Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

Anggota holding BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.

Direktur Utama PT PPI S Hernowo, mengatakan PPI menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Agung RI (Kejagung) tersebut. Pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka di mana salah satunya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," jelas Hernowo dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hernowo menegaskan hingga saat ini aktivitas bisnis PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan. Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan.

Dikutip dari detikNews, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di pada Bank BUMD. Apa katanya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan masih akan menunggu perkembangan bank BUMD tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya belum menanyakan langsung kepada Bank BUMD terkait kasus tersebut.

"Kita tunggu bagaimana perkembangannya," kata Dian ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian juga mengatakan pihaknya belum berencana memeriksa dugaan kasus tersebut. Namun, dia memastikan akan mengonfirmasi kepada Bank BUMD atas masalah tersebut.

"Kita secara resmi belum inform, kalau masih baru disampaikan ke publik kita belum tahu seperti apa. Itu tentu ada proses di dalam ya terkait itu sudah ada proses," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebuah Bank BUMD tengah diterpa pemberitaan tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp 200 miliar yang mengalir ke pejabat. Pihak bank pun telah buka suara. Manajemen menyebut, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Korban dugaan tindakan asusila dan pornografi yang dilakukan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar, buka suara.

Korban mengakui bahwa pernah menjalani hubungan pacaran dengan Agil. Hubungan itu berjalan sekitar satu tahun lebih.

"Kalau awal ketemu dia awal itu 2019. Tapi kalau kalau berhubungan (pacaran) itu 2021 akhir," ujar Korban saat ditemui, Sabtu (12/10).

"Mulai berhubungan itu sudah lama juga, itu enggak detail. Tapi yang aku laporkan (ke DKPP) sesuai yang aku punya buktinya. Jadi saudara Agil itu beberapa kali ketemu kan memang suka hapus-hapus chat. Jadi enggak tahu sampai mana (hubungannya). Cuma kemarin mengklarifikasi ada hubungan sebelum 2022. Tapi yang saya laporkan ya 2022 itu. Kalau terakhir berhubungan sama dia itu ya 27 November 2023. Itu masih ngontak saya," tambahnya.

Selama berpacaran dengan Agil, Korban beberapa kali mendapatkan perlakuan tindakan asusila dan pornografi. Hal itulah yang membuat Korban mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perbuatan Agil.

"Ya memang ada hubungan itu. Maksudnya asusila pada saat berhubungan seringkali beliau mengajak saya untuk berhubungan badan. Terus pornografi itu juga sering ngirim-ngirim vitalnya. Hal-hal sensitif terus berbicaranya ke hal-hal yang seksual," ungkapnya.

Korban mengungkapkan, selama ia menjalani pacaran, Agil mengaku merupakan seorang duda yang sudah bercerai.

"Waktu itu mengaku sudah bercerai dengan istrinya. Dibuktikan dengan bukti-bukti foto yang sudah tidak ada. Waktu itu sempat ada kan, ya saya tanyai, katanya sudah tidak sama dia. Yaudah saya disuruh login IG nya dia. Saya diberikan akses langsung di HP nya untuk menghapus fotonya (sama istrinya). Ya dibebaskan kayak diberi kepercayaan. Supaya saya percaya bahwa dia sudah enggak ada (hubungan) sama istrinya itu tadi," ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Agil yang menyebut Korban menghubungi pada bulan Desember 2023 untuk meminta "jatah kamar", ia membantahnya.

"Saya membantah, supaya dia tidak terlihat salah aja. Karena saya tidak pernah minta dan sudah putus komunikasi dan block. Agil ke rumah saya marah-marah. Enggak ada komunikasi sejak 2 Desember (2023) di rumah," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Agil sempat mengancam dirinya untuk mencabut aduannya ke DKPP.

"Ancaman 2 Desember, orang tua saya diancam 'Yugane jenengan kalau ngelawan aku telindes' (anak anda melawan saya lindas). Ortu enggak tahu apa-apa histeris, takut, dan sedih. Terus yang 21 Agustus (2024) juga sempet ke rumah dan mengancam ortu sebelum dia umrah. Kalau saya enggak cabut laporan saya dilaporkan ke polisi. Dia datang sama istrinya," bebernya.

Akhirnya, Agil pun melayangkan aduan terkait dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan oleh Korban ke Polrestabes Surabaya pada Selasa (8/10). Pihak Agil menyebut bahwa Korban telah memeras dengan total kurang lebih Rp 31,9 juta.

Terkait hal itu, Korban juga membantah adanya tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

"Enggak bener sih (tuduhan pemerasan), soalnya aku sama dia kan waktu itu pacaran, enggak ada pemerasan. Karena kalau pacaran punya hubungan sudah biasa, memberi dan menerima. Ya enggak ada sih itu yang namanya pemerasan," ucapnya.

Korban juga berencana akan melaporkan Agil ke polisi dalam waktu dekat. "Saya akan melaporkan balik langsung secepatnya. Belum tau pastinya, secepatnya," ungkapnya.

"Laporan baliknya itu mengenai pornografi sama ITE. Karena kan secara jelas memang dia juga memang benar dia itu sering ngirim-ngirim gitu," lanjutnya.

Usai menjalani sidang pemeriksaan etik di Kantor KPU Jatim, Kota Surabaya, Kamis (10/10), Agil membantah adanya tindakan asusila kepada Korban.

"Pengadu mendalilkan, apa, kekerasan seksual dan seterusnya. Ya, masa kekerasan seksual setelah itu masih kontak saya dan minta jatah kamar (hotel), kan enggak masuk akal. Lengkap (buktinya), tapi enggak tahu lah, itu terserah hakim yang menilai," ujar Agil di Kantor KPU Jatim, Kamis (10/10).

Agil menyampaikan, PSH dalam aduannya mengatakan mengalami tindakan asusila pada Oktober dan November 2023. Namun, Agil menyebut PSH sempat menghubungi dirinya pada Desember 2023 untuk meminjam kamar.

Agil mengeklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti tersebut baik pesan maupun video.

Agil menyebut telah melaporkan perkara ini ke polisi.

"Lah masa Desember dia pinjam kamar. Valid ini. Saya sudah laporan ke polres kok masalah ini. Chat-nya dia (barang bukti), telepon dia ke saya. Video-video juga banyak," ungkapnya.

"Ini chat nomornya dia ini, nomornya pengadu. Saya enggak telepon, dia telepon saya, saya enggak menghubungi dia. Tapi kok framing-nya begitu. Ganggu saya sendiri," tambahnya.

Agil mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan pernyataan versinya saat sidang etik oleh DKPP tadi. Ia berharap pemeriksaan ini yang terakhir kalinya.

"Saya enggak tahu, semoga yang terakhir lah. Intinya itu, pengadu mendalilkan November, Oktober, dia mengalami hal-hal itu. Lah kok Desember masih menghubungi saya, kan lucu. Fakta juga itu sudah tak sampaikan," katanya.

Terungkap dugaan kekerasan di perusahaan game art dan studio animasi yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang diungkap seorang karyawati berinisial CS.

Apa saja bentuk kekerasan?

"Verbal sejak 2019 di tahun pertama kerja, physical sejak 2022 mulai dari sleep deprivation dan tampar diri," kata CS kepada kumparan, Sabtu (14/9).

CS merekam dirinya menampar diri sendiri 100 kali sebagai hukuman dari bosnya. Ia pun mengirimkan video itu ke bosnya. Percakapan CS dengan bos ini di-screenshot.

"Saya mau melaporkan bahwa saya telah menampar diri 100 kali," kata CS, menggunakan Bahasa Inggris, ke bosnya itu.

"Saya enggak percaya. Bagaimana membuktikannya?" ujar bos tersebut.

CS pun mengirimkan video tersebut. kumparan telah melihat video yang sama: CS menampar dirinya terus-menerus hingga pipi dan wajahnya memerah.

Setelah CS mengirimkan video itu, bosnya malah justru memarahi CS. "Memangnya saya minta kamu mengirimkan video itu? Enggak sopan," katanya.

Pada 5 September 2024, CS melaporkan kasus ini ke polisi. Laporan diterima dengan nomor STTLP/B/5279/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Iya aku sudah melaporkan ke Komnas Perempuan dan Polda Metro Jaya," ujar CS.

Polisi telah mendatangi lokasi perusahaan tersebut, tapi kantor telah kosong. "Anggota sudah cek ke TKP, itu kosong," ujar Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Firdaus, Jumat (13/9).

Keberadaan bos tersebut pun belum diketahui. Polisi akan memburunya. "Iya (terduga pelaku) bakal diburu, masih dicari keberadaan," ujar Firdaus.

Calon petahana Bupati Lumajang, Thoriqul Haq atau Cak Thoriq, menjalani pemeriksaan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, pada Selasa (3/9).

Ia diperiksa terkait dengan dugaan penyimpangan penerimaan dan penyaluran dana bantuan penanggulangan erupsi Gunung Semeru tahun 2021 hingga 2023.

Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, Kompol Putu Angga, mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan ini atas laporan dari masyarakat sebelumnya.

"Salah satunya ada demo di depan. Ada surat masuk ke Polda Krimsus. Disposisi ke Tipikor terkait dugaan penyimpangan penerimaan dan penyaluran dana bantuan penanggulangan erupsi Semeru tahun 2021, 2022, dan 2023, kalau nggak salah," kata Putu kepada wartawan, Selasa (3/9).

Putu menyampaikan, polisi masih mendalami terkait sumber dana bantuan penanggulangan erupsi Gunung Semeru itu.

"Dari sumbangan dana bantuan, dari swasta. Iya banyak pihak yang bantu. Bukan cuma swasta aja. Dari pemkab Bojonegoro, yang mungkin PAD-nya besar membantu. Ada juga seperti itu. Termasuk warga masyarakat perorangan. Intinya masih kami dalami," ucapnya.

Sejauh ini, Polda Jatim juga telah memeriksa sekitar lima orang saksi terkait hal tersebut. "Iya sudah ada (yang diperiksa). Nggak hafal jumlahnya. Iya sekitar itu (5 orang sudah diperiksa). Intinya ada saksi terkait dari BPBD dan BPKAD Kabupaten Lumajang. Yang menerima itu kan pendapatan daerah dan BPBD yang mencairkan. Kan gitu," katanya.

"(Cak Thoriq) baru bisa hari ini. Masih panjang, baru ini, kami baru memeriksa beberapa pihak," tambahnya.

Sementara itu, Cak Thoriq mengatakan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan sejumlah lembaga yang menerima atau membuka dana bantuan erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, beberapa waktu lalu.

"Tadi saya sampaikan yang buka donasi ada lembaga-lembaga zakat yang hampir semua pengelola zakat itu menerima donasi atau membuka donasi," kata Cak Thoriq.

"Ada juga beberapa lembaga lain yang juga menerima donasi, misalnya Pramuka, PMI, yang menyalurkan zakat. Kelembagaan zakat itu Baznas, Lazizmu, Laziznu, itu yang dimaksud," lanjutnya.

Politisi PKB itu menerangkan salah satu pertanyaan yang diajukan dari penyidik yaitu soal surat penunjukan terkait pengelolaan dana bantuan erupsi Gunung Semeru. Sebab, beberapa lembaga yang membuka penerimaan itu tidak mempunyai surat penunjukan pengelolaan dana.

"Jadi membuka donasi begitu saja. Saya juga tadi sampaikan lembaga-lembaga itu sebagian itu tidak melaporkan kepada pemerintah, kepada masyarakat secara umum," terangnya.

"Misal pramuka, semenjak saya menangani erupsi Semeru hingga selesai tuntas, saya tidak menerima laporan berapa pramuka menerima donasi, dari sekian banyak data awal memang miliaran. Itu yang menjadi obrolan," tambah dia.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Lumajang tidak pernah mendapat laporan keuangan itu dari para lembaga swasta.

"Kayak pramuka pasti mereka mencatat dari mana saja itu, tapi dilaporkan tidak. Nilainya miliaran (rupiah) lebih. Datanya ada yang saya terima," ungkapnya.

Namun, kata dia, jika dana tersebut berasal dari lembaga pemerintah, maka pemda wajib melaporkan aliran dana bantuan itu.

"BPBD mendapatkan bantuan donasi dari Pemerintah Bojonegoro, Kalteng, mesti digawe rek. dana bantuan mesti digunakan. mesti dicairkan," terangnya.

"Ada beberapa kelembagaan yang membantu misalnya CSR Bank Jabar, itu masuk rekening bank daerah. Laziznu, Lazizmu tidak masuk di pemda. dan mereka mengelola sendiri," tuturnya.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengendus adanya dugaan fraud di perusahaan sejak tahun 2021. Namun, permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan fraud pada tahun 2021 ke Komisi VI DPR. Namun, ia menyebut, suara pekerja tidak pernah didengar. Bahkan, komisaris perusahaan juga telah mencium adanya dugaan fraud tersebut.

"Di 2021 kita sudah bilang, di 2021 kita sudah beraudiensi, di 2021 juga kita sudah masuk ke Komisi VI, mungkin aksesnya nggak seperti sekarang langsung jadi online tersebar. Waktu itu juga RDPU sudah dibilang, artinya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, namun suara kami tidak lagi juga didengar secara istilahnya diseriuskan. Artinya di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi," paparnya di DPR Jakarta, Senin (2/9/20224).

Ia mengatakan, dugaan indikasi fraud itu seperti menumpuknya pasokan masker. Bukan hanya itu, obat COVID-19 juga banyak yang tidak terjual.

"Kalau dari kami lihat penumpukan barang ya, contoh masker ketika dibuat ada 2 juta box tidak terjual, terus obat-obat COVID yang ada setelah COVID ini kok banyak yang nggak terjual, artinya banyak sekali obat-obat yang menumpuk. Kalau ada penumpukan obat, penumpukan barang, artinya modal kerjanya tertahan di situ, nggak ada akses juga," ungkapnya.

Kondisi semakin terasa parah ketika perusahaan mulai sulit membayarkan gaji. Akhirnya, karyawan pun memberanikan diri untuk buka suara.

"Nah yang semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin memang sudah agak susah gajian, tapi masih mampu dibayarkan. Nah yang benar-benar akhirnya kita berani untuk speak up, ya sudah lah ini juga sudah kelihatan kok ketika diaudit ada rasa-rasanya tidak beres, dan ketika melihat ini kok tidak ada akses untuk penyelesaian," ungkapnya.

Jelasnya, SP Indofarma telah menggelar unjuk rasa sebanyak dua kali. Ia menyebut, setelah unjuk rasa ini akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

"Nah baru setelah kita unras (unjuk rasa) lagi yang kedua kali BPK langsung kan. Kan kita dua kali demo, di 31 Januari dan di 6 Mei," ungkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Keempatnya berinisial IP, MYH, HMAC, dan A.

Sementara, saat ini Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK.

Bicara mengenai kasus ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendorong tata kelola yang baik dengan menggandeng penegak hukum. Namun, ia juga menghormati langkah masing-masing individu melaksanakan haknya.

"Ya begini, saya sangat mendorong good corporate governance, kerja sama dengan pihak alat penegak hukum, tetapi saya juga menghormati masing-masing individu untuk meng-exercise haknya, dan saya tidak mau berpikiran positif negatif, biarkan mekanisme ini berjalan dengan baik," katanya di DPR Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sejalan itu, dia mengatakan, pihaknya berusaha mendorong pengembangan usaha sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan ialah mendorong adanya pendampingan dengan BPKP dan kejaksaan.

"Tetapi kalau kami pasti berusaha yang namanya prosedural dalam melakukan pengembangan usaha, itu ada SOP-nya, dan selalu kita coba lakukan pendampingan dari pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Jadi, ya biarkan aja mekanisme itu terjadi," ungkapnya.

Dugaan pencatutan KTP warga terjadi dalam pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sebelumnya, pada 19 Juni, pasangan calon itu telah menyerahkan 1.229.777 dukungan dan hanya 447.469 dukungan yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sementara itu, 782.308 sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Percobaan selanjutnya pada 25 Juli 2024, mereka menyerahkan 721.221 KTP-el dari jumlah minimal yang dipersyaratkan sebanyak 618.968. Namun dalam proses verifikasi faktual, hanya 183.043 KTP yang dinyatakan memenuhi syarat. Dalam proses verifikasi faktual kedua, dukungan sebanyak 826.766 kepada calon tersebut dinyatakan lolos administrasi dan terdapat 494.467 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Jumlah hasil verifikasi faktual pertama sebanyak 183.043 KTP-el ditambah 498.467 KTP el pada verifikasi faktual kedua membuat pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi dukungan minimal.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI No. 532/2024, KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan dan diinput oleh pasangan melalui SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

Verifikasi administrasi ini dilakukan dengan mencocokan kebenaran dokumen dukungan masing-masing pendukung yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung. Proses ini juga berusaha melihat kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung.

Verifikasi administrasi kemudian ditindaklanjuti melalui verifikasi faktual (verfak) yang dilakukan dengan metode sensus. Surat Keputusan KPU No. 532/2024 pelaksanaan verifikasi faktual dengan metode sensus.

Dalam proses ini, KPU sebenarnya dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.

Dalam melakukan berbagai proses dan tahapan tersebut, semestinya KPU juga memperhatikan kewajiban pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur oleh UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), karena berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dari subjek data–warga negara.

Berdasarkan situasi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mencatat beberapa hal, sebagaimana disampaikan Direktur riset ELSAM Wahyudi Djafar kepada kumparan pada Jumat (16/8):

Pertama, terdapat pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana karena diduga telah melakukan pemrosesan data yang bukan miliknya secara melawan hukum.

Pemrosesan KTP-el yang dilakukan untuk tujuan pencalonan memerlukan dasar hukum pemrosesan berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi (calon pendukung) atas tujuan kandidasi calon tertentu (Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP).

Untuk meminta persetujuan ini, pasangan calon harus menjelaskan menjelaskan tujuan pemrosesan data, jenis data apa saja yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan. Dugaan pencatutan tersebut mengindikasikan bahwa data diproses tanpa persetujuan apa pun dari subjek data.

Bahkan dalam UU PDP, tindakan tersebut merupakan bagian yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan Pasal 65 (1) UU PDP menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 67 (1) UU PDP).

Selain itu, ketentuan Pasal 95 UU Administrasi Kependudukan mengatur larangan tanpa hak mengakses database kependudukan, yang diancam pidana penjara 2 tahun dan denda 25 juta rupiah.

Sebagai perbandingan, bentuk pelanggaran seperti di atas, juga terjadi di negara-negara Uni Eropa yang telah secara baik menerapkan hukum pelindungan data pribadi, termasuk memiliki regulasi khusus yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi dalam Pemilu. Di Belgia misalnya, pada 2020, salah satu kandidat dalam Pemilu lokal dikenakan sebesar EUR 5.000, oleh otoritas pelindungan data, dikarenakan melakukan pengumpulan data pribadi konstituen secara tidak sah, untuk kepentingan kampanyenya.

Pun demikian di Hungaria, pada 2020, salah satu kandidat wali kota juga dihukum denda administratif sebesar HUF 100.000 oleh otoritas pelindungan data setempat, dikarenakan dasar hukum yang digunakan untuk memproses data pribadi dinilai tidak memadai.

Kedua, terdapat kejanggalan dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta terhadap syarat pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. KPU sebagai pengendali data atas SILON wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data yang dikelola dalam sistemnya (Pasal 29 UU PDP).

Oleh karena itu, banyaknya pencatutan yang diduga dilakukan dalam kandidasi Pilkada serentak mengindikasikan kegagalan KPU sebagai pengendali dalam menjamin akurasi data bahkan setelah disediakan mekanisme verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual.

Apalagi, verifikasi faktual harusnya memungkinkan suatu mekanisme di mana anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.

Ketiga, KPU belum secara konsisten menerapkan kewajiban kepatuhan terhadap UU PDP, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terlihat dari belum adanya integrasi dan adopsi standar kepatuhan pelindungan data pribadi, dalam kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi, untuk kepentingan pemenuhan persyaratan pencalonan.

Selain itu, dalam proses verifikasi semestinya KPU juga memastikan keabsahan perolehan data pribadi yang digunakan sebagai persyaratan, tidak semata-mata mengacu pada keterpenuhan kelengkapannya.

Sebagai informasi, praktik seperti ini juga terjadi pada saat proses verifikasi partai partai politik peserta Pemilu 2024, ketika sejumlah NIK dicatut oleh beberapa partai politik sebagai anggotanya.

Lebih jauh, situasi ini juga kian memperkuat dugaan kebocoran data pribadi pada lembaga-lembaga, baik publik maupun privat, yang mengumpulkan data kependudukan (KTP-el). Misalnya pada insiden yang terjadi pada KPU sendiri pada tahun 2023, dan dugaan kebocoran data kependudukan yang terjadi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak pernah ada investigasi yang tuntas atas dugaan berbagai insiden kebocoran data tersebut. Dengan maraknya pencatutan dokumen kependudukan tersebut, maka menjadi pertanyaan besar darimana pasangan calon memperoleh KTP-el warga secara ilegal untuk digunakan sebagai syarat dokumen yang diserahkan kepada KPU.

Guna memastikan pelindungan hak subjek data, dalam kapasitas mereka sebagai calon pemilih, serta memastikan integritas Pilkada serentak 2024, ELSAM menekankan:

Polda Metro Jaya memastikan status perkara Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK tentang larangan Ketua KPK bertemu pihak berperkara, telah ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke penyidikan.

"LP kedua terkait Pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses dan tidak ada penanganan perkara a quo," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Selasa (13/8).

Meski sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, Firli belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, terkait pelanggaran atas pasal lainnya yakni Pasal 12 e atau 12 b atau Pasal 11 juncto Pasal 65 KUHP masih berproses untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Diketahui, untuk pasal yang mengatur tentang pemerasan tersebut, Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah lengkap hanya tinggal beberapa petunjuk atau hasil koordinasi dengan JPU yang kita penuhi dan saat ini sedang berproses," ucap dia.

Ade memastikan penyidikan perkara bakal dilakukan secara profesional dan transparan. Dia juga memastikan pihaknya tak mengalami kendala selama proses penyidikan.

"Kami janjikan penyidikan dalam penanganan perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya transparan dan tuntas," kata dia.

Dalam kasus ini, Firli ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dengan jeratan Pasal 12 e atau 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Firli pernah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan karena menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Namun, gugatan itu diputus tidak dapat diterima.

Atas hal itu Firli kembali mengajukan praperadilan lagi ke PN Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan kedua itu disampaikan Firli Bahuri pada Senin, 22 Januari 2024. Namun kembali dicabut dengan alasan teknis dan perlu elaborasi lebih jauh.

Kebakaran yang terjadi di Kapal Motor Kirana 1 diduga berasal dari percikan gerinda. Api diketahui muncul pertama kali di ruangan penumpang kapal yang sedang diperbaiki.

Kepala Cabang DLU Semarang, Herman Fajar, mengatakan kapal tersebut sedang dilakukan perbaikan karena belum mengangkut penumpang. Api muncul dari percikan gerinda dan menyambar bekas lem vinil lantai.

"Nah itu mungkin percikan gerindanya itu yang tidak kelihatan akhirnya mengenai bekas vinil yang lemnya masih baru tadi. Jadi kalau lem vinil lantai itu kan ada kayak sedikit gasnya. Kemungkinan dari situ, muncul api dari situ, karena api itu ada di posisi ruang penumpang yang kita rawat tadi. Ya mungkin seperti itu penyebabnya, informasi awal dari nakhoda," ujar Herman kepada wartawan, Senin (12/8).

Ia menyebut, ada puluhan orang kru yang berada di atas kapal saat insiden itu terjadi. Terdiri dari kru kapal inti sebanyak 21 orang. Kemudian, kru vendor 24 orang mulai dari sekuriti hingga kru dapur.

"Kemudian ada teknisi karena kapal itu sedang ada perawatan, dari teknisi kantor pusat maupun teknisi dari kantor sini sebanyak 7 orang," jelas dia.

Saat insiden itu terjadi kapal tersebut sedang berlabuh setelah tiba dari Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah, Sabtu malam (10/8).

"Kemudian berlabuh tadi tanggal 11, jam 4 pagi, karena dermaga harus gantian dengan kapal-kapal yang lain," sebut dia.

Sebenarnya upaya pemadaman juga dilakukan menggunakan alat APAR di dalam kapal tersebut. Namun APAR tersebut juga tidak mampu menjinakkan jago merah dan api terus membesar.

"Kami langsung menghubungi GM Pelindo untuk mengerahkan kapal-kapal yang ada di pelabuhan Tanjung Mas, termasuk kapal-kapal tug boat untuk pemadaman. Alhamdulillah kapal tersebut untuk api sudah padam," kata Herman.