Jakarta, Investor.id- Kota Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjadi kota global, menurut Soelaeman Soemawinata, Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru 3 syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” Soelaeman Soemawinata yang Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII dalam siaran pers Sekolah Semanggi Batch II, Sabtu (9/11/2024).

Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global, jelas dia, yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). 

Lalu, unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Kemudian, unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” kata Soelaeman.

Sementara itu, pembukaan Sekolah Semanggi diadakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Jum’at (8/11/2024) bertepatan dengan World Town Planning Day dan diikuti oleh 150 orang yang diadakan secara daring. Peserta berasal dari kalangan profesional, praktisi property, dan mahasiswa.

Menurut Adhamaski Pangeran, ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta yang juga ketua penyelenggara Sekolah Semanggi kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dan tahun ini bertemakan “Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages”.

Dia menerangkan tema ini bertujuan bagaimana caranya memanfaatkan, mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik Pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Sementara itu Tri Indrawan Wakil Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta menyatakan bahwa pengelolaan asset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya.

“Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” ujar Tri Indrawan.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap oknum pegawai Bappenda Kota Sorong tetap bekerja meski melakukan pemerasan terhadap wajib pajak sebesar Rp130 juta tiap bulan. Namun, oknum tersebut tidak dipecat.

“Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dian enggan memerinci pegawai yang dimaksudnya. Namun, kata dia, orang itu bisa terus eksis memeras wajib pajak karena masuk pemerintahan pakai jalur nepotisme.
Kelakuan pegawai itu juga dinilai sudah merugikan Pemerintah Kota Sorong. Sebab, kata Dian, pendapatan pajak daerah menjadi berkurang.

Baca juga: KPK Khawatir dengan Nepotisme di Papua

“Sehingga kalau kita lihat, postur APBD Kota Sorong itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak, hanya masuk 5,13 persen saja. Tapi belanja pegawainya mencapai 41,23 persen,” ucap Dian.

Angka pendapatan pajak di Sorong dinilai sangat buruk wilayah timur Indonesia. Sebab, persentase daerah lain sudah menyentuh puluhan.

“Sementara kota-kota besar di Timur itu sudah masuk 2 digit untuk persentasenya dengan belanja pegawainya di bawah 30 persen,” ujar Dian.

(ABK)