IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh Kepala Daerah agar alokasiAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak bocor.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Beliau memberikan arahan bahwa alokasi, alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD ini tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,” kata Velix kepada awak media.

Velix mengatakan Prabowo ingin agar quality spending atau kualitas belanja pemerintah tidak terjadi kebocoran. “Ini berarti tidak ada kebocoran, ketepatan pilihan-pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan alokasi dana yang lebih produktif. Sehingga alokasi dana APBN atau APBD itu dapat memberikan kontribusi baik lagi kepada masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar efisiensi dalam pemilihan program kegiatan. Sehingga, program kegiatan akan efektif sesuai dan menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kemudian, pilihan-pilihan kegiatan yang lebih bersifat lebih terfokus dan lebih tidak istilahnya tidak kegiatan yang lebih efektif ya tidak bocor kemudian juga tidak yang langsung menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan itu yang menjadi kunci yang mungkin beliau sudah mengingatkan kepada kita semua,” ujar Velix.

Prabowo, kata Velix, juga memberikan wejangan bahwa Kepala Daerah memiliki potensi aset yang harus dijaga, khususnya dalam segi sumber daya alam. “Kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,” tuturnya.

Terakhir, Velix mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada Kepala Daerah untuk melakukan langkah terobosan gerakan audit, evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya kelapa sawit di Indonesia.

“Untuk menata melakukan evaluasi tentang kebijakan inti dan plasma yang betul-betul realistis dengan skema kebijakan apa ini pengelolaan kelapa sawit. Itu hanya menjadi salah satu contoh bahwa ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat selama ini, hasil aset nasional yang digunakan oleh berbagai pihak yang kurang yang kurang tepat di dalam mengelola sumber daya alam itu. Itu beliau yang paling terakhir,” kata dia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

Dalam pengarahan kepada calon kepala-wakil kepala daerah se-Bali dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Denpasar, Minggu (3/11/2024), Prabowo menekankan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat.

"Uang rakyat harus untuk rakyat," kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.

Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang telah begitu melekat dalam birokrasi.

Menurutnya, sikap pasrah dan menerima praktik korupsi telah membudaya, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi pemerintahan bersih.

"Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan komitmen untuk melawan praktik penggelapan dana publik dengan berbagai langkah strategis, termasuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan.

Baginya, uang publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk dirampas oleh oknum pejabat yang serakah.

"Jangan dibuat suatu sistem di mana membajak atau merampok dari APBD itu biasa," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintahan bersih menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para calon pemimpin daerah.

Ia mengajak mereka untuk maju dengan hati yang tulus dan bersih, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Saya akan berusaha sekuat tenaga memimpin pemerintahan yang sebersih-bersihnya," ucap Prabowo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyentil pemerintah daerah(pemda) lantaran mayoritas anggaran-nya untuk membayar gaji dan bonus pegawai. Padahal, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat.

Menurut Tito, daerah yang berkekuatan fiskal lemah paling boros menggunakan dananya untuk pegawai, mulai dari gaji, bonus, hingga operasional.

"Daerah yang fiskalnya tidak kuat ini, itu uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (TKD), uangnya habis sebagian besar untuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai ditambah bonus, dan operasional pegawai," ujar Tiko dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9).

Berdasarkan data Tito, pemerintah pusat menyalurkan transfer kedaerah(TKD) sekitar 26 persen-47 persen untuk wilayah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD)-nya kuat dan 52 persen-60 persen kepada pemda yang fiskalnya sedang.

Sementara, untuk wilayah yang fiskalnya rendah diberikan 63-90 persen. Adapun wilayah yang menerima TKD sebesar 90 persen ini lah yang paling boros menggunakan dana untuk pegawai.

Besaran belanja pegawai mencapai 60 persen dari anggaran yang diterima sehingga pemanfaatan untuk masyarakat berkurang.

Berdasarkan portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), berikut daftar sepuluh daerah dengan anggaran belanja pegawai tertinggi tahun ini:

1. Jawa Timur - Rp49,56 triliun2. Jawa Barat - Rp49,13 triliun3. Jawa Tengah - Rp45,49 triliun4. Sumatra Utara - Rp23,39 triliun5. DKI Jakarta - Rp20,06 triliun

6. Sulawesi Selatan - Rp18,80 triliun7. ⁠Sumatra Selatan - Rp15,39 triliun8. ⁠Kalimantan Timur - Rp14,93 triliun9. ⁠Aceh - Rp14,83 triliun10. ⁠Banten - Rp14,13 triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia pun menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.

Arahan itu Jokowi sampaikan saat mengumpulkan Gubernur, Bupati/ Wali Kota di Istana Garuda Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

"Uang beredar di kabupaten bapak/ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan (belanja)," kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8).

Jokowi menekankan, semakin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.

Di sisi lain, Jokowi juga memuji kinerja seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam menjaga inflasi nasional pada level yang sangat baik.

"Terakhir inflasi kita berada di angka 2,13 persen, sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih minim. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat realisasi baru sekitar 31% untuk kabupaten/kota dan 41% untuk provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam momentum pengarahan bersama kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Atas hal ini, ia meminta para kepala daerah untuk menggeber belanjanya demi menjaga daya beli masyarakat.

"Realisasi belanja kabupaten/kota masih di angka 31%, kecil sekali. Uang beredar di kabupaten/kota bapak ibu semuanya rendah, kalau peredaran rendah kan daya beli nggak kuat. Segera dikeluarkan!," kata Jokowi, dalam sambutannya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

"Provinsi lebih baik 41% tapi masih kecil, tolong dicek lagi, 41% kecil, dicek, didorong lagi agar uang beredar di tengah masyarakat,"

Selain itu itu, Jokowi juga menyinggung realisasi pendapatan di kabupaten/kota yang baru berada di posisi 38% dan di provinsi 40%. Atas hal ini, ia meminta pemda agar melakukan pengecekan harian.

"Ini dicek harian, perintahnya harian, karena ini nyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar realisasi semakin baik," tuturnya.

Jokowi juga berpesan agar para kepala daerah segera menyelesaikan persoalan anggaran Pilkada. Ia juga meminta agar persoalan keamanan dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pasalnya, RI belum pernah punya pengalaman menyelenggarakan Pilkada serentak.

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi kinerja pemda dalam membantu mengendalikan inflasi. Tercatat inflasi tahunan Indonesia per bulan Juli 2024 mencapai 2,13%, turun dari bulan sebelumnya 2,51%. Menurutnya, kondisi ini merupakan suatu prestasi yang baik.

"Setiap Senin berjalan dengan baik dipimpin Pak Mendagri (Tito Karnavian). Saya terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan lain-lain, inflasi kita sangat baik kalau dibadingkan negara lain. Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,51%. Sangat bagus sekali," pungkasnya.