Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menanggapi peristiwa pailitnya salah satu produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) terbesar di Tanah Air, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

PN Niaga Semarang juga menyatakan pailit kepada tiga anak usaha Sritex, yakni Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya akibat beban utang yang melebihi aset yang dimiliki. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun, saham SRIL telah digembok sejak 18 Mei 2021 atau sudah tiga tahun lima bulan.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, Sritex memang harus diselamatkan. Hal ini bukan hanya untuk menyelamatkan tenaga kerjanya dari ancaman PHK, melainkan juga karena posisi Sritex yang berperan penting sebagai bagian dari rantai nilai integrasi TPT nasional.

“Sritex menyerap bahan baku sektor hulu sekaligus menyuplai bahan baku benang dan kain ke sektor hilir TPT,” kata dia, Jumat (25/10) malam.

Namun, di sisi lain pemerintah juga mesti menyelesaikan masalah importasi ilegal yang menjadi persoalan utama seluruh rantai nilai di industri TPT. Apalagi, impor ilegal di produk pakaian jadi dan kain sangat mengganggu seluruh rantai nilai di industri tersebut.

“Baiknya pemerintah membentuk Satgas penyelamatan industri TPT yang langsung di bawah naungan Presiden,” imbuh Redma.

Dia juga menyebut, upaya pemberantasan impor TPT ilegal sulit terealisasi selama Kementerian Keuangan tidak membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengurus pintu masuk impor.

Apalagi, ada banyak oknum pejabat pemerintahan yang menjadi backing dan terlibat dalam importasi ilegal. Alhasil, jika hanya ada Satgas setingkat menteri, mereka tidak akan kuat menyelesaikan masalah impor ilegal tersebut.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tak henti-hentinya didera masalah. Satu per satu pabrik TPT terus berguguran, tak kuasa menahan gempuran produk impor ilegal yang membanjiri pasar.

Yang terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 12 September 2024 lalu.

Permohonan pailit ini diajukan oleh para mantan pekerja Panamtex yang belum dipenuhi haknya. Panamtex sendiri memproduksi kain sarung yang berorientasi ekspor.

Sebelumnya, pabrik tekstil lainnya yaitu PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) juga telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun, pabrik yang juga berada di Pekalogan ini disinyalir belum melunasi kewajiban pembayaran upah terhadap sebagian karyawannya. Produsen kain ekspor ini masih berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober nanti.

Tutupnya berbagai pabrik TPT tentu membuat para karyawan di sektor ini dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja terkena PHK pada Januari-Agustus 2024. Mayoritas pekerja yang di-PHK berasal dari sektor TPT. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat banyak perusahaan TPT yang tidak melaporkan tindakan PHK kepada karyawannya, apalagi di kalangan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tren penutupan pabrik yang diikuti oleh PHK karyawan akan terus terjadi selama pemerintah tidak serius menutup rapat celah impor TPT ilegal.

Lantas, pabrik-pabrik yang masih beroperasi pun tidak mampu berproduksi secara optimal, mengingat produknya kalah saing dengan produk impor ilegal.
"Posisi saat ini utilisasi TPT secara nasional tinggal 40%," kata Redma, Kamis (26/9).

Satgas kurang efektif

APSyFI menyoroti kinerja Satgas Anti Impor Ilegal yang dianggap tidak efektif karena hanya berwenang terhadap penindakan di pasar. Padahal, pintu masuk yang menjadi penyebab utama maraknya impor TPT ilegal berada di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sampai saat ini tidak ada niatan dari Bea Cukai untuk memperbaiki. Justru mereka malah sibuk mencari alasan," kata Redma.

Dalam catatan Kontan, masa kerja Satgas Anti Impor Ilegal yang melibatkan berbagai kementerian, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) akan berakhir pada Desember 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana khawatir, Satgas hanya hadir layaknya seremonial semata. Tidak diketahui seperti apa proses hukum atas terduga pelaku importasi TPT ilegal yang dibekuk Satgas.

"Publik juga tidak siapa pelaku-pelaku impor ilegal," imbuh dia, Kamis (26/9).

API tak menampik adanya sikap wait and see dari importir TPT ilegal semenjak adanya Satgas Anti Impor Ilegal. Namun, bukan berarti mereka kapok untuk berjualan di Indonesia.

Apalagi, terdapat oknum-oknum yang biasa membantu kegiatan importasi ilegal tersebut. Alhasil, penindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal terkesan setengah hati.

Lebih lanjut, prospek industri TPT diperkirakan masih akan suram sampai akhir tahun nanti, meski terdapat momentum libur natal dan tahun baru. Hal ini seiring kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ditandai oleh daya beli masyarakat yang melemah.

"Sepertinya permintaan tidak akan signifikan dan itu pun akan dimakan oleh barang impor," tandas Redma.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satgas Impor Ilegal berhasil mengamankan impor ilegal senilai Rp 40 miliar yang berupa produk elektronik hingga pakaian jadi. Penertiban ini merupakan langkah awal dalam menindak produk impor ilegal yang beredar dipasar.

Kendati demikian, upaya Satgas Impor Ilegal ini harus diimbangi sinergitas antara kementerian/lembaga dalam mengungkap kasus dibalik masifnya impor ilegal ini masuk ke Indonesia.r

Sekretaris Ekesekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air.

APSyFI berpendapat, Menko Perekonomian dan Menkeu menjadi pihak yang mengeluarkan 26.000 kontainer ke pasar domestik. Sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik.

"Hal ini juga di konfirmasi juga dari keterangan Menteri Perdagangan bahwa pada saat menghasilkan Permendag 8/2024, Zulkifli Hasan tidak ikut sama sekali. Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja” ungkap Farhan dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (29/7) malam.r

Perlu diketahui bahwa penandatanganan Permendag No 8/2024 itu dilakukan oleh Zulkifli Hasan ketika dirinya melakukan pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru.

Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat sebagai Mendag Ad Interim. Stafsus Menteri Perdagangan Bara Krishna sempat mengatakan bahwa Zulkifli Hasan ditelepon oleh Menko Perekonomian pukul 2 pagi waktu Peru yang meminta untuk dikeluarkannya 26.000 kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, sehingga perlu direvisi kembali Permendag 36/2023 yang sekarang menjadi Permendag No.8/2024.

Farhan juga membeberkan kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Dengan masuknya 26.000 kontainer tersebut memperparah kondisi saat ini. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut.

APSyFI juga meminta Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab atas pembiaran terhadap industri tekstil hari ini.

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Menkeu yang sudah menahun. Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26.000 kontainer masuk kedalam Indonesia. Ini seperti legalisasi impor ilegal di Indonesia,” ungkap Farhan.r

Dia juga menyebut, Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil jika semua Kementerian dan Lembaga terkait berani untuk membuka data perusahaan yang terlibat, siapa-siapa yang ikut serta, hingga stop impor borongan.r

APSyFI juga berharap Presiden dapat mengevaluasi kinerja satgas impor ilegal ini dalam tenggang waktu 1-3 bulan bekerja.

“Impor ilegal ini pastinya merugikan negara juga dari segi pendapatan, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara malah adanya penyelewengan. Satgas ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden terpilih selanjutnya,” tutup Farhan.

APSyFIMenko Perekonomian dan Menkeu Harus Tanggung Jawab Atas Masalah Industri Tekstil