/2024). Aksi itu terjadi saat mereka menggelar demonstrasi memprotes ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Pandeglang 2024.

Koordinator aksi, Hadi Setiawan mengatakan, demonstrasi digelar sebagai bentuk protes atas tindakan sejumlah oknum ASN yang terlibat dalam Pilkada 2024. 

“Mulai dari kepala desa, camat hingga kepala dinas melanggar netralitas ASN dengan mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Banten dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang,” katanya. 

Dia menuturkan, dengan banyaknya keterlibatan ASN untuk memenangkan satu paslon di pilkada menjadi bukti bahwa Bupati Pandeglang terindikasi tidak mampu menciptakan demokrasi yang baik. 

“Karena itu, kami minta agar para oknum ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024 diberikan sanksi tegas,” katanya.

Usai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pandeglang, massa melanjutkan aksinya di depan Kantor DPMPD dan Bawaslu Pandeglang.

Editor: Kastolani Marzuki

Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.

Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.

"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.

"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.

Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.

"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.

"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.

Amran Sulaiman Meminta Masyarakat Melapor Jika Menjadi Korban Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman telah membagikan nomor telepon yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kasus pemerasan yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian (Kementan).

Nomor tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/10/2024).

"Ini, tolong, ini disampaikan juga nomor HP. Manakala ada korban, ada (yang) meminta fee dan seterusnya. Saya sebut saja 0812 3539 7615," ujar Amran.

Ia menyebutkan, nomor tersebut langsung terhubung ke dirinya. "Ini nomor HP dinas. Kalau ada langsung pengaduan, itu sebenarnya sudah banyak nomor kita sebar, tetapi ini langsung (tersambung) di tangan saya," tambahnya.

Pada hari yang sama, Amran memberhentikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementan yang terlibat dalam praktik suap dengan total mencapai sekitar Rp 10 miliar terkait proyek kementerian.

Pemecatan tersebut dilakukan setelah Amran menerima laporan dari seorang pengusaha yang menjadi korban.

Ketiga ASN tersebut diduga meminta fee sebesar 25 persen dari fasilitasi proyek Kementan. Setelah diklarifikasi, mereka mengakui perbuatan tersebut.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa disebut namanya, mengatakan bahwa dari luar meminta proyek, kemudian (oknum) dari Kementerian Pertanian meminta fee 25 persen," ungkap Amran.

"Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata (ASN Kementan itu) sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," lanjutnya.

Usai proses klarifikasi, Amran memutuskan untuk memproses surat pemberhentian ketiga ASN tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Ketiga ASN yang diberhentikan terdiri dari eselon II, eselon III, dan eselon IV. Meskipun demikian, Amran enggan memberikan penjelasan perinci mengenai proyek yang dimaksud.

Ia hanya menduga bahwa kebiasaan meminta fee tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Menurut pengakuan pelaku, suap yang diterima dikirim secara bertahap.

"Ini di pengakuannya sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar. Itu pengakuannya. Iya. Dia mengaku," tutup Amran.

Fasilitas rumah sakit sudah beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dua rumah sakit telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Yang pertama adalah RS Hermina Nusantara milik PT Medikaloka Hermina Tbk dengan biaya Rp 650 miliar. Sementara RS Mayapada Hospital Nusantara dibangun oleh grup usaha Dato' Sri Tahir, salah satu orang terkaya di Indonesia, dengan biaya Rp 500 miliar.

Menurut Jokowi, hadirnya dua rumah sakit tersebut akan membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin yakin pindah ke IKN.

"Ini akan memberikan kepercayaan, confidence, bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam peresmian RS Hermina Nusantara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Jokowi menilai hunian bagi para ASN juga sudah siap, dan kantor mereka bekerja akan selesai pada bulan November. Oleh karena itu Jokowi menyebut fasilitas yang selama ini ditanyakan ASN, misalnya rumah sakit, kini sudah ada di IKN.

"Karena juga memang apartemennya sudah siap, kantornya sedikit lagi di November ini akan siap, sehingga begitu kami geser dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, fasilitas-fasilitas yang biasanya ditanyakan oleh mereka adalah, pak, kalau anak-anak kami sakit ada rumah sakitnya? Saya sekarang bisa jawab, ada!," kata Jokowi.

Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, fasilitas lain yang kerap ditanyakan adalah sarana pendidikan. Jokowi memberi catatan untuk poin tersebut dan meminta pembangunan sekolah di IKN segera diselesaikan.

"Yang kedua yang sering ditanyakan, pak, anak-anak kami sekolahnya di mana? Nah ini perlu dipercepat. Agar fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu betul-betul ada di Ibu Kota Nusantara," tutur Jokowi.

Selain itu, keberadaan rumah sakit dapat membangkitkan kepercayaan diri para investor untuk ikut masuk berbisnis di ibu kota baru. Pasalnya, fasilitas kesehatan dapat memberikan kelengkapan ekosistem kota baru di Nusantara.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Dari upaya penindakan tersebut, tim gabungan KPK mengamankan enam orang yang terdiri dari empat penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

"Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan swasta, untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10).

Namun, KPK belum mengungkapkan identitas enam orang yang berhasil diamankan tersebut. Tessa mengatakan, empat orang yang diamankan KPK masih dalam perjalanan menunju Gedung Merah Putih.

"Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Terkait pengadaan barang

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT yang dilakukan Kalsel terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut Alex, persekongkolan penunjukan proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara menjadi hal lazim dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Libatkan orang kepercayaan Gubernur Kalsel?

Saat ditanya OTT tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Alex mengatakan, hal tersebut masih dugaan.

Namun, dia mengaku, mendapatkan informasi bahwa ada uang yang baru diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara,” ujar Alex.

Sita uang lebih dari Rp 10 miliar

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya menyita uang lebih dari Rp 10 miliar dalam OTT tersebut.

Menurut Ghufron, uang tersebut menjadi barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Barang bukti uang lebih dari Rp 10 miliar detailnya masih kita hitung, diduga pemberian kepada PN (penyelenggara negara) dalam rangka PBJ pembangunan di Kalsel," kata Nurul Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Namun, Ghufron meminta publik bersabar karena KPK masih akan melakukan pendalaman terhadap enam orang yang diamankan. Apalagi, empat orang masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta.

"Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam satu jadwal," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK OTT di Kalsel: Amankan 6 Orang, Sita Uang Lebih dari Rp 10 Miliar"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/20020691/kpk-ott-di-kalsel-amankan-6-orang-sita-uang-lebih-dari-rp-10-miliar.

YOGYAKARTA, iNews.id – Polisi telah menetapkan oknum aparatur sipil negara (ASN) Kemenkumham di RUPBASAN Kelas 1 Kota Yogyakarta berinisial WAh sebagai tersangka kasus penipuan acara senam HUT Kota Jogja di Alun Alun Selatan. 

Acara yang rencananya digelar Minggu (6/10/2024) pukul 07.00 WIB gagal dilaksanakan. Panitia tidak ada yang datang di lokasi. Kegiatan itu diselenggarakan oleh WAH, warga Kebangarum Kalurahan Donokerto Turi Sleman.

Peristiwa itu sempat viral di media sosial. Ratusan warga sudah datang ke lokasi karena sudah membeli tiket seharga Rp10.000 hingga Rp25 .000 dengan janji akan diadakan undian hadiah. Stan-stan UMKM dengan harga sewa Rp250.000 juga terjual. 

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo menuturkan, personel Polsek Kraton sudah melaksanakan pengaman Kegiatan Sepeda santai, senam massal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Mereka sudah melakukan pengamanan sejak pukul 06.00 WIB. 

"Adanya kegiatan masyarakat pasti dilakukan pengamanan agar giat masyarakat berjalan aman dan lancar.  Giat tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT kota Yogyakarta ke 268 tahun 2024," tutur dia. 

Giat tersebut berbayar komersil dan sejak pagi hari lokasi atau Alun-Alun Kidul sudah berdiri panggung utama serta stan sponsor namun tidak ada isinya. Di sisi lain pihak panitia tidak bisa dihubungi.

Mendapati gelagat mencurigakan, anggota Polsek kraton melaksanakan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Polri telah melakukan langkah penyelidikan untuk dapat mengetahui siapa bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

"Dan apabila ditemukan pelanggaran hukum akan di tindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya. 

Dia menambahkan pelaku inisial WAH telah menyerahkan diri ke Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB. Saat ini pelaku telah diamankan oleh Polresta Yogyakarta dan menjalani Proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Atas perbuatan pelaku WAH di ancam dengan pasal 372  penggelapan atau 378 Penipuan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun," tutur dia. 

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. Pasalnya, kalangan tersebut telah familiar dengan skema iuran perumahan yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun demikian, kata Heru, pihaknya belum bisa memastikan kapan rencana penarikan kewajiban iuran tersebut mulai berlaku. Menurutnya, saat ini regulasi penarikan iuran masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kita belum tahu (kapan mulai diimplementasikan), kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan,” jelas Heru.

Sementara itu, lanjut Heru, untuk penarikan iuran Tapera kepada pekerja swasta, pihaknya juga bakal berhati-hati dan melihat kesiapan dari masing-masing segmen.

Heru bilang, saat ini BP Tapera memahami kondisi pekerja yang tampak berat bila harus ditambah dengan kewajiban iuran tabungan perumahan tersebut.

“Saat ini kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi,” jelasnya.

Untuk diketahui, Penarikan iuran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Aturan ini mewajibkan pungutan iuran Tapera sebesar 3% dari upah bulanan pekerja, rinciannya pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja atau pengusaha membayar 0,5% dari upah bulanan pekerja.

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program magang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua Tengah. 

Melalui program tersebut ASN Papua Tengah mendapatkan pengalaman secara positif dan tentunya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) aparatur di wilayah tersebut. 

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN, Dr Agus Sudrajat MA saat memberikan sambutan dalam upacara penutupan Program Magang Bagi ASN Provinsi Papua Tengah yang diselenggarakan di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (25/9/2024).

Agus menyampaikan, selama ini disadari memang masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi ASN secara nasional terlebih kesenjangan tersebut dirasakan pada ASN yang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. 

Karena itu, kata dia, program magang ini menjadi sebuah terobosan dan inovasi untuk menekan kesenjangan serta mendorong adanya percepatan pembangunan untuk Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu DOB Papua.

“Kita sadari, bahwa pada bulan Oktober mendatang, Indonesia memasuki era kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden terpilih ini telah menekankan kesiapan ASN Papua untuk menyongsong kebijakan baru yang berfokus pada reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penguatan sektor strategis seperti ketahanan pangan dan energy,” katanya. 

Karena itu, kata dia, program magang bagi ASN Papua Tengah ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan SDM aparatur khususnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih profesional, efektif dan responsif.

Agus Sudrajat yakin, dengan keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui program magang ini, para alumni Program Magang ASN yang telah dibekali dengan keterampilan serta kompetensi paripurna telah siap mengisi berbagai posisi fungsional yang strategis dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Sebagai bagian dari daerah otonomi baru, Papua Tengah membutuhkan ASN yang kompeten dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas serta teknologi informasi,” ujarnya. 

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Roland James mengapresiasi LAN dan mitra magang yang telah mendukung terlaksananya kegiatan magang ASN papua tengah dalam meningkatkan kompetensi serta mendukung percepatan pembangunan SDM aparatur di Papua Tengah.

“Saya juga mengapresiasikan kepada seluruh peserta Magang ASN Papua Tengah yang telah  berkomitmen dan mendedikasikan diri untuk  menyelesaikan pelaksanaan magang sampai pada tahap akhir,” ujarnya.

Dia berharap ke depannya dapat terus berkolaborasi dengan LAN dan instansi mitra untuk dapat bersama-sama mendukung pembangunan aparatur di pemerintah Provinsi Papua Tengah

Kepala Pusat Kajian dan Manajemen ASN LAN, Elly Fatimah mengatakan, penyelenggaraan magang ASN Pemerintah Papua bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN potensial pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui jalur magang sehingga dapat ikut berperan dalam menyukseskan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Kompetensi yang dibangun dalam kegiatan magang ini antara lain Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang  dan Jasa Pemerintah serta  Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melihat peluang untuk ikut mengembangkan proyek di Ibu Kota Negara (IKN).

Direktur CTRA, Harun Hajadi mengatakan, proyek perseroan di IKN yang sudah berjalan adalah proyek pembangunan pemukiman untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Pemukiman 10 menara ini dalam bentuk rusun dan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujarnya kepada Kontan, Rabu (25/9).

CTRA juga diminta untuk membangun 22 rumah tapak untuk Eselon 1 dengan skema yang sama.

Progres proyek tersebut sampai saat ini adalah melakukan presentasi company profile, memasukkan design dan feasibility study (FS), menggelar pembahasan FS dan ketentuan lainnya, hingga melakukan kurasi design dengan tim Ridwan Kamil selaku tim arsitektur.

Sebagai catatan, proses ini sudah baku dan ditentukan oleh Otoritas IKN (OIKN).

“Pertemuan dengan tim Ridwan Kamil sudah dilakukan sekali. Kami masih menunggu yang kedua,” ungkapnya.

Setelah semua proses tersebut diterima nanti, maka CTRA akan dinominasi sebagai pemrakarsa. Setelah itu akan dilakukan penawaran tender. Proses tender harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat Pemerintah dalam menggarap proyek.

“Setelah ditentukan sebagai pemenang, baru kami akan mempersiapkan groundbreaking dan konstruksi,” tuturnya.

Menurut Harun, lahan yang disiapkan OIKN untuk rusun seluas sekitar 8 hektar dan untuk rumah tapak sekitar 2 hektar.

“Diperkirakan total investasi keseluruhan untuk 10 tower, 22 rumah tapak, dan fasilitas2 nya adalah 3.5 - 3.8T (masih perkiraan)

Ciputra Group dikabarkan akan segera berpartisipasi mengembangkan proyek properti dengan investasi non-APBN di Wilayah Perencanaan (WP) 2 IKN. Namun, pihak CTRA belum banyak berkomentar terkait rencana tersebut.

Research Analyst Phintraco Sekuritas Nurwachidah melihat, bergabungnya CTRA dengan proyek IKN akan menjadi katalis yang positif. Ini mengingat portofolio bisnis CTRA yang memang memiliki land bank yang terdiversifikasi secara geografis.

“Sehingga, dengan diversifikasi tersebut, CTRA dapat meminimalisasi risiko terkonsentrasi,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (24/9).

Sebagai contoh, per 31 Juni 2024, Greater Jakarta menjadi kontribusi pendapatan prapenjualan alias marketing sales terbesar 41%, lalu diikuti Sumatra 25%.

“Sementara, per 31 Maret 2024, Sumatra menyumbang 32% dari perolehan marketing sales, disusul Greater Jakarta 32% dan Greater Surabaya 19%,” tuturnya,” tuturnya.

Kinerja CTRA di kuartal III juga berpotensi tumbuh lebih baik. Ini mengingat pada September 2024 kembali diberlakukan insentif PPN DTP 100%.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan (BI rate). Pemangkasan BI rate juga dapat meningkatkan minat konsumen dalam mengambil pembiayaan KPR.

“Dengan menggunakan metode relative valuation dan pendekatan price to earning ratio (PER), potensi fair value CTRA diperkirakan berada di level Rp 1.490 per saham,” ungkapnya.

Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda mengatakan, penggarapan proyek IKN berpotensi memberikan dampak positif ke penjualan dan pendapatan CTRA dalam jangka panjang.

Apalagi, jika CTRA betulan menggarap proyek di wilayah strategis di IKN.

“Namun, penggarapan proyek besar akan meningkatkan pembiayaan atau beban yang bisa membuat kinerja keuangan CTRA kurang baik,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (24/9).

Kinerja CTRA di kuartal III bisa membaik dengan adanya sentimen PPN DTP 100%, pemangkasan suku bunga, dan pemulihan ekonomi.

“Sentimen negatif untuk CTRA adalah ketidakpastian global, penurunan permintaan properti, dan ketatnya persaingan. Sentimen ini masih akan berlanjut hingga kuartal IV,” tuturnya.

Vicky pun merekomendasikan hold untuk CTRA hingga ke level Rp 1.430 – Rp 1.440 per saham. Investor juga bisa wait and see dulu ke area support di level Rp 1.325 – Rp 1.315 per saham, dengan target harga Rp 1.385 – Rp 1.395 per saham.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengambil alih 51 pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah itu dilakukan seiring rencana pembubaran lembaga tersebut.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan hal itu dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2024 dan Nomor 92 tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perpres menyebutkan seluruh tugas dan fungsi KASN kini akan dialihkan ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Hari ini menjadi awal dari perjalanan yang baru. Bergabungnya saudara ke dalam kementerian ini adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk terus mendorong profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya saat menyambut sekaligus membuka kegiatan orientasi wawasan dan tugas (Orwastu) di Kementerian PANRB, Jakarta (23/09).

Rini mengatakan proses pengalihan pegawai KASN ke Kementerian PANRB telah melalui berbagai tahap, mulai dari pemetaan profil, penyesuaian kompetensi jabatan, hingga pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D). Pemetaan telah berjalan sejak awal 2024 ini.

"Alhamdulillah, per 1 Oktober nanti saudara akan resmi menjadi pegawai ASN di lingkungan Kementerian PANRB. Jangan ragu untuk berinovasi, menyampaikan ide-ide, serta membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," imbuhnya.

Rini juga mengatakan dengan bergabung ke Kementerian PANRB, para pegawai telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berintegritas dan profesional. Oleh karena itu, ia berharap para pegawai baru dapat terus menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Rini pun menjamin para pegawai yang dialihtugaskan ini akan mendapatkan hak sama untuk pengembangan kariernya.

"Semoga ini menjadi awal yang baik dan memotivasi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian PANRB," pungkasnya.

Rencana pembubaran KASN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RUU ASN itu telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke paripurna.

Lebih lanjut, pembubaran itu juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembentukan KASN sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN yang disetujui pada rapat paripurna DPR RI, 19 Desember 2013.

KASN menjadi lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pegawai ASN‒meliputi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN‒yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

KASN beranggotakan tujuh orang komisioner, dua di antaranya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Masa kepengurusan komisioner KASN berlangsung selama lima tahun.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ibnu Mahmud Bilalludin sebelumnya menyarankan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ia menyampaikan demikian dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah pengambilan keputusan tingkat pertama RUU ASN pada 2023 lalu,Ibnu mengatakan Fraksi PAN memiliki sejumlah alasan untuk membubarkan KASN.

Pertama, politik hukum Presiden Joko Widodo ihwal perampingan lembaga negara. Ia menyinggung Jokowi yang pada periode pertamanya menghendaki pemerintahan yang efektif. Salah satunya melalui perampingan atau pembubaran lembaga negara.

Selain itu, Ibnu menilai tugas KASN sendiri kerap overlap atau tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain.

Menurutnya, lembaga yang bertugas mengatur ASN sudah cukup banyak, misal Kemenpan RB, BKN, hingga kementerian/lembaga tempat ASN bekerja.

"Kondisi ini menyulitkan koordinasi terkait pembinaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan manajemen ASN," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, mengenai penundaan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) karena menunggu kesiapan ekosistem. Menurut Danis, yang dimaksud dengan ekosistem dalam konteks tersebut adalah persiapan fasilitas dasar yang akan digunakan oleh ASN di IKN, seperti kantor dan hunian.

"Yang palingbasic, kantor (ASN) sudah siap," ujar Danis kepada wartawan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Danis menjelaskan kantor-kantor untuk ASN telah disiapkan di beberapa lokasi penting, termasuk gedung Kementerian Koordinator dan Sekretariat Negara serta Sekretariat Presiden. Fasilitas ini disiapkan mampu menampung sekitar 1.700 ASN pada tahap awal.

Selain kantor, hunian untuk ASN juga sedang dipersiapkan secara intensif. Danis menyebut bahwa 12 tower apartemen dengan total 720 unit sudah siap huni. "Sekarang kan dengan adanya 12 tower (siap dihuni), itu ada 720 (unit). Kan 1 tower ada 60 (unit apartemen), berarti ada 720 unit. 720 unit kamarnya aja kalau 1 unit ada 3 kamar, 3 kali itu udah 2.100," jelasnya.

Progres pembangunan tower terus berlanjut. Menurut Danis, fasilitas hunian ASN ini akan segera diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. “Sekitar September-Oktober, udah 21 tower. Bahkan, pada November-Desember, jumlahnya akan mencapai 47 tower,” jelasnya.

Meski demikian, beberapa fasilitas tambahan seperti pasar swalayan kecil, fasilitas cuci, klinik, dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD masih dalam tahap pengembangan. Namun, Danis menegaskan hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan ASN di IKN sudah siap. "Yang basic-basic udah siap, listrikudahsiap. Benerloh, saya udah ninggalin baju di apartemen," ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan pemindahan ASN ke IKN setelah ekosistem siap disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, pada Selasa, 27 Agustus 2024. "Jadi, begini, semula (dijadwalkan) September. Terakhir arahan Presiden jangan buru-buru (pindah) kalau ekosistemnya belum siap," kata Azwar Anas usai menghadiri acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023 di Jakarta, dikutip dariAntara.

Sementara itu, Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimudin, sebelumnya mengungkapkan 21 tower rumah susun (rusun) yang akan menjadi hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah selesai dibangun.

"Tower-tower yang dibangun oleh para pekerja konstruksi, yang saat ini berjumlah sekitar 27 ribu pekerja, termasuk 10-20 persen di antaranya merupakan warga lokal, telah selesai untuk 21 tower ASN yang akan dipindah," kata Alimudin dikutip dariAntara.