Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah per Agustus 2024 tercatat menembus angka US$200,4 miliar atau mengalami kenaikan US$10,8 miliar dari Juli 2024.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), kali terakhir utang pemerintah menembus US$200 miliar adalah pada 2021.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan utang tersebut masih dalam posisi yang terkendali. Di mana posisi ULN tersebut tumbuh sebesar 4,6% (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (YoY).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menekankan ULN pemerintah tersebut tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja negara.

Utamanya, ULN pemerintah terbesar pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menjelaskan US$41,95 miliar atau mencakup 20,9% dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah terbesar kedua mengalir pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib senilai US$37,97 miliar atau menjelaskan 18,9% dati total ULN Pemerintah.

Sementara ULN pemerintah juga mengalir cukup besar pada sektor Jasa Pendidikan US$33,65 miliar (16,8%), sektor Konstruksi US$27,19 miliar (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi US$18,85 miliar (9,3%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," tegas Denny.

Secara umum, Bank Indonesia melaporkan pada hari-hari menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo, posisi Utang Luar Negeri Indonesia berada di angka US$425,1 miliar pada Agustus 2024.

Nilai utang tersebut naik 7,3% dari posisinya pada bulan yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (asumsi kurs Rp15.610 per dolar AS).

Melihat posisi ULN pemerintah yang senilai US$200,4 miliar atau dengan porsi 47,14%, artinya menjelaskan hampir setengah utang luar negeri Indonesia.

Sisanya, ULN milik bank sentral, yakni Bank Indonesia dan swasta yang masing-masing senilai US$28,79 miliar dan US$197,85 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Estafet kepemimpinan juga berarti perpindahan kemudi untuk menyelesaikan sejumlah masalah masalah. Pada masa pemerintahannya nanti, Prabowo Subianto akan menghadapi warisan utang jatuh tempo dari Presiden Joko Widodo yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Dalam beberapa tahun ke depan, terdapat berbagai instrumen utang jatuh tempo yang harus dibayarkan. Sayangnya, utang pemerintah pusat yang jatuh tempo itu justru sebagian besar terjadi pada 5 tahun mendatang, atau periode kepresidenan Prabowo Subianto.