KOMPAS.com - Ada beberapa istilah dalam bidang teknologi yang seringkali memiliki kesalahan pemaknaan di sebagian besar pengguna. Salah satu istilah itu adalah APK. Sebagian dari Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah APK.

Istilah APK kerap dikira sebagai singkatan dari “aplikasi”. Padahal, arti APK yang sebenarnya bukan merupakan singkatan dari kata aplikasi. Kesalahan pemaknaan ini cukup wajar mengingat istilah APK memang berkaitan dengan aplikasi.

Istilah APK secara spesifik berkaitan dengan aplikasi di perangkat berbasis Android alias HP Android. Meski berkaitan, APK tidak secara langsung berarti aplikasi atau merupakan singkatan dari kata aplikasi.

APK memiliki arti tersendiri di HP Android. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan APK? Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan di bawah ini mengenai arti APK yang sebenarnya.

Arti APK yang sebenarnya

Sekali lagi, kepanjangan APK bukan “aplikasi”. APK adalah singkatan dari Android Package Kit (biasa disebut juga dengan Android Package saja atau Android Application Package). APK bukanlah aplikasi itu sendiri.

APK adalah ekstensi atau format dari sebuah file untuk mendistribusikan dan menginstal aplikasi yang digunakan di HP Android. Sebagai sebuah file, APK tergolong sebagai file berkas, yang berisi kumpulan file dan ditambah beberapa metadata dari file tersebut.

Jenis file berkas selain APK yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi pengguna adalah file dengan format ZIP atau RAR. Bedanya APK dengan kedua jenis file berkas tersebut adalah muatan file di dalamnya.

APK berisi semua elemen, file, program, kode yang dibutuhkan agar aplikasi dapat dipasang dengan benar di HP Android. Dikutip dari Make Use Of, APK sebenarnya adalah varian dari format berkas JAR (Java Archive) karena banyak Android yang dibuat dalam Java.

Semua APK pada dasarnya adalah berkas ZIP, tetapi harus berisi informasi tambahan agar berfungsi dengan baik sebagai APK. Jadi, semua APK adalah ZIP, tetapi tidak semua ZIP adalah APK.

File APK memungkinkan pengguna buat menginstal aplikasi di HP Android. File APK serupa dengan file IPA (iOS Package App Store) yang juga digunakan untuk bisa menginstal aplikasi. Bedanya, file APK buat Android dan file IPA buat iPhone.

Saat pengguna membuka APK di perangkat Android, file APK bakal berisi petunjuk untuk memasang aplikasi di perangkat tersebut dan memberikan informasi tentang paket yang dimuatnya.

Pemasangan aplikasi di HP Android bisa secara internal lewat toko aplikasi Google Play Store dan secara eksternal atau sideload dari sumber lain. Saat mengunduh aplikasi di Google Play Store, toko bakal secara otomatis menginstal file APK dari aplikasi di HP Android.

Jika pengguna melakukan sideload, pengguna bisa mengunduh file APK dari luar toko aplikasi. Lalu, pengguna dapat memindahkan file APK ke HP Android dan melakukan pemasangan secara manual.

File yang memiliki format APK biasanya bakal memiliki penamaan seperti ini, “nama file.apk”. Ekstensi “.apk” dipakai untuk menandakan bahwa file tersebut memiliki format APK sehingga memudahkan sistem operasi buat mengidentifikasi.

File APK umumnya dibuat menggunakan platform pengembangan aplikasi untuk Android, yaitu Android Studio. Setelah aplikasi siap dibagikan, pengembang bakal menggabungkan file-file yang dibutuhkan dalam satu wadah file APK lewat Android Studio.

Dari pemaparan di atas, kurang tepat jika mengartikan APK sebagai singkatan dari “aplikasi”. Pasalnya, APK merupakan format file, sedangkan aplikasi adalah perangkat lunak dengan fungsi khusus yang telah beroperasi.

Istilah aplikasi sejatinya memiliki akronimnya sendiri. Pengguna bisa menyebut aplikasi dengan akronim “app” atau “apps” yang merujuk pada “applications” atau jika dalam bahasa Indonesia adalah “aplikasi”.

Itulah penjelasan lengkap mengenai arti APK yang sebenarnya dan sering dikira singkatan dari “aplikasi”, semoga bermanfaat.

Modus penipuan digital atau social engineering (soceng) di bidang perbankan masih marak. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan tagihan pajak dengan file APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, soceng ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah.

BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi. Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

Di Tengah Maraknya Cyber Crime, BRImo Kuat dan Aman

Arga menjelaskan, BRImo adalah aplikasi super app dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Angka yang besar itu, kata Arga, menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untuk melakukan serangkaian tindak kejahatan mereka.

Meski demikian, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di system back end. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan profesional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Arga menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mulai dari sisi jaringan, server, hingga pusat data, serta melalui pemantauan.

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Arga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan sangat penting, seperti menghindari penginstalan APK sembarangan dan game gratisan.

"Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujar Arga.

BANGKA BARAT, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024, Kamis (31/10/2024). Penertiban dilakaukan karena pemasangan APK berada di zona terlarang.

Penertiban dilakukan Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP Bangka Barat, Badan Kesatuan dan Bangsa Politik Bangka Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukaan dan Perhubungan Bangka Barat. Kemudian didampingi oleh jajaran anggota Polres Bangka Barat dan Kodim 0431/Bangka Barat.

Ketua Bawaslu Bangka Barat, Deni Ferdian mengatakan sebelum melakukan pembersihan, pihaknya sudah memberikan imbauan ke liaison officer (LO) pasangan calon. 

"Hari ini penertiban perdana APK yang terpasang di zona terlarang, Bawaslu berkoordinasi dengan stakeholder. Kali ini di Kecamatan Mentok dan Simpang Teritip. Kalau personel ada 60 orang," katanya.

Selain APK, kata dia, juga dilakukan penertiban alat peraga sosial (APS) milik paslon petahana yang sebelumnya telah terpasang di sejumlah titik. 

"Termasuk APS, kemarin kan ada foto incumben masih terpasang. Karena sebelumnya Bawaslu sudah mengimbau kepada seluruh OPD maupun kepala desa, ada yang sudah melepaskan dan ada yang belum. Bersama tim kita melepaskan itu," ujarnya. 

Dia menjelaskan ke depan apabila masih ada APK terpasang di zona terlarang, maka Bawaslu Bangka Barat akan kembali memberikan imbauan. Namun apabila tidak diindahkan, akan ditertibkan.

"Dasar (penertiban) ini menggunakan Perda Tibum dan PKPU. (Diperkirakan) ada 20, tapi jumlah tersebut bisa berubah berdasarkan hasil dari penyisiran tim di lapangan," ucapnya.

Editor: Ikhsan Firmansyah

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Telkomsel memamerkan solusi autentikasi platform Telco Verify yang bisa menangkal potensi penipuan, termasuk penipuan modus APK.

"Dua tahun belakangan ada aplikasi yang namanya APK yang dia bisa otomatis membaca SMS yang datang. Tentunya dengan tidak menggunakan SMS sebagai autentikasi yang digantikan dengan autentikasi di balik layar, maka sudah menghilangkan potensi fraud," ujar Danang Wedhasmara, Head of Department, e-Banking Strategy & Product Development Department Bank Rakyat Indonesia di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Jumat (25/10).

BRI merupakan salah satu pengguna solusi Telco Verify dari Telkomsel. Mereka telah menggunakan solusi ini untuk aplikasi perbankan mereka, BRImo, sejak November 2023.

Menurut Danang, solusi Telco Verify telah memberikan dampak signifikan pada pengguna BRImo. Ia menyebut ada penurunan tren social engineering pada aplikasi tersebut sebesar 70,21 persen dibandingkan dengan sebelum implementasi.

"Keberhasilan Telkomsel dalam memperkuat perlindungan transaksi nasabah BRImo tidak hanya membuktikan efektivitas Telco Verify dalam mengurangi risiko ancaman keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI, serta meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh serangan siber," tutur Alfian Manullang, VP Data Solutions & Digital Financial Services Telkomsel dalam acara yang sama.

Sebelum ada Telco Verify, kata Alfian, proses autentikasi memerlukan beberapa langkah, yakni pengguna harus memasukkan nomor ponsel akun, mengirimkan one time password (OTP) untuk verifikasi, memverifikasi OTP, dan lalu pelanggan baru bisa masuk ke aplikasi.

Dengan solusi Telco Verify, autentikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat karena tidak melewati proses verifikasi OTP.

Solusi Telco Verify memungkinkan identitas pengguna untuk diautentikasi secara otomatis atau silent verification oleh operator jaringan seluler, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau kode OTP.

Selain mengurangi potensi penipuan modus APK, metode ini juga dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan akun pengguna melalui social engineering atau pembagian kode OTP yang tidak disengaja.

Dengan demikian, solusi ini dinilai tak hanya mempercepat proses autentikasi, tetapi juga meningkatkan keamanan.

Lebih lanjut, Alfian menyebut solusi Telco Verify tak hanya berlaku untuk pelanggan Telkomsel. Solusi ini diterapkan untuk seluruh pelanggan operator seluler di Indonesia.

TUBAN, iNews.id - Suhu politikPilkada Kabupaten Tuban, Jawa Timur memanas. Banyak banner milik salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal (OTK).

Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban masih menelusuri kasus tersebut. Dalam video amatir yang viral di media sosial, tampak beberapa poster dan banner milik paslon Riyadi-Wafi dirobek oleh OTK.

Perusakan alat peraga kampanye (APK) ini terjadi di tiga kecamatan, yakni Desa Beji di Kecamatan Jenu, Kelurahan Mondokan di Kecamatan Tuban dan Desa Cepokorejo di Kecamatan Palang. 

Pantauan di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis (10/10/2024) siang, perusakan APK terjadi di dua titik pemasangan yang hanya berjarak sekitar 300 meter.

Pada dua tempat itu, sedikitnya terdapat sekitar empat APK rusak, yakni baliho dan tiga poster. 

"Terkait perusakan APK salah satu paslon memang baru mendapatkan informasi dari media sosial. Itu menjadi salah satu perhatian, kami juga menunggu dari salah satu paslon untuk melaporkan kejadian ini," ujar Komisioner Bawaslu Tuban Sutrisno Puji Utomo, Kamis (10/10/2024). 

Perusakan APK paslon Riyadi-Wafi ini dinilai menjadi perhatian Bawaslu Tuban. Dia menuturkan akan menelusuri ke lapangan untuk memastikan informasi awal yang diterima.

"Kita akan melakukan penelusuran terkait dengan kejadian tersebut terkait lokasinya, tempatnya di mana, kapan dirusak. Kita menunggu salah satu paslon yang dirugikan karena konsekuensi hukum perusakan APK ini," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

BEKASI, KOMPAS.com - Warga Harapan Indah, Nabil (18), mengeluhkan banyaknya alat peraga kampanye (APK) di sejumlah ruas jalan Kota Bekasi, salah satunya di Jalan Ir Juanda depan Stasiun Kota Bekasi.

Berdasar pantauan Kompas.com, terdapat sejumlah APK dari bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi terpajang di dekat stasiun Kota Bekasi.

Bahkan, tampak beberapa batang bambu yang digunakan untuk menopang APK patah dan membahayakan pejalan kaki ataupun pengendara motor.

"Awalnya sih enggak apa-apa ya, buat memberitahu informasi calon wali kota untuk masyarakat siapa saja. Tetapi kalau kebanyakan mengganggu estetika, kadang berlebihan bisa menutup jalan," ujar Nabil di depan Stasiun Bekasi, Kamis (8/8/2024).

Nabil bercerita, pernah ada pengendara sepeda motor yang jatuh karena terkena APK bakal calon Wali Kota yang rebah.

"Waktu itu pernah ada yang jatuh di dekat flyover Kranji terkena baliho bakal calon wali kota (yang rebah)," kata Nabil.

Nabil berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat menertibkan APK, karena mengganggu estetika dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Buru-buru ditertibkan, agar lebih enak dilihatnya, atau dikurangi aja banner-nya atau bisa juga disediakan tempat untuk pemasangan banner bakal calon," kata Nabil.

Sebagai informasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi belum berencana menertibkan APK para bakal calon wali kota Bekasi dalam waktu dekat.

Untuk saat ini, Satpol PP baru menertibkan bendera partai yang tersebar di sejumlah ruas jalan.

"Sekarang ini kan kami sudah tertibkan bendera-bendera partai dan bukan bakal calon. Saat ini memang masih kita biarkan ketika belum ada penetapan calon yang dipastikan akan maju dalam pilkada," kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait pencopotan APK bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi belum menertibkan alat peraga kampanye (APK) bakal calon wali kota Bekasi dalam waktu dekat.

Untuk saat ini, Satpol PP baru menertibkan bendera partai yang tersebar di sejumlah ruas jalan.

"Sekarang ini kan kami sudah tertibkan bendera-bendera partai dan bukan bakal calon. Saat ini memang masih kita biarkan ketika belum ada penetapan calon yang dipastikan akan maju dalam pilkada," kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait pencopotan APK bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi.

"Kita langsung (sosialisasi) ke partai dan memberitahukan sudah jelas. Ketentuannya sudah ada bahwa ketika dia bukan calon kan berarti harus dicopot," kata Karto

Kendati demikian, pemasangan APK juga harus memenuhi persyaratan dan aturan.

"Yang dilarang itu di depan fasilitas pemerintah daerah, sarana ibadah, sekolah, kemudian di taman. Tapi kalau di taman ketentuannya kan yang masang itu kadang-kadang tidak paham terhadap aturan yang dilarang. Tapi kami prioritaskan titik lokasi yang memang di sarana pemerintah, lalu sarana ibadah," tambah Karto.

Jika sudah ada penetapan calon wali kota oleh KPUD, maka pihak Satpol PP akan langsung mencabut APK bakal calon.

Diketahui, sejumlah bakal calon wali kota memasang APK pada ruas jalan di Kota Bekasi.

Secara umum, APK tersebut berisi tentang program yang akan dijalankan jika menjabat kelak.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memuji pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, pihaknya merasakan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa. Menurutnya, kondisi ini merupakan bukti perhatian Jokowi kepada pembangunan desa yang sangat tinggi.

"Perhatian Presiden (Jokowi) terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi," kata Sutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apkasi Tahun 2024, di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

"Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa, dan juga proyek-proyek strategis nasional yang telah bapak bangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan sarana prasarana keretaapian," sambungnya.

Tidak hanya itu, menurutnya pembangunan infrastruktur di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) juga mendapat perhatian Jokowi. Hal ini ia dengar langsung dari laporan para kepala daerah setempat.

"Teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami, terima kasih kepada Presiden (Jokowi) yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara-negara tetangga kita. Alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan Presiden," ujarnya.

Selain itu, kehadiran mega proyek IKN menurutnya juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

"IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur Indonesia," kata dia.

"Bisikan dari kawan-kawan bupati, setelah bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Presiden dengan seluruh bupati seluruh Indonesia," lanjutnya.

Sutan mengatakan, pihaknya menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur masif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan, ekonomi di daerah semakin menggeliat. Apalagi, hal ini didorong dengan kenaikan dana desa serta dukungan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.

"Kami sangat setuju dengan yang Presiden (Jokowi) pernah sampaikan bahwa membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) dapat langsung menindak alat peraga yang mengarah pada dukungan calon tertentu pada Pilkada 2024, yang dipasang di kawasan markas TNI dan Polri.

Bagja menyampaikan, pemda bahkan dapat melakukan hal itu saat ini, ketika belum ada pendaftaran calon kepala daerah secara resmi yang dibuka oleh KPU.

"Kita punya pengalaman pada pemilu dan pilkada sebelumnya, pemasangan di depan instansi militer dan juga di depan instansi kepolisian," ujar dia dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

"Ini yang kami minta untuk alat peraga walaupun belum ada untuk calon kepala daerahnya yang ditetapkan oleh KPU, tapi penegakan hukum sudah mulai dimulai oleh Bapak/Ibu semua, (baik) pemprov, pemkab, dan pemkot," tegasnya.

Ia menambahkan, jajaran polisi dan TNI juga dapat langsung menurunkan alat peraga sejenis jika menemukannya terpasang di sekitar markas.

Komisioner Bawaslu RI dua periode itu berujar, Bawaslu saat ini belum bisa mengambil tindakan karena masa kampanye baru akan berlangsung pada 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

Bahkan, KPU baru membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 dan pasangan calon yang berlaga baru akan ditetapkan per 22 September 2024.

"Ini agar tidak terjadi nanti gangguan, ataupun kalau dalam bahasa medianya 'akan digoreng' bahwa TNI/Polri akan ikut bermain dalam penyelenggaraan pilkada," tambah Bagja.