Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari Rp3.500 triliun uang negara yang Joko Widodo (Jokowi) pergunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sepanjang dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Air.

Faktanya, dorongan fiskal tersebut tak mengerek pertumbuhan ekonomi yang justru stagnan di angka 5%.

Membandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), dengan belanja infrastruktur yang tidak sebesar Jokowi, pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh ke atas 6%.

Penurunan angka kemiskinan selama satu dekade Jokowi pun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tidak secepat era SBY.

BPS mencatat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Indonesia pada 2004 sebesar 16,66%. Kemudian pada 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 11,25%. Dengan kata lain, SBY berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 5,41% dalam 10 tahun.

Sementara persentase penduduk miskin di era Jokowi turun sebesar 2,22%, dari 11,25% (2014) menjadi 9,03% per semester I/2024.

Sementara melihat arah kebijakan anggaran infrastuktur tahun ini, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan).

Di sisi lain, BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2004 di angka 9,86%. Sepanjang SBY menjadi presiden, angka pengangguran turun ke level 5,7% pada 2014.

Sementara sepanjang 2014 hingga 2024 atau masa Jokowi, TPT turun dari 5,7% menjadi 4,82% atau hanya turun 0,88%.

Efek Jangka Panjang

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat adanya perbedaan fokus pemerintah SBY dan Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur.

Dari sisi dampaknya kepada ekonomi seperti angka kemiskinan dan GNI, Josua menyampaikan hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena tidak setara atau tidak apple to apple.

Pasalnya, pada pemerintah SBY kerap terjadi commodity boom. Ditambah lagi, fokus SBY dalam menjaga daya beli, jadi dampak kepada inflasi terbatas karena harga cenderung ditahan.

“Ini berbeda fokus pemerintah Pak SBY dan Jokowi. Kami nilai pembangunan infrastruktur memang tidak bisa kita rasakan dalam jangka pendek, beyond 10 tahun setidaknya infrastruktur akan berdampak positif membuka sektor usaha baru dan peluang bisnis baru,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Josua menyampaikan, dampak pembangunan infrastruktur secara singkat dapat terlihat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, tempat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada.

Per kuartal II/2024, ekonomi di Kalimantan Timur berhasil tumbuh sebesar 5,22% yang ditopang oleh salah satunya oleh sektor konstruksi. Bahkan, ekonomi Kaltim tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% pada periode tersebut.

Ke depan, menjadi tugas rumah pemerintahan baru untuk melanjutkan pembangunan dan perbaikan kualitan SDM agar infrastruktur yang masif dibangun tidak sia-sia.

“Infra sudah kita bangun, faktor berikutnya adalah meningkatkan produktivitas labor cost, kita relatif cukup rendah. Sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa pada saat perang dagang AS China, sebagian besar perusahaan China masuknya ke Vietnam,” jelas Josua.

Tak bosan, Josua mengingatkan bahwa investasi yang masuk perlu lebih didorong dan diarahkan kepada padat karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Harapannya bisa membangkitkan mendorong reindustrialisasi sehingga kita bisa mencapai trajektori untuk keluar dari middle income trap,” ujarnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-Indonesia II) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM) Grant Agreement.

Grant agreement ini ditandatangani oleh Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur IIF dan Maurin Sitorus, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Acara tersebut disaksikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II, Thomas Djiwandono, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdir, dan CEO Millenium Challenge Corporation, Alice Albright.

"Hibah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup penghentian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan," kata Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II seperti dikutip Rabu (31/7).

BFDM sendiri merupakan inovasi untuk menggabungkan berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman komersial, hibah, dan investasi, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, skema BFDM juga membantu sebuah proyek dalam mencapai financial close lebih cepat dan efisien sehingga proyek-proyek pembangunan dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa kriteria spesifik dalam skema pembiayaan melalui blended finance ini meliputi perhitungan Economic Rate of Return (ERR) dari masing-masing proyek serta adanya partisipasi IIF dalam bentuk co-investment. Selain itu dalam mekanisme pembiayaan blended finance, aspek penyetaraan gender dan inklusi sosial merupakan salah satu parameter yang dititikberatkan.

Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah menyampaikan, kolaborasi antara IIF dan MCA-Indonesia II ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Skema BFDM sendiri akan membantu memitigasi risiko pembiayaan kembali sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan untuk pengembangan proyek infrastruktur, sehingga mendorong partisipasi investor institusional yang menghasilkan penguatan pasar modal Indonesia," ucapnya.

Sebagai informasi, MCA-Indonesia II adalah entitas yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Program Compact Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 649 juta.

Program compact ini merupakan kemitraan hibah antara pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Corporation dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi proyek infrastruktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II, Maurin Sitorus menyampaikan bahwa Kemitraan dengan IIF ini meningkatkan dukungan program compact untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Bersama-sama, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif,” ucapnya.

Kerjasama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Melalui skema BFDM, Indonesia akan dapat membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan minim risiko, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah lembaga keuangan swasta non-bank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek- proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga multilateral lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam memberikan kredit, tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek infrastruktur tak melulu hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di tengah keterbatasan dana, pemerintah gencar menggandeng pihak swasta untuk berkontribusi membangun infrastruktur di Tanah Air dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso menyampaikan, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat ini menjadi contoh sukses sebagai proyek yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan swasta.

Proyek yang baru diresmikan pada 23 Januari 2024 ini berhasil menyediakan air layak minum yang disalurkan dengan kapasitas target 1.000 liter per detik kepada 70.000 rumah tangga, atau tersalurkan kepada 350.000 jiwa di di Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

“Nah keberhasilan ini diharapkan bisa mendorong daerah lainnya agar bisa membangun infrastruktur layanan publik dengan skema kerja sama dengan pihak swasta,” tutur Brahmantio dalam media briefing, Kamis (18/7).

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) proyek ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal, yang menandatangani perjanjian KPBU dengan SPC bernama PT Air Semarang Barat.

Proyek ini mendapatkan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan berupa fasilitas Project Development Facility (PDF) dan melalui penjaminan KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Sementara itu, Kementerian PUPR memberikan dukungan teknis untuk pembangunan fasilitas intake dan jaringan distribusi utama, dan Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan dalam pengadaan lahan.

Struktur pembiayaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat ini telah menelan biaya dengan total Rp 1,2 triliun. Rinciannya: pemerintah menyetor sebanyak Rp 746 miliar, dengan rincian porsi masing-masing dari Pemkot Semarang sebesar 19% senilai Rp 224 miliar, PDAM Tirta Modal 16% Rp 198 miliar dan pemerintah pusat 27% sebesar Rp 324 miliar. Sementara itu, sebesar 38% atau Rp 458 miliar dibiayai dari PT Air Semarang Barat (ASB).

PT ASB dalam proyek ini bertugas mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara aset SPAM. Nantinya Air minum yang telah diproduksi oleh PT ASB akan dijual kepada PDAM Tirta Modal yang kemudian bisa dijual kepada masyarakat.

Presiden Direktur PT ASB Yudi Nurpriyanto menyampaikan, SPAM Semarang Barat tidak hanya menyalurkan air ke wilayah barat saja, melainkan ke seluruh Kota Semarang. Ia menyebut, proyek ini sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak Mei 2021 lalu.

Sejauh ini Yudi menyampaikan pihaknya tak pernah terkendala terkait pembayaran air dari PDAM Tirta Modal, sehingga proses tata kelola keuangan berjalan dengan lancar. Disamping itu, Ia juga menyebut tak terlalu mengambil untung dalam investasi air bersih di kota Semarang ini.

“Financing air seperti ini harus ada aspek sosialnya dan bukan sekadar hitungan bisnis. Tujuannya supaya harga airnya murah dan terjangkau,” tutur Yudi.

Dalam kesempatan yang sama, Sumarjo (77 tahun) seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) mengaku sangat terbantu dengan adanya proyek SPAM Semarang Barat ini. Ia mengaku sebelumnya merasa kesulitan untuk mendapat air layak pakai.

“Harganya terjangkau, kurang dari Rp 200 ribu per bulan, karena saya cuma dua orang. Pembayarannya tergantung pemakaian,” tutur Sumarjo.

Di samping itu, Ia menyebut setelah adanya SPAM Semarang Barat, kualitas air tetap jernih meskipun saat mengalami banjir. Padahal biasanya air menjadi keruh saat banjir melanda kota Semarang.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memperkirakan banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi tidak tergarap atau mangkrak meskipun dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Perbedaan fokus pembangunan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi faktor utama yang memungkinkan PSN tersebut tidak tergarap.

Menurutnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalur kereta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara Prabowo hanya akan melanjutkan proyek-proyek tersebut, namun tidak menjadikannya prioritas.

"Maka yang terjadi adalah kerugian negara dalam skala besar akibat ambisiusnya Jokowi membangun infrastruktur," kata Huda kepada Kontan.co.id pada Kamis (18/7).

Huda mengungkapkan bahwa program prioritas Prabowo lebih terkait dengan makan siang gratis dan pembangunan pertanian pangan, sehingga program lumbung pangan (food estate) diprediksi akan berlanjut.

Selain itu, anggaran yang sangat terbatas membuat celah fiskal semakin sempit, yang membuat pemerintahan Prabowo sulit memenuhi janji politiknya. Oleh karena itu, langkah awal yang harus diambil adalah memetakan PSN yang sesuai dengan prioritas Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pemerintah telah menetapkan 233 proyek strategis nasional (PSN) pada tahun 2024.

Dari 233 PSN tersebut, terdapat beberapa sektor yang akan digagas, antara lain 58 proyek bendungan irigasi, 48 proyek jalan tol, 27 proyek kawasan industri dan kesehatan, 22 proyek bandara dan pelabuhan, serta 17 proyek energi seperti minyak dan gas bumi.

"Investasi total mencapai Rp 6.246 triliun dengan serapan tenaga kerja 2,71 juta orang," kata Airlangga di Jakarta pada Kamis (18/7).

Airlangga juga menyoroti beberapa capaian penting dari PSN, termasuk commissioning PT Freeport yang menjadi salah satu investor terbesar di kawasan tersebut, serta data center di Nongsa untuk Artificial Intelligence dan penerbitan kuliah King's College London di kawasan Singhasari, Malang, yang akan menerima 75 murid pada bulan September.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa dari 233 PSN, baru 95 proyek yang telah beroperasi penuh. Sementara itu, 30 proyek lainnya akan selesai pada Desember ini, dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

IKN: Titik Awal Era Baru Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia sedang memasuki era baru dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekadar perpindahan geografis, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kontan.co.id akan membahas secara mendalam tentang perkembangan terkini, tantangan, dan potensi kerja sama yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan.

Jakarta menghadapi masalah kepadatan penduduk, polusi, dan penurunan tanah yang mengancam keberlanjutannya sebagai pusat pemerintahan. Kalimantan Timur dipilih karena lokasinya yang strategis, jauh dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi, serta potensinya untuk mengembangkan wilayah baru yang lebih berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Presiden Widodo menegaskan bahwa IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. "Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," jelasnya.

Transformasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi lebih pada pengembangan teknologi hijau dan keberlanjutan lingkungan.

IKN dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah yang efisien. Dengan demikian, kota ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dan bahkan di dunia, dalam hal bagaimana kota-kota masa depan dapat dikembangkan tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, Presiden Widodo juga menyatakan bahwa pembangunan IKN akan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mendukung operasional kota yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan adanya IKN, diharapkan juga terjadi penyebaran penduduk yang lebih merata, mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota lama, dan menciptakan peluang-peluang ekonomi baru di wilayah-wilayah sekitar IKN. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah pusat dan daerah pinggiran.

Dalam jangka panjang, IKN diharapkan menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi hijau, menarik investasi dari dalam dan luar negeri, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berfokus pada industri ramah lingkungan.

Dengan demikian, visi Presiden Widodo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.