Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Dengan posisi barunya di pemerintahan itu, baik Luhut dan Terawan bersama Penasihat Khusus Presiden lainnya akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Eks menteri-menteri bidang ekonomi di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat dan utusan khusus. Ada sekitar 3 orang menteri senior yang dijadikan 'pembisik' khusus oleh Prabowo.

Prabowo baru saja melantik penasihat dan utusan khusus untuknya. Ada sederet nama yang menjadi penasihat dan utusan khusus di berbagai bidang.

Beberapa menteri ekonomi senior yang diangkat Prabowo menjadi penasihat dan utusan khusus mulai dari eks Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Kemudian muncul juga nama Bambang Brodjonegoro yang pernah bolak-balik menjabat di Kementerian Keuangan baik sebagai wakil menteri hingga jadi menteri di era SBY dan Jokowi. Bambang sendiri dijadikan Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Muncul juga nama Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjadi Menteri ESDM di era Presiden SBY, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Purnomo juga sempat jadi Menteri Pertahanan saat SBY menjabat. Oleh Prabowo, Purnomo dijadikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai menteri senior di era SBY juga dapat tugas baru dari Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Mari pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Simak: Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

[Gambas:Video 20detik]

Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini Luhut dilantik jadi Penasihat Khusus Presiden.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Selasa (22/10/2024). Luhut diangkat sebagai penasihat dilandasi dengan beleid Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Luhut ditunjuk Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Sebelumnya, Luhut diangkat Prabowo menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan Luhut sebagai pimpinan Dewan Ekonomi Nasional baru saja dilakukan kemarin di tempat yang sama.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.