Indonesia berencana memperbaiki kualitas BBM. Bakal ada peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru ini satu paket dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Meskipun dua kebijakan ini berbeda, namun pemerintah akan menerapkan dua kebijakan itu secara berbarengan. Sayangnya, Agus tak merinci secara detail kapan tepatnya peluncuran dua kebijakan ini dimulai.

"Satu paket ini nanti (dengan kebijakan BBM Subsidi tepat sasaran)," ujar Agus ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Yang jelas, Agus menegaskan BBM rendah sulfur saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Sebab, kualitas udara di Indonesia sudah sangat buruk.

Penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, dinilai menjadi salah satu biang kerok besar para buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

"Itu adalah kebutuhan ya. Bahwa kita sudah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi, sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmap-nya kan dikeluarkan," ungkap Agus.

Rencana Besar BBM Rendah Sulfur

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pernah menjelaskan pemerintah saat ini memang berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat.

Sejauh ini BBM Pertamina, khususnya yang subsidi, kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan oleh Rachmat, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 masih berada di 400 ppm. Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) lalu.

Rachmat mengatakan hingga 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia diubah BBM yang tinggi sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat

Kementerian ESDM buka-bukaan soal rencana peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru ini satu paket dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Meskipun dua kebijakan ini berbeda, namun pemerintah akan menerapkan dua kebijakan itu secara berbarengan. Sayangnya, Agus tak merinci secara detil kapan tepatnya peluncuran dua kebijakan ini dimulai.

"Satu paket ini nanti (dengan kebijakan BBM Subsidi tepat sasaran)," ujar Agus ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Yang jelas, Agus menegaskan BBM rendah sulfur saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Sebab, kualitas udara di Indonesia sudah sangat buruk.

Penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, dinilai menjadi salah satu biang kerok besar para buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

"Itu adalah kebutuhan ya. Bahwa kita sudah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi, sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmap-nya kan dikeluarkan," ungkap Agus.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pernah menjelaskan pemerintah saat ini memang berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat.

Sejauh ini BBM Pertamina, khususnya yang subsidi, kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan oleh Rachmat, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 pun masih berada di 400 ppm. Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) yang lalu.

Rachmat mengatakan hingga tahun 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia akan diubah BBM yang tinggi sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, BBM rendah sulfur akan segera diluncurkan. Namun, dirinya belum memberikan penjelasan lebih detail kapan BBM baru tersebut akan dipasarkan.

"Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan," katanya di JCC Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dia mengatakan, untuk menyalurkan BBM rendah sulfur tersebut, PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian terhadap kilangnya. Dia mengatakan, kehadiran BBM rendah sulfur ini dibutuhkan untuk kepentingan semua orang.

"Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini. Karena ini kepentingan kita ramai-ramai," ujarnya.

"Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua," tambahnya.

Untuk diketahui, Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan soal rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024) lalu.

Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru telah siap diproduksi. Namun, BBM baru yang merupakan solar rendah sulfur itu belum bisa mencukupi kebutuhan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan BBM baru tersebut hanya cukup untuk memenuhi Jawa Barat bagian utara.

"Ya produksinya sudah siap, tapi tidak cukup, untuk produksi itu hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan Jawa Barat bagian utara ini juga mencakup wilayah Jakarta. Kehadiran BBM tersebut bertujuan mengurangi polusi.

"Jawa Barat utara termasuk Jakarta, dan itu juga secara infrastruktur mendukung kan sudah ada pipa. Jadi kapasitas infrastruktur pemerintah melihat kita akan prioritaskan di sini di Jakarta dan nanti sampai ke Balongan sana gitu ya. Jadi fokusnya memang Jakarta, kita ingin mengurangi polusi Itu," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi apakah BBM tersebut akan diluncurkan pada 1 September, Dadan tidak memberikan keterangan secara tegas. Dia hanya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturannya.

"Kan kita regulasinya harus selesai dulu nih. Kita lagi nyelesaiin," terangnya.

Dadan juga tak memberikan secara tegas apakah BBM baru itu akan disubsidi. "Kita kan tidak ingin mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir dari sisi itu," katanya.

Indonesia berencana melakukan produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur tahun ini. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka-bukaan soal progres rencana tersebut.

Dia bilang pemerintah masih mematangkan soal rencana tersebut. Namun, besar kemungkinan menurutnya BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Tapi, Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Soal kabar BBM baru ini akan diluncurkan bulan September atau Agustus, Arifin enggan memastikan. Dari kabar yang beredar peluncuran BBM baru ini bisa saat 17 Agustus ataupun 1 September 2024. "Belum tahu kapan," kata Arifin melanjutkan.

Dia juga belum bisa memastikan apakah BBM jenis baru ini akan disubsidi atau tidak. Yang jelas, saat ini Pertamina sudah mulai mengkaji bagaimana cara memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," sebut Arifin ketika ditanya soal apakah Pertamina mendapat tugas khusus soal produksi BBM jenis baru ini.

Luhut Sebut Bukan BBM Baru

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebetulnya yang ingin dibuat pemerintah bukan lah BBM jenis baru. Namun, adanya peningkatan kualitas pada BBM yang ada sehingga bisa menjadi rendah sulfur.

Menurut Luhut pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024) yang lalu.

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Pandjaitan angkat bicara terkait dengan rencana peluncuran bahan bakar minyak atau BBM jenis baru.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada BBM jenis baru yang bakal diluncurkan. Namun, dia mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas dari BBM yang sudah ada saat ini dengan meluncurkan BBM yang memiliki kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Namun dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Luhut mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM.

Pertama, kata Luhut melalui integrasi dengan produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

Menurutnya, dengan opsi tersebut akan berdampak terhadap penambahan beban produksi, sehingga hal tersebut yang menjadi landasan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non-subsidi.

Adapun, opsi yang kedua adalah penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya [kilang] Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur. Tapi kan refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," ujar Luhut.

Seiring dengan rencana peningkatan kualitas BBM, Luhut menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bertahap untuk BBM nonsubsidi ini akan dilakukan agar tak membebani masyarakat.

"Pikiran kami kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya [harga BBM] nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah bakal menguji coba produk bahan bakar minyak (BBM) baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa BBM tersebut bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN. Hal ini dilakukan untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (14/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bertahap untuk BBM nonsubsidi ini akan dilakukan agar tak membebani masyarakat.

"Pikiran kami kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya [harga BBM] nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," kata Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa kenaikan harga ini menyusul adanya rencana peningkatan kualitas BBM nonsubsidi.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini dengan meluncurkan BBM yang memiliki kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Namun dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia mengamini bahwa sejauh ini terdapat dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM.

Pertama, kata Luhut melalui integrasi dengan produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

Menurutnya, dengan opsi tersebut akan berdampak terhadap penambahan beban produksi, sehingga hal tersebut yang menjadi landasan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non-subsidi.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya [kilang] Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur. Tapi kan anunya, refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," pungkas Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ungkap adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan kandungan rendah sulfur pada 17 Agustus 2024 masih dalam kajian.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini pemerintah belum memutuskan bagaimana detail dari BBM baru yang akan diluncurkan tersebut.Sebab, pemerintah menginginkan adanya jenis BBM yang lebih bersih dibandingkan dengan yang saat ini sudah dijual di Indonesia.

"Pemerintah sedang melakukan kajian, persiapan untuk supaya bahan bakar kita ini makin bersih dipakai oleh masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang secara polusinya tinggi. Dan kita ingin untuk solar ini produksinya juga dari dalam negeri," kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (19/7/2024).

Untuk BBM jenis baru ini, Dadan menyampaikan pemerintah nantinya akan menjaga ketersediaan dari sisi suplai dan keterjangkauan harga agar warga bisa membeli BBM baru tersebut.

Terkait apakah BBM ini bakal disubsidi atau tidak, Dadan menuturkan pemerintah belum memastikan apakah akan ada keringanan untuk harga atau tidak.Namun, semakin rendah sulfur yang terkandung dalam BBM, maka harga keekonomiannya akan lebih tinggi, sesuai dengan kualitasnya.

"Kita kan sekarang belum memutuskan seperti apa nih, tetapi bahwa pemerintah berkeinginan untuk menyediakan BBM yang semakin bersih," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif memang sebelumnya sempat menuturkan bahwa BBM jenis baru yang bakal diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2024 itu bakal menggunakan campuran bahan bakar nabati atau BBN.

Penggunaan BBN itu dilakukan untuk menekan Tingkat sulfur ke level paling rendah mencapai 50 PPM.

"Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm," kata Arifin.

Kendati demikian, Arifin mengungkapkan kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

"Tapi kita kilang belum kelar, sih, yang di Balikpapan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tetap aman di tengah rencana peluncuran BBM jenis baru.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, bahkan menyebut bahwa pihaknya tetap ditugaskan untuk menyediakan bbm subsidi.

“Soal BBM Subsidi ya untuk Pertalite dan Solar itu aman, karena memang kita sudah ditugaskan untuk tetap menyediakan,” kata Fadjar saat ditemui di acara pelepasan Jelajah BUMN Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Fadjar juga sesumbar bahwa hingga saat ini tidak ada perintah khusus dari pemerintah untuk melakukan pembatasan pasokan BBM subsidi.

Menurutnya, satu-satunya arahan yang saat ini tengah dijalankan hanya sebatas diminta untuk menyediakan BBM rendah sulfur.

“Kita baru diminta menyiapkan saja BBM rendah sulfur, tapi tak menyinggung Solar dan Pertalite. Jadi, kaya Pertamax Green 95 kayak gitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, kabar mengenai adanya pembatasan BBM Subsidi jenis solar dan Pertalite berhembus usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan melakukan pembatasan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan kabar terbaru mengenai rencana peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan kandungan rendah sulfur pada 17 Agustus 2024.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman dan pencarian terhadap bahan campuran yang bakal digunakan untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Jenisnya Diesel, makanya dicampur [apa?] kita lagi proses ke situ. Ya entah itu FAME [Fatty Acid Methyl Ester] atau kelapa sawit atau yang lain masih proses pencarian,” kata Fadjar saat ditemui di acara pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jumat (19/7/2024).

Fadjar menuturkan pihaknya baru akan melakukan uji coba distribusi BBM jenis baru itu pada tanggal 17 Agustus 2024. Dia memastikan, pasokannya juga baru akan tersedia secara terbatas di Stasiun Pengisian Bahan Bahar Umum (SPBU) tertentu.

Namun demikian, Fadjar masih enggan merinci secara pasti di mana wilayah dan lokasi SPBU yang bakal digunakan untuk uji coba distribusi BBM jenis baru kepada masyarakat tersebut bakal dilangsungkan.

“Iya itu nanti pada saat peluncuran itu [baru uji coba] jadi baru prototipe, belum serentak. Kayak waktu Pertamax Green 95 kan baru ada di 15 SPBU kalau tidak salah. [Wilayahnya di mana] belum, masih lama,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memang sebelumnya sempat menuturkan bahwa BBM jenis baru yang bakal diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2024 itu bakal menggunakan campuran bahan bakar nabati atau BBN.

Penggunaan BBN itu dilakukan untuk menekan Tingkat sulfur ke level paling rendah mencapai 50 PPM.

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin.

Kendati demikian, Arifin mengungkapkan kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan soal rencana pemerintah meluncurkan BBM jenis baru. Menurut Dadan, rencana tersebut tak lain berkaitan dengan aspek lingkungan.

Dadan mencontohkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan polusi tinggi. Menurutnya hal itu tak lepas dari tingginya sulfur dari BBM yang dikonsumsi pengendara.

"Kan kita lihat saja di Jakarta kalau dari sisi lingkungan, dari sisi polusi itu salah satunya dari sisi bahan bakar. Bahan bakar di kita sulfurnya tinggi sampai 2.500 ppm. Padahal kalau kita Euro 4 yang sudah di ASEAN juga diterapkan, sulfurnya 50. Terhadap 2.500 jadi kita 50 kali lipat," katanya saat ditemui di kantor ESDM, Jumat (19/7/2024).

Oleh karena itu pemerintah terus mengkaji agar BBM di Indonesia semakin bersih, utamanya di kota yang polusinya tinggi. Dadan juga menyebut BBM baru diproduksi di dalam negeri sambil memastikan kesiapan suplai.

Soal harga yang ditetapkan terhadap BBM baru, Dadan meminta untuk mengecek pada indeks harga internasional. Namun ia menjelaskan bahwa semakin bagus kualitas BBM maka semakin mahal harganya.

"Kalau per sekarang cek aja di dalam indeks harga internasional, kan bisa dicek. Kalau sulfurnya sekian, dengan yang 50, yang 10, kan makin bagus harganya menyesuaikan," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi apakah pemerintah akan memberi subsidi, Dadan menyatakan pihaknya belum memutuskan. Yang pasti pemerintah tetap mempertimbangkan aspek suplai hingga kemampuan daya beli masyarakat dapat terjaga.

"Kita belum memutuskan seperti apa. Tapi bahwa pemerintah berkeinginan menyediakan BBM yang semakin bersin. Kan pemerintah dari sisi suplai ada masyarakat tetap terjaga, kemampuan terbelinya harus bisa dipastikan ini bisa," bebernya.

Pemerintah menyatakan akan ada BBM jenis baru yang diluncurkan. BBM baru tersebut kabarnya memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah.

PT Pertamina (Persero) pun angkat bicara mengenai kabar BBM baru tersebut. "Masih proses BBM rendah sulfur, memang ada arahan pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Namun demikian, Fadjar belum bisa bicara lebih detil mengenai BBM baru tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan, BBM jenis baru yang lebih ramah lingkungan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan saat ini ESDM sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Kita kan sekarang ini kan udara kita kan banyak emisi ini gimana caranya supaya mengurangi, kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur," ujar Arifin.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, produk BBM ramah lingkungan ini akan mulai diperkenalkan pada 17 Agustus 2024.

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana. Terus yang disampaikan 17 Agustus pembatasan, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ini lagi dibahas di Perpres 191 mengenai mana aja yang targetnya siapa aja," jelas Agus.