REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro atau biasa disingkat RSWN Semarang terkait kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintahan kota setempat. Tim penyidik datang ke RSWN Semarang, Senin (22/7/2024), sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menuju ke lantai atas, termasuk ke ruang direksi.

Penggeledahan berlangsung sekitar hampir tujuh jam dan sekitar pukul 16.45 WIB, para penyidik meninggalkan RS milik Pemerintah Kota Semarang itu. Dengan membawa dua koper, tim penyidik KPK meninggalkan halaman RSWN Semarang menggunakan lima mobil.

Meski demikian, aktivitas pelayanan di RS tersebut tampak berjalan lancar, pasien yang datang disambut satpam di lobi RS dan dilayani sesuai dengan yang dikeluhkan atau diarahkan ke bagian informasi. Direktur RSWN Semarang Eko Krisnarto, mengatakan bahwa pelayanan pada pasien di rumah sakit tersebut tetap berjalan seperti biasa meskipun terdapat penggeledahan KPK.

"Tadi tim KPK hanya melakukan verifikasi dokumen. Tadi mulai datang jam 10.00 WIB lebih, kemudian jam 12.00 WIB ishoma (istirahat, sholat, dan makan), dilanjutkan lagi jam 1 (13.00 WIB) verifikasi," katanya.

Eko mengaku tidak ada dokumen yang dibawa penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut, melainkan hanya melakukan verifikasi dokumen. Eko membenarkan pembangunan Gedung Layanan Kanker menjadi salah satu proyek yang diverifikasi dokumennya oleh penyidik KPK, sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa Pemkot Semarang.

Selain Eko, seluruh jajaran direksi juga turut dimintai keterangan dan verifikasi dokumen oleh penyidik KPK. "Semua (yang diperiksa). Direksi kumpul semua, KPK mengumpulkan untuk verifikasi dokumen," katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024) lalu. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.

Tak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah alat bukti dokumen yang berisikan catatan aliran uang dan dokumen tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dalam penggeledahan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga Jumat (19/7/2024), penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen, salah satunya adalah terkait dengan perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan, bahwa penggeledahan tersebut di sejumlah lokasi Kota Semarang, bahkan hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung di sejumlah tempat.

"Kegiatan di Semarang sampai dengan saat ini disampaikan bahwa kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya, hanya di Kota Semarang, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024). Pada hari pertama penggeledahan, penyidik KPK menyasar ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

Pada hari kedua, penyidik KPK menggeledah Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Pada hari ketiga KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah lingkungan Pemkot Semarang yang berada di Gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di Gedung Pandanaran, antara lain, Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan pemkot setempat.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024. Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Tessa menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.

SEMARANG, iNews.id - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah kantor dinas di kompleks Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024). Usai menggeledah kantor, petugas KPK membawa sejumlah koper dan kardus.

Pantauan di lokasi, kantor dinas yang digeledah di antaranya; Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selain itu, KPK mengumpulkan beberapa kepala dinas maupun ASN di sebuah ruangan di Lantai 8 Gedung Moch Ichsan. Beberapa pejabat tersebut di antaranya Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Irwansyah, Kepala Diskominfo Soenarto, Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Dinsos Heroe Soekendar, Kepala BKPP Joko Hartono, dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diah Suparningtias.  

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Semarang Hernowo mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu pelayanan publik. “(Pelayanan) tetap jalan, kami tetap jalan seperti biasa, kami pelayanan tetap ya,” katanya.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) batal menghadiri sejumlah acara yang sudah diagendakan sebelumnya.

Beberapa kegiatan yang seharusnya sudah terjadwal dihadiri Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu termasuk suaminya yakni Alwin Basri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang pun ditunda.

Penundaan acara itu diumumkan lewat pesan WhatsApp yang beredar.

“Sugeng enjang Bu Camat sedoyo. Mohon ijin menyampaikan untuk kegiatan Gebyar 10 Program Pokok PKK untuk sementara ditunda rumiyen menunggu petunjuk dari pimpinan. Maturnuwun. Yang seyogyanya dirawuhipun bu Wali” (Selamat pagi Ibu Camat. Mohon izin menyampaikan untuk kegiatan Gebyar 10 Program Pokok PKK untuk sementara ditunda dulu menunggu petunjuk dari pimpinan. Terimakasih. Yang seyogyanya dihadiri Bu Wali Kota),” tulis pesan WA itu, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya di grup RW, maupun RT juga beredar pesan agar flyer Gebyar 10 Program Pokok PKK agar diviralkan agar warga bisa hadir. Acaranya akan digelar Sabtu 20 Juli 2024 pukul 07.00 WIB di Taman Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Kegiatan itu sedianya dihadiri langsung Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Alwin Basri. 

Acaranya agar warga menggunakan kaus nuansa merah dan disediakan puluhan doorprize mulai dari kulkas, TV Led, Pak Rahman (pasar murah), hiburan orgen tunggal, berbagai macam lomba, pemeriksaan kesehatan. Acara dibuka dengan senam bersama.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024), dengan membawa tiga koper besar, usai melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks pemerintahan tersebut. Ada dua rombongan tim penyidik KPK yang secara bergiliran meninggalkan Balai Kota Semarang dengan menggunakan total sembilan mobil.

Rombongan pertama terlihat keluar dari ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, sekitar pukul 15.50 WIB, dengan membawa satu koper. Tampak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Diah Supartiningtias turut bersama penyidik KPK dan memasuki satu dari lima mobil yang sudah dipersiapkan.

Rombongan kedua turun dari lantai delapan gedung yang sama sekitar pukul 16.30 WIB dengan membawa dua koper dan dua kardus. Mereka menggunakan empat mobil yang langsung meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian.

Sebelumnya, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, yakni Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Selain itu, para penyidik KPK sempat mengumpulkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di sebuah ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang. Tampak sejumlah kepala OPD, seperti Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Diskominfo Sunarto, dan Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah yang turut masuk ke dalam ruangan.

Penggeledahan itu merupakan lanjutan dari kegiatan sehari sebelumnya yang dilakukan KPK di ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

Semarang: Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Semarang berlanjut. Sejumlah kantor seperti Dinas Sosial dan Bappeda menjadi sasaran penggeledahan Kamis, 18 Juli 2024. Petugas mengangkut beberapa koper diduga barang bukti dari kantor tersebut.

Pemantauan Media Indonesia, sejak pukul 10.00 WIB, petugas dengan membawa beberapa kendaraan mendatangi Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian menuju ke lantai 8 yang merupakan Kantor Dinas Sosial Kota Semarang untuk melakukan penggeledahan hari kedua ini.

"Sejumlah petugas KPK dengan menggunakan beberapa mobil datang ke Balai Kota Semarang dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, langsung naik ke lantai 8 di kantor sosial," ujar Yanti, pegawai di Kantor Wali Kota Semarang.
Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, terlihat petugas KPK keluar membawa tiga koper berukuran besar yakni satu berwarna merah dan dua berwarna hitam dari kantor tersebut diduga merupakan barang bukti.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas KPK turun ke lantai 7 yang menjadi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Kota Semarang dan terlihat langsung menuju ruang Kepala Bappeda yang juga di ruangan serta memanggil sejumlah kepala bagian dan dilanjutkan petugas menuju ke beberapa ruangan di kantor itu.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Kantor Wali Kota Semarang Pagi Ini

Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan dari KPK terkait penggeledahan hari kedua ini dan para awak media masih menunggu di depan kantor. Namun diperkirakan penggeledahan di sejumlah kantor masih berlangsung hingga sore nanti.

Sementara itu di tengah penggeledahan yang masih berlangsung, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu juga tidak terlihat di kantor tersebut. Bahkan sejak KPK datang melakukan penggeledahan, orang nomor satu di Kota Semarang ini tidak diketahui kabarnya. Hevearita sempat terlihat menghadiri kegiatan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Bahkan hingga Kamis, 18 Juli, ruang Wakil Wali Kota Semarang yang selama ini ditempati Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk berkantor di kompleks Balai Kota Semarang tampak lengang. Demikian mobil dinas yang biasa digunakan oleh Wali Kota Semarang juga tidak tampak di balai kota.

"Bu Wali Kota belum hadir di kantor," ujar petugas protokol Kota Semarang.

Tidak hanya itu, papan pengumuman di lantai satu Gedung Moch Ichsan yang biasanya berisi agenda kegiatan Wali Kota Semarang juga tampak kosong, juga agenda kegiatan wali kota yang rutin tersiar melalui laman resmi Pemerintah Kota Semarang, nihil.

Menghilangnya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ini memunculkan berbagai dugaan dan spekulasi. Beberapa warga menebak-nebak bahwa wali kota perempuan pertama di Kota Semarang ini masih menjalani pemeriksaan oleh KPK di suatu tempat. Ada embusan kabar, Hevearita telah ditangkap.

(MEL)

SEMARANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang terletak di bagian belakang kompleks Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024). Kegiatan ini lanjutan dari penggeledahan di Kantor Wali Kota Semarang sehari sebelunya, Rabu (17/7/2024).

Pantauan iNews di lokasi, beberapa petugas mengenakan rompi KPK tampak keluar menuju Gedung Moch Ichsan yang jaraknya tak terlalu jauh seusai zuhur. Selain itu tampak pula sejumlah ASN setempat berjalan bersama mereka, termasuk Kepala Diskominfo Kota Semarang Soenarto menuju ruang yang sama di Gedung Moch Ichsan.

Sementara, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabatnya di lingkungan Pemkot Semarang juga terus dilakukan KPK. Di antaranya yang diperiksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

“Pemeriksaan dilakukan di Kompleks Akpol (Akademi Kepolisian),” kata sumber lapangan yang enggan disebut identitasnya.

Diketahui pemeriksaan KPK ini berlangsung sejak Rabu (17/7/2024). Beberapa ruangan maupun gedung yang digeledah di antaranya ruang Kerja Wali Kota Semarang, Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kemudian rumah kediaman Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Kompleks Bukit Sari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang tak luput dari penggeledahan petugas.  

“Kegiatan (KPK di Kota Semarang) akan berlangsung tiga atau empat hari,” kata sumber tersebut.

Diketahui, pascapenggeledahan kemarin, petugas KPK juga menyita sejumlah dokumen yang disimpan dalam koper maupun kardus.

KPK menyebut kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Kemudian dugaan pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut penggeledahan Kantor Wali Kota Semarang terkait pemerasan pegawai dan penerimaan gratifikasi. Kasus ini sedang diselidiki oleh penyidik.

“Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024,” katanya, Rabu (17/7/2024). 

Selain itu, Tessa mengatakan penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang periode 2023-2024. Kasus ini sedang didalami oleh penyidik.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota semarang tahun 2023-2024,” kata Tessa.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper dari ruang Wakil Wali Kota Semarang dan Sekda Kota Semarang usai penggeledahan di sejumlah ruang di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024).

Usai penggeledahan, penyidik KPK meninggalkan kompleks Balai Kota Semarang dengan menggunakan empat mobil. Penyidik yang sejak pagi melakukan penggeledahan baru selesai bekerja sekitar pukul 18.15 WIB. Tidak ada keterangan dari penyidik KPK usai penggeledahan tersebut.

Selain ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pengadaan Barang/Jasa serta rumah dinas Wali Kota Semarang. Belum ada pernyataan dari Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan penggeledahan tersebut.

Sementara itu, KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi pemerintah daerah setempat.

Ketiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada tahun 2023—2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023—2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri atas dua orang penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 1,5 jam menggeledah serta memeriksa ruang Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang yang berada di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Petugas KPK mendatangi ruang yang berlokasi di lantai 6 Gedung Moch Ihsan kompleks Balai Kota Semarang itu sekitar pukul 14.00 WIB.

SEMARANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Rabu (17/7/2024). Tak hanya itu, rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dikabarkan turut digeledah.

Informasi yang diperoleh, pemeriksaan ini terkait dugaan gratifikasi. Petugas terlihat menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Semarang.

“Hari ini ada pemeriksaan (Wali Kota Semarang), termasuk rumdin (rumah dinas),” ujar sumber di lapangan yang enggan disebut identitasnya, Rabu (17/7/2024.

Pantauan iNews di Balai Kota Semarang, penyidik KPK memeriksa di gedung bertuliskan Wakil Wali Kota, Wali Kota dan Sekretaris Daerah. Menjelang pukul 14.00 WIB, beberapa penyidik terlihat keluar gedung bersama sejumlah ASN berseragam Korpri dan berpindah gedung. Terkait penggeledahan ini, sejumlah dokumen dibawa dari kantor tersebut. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi soal penggeledahan di Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) mengataakan, hal ini dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

“Pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang,” kata Alex, Rabu (17/7/2024).

Selain itu, lembaga antirasuah juga dikabarkan menggeledah rumah Hevearita atau yang akrab disapa Mbak Ita. Akan tetapi, Alex belum mengonfirmasi perihal penggeledahan di rumah dinas tersebut.

“Kalau tempat-tempat yang digeledah, saya nggak tahu,” katanya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika juga masih enggan mengungkapkan lebih lanjut perihal penggeledahan tersebut.

“Nanti sore (akan disampaikan),” ucapnya.

Editor: Donald Karouw