Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel) dengan Sistem Layanan Kepelabuhanan Secara Elektronik (Indonesia Portnet/Inaportnet). Integrasi kedua sistem layanan ini akan meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan data kapal.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan integrasi kedua layanan ini merupakan bentuk dari optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). "Ini bagian dari upaya kita untuk menindaklanjuti kebutuhan akan layanan publik yang lebih cepat," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Selasa (29/10/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Captain Antoni Arif Priadi mengatakan pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet merupakan langkah strategis dalam mewujudkan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Melalui pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi, interoperabilitas, dan keamanan data, yang pada akhirnya akan memperlancar proses administrasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan," tutur Antoni.

Untuk mewujudkan pengimplementasian dan pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan Simkapel dan Inaportnet dalam penyelenggaraan SPBE, dibutuhkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.

Untuk itu, bersamaan dengan peresmian ini, dilakukan pula penandatanganan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai pengampu Simkapel dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pengampu Inaportnet.

"Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi landasan strategis dan operasional dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data yang dipertukarkan antara Simkapel dan Inaportnet," lanjut Antoni.

Sebagai informasi, Simkapel telah dikembangkan secara bertahap dan diluncurkan pada 2020. Sistem informasi perkapalan ini awalnya dibuat guna mendukung kebutuhan Indonesia untuk melaporkan data gross tonnage kapal kepada International Maritime Organization-Global Integrated Shipping Information System (IMO GISIS). Sementara Inaportnet dibangun pada 2016 untuk mengatasi masalah dwelling time dan meningkatkan Logistic Performance Index (LPI). Layanan Inaportnet telah terimplementasi di 264 pelabuhan.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Asosiasi dan stakeholder terkait.

(kil/kil)

JAKARTA - Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) mengungkapkan, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan produktivitas dan stagnansi produksi selama lima tahun terakhir. Di tengah tingginya permintaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, kondisi itu dikhawatirkan akan mengancam ketersediaan pasokan minyak sawit.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari menjelaskan, penggunaan varietas unggul menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Astra Agro, BRIN mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.

"Diperlukan ekplorasi dan pengembangan varietas-varietas unggul kelapa sawit agar mampu menciptakan bibit yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. Riset dan pengembangan diperlukan untuk mendorong mutu yang memperhitungkan keberlanjutan dan dampak lingkungan,"ungkap Puji Lestari dalamketerangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Data yang dilansir GAPKI, produksi minyak sawit tahun 2023 meningkat 7,02% dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 51,2 juta ton. Namun, produksi CPO dan PKO telah stagnan di sekitar 51 juta ton dalam periode 2019 hingga 2022.

Sejak tahun 2018, BRIN dan Astra Agro telah mengembangkan inovasi melalui teknik kultur jaringan untuk menciptakan klon unggul kelapa sawit. Hingga tahun 2024, penanaman klon unggul hasil kultur jaringan telah mencapai lebih dari 10.000 tanaman yang berlokasi di salah satu perkebunan kelapa sawit Astra Agro di Kalteng.

Senior Vice President Research and Development Astra Agro Cahyo Wibowo mengungkapkan bahwa teknologi yang digunakan untuk menghasilkan klon melalui kultur jaringan saat ini dalam proses untuk mendapatkan hak paten bersama BRIN yang telah diajukan pada akhir 2023 silam. Melalui kerja sama BRIN, Astra Agro terus meningkatkan kloning (perbanyakan) tanaman menggunakan sumber materi genetik tanaman yang unggul.

"Pada prinsipnya, kandidat tanaman yang digunakan harus memiliki keunggulan spesifik seperti produktivitas yang tinggi berdasarkan hasil pengamatan komprehensif di lapangan. Optimalisasi metode kultur jaringan didorong melalui kerja sama ini untuk menghasilkan tanaman dengan jumlah yang besar dengan waktu yang relatif lebih cepat,"jelas Cahyo.

Menurut penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25% dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. Cahyo Wibowo melanjutkan tanaman kelapa sawit dari hasil kultur jaringan memiliki sifat genetik yang sama dengan pohon yang akan dikloning.

"Tidak hanya dari varietas unggul, produktivitas tanaman juga harus didukung dengan pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta teknologi kecerdasan buatan yang membantu proses budi daya tanaman sawit. Untuk itu, inovasi dalam perawatan tanaman juga tetap harus dieksplorasi," tuturnya.

Sebelumnya, Astra Agro telah menciptakan pupuk hayati Astemic yang dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi hayati mikroba unggul yang bersumber dari kebun-kebun Astra Agro. Pupuk hayati ini telah digunakan secara internal yang berhasil mengurangi 25% penggunaan pupuk kimia selain juga mengurangi emisi karbon. Dengan kolaborasi BRIN, Astra Agro membuka diskusi untuk turut melakukan inovasi pengembangan pupuk hayati yang dapat memenuhi prinsip berkelanjutan.

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan visi dan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan proses tranformasi ekonomi nasional harus dipahami sebagai jawaban terhadap perubahan zaman.

Menurutnya, proses tranformasi ekonomi yang lebih bersungguh-sungguh dan terencana harus dimulai dari sekarang. Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, transformasi ekonomi yang dimulai sejak sekarang akan menjadi warisan dari generasi saat ini yang akan diteruskan oleh generasi milenial, Gen-Z, dan generasi Alpha.

"Keinginan merealisasikan transformasi ekonomi nasional dimulai ketika dunia sudah menapaki era industri 4.0 dan semakin meluasnya pemanfaatan AI. Berbasis kekayaan negara-bangsa, disepakati bahwa perekonomian Indonesia akan bertransformasi dengan hilirisasi ragam sumber daya alam," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

"Presiden Prabowo telah bertekad memperluas kebijakan hilirisasi hingga mencakup 12 komoditas. Semua elemen bangsa diharapkan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional ini," sambungnya.

Bamsoet memaparkan transformasi dengan agenda hilirisasi sumber daya alam menuntut perubahan pola pikir pada aspek tata kelola sumber daya alam. Agar tranformasi dan hilirisasi bisa berproses dengan efektif, semua institusi negara yang terkait harus didorong untuk responsif dengan gagasan dan inisiatif yang relevan.

"Selain itu, perhatian terhadap urgensi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia harus masuk skala prioritas. Sebab faktor paling utama dalam hilirisasi sumber daya alam adalah sumber daya manusia lokal yang kompeten untuk kerja pemrosesan, produksi dan rekayasa material," kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

"Pada waktunya nanti, semua pihak tentu berharap hilirisasi sumber daya alam tidak lagi mengagendakan kebutuhan akan tenaga kerja asing," lanjutnya.

Bamsoet menjelaskan tantangan lain adanya fakta bahwa hilirisasi sumber daya alam memiliki ketergantungan akan barang modal berharga sangat mahal yang harus diimpor. Itu sebabnya investasi untuk proyek hilirisasi saat ini sangat mahal.

Karenanya, perlu dilakukan eskalasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di dalam negeri, untuk keperluan memproduksi barang modal serta peningkatan maupun perluasan nilai tambah setiap komoditas sumber daya alam.

"Pemerintah dan para ilmuwan hendaknya semakin komunikatif dan memberi ruang lebih leluasa bagi para periset dan inovator. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun diharapkan tampil dengan ide dan temuan-temuan baru yang relevan. Misalnya, terkait dengan mekanisme baru untuk optimalisasi proses produksi yang ramah lingkungan, aspek pengelolaan limbah, aspek mutu produk, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal," urai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia tersebut.

Bamsoet menambahkan hilirisasi harus dilaksanakan dengan konsisten. Mata rantai hilirisasi sumber daya alam akan menghadirkan manfaat berlipat ganda, karena dimulai dengan proses pengadaan bahan baku untuk kemudian diolah industri manufaktur menjadi barang jadi dengan nilai tambah yang tinggi.

Apabila mata rantai hilirisasi terwujud di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan hingga sektor perikanan, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja.

"Bangsa Indonesia sangat diuntungkan karena memiliki sejumlah komoditas sumber daya alam sangat dibutuhkan pasar global. Mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, rumput laut, teh dan rempah-rempah lainnya," ujar Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

"Dengan tidak lagi menjual bahan mentah, perekonomian nasional segera bertransformasi dalam memperbesar nilai tambah semua komoditas SDA tersebut. Saya optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mampu mewujudkan transformasi ekonomi nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(hnu/ega)