REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024) untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 yakni Putusan Nomor 60 dan 70.

Mereka di antaranya Arie Keriting, Mamat Alkatiri, Abdel, Bintang Emon dan lainnya. Tidak hanya melakukan unjuk rasa, beberapa komika juga berorasi bersama sejumlah elemen dari Partai Buruh, mahasiswa, dan lainnya mengenai keputusan MK itu.

"Kami hadir disini karena ingin menunjukkan solidaritas karena kami sudah capek, karena kami selama ini punya harapan tipis-tipis tapi ternyata wakil kita di DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Arie.

Sementara itu Mamat Alkatiri, komika asal Papua juga menyuarakan agar rakyat jangan sampai mau dipecah belah oleh para wakil rakyat di DPR. "Kita tinggalkan ego kita karena mereka takut kita bersatu. Jadi, teman-teman datang ke sini karena inspirasi sendiri, mereka (anggota DPR) takut karena kita jadi banyak," katanya.

Bintang Emon mengungkapkan kedatangannya tidak untuk mewakili siapapun, bukan perseorangan, bukan juga dari ormas atau partai apapun. "Kita dikumpulkan disini karena kemarahan kita, " ucapnya.

Bintang juga menyebutkan banyak keputusan-keputusan dari para anggota DPR yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, saat ini adalah saatnya rakyat untuk melawan.

"Berikan kami kompetisi yang baik, agar kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Namun, pada Rabu (21/8/2024), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.

Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Selain komika, aktor Reza Rahadian juga mengikuti aksi. Reza mengatakan keputusannya untuk turun aksi dilandaskan pada kekhawatirannya melihat putusan MK terkait pencalonan Pilkada 2024 direvisi oleh DPR.

Reza mengatakan krisis konstitusi ini membuat dia dan banyak masyarakat merasa gelisah. "Saya hadir sebagai rakyat biasa, bersama teman-teman tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Massa demonstrasi yang menolak sidang paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada mulai memenuhi lokasi yang berada di sekitar gedung DPR RI pada Senin (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Lokasi, aksi massa mulai berdatangan dari arah Semanggi ke Grogol pada 10.00 WIB. Nampak, sejumlah alat peraga unjuk rasa mulai dari banner, bendera hingga pamflet dibawa pendemo

"Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK No.60/PUU-XXII/2024," dalam tulisan banner pendemo yang dipantau Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Selain dari kelompok buruh dan mahasiswa, nampak juga pendemo dari kalangan public figure seperti Rigen Rakelna, Abdel Achrian atau Cing Abdel, Yono Bakrie, Ebel Cobra, Arie Kriting, Bintang Emon hingga komika lainnya berkumpul di depan gerbang DPR RI.

Perbesar

"Merdeka!! Merdeka!!" ujar aksi massa.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary menyampaikan secara total pihaknya bakal menerjunkan 2.975 personel di wilayah hukum PMJ.

"Pengamanan di wilayah hukum PMJ sejumlah 2.975 personel, termasuk Satgasda, Satgasres hingga BKO TNI dan Pemda," ujar Ade.

Dia mengimbau kepada pendemo agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa melakukan aksi provokatif hingga tidak merusak fasilitas umum.

Sementara itu, Ade juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan masyarakat.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.