Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyentil pemerintah daerah(pemda) lantaran mayoritas anggaran-nya untuk membayar gaji dan bonus pegawai. Padahal, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat.

Menurut Tito, daerah yang berkekuatan fiskal lemah paling boros menggunakan dananya untuk pegawai, mulai dari gaji, bonus, hingga operasional.

"Daerah yang fiskalnya tidak kuat ini, itu uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (TKD), uangnya habis sebagian besar untuk belanja pegawai, untuk gaji pegawai ditambah bonus, dan operasional pegawai," ujar Tiko dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9).

Berdasarkan data Tito, pemerintah pusat menyalurkan transfer kedaerah(TKD) sekitar 26 persen-47 persen untuk wilayah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD)-nya kuat dan 52 persen-60 persen kepada pemda yang fiskalnya sedang.

Sementara, untuk wilayah yang fiskalnya rendah diberikan 63-90 persen. Adapun wilayah yang menerima TKD sebesar 90 persen ini lah yang paling boros menggunakan dana untuk pegawai.

Besaran belanja pegawai mencapai 60 persen dari anggaran yang diterima sehingga pemanfaatan untuk masyarakat berkurang.

Berdasarkan portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), berikut daftar sepuluh daerah dengan anggaran belanja pegawai tertinggi tahun ini:

1. Jawa Timur - Rp49,56 triliun2. Jawa Barat - Rp49,13 triliun3. Jawa Tengah - Rp45,49 triliun4. Sumatra Utara - Rp23,39 triliun5. DKI Jakarta - Rp20,06 triliun

6. Sulawesi Selatan - Rp18,80 triliun7. ⁠Sumatra Selatan - Rp15,39 triliun8. ⁠Kalimantan Timur - Rp14,93 triliun9. ⁠Aceh - Rp14,83 triliun10. ⁠Banten - Rp14,13 triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Agustus 2024 Rp 703,3 triliun. Belanja K/L tersebut di antaranya ialah untuk belanja pegawai realisasinya sebesar Rp 197,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja pegawai tersebut meningkat 14,4% dibanding tahun lalu. Adapun realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp 173 triliun.

"Belanja pegawai telah direalisasikan Rp 197,8 triliun di bulan Agustus 2024 kemarin ini adalah 14,4% tumbuh di belanja pegawai tahun lalu," katanya dalam APBN Kita, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, pertumbuhan belanja pegawai yang tinggi ini didorong oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 hingga kenaikan gaji PNS.

"Belanja pegawai KL yang meningkat ini karena kita melakukan pembayaran THR, gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri serta kenaikan gaji yang sudah dari awal tahun ini, makanya dia pertumbuhannya tetap tinggi," ungkapnya.

Sementara, realisasi belanja barang tercatat Rp 256,7 triliun atau tumbuh 21,4% di atas belanja barang tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja modal yakni Rp 153 triliun atau tumbuh 52,9%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kenaikan anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) pada Rancangan APBN 2025 merupakan hal yang normal.

Pernyataan tersebut menjawab dugaan kenaikan anggaran belanja pegawai tahun depan karena adanya kementerian dan badan baru yang akan berdiri pada pemerintahan selanjutnya.

Asal tahu saja, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan oleh adik kandungnya yang merupakan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, akan membentuk Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.

Dok. Prokopim Pemkot Batu Bolehkah PNS mengajukan pindah sebelum 10 tahun?

"Itu pertumbuhan normal itu. Normal saja," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Enggak. Itu normal saja nanti kita lihat saja pembahasannya," tambahnya.

Adapun anggaran belanja pegawai K/L pada RAPBN 2025 sebesar Rp 297,71 triliun atau meningkat dari anggaran belanja pegawai K/L pada 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L.

Sementara secara keseluruhan, total belanja pegawai K/L dan non K/L pada RAPBN 2025 mencapai Rp 513,22 triliun atau naik dari outlook APBN 2024 yang sebesar Rp 460,86 triliun.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 merupakan usulan pemerintah yang sifatnya masih sementara. Nantinya RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan DPR.

Oleh karena itu, masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan anggaran dari alokasi usulan pemerintah.

Setelah disepakati pemerintah dan DPR, nantinya RAPBN 2025 akan disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Anggota Dewan Pengara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berniat membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk lindungi masyarakat Jakarta. Rencana itu diungkapkan Hashim dalam sambutannya saat menerima ?Relawan Betawi? di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024) petang.

Prabowo akan bentuk kementerian dan badan baru

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintahan berikutnya akan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat fokus menggarap sektor perumahan. Sebab, Prabowo-Gibran memiliki program unggulan membangun 3 juta unit hunian setiap tahunnya.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan kementerian perumahan seperti dulu. Dan itu menunjukkan komitmen Pak Prabowo-Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," ujarnya saat acara Future of Indonesia Dialogue di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Selain itu, Hashim juga membocorkan adanya rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara agar pendapatan negara dapat bertambah.

"Penerimaan negara dengan badan penerimaan negara mencakup Ditjen Bea Cukai dengan satu mungkin direktorat baru, ditjen baru yaitu PNBP dan Ditjen Bea Cukai. Ini nanti fokusnya untuk penerimaan negara," ungkapnya.

Kendati demikian Hashim menampik tudingan penambahan kementerian dan badan baru ini sebagai cara untuk bagi-bagi kursi untuk pendukung Prabowo-Gibran.

"Karena batasan menteri kan sudah dihapus ya, jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan untuk tambah bagi-bagi kursi menteri, bukan. Bukan, bukan, bukan. Tapi supaya nanti ada kementerian-kementerian baru yang bisa fokus kepada tugas," tukasnya.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan mengumumkan kabar tentang kenaikan gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) di tahun 2025 pada 16 Agustus 2024 ini. Hal tersebut akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Nanti kita tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa ya pasti disampaikan nanti disitu,” terang Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata usai mengikuti Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada Senin (22/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Isa mengatakan penetapan skema gaji PNS di tahun 2025 masih akan dibahas melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun pemerintah tetap mengacu pada penyesuaian gaji yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa,” kata Isa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Selain itu, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN; reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS; dan menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bukan belana modal, belanja pemerintah pusat mayoritas digunakan untuk pembayaran bunga utang dan belanja pegawai.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, komposisi belanja pemerintah pusat masih didominasi pembayaran bunga utang dan belanja pegawai. Sedangkan belanja modal terus menurun setiap tahunnya.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini menilai, seharusnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah paling banyak disalurkan melalui belanja modal, sebab akan besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, pada 2023 lalu, proporsi anggaran belanja pegawai tercatat sebesar 18,8%, pembiayaan bunga utang sebesar 19%. Sedangkan proporsi belanja modal hanya sebesar 11,3%.

“Untuk 2024 dan 2025 ketika kita tau akan ada banyak utang jatuh tempo, dan ini dirasa masih cukup tinggi dibandingkan belanja pegawai atau belanja modal,” tutur Eisha dalam agenda diskusi publik Indef, Kamis (4/7).

Indef mencatat, pada tahun ini jumlah proporsi pembayaran bunga utang juga meningkat yakni dari 19% pada 2023 menjadi 20,3% pada 2024. Sedangkan belanja modal turun menjadi 10% dibandingkan 11,3% pada 2023.

Untuk diketahui, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun. Pembayaran bunga utang itu meningkat 11,55% dari realisasi pembayaran bunga utang di 2023 yang sebesar Rp 439,88 triliun.

Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban bunga utang tersebut sudah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas, di samping adanya kewajiban pemerintah membayar utang jatuh tempo.

Jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara, pembayaran bunga utang tersebut setara 14,96% dari anggaran belanja negara tahun ini yang nilainya mencapai Rp 3.325,1 triliun.

“Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan negara juga semakin tidak mudah di saat ekonomi global melambat dan harga komoditas melesu,” tutur Eko.