Pemerintah berencana merombak skema penyaluran subsidi BBM jadi BLT atau opsi lain yang masih dirahasiakan.

Skema penyaluran subsidi BBM dan energi mau dirombak pemerintahan Prabowo karena banyak yang tidak tepat sasaran.

Subsidi BBM hanya 40 persen yang dinikmati orang miskin, sementara 60 persen lainnya diterima orang kaya.

MEDAN, iNews.id - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menggeledah tiga lokasi di Kota Medan. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan BBMsolar bersubsidi yang dijual ke pelaku industri. 

Informasi diperoleh iNews, ketiga lokasi yang digerebek berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Mandala, Medan. Kemudian gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Jalan Yos Sudarso dan Marelan, Rabu (6/11/2024).  

Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejati Sumut Adre W Ginting saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

"Benar, tim dari Kejati Sumut melakukan kegiatan penggeledahan di SPBU Mandala, perusahaan penyalur BBM di Jalan Yos Sudarso dan Gudang Penyimpanan BBM di kawasan Medan Marelan," ujar Adre W Ginting didampingi Koordinator Bidang Inteligen Kejari Sumut Yos A Tarigan, Jumat (8/11/2024). 

Dia menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan karena sebelumnya ada dugaan penyelewengan terkait solar subsidi seputaran Pelabuhan Belawan melibatkan perusahaan-perusahaan penyalur BBM nonsubsidi.

"Perkembangan selanjutnya terkait dengan dugaan penyelewengan dan kegiatan penggeledahan ini akan kami sampaikan. Tapi laporan yang disampaikan kepada kami ada truk diamankan diduga berisi BBM solar subsidi yang akan disalurkan ke industri," katanya.

Adre menambahkan, kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim bertujuan untuk pengembangan dan mencari dokumen serta tempat penyimpanan BBM.

"Proses pengeledahan berjalan aman dan lancar. Kejaksaan meminta pengamanan dari TNI dalam proses pengeledahan ini," ucapnya.

Sementara Yos A Tarigan mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

"Masyarakat tidak perlu takut dan ragu untuk melapor apabila mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Kalau masyarakat mengetahui ada penyalahgunaan, tolong laporkan ke kami, foto dan informasikan lokasinya, nanti kami akan tindak lanjuti," ujar Yos. 

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran LPG 3 kg tidak akan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat antara kementerian terkait skema baru penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Pemerintah memang tengah mengkaji untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT, khususnya untuk BBM subsidi.
"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, perubahan skema penyaluran LPG 3 kg terbilang rawan. Apalagi, gas melon itu banyak dibutuhkan oleh UMKM dan konsumsi rumah tangga tak mampu.
"Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ucap Bahlil.
Kendati demikian, dia mengatakan penyaluran LPG 3 kg bakal tetap dilakukan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Oleh karena itu, skema pembelian LPG 3 kg dengan pendaftaran nomor induk kependudukan (NIK) bakal terus berjalan.
Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.
"Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," tutur Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyaluran subsidi LPG berbasis orang atau subsidi tertutup. Hal ini lantaran penyaluran subsidi LPG seringkali tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Pada Juni 2024, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif mengatakan transformasi subsidi LPG 3 kg tersebut dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, transformasi subsidi tabung gas melon itu dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Lalu, ditambah dengan Keputusan Dirjen Migas No 99.K/MG.05/DGM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tempat sasaran.
“Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub penyalur sebelum bertransaksi,” kata Arifin.
Sejak 1 Maret 2023, Arifin menyebut, pihaknya melaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web. Kemudian, per tanggal 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina).
“Dikecualikan untuk 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arifin pun menjabarkan terkait fase kedua transformasi subsidi LPG tabung 3. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pensasaran pengguna LPG 3 kg. Arifin menuturkan, pensasaran pengguna LPG tabung 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tabung 3 kg.

Survei Populix tahun 2023 mengungkapkan sebanyak 61% anak muda di Indonesia berusia 24-39 tahun masih berjuang untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Alasannya beragam, mulai dari belum mampu secara finansial, harga rumah yang terus meningkat, hingga gaji mereka yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun gaya hidup.

Berbagai faktor tersebut membuat impian untuk memiliki rumah sendiri ini tampak semakin jauh. Memiliki rumah sendiri bagi Millennial dan Gen Z sering kali terasa seperti mimpi yang sulit digapai.

Namun, tiga sosok muda yang berprofesi sebagai mitra driver Gojek telah membuktikan bahwa impian memiliki rumah tidaklah mustahil.

Berikut adalah tiga kisah inspiratif dari mitra driver Gojek yang telah mewujudkan impian memiliki rumah.

1. Sugianto: Dari Pekerjaan Sampingan hingga Siap Pindah ke Rumah Baru

Salah satu mitra driver Gojek yang berhasil mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah, Sugianto. Ia bersyukur mendapatkan kesempatan program KPR Subsidi dari Gojek. Pria asal Bogor yang juga pengemudi GoRide tersebut tak menyangka akan mendapatkan notifikasi undangan mengikuti program KPR Subsidi dari Gojek.

"Saya senang sekali, kapan lagi dapat tawaran ini dari Gojek, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sudah lama saya ingin punya rumah karena sebelumnya saya dan keluarga tinggal ngontrak atau menumpang di rumah orang tua. Alhamdulillah, sekarang impian saya tercapai dan nantinya saya bersama istri dan kedua anak saya akan menempati rumahnya," kata Sugianto dikutip dari siaran pers Gojek, Jumat (1/11/2024).

Bergabung dengan Gojek sejak 2017, Sugianto awalnya menjadikan pekerjaan ini sebagai sampingan, sembari bekerja di restoran cepat saji. Namun, pada 2019, ia memilih fokus penuh sebagai mitra GoRide hingga saat ini. Rencananya Sugianto akan menempati rumah di kawasan perumahan Graha Arraya, Bogor pada akhir tahun 2024.

2. Soni: Selawat dan Kerja Keras Antar Soni ke Rumah Impiannya

Foto: Gojek

Kisah lain datang dari mitra driver Gojek asal Semarang, Soni Yuliawan, yang sejak menikah telah bermimpi memiliki rumah sendiri bersama istrinya. Sebelum menjadi mitra driver Gojek secara penuh, Soni bekerja di salah satu hotel di Semarang sebagai concierge front office.

Pada 2018, Soni memutuskan untuk bekerja sebagai mitra driver GoCar secara penuh karena fleksibilitas waktu yang ditawarkan. Soni memiliki target pendapatan tersendiri dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, operasional kendaraan, BPJS, hingga cicilan rumah KPR.

Menurut pria berusia 35 tahun tersebut, skema cicilan harian KPR dengan memotong langsung saldo sangat membantu dirinya konsisten membayar rumah impiannya.

"Sebelum dapat undangan KPR, saya dan anak saya sudah sering melewati rumah di Purworejo tersebut dan merasa kagum, jadi kita selawatin supaya punya rumah. Tidak menyangka saya sekarang bisa membeli rumah itu, semua berkat bantuan Gojek. Prosesnya juga mudah dan cepat sekali, kurang dari 1 bulan sudah serah terima kunci, kalau bukan karena program ini mungkin prosesnya bisa berbulan-bulan," kata Soni.

3. Bima: Anak Muda yang Sukses Miliki Rumah di Usia 23 Tahun

Foto: Gojek

Seorang mitra GoRide asal Bantul, Yogyakarta, Bima Arya Pamungkas, tak pernah gentar menghadapi tantangan memiliki rumah di usia muda. Meski baru berusia 23 tahun, semangat dan ambisinya telah membawanya ke rumah impian.

Bima merupakan mitra driver Gojek kelahiran 2001 yang sehari-hari berangkat ke kota Yogyakarta dari jam 7 pagi untuk menerima pesanan GoRide, GoFood, maupun GoSend. Sejak duduk di bangku SMP, Bima merupakan seorang pekerja keras dengan bekerja sebagai pramusaji hingga menjadi perajin patung, usaha milik tetangganya agar memiliki uang jajan.

Selain itu, Bima juga berprestasi dalam bidang non-akademik, dirinya merupakan atlet angkat besi sejak SMP hingga SMK dan telah memenangkan lima medali emas di Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah (Kopda) maupun Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Sejak muda, Bima sudah berambisi untuk memiliki rumah sendiri.

"Suatu saat saya akan berkeluarga, maka punya rumah itu penting buat saya. Tidak ada warisan juga dari orang tua jadi harus mencari dan usaha sendiri. Saat sedang mencari rumah, saya diberi tahu ada program KPR Subsidi dari Gojek. Saya sangat bersyukur impian saya dapat tercapai dan dimudahkan oleh fasilitas dari Gojek ini," jelas Bima.

Melalui program Swadaya Gojek, Sugianto, Soni, dan Bima berhasil memiliki rumah idaman mereka masing-masing tahun ini. Ketiganya berasal dari daerah yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni ingin memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarga mereka.

Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan program KPR Subsidi hadir untuk mewujudkan para mitra yang bermimpi memiliki hunian sendiri.

"Sejak 2022, program KPR Subsidi hadir untuk menjembatani para mitra kami yang sebagian besar belum tersentuh produk perbankan (unbanked) mewujudkan mimpi memiliki hunian sendiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Setelah membantu mitra driver di Solo, tahun ini kami membantu sembilan mitra driver di wilayah Bogor, Semarang, dan Yogyakarta untuk memiliki hunian sendiri," ujar Gede.

Gede menambahkan, mitra yang eligible dan memiliki performa baik akan mendapatkan undangan untuk kemudian diverifikasi oleh pihak Bank Bank Tabungan Negara (BTN). Hingga saat ini, sudah ada puluhan mitra driver yang terfasilitasi oleh program KPR Subsidi dari Gojek.

"Gojek percaya dari langkah kecil yang kami rintis ini, akan semakin membuka jalan bagi jutaan mitra kami di seluruh Indonesia untuk dapat memiliki hunian yang diimpikan," tambah Gede.

Program KPR Subsidi yang didesain khusus untuk mitra Gojek ini merupakan bagian dari Gojek Swadaya yang bertujuan mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan kesejahteraan mitra serta keluarganya. Gojek menggandeng BTN untuk menyediakan KPR Bersubsidi dengan suku bunga rendah dan cicilan terjangkau.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyampaikan latar belakang kerja sama dan mengapresiasi kolaborasi strategis dengan Gojek yang membantu terwujudnya pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau kepada masyarakat dari sektor informal.

"Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN, yang memang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yang selama ini sulit dijangkau, seperti pekerja sektor informal, pedagang pasar, hingga anak muda milenial yang baru masuk dunia kerja. Untuk itu, kolaborasi bersama Gojek tentu memudahkan kami menjangkau para mitra driver Gojek yang sehari-harinya melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa mulia, penghasilannya pun jelas, dan dapat mendorong target jutaan masyarakat memiliki rumah layak huni," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menambahkan, sektor informal menjadi perhatian BTN, ini dibuktikan dengan penyaluran KPR Sejahtera ke pekerja informal mulai menanjak.

"Kami menargetkan tahun ini angkanya lebih besar lagi. BTN berharap kerja sama ini berjalan di seluruh wilayah potensial di mana Gojek beroperasi. Secara angka, kami harap terus mengalami peningkatan jumlah mitra driver yang dapat kami bantu mewujudkan mimpinya," katanya.

Nixon menilai, Program KPR Sejahtera dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Zero Barriers (Nol Hambatan) Gojek untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi mitra driver sehingga menciptakan peluang yang berkelanjutan dan beragam agar segera naik kelas.

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kolaborasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mewujudkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perkeretaapian.

Public Relations Vice President PT KAI, Anne Purba, mengatakan kereta api adalah angkutan massal yang bebas dari kemacetan, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, memiliki tingkat keselamatan tinggi, dan jadwalnya tepat waktu. Karena itu, menurutnya penting untuk diberikan dukungan berupa BBM subsidi.

"Penggunaan kereta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan. Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholder guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM subsidi bagi transportasi kereta api," kata Anne dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Saat ini, pemakaian BBM subsidi di kereta api sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023.

"Keputusan itu tentang penetapan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang tahun 2024," imbuhnya.

Aturan tersebut menetapkan kuota bahan bakar minyak jenis solar (Gas Oil) untuk transportasi darat, yaitu Kereta Api Umum Penumpang dan Barang, sebesar 196.653 Kiloliter (KL) untuk tahun 2024.

Secara rinci, kuota bahan bakar kereta api tahun 2024 dialokasikan sebesar 172.849 KL untuk Kereta Api Penumpang, 1.050 KL untuk Kereta Api Barang komoditas klinker, 2.529 KL untuk komoditas parcel, 15.539 KL untuk komoditas peti kemas, dan 4.686 KL untuk komoditas semen.

Anne Purba menyampaikan tingkat efisiensi bahan bakar kereta api untuk angkutan barang jauh lebih tinggi dibanding moda transportasi darat lainnya. Kereta api saat ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut batu bara, tetapi juga berbagai komoditas lain seperti peti kemas, semen, dan barang-barang retail.

BerdasarkanGuidelines to Defra/DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting, Anne menjelaskan bahwa penggunaan kereta api untuk angkutan barang menghasilkan efisiensi bahan bakar hingga 79 persen dan mampu mengurangi emisi karbon sekitar 99 persen. Namun, saat ini angkutan barang berbasis rel baru menyumbang sekitar 2 persen dari total angkutan barang darat di Indonesia.

Selanjutnya, dalam kolaborasi ini KAI akan berkomitmen untuk memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

“KAI juga akan terus menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsipGood Corporate Governance(GCG),” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal wacana subsidi bahan bakar minyak (BBM) diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan rencana tersebut masih dibahas agar nantinya subsidi dapat tepat sasaran.

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar. Agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (21/10).

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka, bukan kepada komoditinya, (tetapi) kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," ujarnya di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai skema subsidi saat ini tak tepat sasaran. Beberapa masyarakat miskin malah tidak merasakan subsidi listrik dan BBM.

Dengan mengubah skema subsidi ke barang menjadi kepada orang bisa mengurangi besarnya subsidi energi, kemudian dialihkan untuk mengongkosi program lain yang lebih produktif, terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memberantas oknum-oknum yang menghambat distribusi pupuk. Sebab, komoditas itu merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Bahkan, dia memastikan tidak boleh ada pihak-pihak yang coba main-main atau menyelewengkan pupuk di internal PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di Pupuk, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” ujar Erick usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Data hingga 9 Agustus 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah belum maksimal alias hanya mencapai 4,3 juta ton atau setara 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.

Rendahnya realisasi serapan disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

Penyebab lain yaitu kebimbangan dan kekhawatiran distributor dan kios pupuk bersubsidi karena tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Adapun, koreksi distribusi pupuk di 2023 sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton. Angka ini akan terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Terkait dengan perkara tersebut, Ombudsman RI sebelumnyamenemukan masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data audit penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir.

Ombudsman menilai, jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah, akan berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah.

(Febrina Ratna)