Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun atau apartemen sebesar 11% dinilai akan semakin menekan minat masyarakat kepada hunian vertikal tersebut.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, penurunan okupansi apartemen terjadi sejak Covid-19. Hingga kini banyak pula apartemen yang belum bisa mengembalikan okupansinya seperti saat sebelum Covid-19.

"Okupansi saat Covid-19 saja rata-rata turun ya, penyewa itu kan dia akan membayar harga sewanya, membayar IPLpluslagi 11% tadi. Nah ini pasti akan membuat mereka keberatan dan tidak mau tinggal di apartemen," ungkap Adjitdalam acara konpers P3RSI yang dilaksanakan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (24/09).

Dengan beban PPN 11% untuk IPL ini, Adjit juga mengungkap akan berpengaruh pula pada masyarakat yang sebelumnya telah memiliki dan menyewa unit apatemen.

"Tidak menutup kemungkinan juga pasti ada yang akan meninggalkan apartemen karena ditambah beban PPN ini. Lalu orang yang sudah berinvestasi disana (apartemen) juga akan rugi," tambahnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan pengenaan PPN 11% untuk IPL akan membuat masyarakat semakin menghindari apartemen sebagai tempat hunian.

"Sekarang kalau diterapkan PPN 11% pasti makin membuat orang menghindari tinggal di apartemen komersial non subsidi. PPN ini kan membuat beban IPL-nya makin tinggi," ungkapnya saat dihubungi Kontan, Selasa (24/05).

Bambang juga bilang, pengenaan PPN atas IPL dirasa tidak tepat jika dikenakan karena Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang mengelola adalah badan non-profit dan IPL adalah iuran atau urunan bersama warga.

"Ini tentu tidak selaras dengantitleperhimpunan penghuni, ini kan kumpulan penghuni yang mengelola apartemen sifatnya non profit bukan bisnis komersial. Kami sangat berharap asas non profit itu tetap membuat IPL bukan jenis usaha yang dikenakan PPN," kata Bambang.

Jika melihat hasil riset dariLembaga konsultasi dan agensi properti, Colliers Indonesia, pasar apartemen di Indonesia saat ini juga masih kalah dengan minat masyarakat terhadap hunian tapak.

Ini tercermin dari banyaknya pengembang yang mengurangi pembangunan apartemen akhir-akhir ini. Mereka memilih fokus pada rumah tapak karena dinilai waktu pembangunannya lebih cepat.

Colliers juga melaporkan dari kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun ini belum ada proyek pembangunan apartemen yang akan diresmikan. Jumlah permintaan apartemen menurut data Colliers pada kuartal kedua 2024 hanya mencapai 330 unit.

Padahal untuk pertumbuhan harga apartemen juga tidak terlihat perbedaannya sejak 2018. Rata-rata harga apartemen di Jakarta sekitar Rp 35,6 juta per meter persegi. Kenaikan harga apartemen di Jakarta biasanya dipengaruhi oleh proyek yang tengah dibangun di sekitar area hunian.