JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Angkatan Siber oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai harus mengutamakan kolaborasi dengan lembaga lain bergerak di bidang sama.

Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, kerja sama di antara instansi yang sudah bergerak di bidang siber seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu diperkuat jika Angkatan Siber TNI terwujud.

Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, mengungkapkan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci penting agar setiap informasi terkait ancaman siber dapat dibagikan secara optimal.

"Keberadaan Angkatan Siber akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait kondisi keamanan siber yang sedang terjadi," kata Pratama dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (7/2/2024).

Langkah pembentukan Angkatan Siber diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memaksimalkan fokus masing-masing instansi.

Menurut Pratama, setiap lembaga dapat menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

Dia menilai, instansi seperti BIN, Polri, dan BSSN memiliki perhatian yang beragam terhadap dunia siber, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar fokus pada aspek pertahanan keamanan negara dari serangan siber asing.

Pratama menyampaikan, koordinasi antara TNI dan instansi lain sangat diperlukan agar respons terhadap ancaman siber semakin cepat dan tepat.

Selain itu, Pratama menekankan, sinergi lintas lembaga ini mampu menghadirkan pandangan yang lebih holistik terhadap potensi serangan siber, sehingga respons yang diambil bisa lebih menyeluruh dan strategis.

Pembentukan Angkatan Siber bukan hanya menjadi sebuah langkah teknis, tetapi juga mencerminkan upaya membangun ekosistem pertahanan digital yang lebih kuat.

Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah keamanan siber yang lebih baik, sekaligus menjawab tantangan di era digital yang semakin kompleks.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya sudah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan matra keempat ini.

"Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber," ujar Agus saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat TNI menimbulkan pertanyaan tentang pembagian tugas dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menggarisbawahi pentingnya regulasi jelas guna mencegah tumpang tindih tugas antara kedua lembaga.

"Angkatan siber bisa difokuskan pada penanggulangan ancaman eksternal, sementara BSSN lebih fokus pada keamanan siber nasional yang bersifat sipil, seperti perlindungan infrastruktur dalam negeri atau pelayanan publik," kata Fahmi saat dihubungi pada Rabu (25/9/2024).

Pembagian peran ini, menurut Fahmi, harus diatur secara rinci dalam revisi Undang-Undang TNI dan pertahanan, sehingga masing-masing lembaga memiliki kejelasan tugas.

Tanpa regulasi yang mengatur, peluang terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi di sektor keamanan siber sangat tinggi.

Dengan semakin berkembangnya ancaman siber global, peran Angkatan Siber TNI sebagai penjaga pertahanan eksternal dinilai krusial.

Fahmi menilai langkah ini sejalan dengan tren global, di mana berbagai negara telah mulai mengembangkan unit militer siber untuk memperkuat pertahanan.

Selain mencegah tumpang tindih, Fahmi juga menyoroti perlunya perlindungan hak masyarakat dalam regulasi yang akan dibuat.

Regulasi, kata dia, harus melindungi hak masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber supaya tidak digunakan sebagai alat pembatasan oleh negara.

Kehadiran Angkatan Siber TNI dinilai akan memperkuat pertahanan Indonesia dalam menghadapi serangan siber dari pihak eksternal, sementara BSSN tetap menjaga keamanan siber domestik.

Pengaturan yang jelas akan mencegah kedua lembaga bertabrakan dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyerahkan pembahasan terkait pembentukan Angkatan Siber kepada pemerintahan Prabowo Subianto, menekankan pentingnya keberadaan unit militer siber dalam menghadapi ancaman modern.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan Dave Laksono menilai wacana pembentukan Angkatan Siber TNI tak bisa dibuat dalam waktu segera. Politikus fraksi Golkar DPR itu enyebut perlu ada landasan hukum yang kuat sebelum angkatan siber dibentuk.

"Harus ada landasan hukumnya, undang-undangnya, nah terus juga harus ada ketegasan jelasnya terus juga tupoksinya seperti apa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Dave sebelum dibentuk, pemerintah perlu menyusun rencana yang matang. Karena itu menurut dia, berbagai hal berkaitan dengan penyusunan angkatan siber baru bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, pemerintahan Jokowi tak lebih dari dua bulan lagi sebelum berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Ini tidak bisa kita buat dalam waktu segera, jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang di-carry over ke pemerintahan berikutnya," kata dia.

Di sisi lain, Dave menyebut terdapat perbaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 500 miliar.

"Akan tetapi anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pun telah menyatakan mendukung pembentukan Angkatan Siber TNI. Menurut Hinca wacana pembentukan Angkatan Siber dapat menjawab tantangan yang ada saat ini yang mana, menurutnya saat ini tantangan siber terus berkembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencegahan dan pengamanan siber menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan mereka melakukan sejumlah upaya buat menangkal serangan siber itu.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, mereka selalu memberikan informasi kepada publik terkait prediksi ancaman siber yang mungkin terjadi.

Pada 2024, Ariandi mengatakan, BSSN melihat beberapa ancaman seperti penipuan daring (online) dengan pencurian data pribadi maupun lembaga, serangan yang mengenkripsi data, serangan terhadap peladen (server) atau jaringan, serta ancaman siber lainnya.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat sistem keamanan mereka masing-masing," kata Ariandi di Samarinda, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (13/8/2024).

Ariandi mengatakan, upaya yang dilakukan BSSN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengamanatkan setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan sistem mereka.

"Khususnya dalam ajang nasional dan internasional, sistem elektronik harus terlibat sebagai bagian dari rangkaian pengamanan," ujar Ariandi.

Ariandi menambahkan, BSSN juga terus mengamankan ruang siber supaya penyelenggaraan perhelatan nasional sepertu HUT RI dan internasional bebas dari gangguan.

"Meskipun ada upaya serangan, kami berhasil menghalau sehingga tidak berubah menjadi insiden siber. Ini penting sebagai kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dari kementerian maupun lembaga," ucap Ariandi.

Dalam pengamanan HUT ke-79 RI di IKN, BSSN membentuk satuan tugas (satgas) internal yang terdiri dari empat tim, terdiri dari Satgas Operasi Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Operasi Sandi, dan Satgas Komunikasi Publik.

"Satgas ini bertugas memberikan informasi dan literasi kepada publik serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan kementerian terkait," papar Ariandi.

Ia menyampaikan, koordinasi tersebut juga mencakup pengamanan aset-aset elektronik yang digunakan dalam ajang-ajang nasional.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak yang mengampu acara, termasuk Kementerian Luar Negeri untuk ajang internasional dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pilkada," ujar Ariandi.

Ariandi menekankan pentingnya kolaborasi antara BSSN dengan berbagai lembaga untuk memastikan keamanan siber. Semua sistem elektronik yang terlibat dalam ajang nasional dan internasional sudah ada dalam basis data BSSN.

"Kami secara berkala memberikan notifikasi, peringatan, dan hasil-hasil IT security assessment kepada mereka," ucap Ariandi.

BSSN berharap melalui langkah antisipatif, maka dapat menjaga keamanan siber selama perayaan HUT ke-79 RI di IKN dan memastikan Indonesia dapat menggelar ajang nasional dan internasional dengan aman dan sukses.