Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) berharap perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tetap bisa satu pintu untuk memudahkan pengusaha mengurus perizinan migas.

"Kami belum tahu seperti apa ke depannya, tapi kita harapkan adalah satu pintu ya. Jadi satu pintu apa pun dan siapa pun yang mengurus," kata Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal kepada Kontan, Kamis (17/10).

Menurut Moshe, dari kacamata pengusaha sebagai kontraktor migas seharusnya perizinan migas diajukan atau diurus oleh pemilik wilayah dalam hal ini adalah pemerintah, bisa SKK Migas maupun Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, lanjutnya, kontraktor adalah investor yang seharusnya izin dan lahannya sudah disediakan untuk kontraktor bekerja.

"Nah sebelum si kontraktor masuk untuk bekerja, izin dan lahannya harus sudah disediakan. Oleh siapa? Oleh pemilik. Pemilik aset, pemilik sumber daya atau pemilik proyek, which is adalah pemerintah," tandasnya.

Untuk diketahui, Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja (panja).

Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan praktik illegal drilling alias penambangan minyak secara ilegal semakin marak. Illegal drilling ini mengakibatkan kerugian bagi negara dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Aspermigas mengusulkan enam cara untuk memberantas illegal drilling yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Aspermigas mencatat beberapa kerugian seperti kerugian negara atas illegal drilling bisa mencapai Rp 60 triliun, merusak lingkungan dan menyebabkan korban jiwa.

Catatan WALHI, di Musi Banyuasin saja, terdapat lebih dari 4.500 sumur ilegal yang aktif dan kerugian dari aktivitas tersebut berdasarkan data WALHI diperkirakan mencapai Rp 49,5 triliun per tahun.

Dampak illegal drilling tidak hanya soal kerugian ekonomi atau pencemaran lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran seringkali terjebak dalam konflik sosial dan masalah kesehatan yang serius akibat paparan limbah berbahaya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro menyatakan pihaknya mengusulkan enam upaya untuk menumpas illegal drilling.Pertama, pembentukan task force atau badan khusus. Aspermigas mendorong pembentukan tim gabungan, badan atau task force yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),dan terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Polri, KPK, TNI, Kementerian ESDM, Ditjen Migas, SKK Migas, dan Aspermigas sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan dan keahlian dari berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah ini dari akar hingga ke tingkat pelaku lapangan," kata Elan di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Kedua, kata Elan, penegakan Hukum yang tegas dan sistematis ke akar masalah. Contohnya,seperti BNN dalam menaggulangi masalah Narkoba, hukuman yang berat dan tegas harus diberlakukan kepada mereka yang terlibat, termasuk pelaku utama, pemodal, serta oknum yang mendukung kegiatan illegal ini. Langkah ini penting untuk menciptakan efek jera yang nyata dan mencegah pelanggaran berulang.

"Kita ambil contoh ya, kejahatan illegal drilling ini bisa masuk kategori Extra-Organized Crime.Extra-Organized Crime itu selama ini kita punya tau hanya dua, narkoba dan korupsi. Kalau misalkan ilegal drilling ini urusan sumber daya alam, itu dijadikan Extra-Organized Crime. Karena apa? Itu merupakan kekayaan negara," ungkap Elan.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan pengeboran ilegal. Aspermigas juga mengusulkan pengembangan program-program alternatif ekonomi. Program ini akan memberikan pelatihan keterampilan baru dan menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terpaksa bergantung pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usulan berikutnya, pengawasan yang lebih ketat dengan teknologi penggunaan drone dan citra satelit dapat membantu aparat penegak hukum dan perusahaan migas untuk memantau lokasi-lokasi pengeboran secara real-time. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas pengeboran ilegal dan memungkinkan aparat bergerak lebih cepat dalam melakukan penindakan.

Kemudian, kolaborasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran ilegal harus dilibatkan dalam pengawasan. Edukasi mengenai dampak negatif pengeboran ilegal serta peluang yang bisa didapatkan dari aktivitas ekonomi legal akan membantu menciptakan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan migas.

Terakhir, pengembalian ke Pemerintah Bagian Wilayah Kerja yang Tidak/Kurang Terekploitasi Wilayah yang tidak dikerjakan dan dikembalikan menjadi tanggung jawab Pemda dan Aparat terkait untuk penertiban di sokong oleh Task Force tersebut diatas sehingga dapat ditawarkan kembali ke investor yang berminat.

"Potensi yang masih besar dengan datadata sumur dan seismic yang lebih lengkap bisa manjadi daya Tarik investor bila ditawarkan dengan skema Production Sharing Contract (PSC), bukan dengan skema KSO maupun Idle Wells," tandas Elan.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan tidak cukup yakin produksi siap jual alias lifting minyak Indonesia bisa naik sebesar 200.000 barel per hari akan terjuwud dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan lifitng minyak Indonesia bisa meningkat 200.000 barel per hari dengan strategi beberapa strategi di antaranya mengoptimalkan sumur-sumur idle, mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi yaitu enchanced oil recovery (EOR), dan melakukan eksplorasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro tidak cukup yakin target tambahan lifting minyak 200.000 bph bisa terealisasi dalam waktu dekat, meskipun Bahlil juga tidak menjelaskan secara detail target tersebut bisa dicapai kapan.

Menurut Elan, apa yang dilakukan sekarang adalah hasilnya akan didapatkan 5-10 tahun mendatang untuk kegiatan eksplorasi alias upstream di oil and gas. Keberhasilan dan kegagalan sekarang adalah akibat apa yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu juga.

"Jadi jika targetnya produksinya besar dalam waktu dekat tidak cukup yakin [dapat terealisasi]," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Untuk kondisi lifting minyak yang saat ini terus mengalami penurunan, kata Elan, adalah akibat dari 5-10 tahun lalu di mana investasi di sektor hulu migas menghilang harga minyak sebagai akibat dari efek geopolitik pun turut mempengaruhi.

"Tapi yang paling utama adalah bahwa kepercayaan dunia internasional atau pebisnis minyak internasional kepada kita itu anjlok karena tidak ada regulasi [yang menarik bagi investor] yang dikeluarkan," ungkap Elan.

Elan mencontohkan salah satu isu masalah regulasi adalah belum selesainya revisi UU Migas. Sebab, revisi UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal meminta pemerintah cermat dalam pemberian hak pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) kepada calon kontraktor menyusul catatan 255 lapangan yang berhenti produksi selama 2 tahun terakhir.

Menurut Moshe, pemerintah mesti behati-hati dalam mengkaji kemampuan investasi serta keseriusan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam mengembangkan suatu blok migas untuk mendukung torehan produksi migas nasional.

“KKKS itu sendiri banyak sekali kejadian di mana sebenarnya mereka tidak punya kemampuan, dia mau ngambil wilayah kerja untuk dijual,” kata Moshe saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Kendati pemerintah telah memiliki aturan yang rigid soal komitmen kontraktor, Moshe mengatakan, beberapa lapangan masih belum serius digarap sejumlah pengembang hingga saat ini.

Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idle field.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh KKKS pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Pemerintah harus pinter-pinter-nya bagaimana menyikapinya memang sudah ada kebijakan-kebijakan di dalam kontrak untuk menghindari hal seperti ini, tapi tetap saja seperti itu,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, sebagian lapangan memang tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, masalah keekonomian tetap menjadi isu krusial kendati pemerintah belakangan telah memperbarui terms and condition (T&C) untuk kontrak-kontrak yang baru.

“Kesulitan keuangan di tengah jalan ternyata hasil yang didapat setelah dikembangkan tidak sesuai harapan, produksinya kecil atau tidak produktif, jadi dari sisi data harus kuat,” kata dia.

SKK Migas melaporkan sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.