REPUBLIKA.CO.ID, BBERLIN -- Pemerintah Jerman pada Jumat (26/7/2024) menolak klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa hampir tidak ada kematian warga sipil selama serangan militer Israel di Rafah di Gaza selatan. Pernyataan Deschauer merujuk pada pidato Netanyahu di Kongres AS pada Kamis (25/7/2024).

"Sudah terlalu banyak korban tewas dalam konflik ini dan hal ini berdampak pada Gaza dan tentu saja juga berdampak pada Rafah dan wilayah sekitarnya,” kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kathrin Deschauer dalam jumpa pers di Berlin.

Saat berpidato di Kongres AS, Netanyahu mengklaim bahwa komandan di Rafah mengatakan hampir tidak ada kematian warga sipil di kota itu, kecuali satu insiden ketika pecahan bom menghantam depot senjata Hamas dan secara tidak sengaja menewaskan 12 orang. Kendati demikian, ada banyak laporan dan video serangan Israel di Rafah yang mengakibatkan korban sipil.

Pemerintah federal, disebutnya, menuntut perlindungan yang jauh lebih baik bagi masyarakat di Jalur Gaza dan khususnya Rafah. Deschauer menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah berulang kali menyuarakan harapannya dalam pembicaraannya dengan pihak Israel bahwa warga sipil di Gaza perlu dilindungi dengan lebih baik.

Insiden yang tampaknya dirujuk Netanyahu terjadi pada Mei dan menewaskan sedikitnya 45 orang di sebuah kamp pengungsi Palestina. Serangan udara tersebut melukai lebih dari 200 orang setelah kebakaran terjadi di kamp tersebut akibat serangan tersebut, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan petugas medis Palestina.

Pada minggu yang sama, sedikitnya 29 warga Palestina tewas dalam dua serangan Israel terpisah di kamp pengungsian di Rafah, menurut pejabat Palestina dan PBB. Jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza telah meningkat menjadi 39.175 sejak 7 Oktober lalu, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong itu pada Kamis. Sebuah pernyataan kementerian menambahkan bahwa sekitar 90.403 orang lainnya telah terluka dalam serangan itu.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina Hamas.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA — Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) dikecam banyak kalangan. Pimpinan Israel yang sudah mendapatkan surat penangkapan dari Kantor Jaksa Kriminal Internasional tersebut pun dikecam musuh terbesarnya di Palestina, Hamas.

Terlebih, orang yang paling bertanggung jawab terhadap tewasnya hampir 40 ribu warga Gaza tersebut diberi kesempatan pidato di depan Kongres AS. “Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang dan diserahkan ke ICC (Pengadilan Kriminal Internasional), bukannya diberi kesempatan untuk memoles citranya di hadapan dunia dan menutupi pembunuhan massal dan pembersihan etnis di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (25/7)

Tak hanya menyampaikan sikap, para pejuang Palestina juga semakin gencar melakukan perlawanan di medan tempur di Gaza. Tentara Israel mengatakan pada Kamis (25/7/2024) bahwa satu tentara lagi tewas dan dua lainnya cedera dalam bentrokan dengan pejuang Palestina di Jalur Gaza Selatan, dilaporkan Anadolu Agency.

Sebuah pernyataan mengidentifikasi tentara zionis Israel yang terbunuh sebagai Sersan Staf Noam Douek (19 tahun) dari Batalyon ke-9 Brigade Korps Lapis Baja ke-401.

Dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (26/7/2024), tentara zionis Israel tidak memberikan rincian tentang tentara yang terluka. Kematian tersebut membuat jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya operasi darat Israel di Gaza pada tanggal 27 Oktober menjadi 327 orang dan total kematian tentara sejak tanggal 7 Oktober melonjak menjadi 687.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada awal Oktober 2023.

Hampir 39.200 warga Palestina telah wafat sejak saat itu. Sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.400 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Selama sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv (Israel) untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, Gaza. Rafah adalah tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

Dikutip dari laman Aljazirah, Jumat (26/7/2024), gelombang baru serangan udara oleh jet tempur Israel telah menargetkan Jalur Gaza, termasuk Khan Younis di selatan, kamp pengungsi Bureij di tengah, dan Kota Gaza di utara daerah kantong penduduk itu, lapor koresponden Aljazirah di lapangan.

Pasukan militer Israel menembakkan peluru tajam ke Ambulans yang mengevakuasi orang yang terluka di Khan Younis selatan, tempat invasi darat mematikan oleh pasukan Israel meluas.

Netanyahu bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Kamala Harris di Washington, tempat wakil presiden memberi tahu Netanyahu bahwa "sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan ini" terkait gencatan senjata di Gaza.

Sebelas warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun memberitahu Aljazirah bahwa dia disiksa untuk mendapatkan informasi tentang Hamas dan keberadaan tawanan yang ditahan di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan kekhawatiran atas situasi di Jalur Gaza, ketika bertemu kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Kepada Netanyahu, Harris mengatakan bahwa apa yang telah terjadi di Gaza selama sembilan bulan terakhir sebagai peristiwa yang "menghancurkan." Dia mengacu pada dokumentasi dan foto anak-anak yang tewas akibat perang, atau orang-orang yang putus asa dan lapar berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi berkali-kali.

"Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam," kata Harris kepada wartawan, setelah pertemuan dengan Netanyahu di Washington, Kamis (25/7).

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diadakan sehari setelah Netanyahu berpidato di Kongres AS. Perang di Gaza, sepanjang sejarah perang perkotaan, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil. Padahal, sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, sementara lebih dari 89.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama lebih dari sembilan bulan sejak serangan, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

"Saya sampaikan dengan jelas keprihatinan serius saya tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di sana, dengan lebih dari 2 juta orang menghadapi krisis pangan dan setengah juta orang mengalami kerawanan pangan akut," kata Harris.

Kata Sekjen PBB

Lihat halaman berikutnya >>>

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza serta menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk," kata Guterres di Washington pada Kamis (25/7).

Pertama, ujarnya, karena operasi militer dengan jumlah pembunuhan dan tingkat kehancuran tertinggi di dunia, yang pernah ia lihat sejak menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017.

"Alasan kedua adalah karena jumlah bantuan kemanusiaan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang gabungan Kongres AS.

Netanyahu mengklaim bahwa perang di Gaza, sepanjang sejarah pertempuran kota, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil.

Guterres menolak mengomentari pernyataan Netanyahu karena menurutnya tidak ada fakta yang baru.

"Jadi, tidak ada yang dikatakan (Netanyahu) yang layak dikomentari, dan jelas, kita benar-benar harus menjaga solusi dua negara sebagai satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin untuk perdamaian di kawasan itu, terlepas dari apa pun yang dikatakan oleh siapa pun, di mana pun," ujar Guterres.

Guterres mengatakan dia belum menghubungi Netanyahu ketika dia berada di AS untuk membahas serangan terhadap konvoi PBB di Gaza.

"Saya belum menghubungi Perdana Menteri, tetapi orang-orang kami telah menghubungi, baik otoritas Israel maupun negara-negara lain, untuk memastikan bahwa insiden yang disesalkan seperti ini tidak terulang," katanya.

Netanyahu menghadapi gelombang protes sejak tiba di Washington pada Senin (22/7).

Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pidatonya di Kongres AS dan kebijakannya di Gaza. Mereka juga menuntut gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang dikepung itu.

Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka akibat perang Israel, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok pejuang Palestina, Hamas, mengecam kesempatan yang diberikan kepada kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan Kongres AS.

“Netanyahu seharusnya ditangkap sebagai penjahat perang dan diserahkan ke ICC (Pengadilan Kriminal Internasional), bukannya diberi kesempatan untuk memoles citranya di hadapan dunia dan menutupi pembunuhan massal dan pembersihan etnis di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya, Kamis (25/7).

Netanyahu menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS pada Rabu (24/7), di mana hampir setengah dari anggota parlemen Demokrat di DPR dan Senat melakukan aksi keluar dari ruangan (walk out) sebagai protes terhadap perang dan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

“Pidato Netanyahu mencerminkan kedalaman krisis militer, keamanan, dan internasional yang coba ia tutupi di depan publik dengan membenarkan kekalahan yang diderita oleh tentaranya di Gaza,” ujar Hamas.

Hamas menuduh Netanyahu berupaya mengklaim kemenangan palsu, seperti pembebasan beberapa sandera, sambil mengabaikan “pembantaian mengerikan” yang dilakukan terhadap warga sipil di Rafah dan Nuseirat.

Netanyahu tiba di AS pada Senin (22/7) dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada Kamis.

Ia juga akan bertemu dengan mantan Presiden Donald Trump di Florida pada Jumat, sebelum kembali ke Israel.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei lalu.

Komentar Iran

Lihat halaman berikutnya >>>

Kelompok pejuang Palestina Jihad Islam menyebut pidato Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres AS penuh kebohongan dan tuduhan, sekaligus memperlihatkan bahwa perdana menteri Israel itu tidak berniat mengakhiri perang di Gaza.

Menurut Al Jazeera, Jihad Islam mengatakan Netanyahu telah membuktikan dalam pidatonya bahwa keberadaan dia dalam perang rapuh.

“Kebohongan Netanyahu bahwa tentaranya tidak membunuh satu pun warga sipil dalam serangan di Kota Rafah merupakan hinaan bagi dunia,” kata Jihad Islam melalui pernyataan.

“Ucapan Netanyahu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat mengakhiri agresinya di Gaza, dan upayanya untuk mendapatkan lampu hijau dari AS adalah untuk memperluas jangkauan perang dan mencakup seluruh wilayah,” kata kelompok itu.

Netanyahu berpidato selama sidang gabungan Kongres AS pada Rabu (24/7), ketika ketegangan meningkat akibat perang yang dilancarkan rezim zionis Israel di Gaza.

Pidato itu dia sampaikan sementara ribuan orang berunjuk rasa di sekitar gedung Kongres AS, Capitol Hill, untuk mengecam kejahatan rezim Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.

Dalam sebuah unggahan terpisah, tokoh oposisi tersebut mengatakan, “Kami mendengar Netanyahu berbicara tentang 7 Oktober seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menjadi perdana menteri dan siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.”

Lapid menjelaskan, selama pidatonya di depan Kongres, Netanyahu memiliki kesempatan untuk mengumumkan bahwa dia menerima kesepakatan yang akan membawa kembali para tawanan di Gaza sebelum mereka semua mati di terowongan. “Dia tidak melakukan hal itu,” tambah Lapid.

Netanyahu memohon kepada AS pada Rabu dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.

Dalam sebuah unggahan terpisah, tokoh oposisi tersebut mengatakan, “Kami mendengar Netanyahu berbicara tentang 7 Oktober seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menjadi perdana menteri dan siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.”

Lapid menjelaskan, selama pidatonya di depan Kongres, Netanyahu memiliki kesempatan untuk mengumumkan bahwa dia menerima kesepakatan yang akan membawa kembali para tawanan di Gaza sebelum mereka semua mati di terowongan. “Dia tidak melakukan hal itu,” tambah Lapid.

Netanyahu memohon kepada AS pada Rabu dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul untuk melakukan unjuk rasa massal di Washington beberapa jam sebelum pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Kongres Amerika Serikat, lapor koresponden Sputnik pada Rabu (24/7/2024).

Meskipun pidato tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 setempat (Kamis, 01.00 WIB), para pendemo mulai berkumpul beberapa jam sebelumnya. Pada pukul 10:00 waktu setempat, (21.00 WIB), beberapa ribu orang telah berkumpul di Pennsylvania Avenue - jalan utama menuju gedung Capitol.

Jumlah orang yang datang semakin bertambah dari menit ke menit dan jalanan menjadi semakin padat menuju ke Kongres. Pihak berwenang telah menutup sejumlah jalan sekitar.

Jumlah penegakan hukum yang dikerahkan meningkat di wilayah tersebut termasuk satu helikopter polisi yang berpatroli di udara.

Para pengunjuk rasa telah menyiapkan panggung beberapa blok jauhnya dari gedung Capitol tempat para pembicara berpidato di depan majelis.

Para pengunjuk rasa memegang bendera Palestina dan membawa spanduk seperti "Gencatan Senjata sekarang", "Bebaskan Palestina", "Hentikan Semua Bantuan Militer AS untuk Israel", "Akhiri Apartheid, Akhiri Pendudukan".

Para pengunjuk rasa datang dari beragam kelompok, termasuk sejumlah orang Yahudi. Protes yang lebih kecil terlihat di seluruh Washington demikian koresponden Sputnik melaporkan pada Rabu pagi.

Netanyahu tiba di Washington pada Senin untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat AS, termasuk dengan Presiden Joe Biden dan penantangnya dari Partai Republik Donald Trump, serta untuk berpidato di sesi gabungan Kongres.

Karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak awal Oktober 2023.

lebih dari 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, sementara lebih dari 89.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama lebih dari sembilan bulan sejak serangan, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidato di depan Kongres AS pada hari ini, Rabu (24/7/2024) waktu setempat. Pidato ini menjadi momen yang ditunggu oleh banyak politikus AS dan Israel.

Namun tidak bagi Senator AS Bernie Sanders. Senator Sanders telah mengeluarkan pernyataan yang merinci mengapa dia enggan menghadiri pidato Netanyahu di depan Kongres.

“Saya setuju dengan jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan komisi independen PBB bahwa Benjamin Netanyahu dan Yahya Sinwar adalah penjahat perang,” kata Sanders, merujuk pada para pemimpin Israel dan Hamas.

Sanders juga mengatakan dia yakin pemerintahan sayap kanan dan ekstremis Netanyahu tidak boleh menerima satu sen pun dari dukungan pembayar pajak AS untuk melanjutkan penghancuran Gaza yang tidak manusiawi.

Beberapa anggota kongres lain juga juga mengatakan tidak akan menghadiri pidato tersebut. Selain Sanders, berikut anggota Kongres yang enggan hadir di pidato Netanyahu.

Senator Patty Murray

Senator Patty Murray sejatinya duduk di bangku belakang PM Netanyahu yang akan berpidato. Ia menggantikan Kamala Harris yang dikabarkan juga tidak hadir dalam pidato Netanyahu. Salah satu alasan Murray enggan datang yakni karena mendorong genjata di Gaza.

“Menjamin gencatan senjata yang langgeng dan saling menguntungkan adalah hal yang paling penting saat ini, dan saya akan terus mendorong agar gencatan senjata (di Jalur Gaza) dapat dicapai sesegera mungkin,” kata Murray dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan keputusannya.

2. Rashida Tlaib

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Rashida Tlaib juga memboikot pidato Benjamin Netanyahu. Menurut Tlaib, Netanyahu adalah penjahat perang. yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

Sungguh memalukan, kata ia, bahwa para pemimpin dari kedua partai mengundangnya untuk berpidato di Kongres. Dia harus ditangkap dan dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional.

“Sejak tahun 1948, AS telah memberikan lebih dari $141 miliar senjata kepada pemerintah Israel untuk mendanai pembersihan etnis warga Palestina, termasuk $17,9 miliar sejak bulan Oktober," ujarnya.

Rezim apartheid Netanyahu, kata Tlaib, telah membantai lebih dari 39 ribu warga Palestina di Gaza, termasuk lebih dari 15 ribu anak-anak. "Namun rekan-rekan saya dan Pemerintahan Biden terus menyetujui lebih banyak pendanaan dan mengirimkan lebih banyak senjata," ujarnya

Bahkan ketika anak-anak tak berdosa seperti Hind Rajab menjadi sasaran 355 peluru, ditembak di kepala oleh penembak jitu Israel. Anak-anak dan warga tak berdosa dibakar sampai mati di tenda mereka dengan senjata buatan AS, dibom saat bermain di sekolah atau dibiarkan sengaja mati kelaparan. "Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah kejahatan perang menurut hukum internasional."

Senator Van Hollen

Senator Chris Van Hollen dari Maryland hadir di Senat menuduh Netanyahu menggagalkan perdamaian dan penciptaan resolusi dua negara atas konflik di Palestina.

“Netanyahu dan sekutu ekstremisnya seperti [Menteri Keuangan Bezalel] Smotrich dan [Menteri Keamanan Nasional Itamar] Ben-Gvir ingin tanah Tepi Barat sepenuhnya dimasukkan ke dalam negara Israel," ujarnya dilansir laman Jerusalem Post.

Senator Jeff Merkley

Senator Jeff Merkley dari Oregon menuduh Netanyahu membunuh perempuan dan anak-anak di Gaza dan menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

Dia telah memprioritaskan kelangsungan politiknya sendiri dibandingkan pembebasan para sandera. Ia seharusnya tidak diberikan ruang di hadapan Kongres.

James Clyburn

Anggota Kongres James Clyburn juga diperkirakan tidak hadir. Demikian menurut pernyataan yang dia berikan kepada Associated Press.

Dicky Durban

Anggota Senat Dick Durban dari Illinois mengatakan dia tidak akan berdiam diri dan menyemangati Netanyahu mengingat cara dia menangani perang Gaza dan penolakannya untuk mempertimbangkan rencana perdamaian apa pun.

Sementara itu Wakil Presiden AS dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris juga tidak akan hadir, meski juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan hal ini karena masalah jadwal.

Harris dikabarkan telah membuat beberapa komitmen sebelumnya untuk bertemu dengan Netanyahu. Menurut laporan, Harris akan menggunakan pertemuan pribadi dengan Netanyahu untuk menyampaikan komitmennya terhadap keamanan Israel dan hak untuk membela diri.

Selain itu, Harris akan menekankan pandangannya bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri konflik dengan cara yang menjamin keamanan Israel, mencapai kesepakatan untuk membebaskan semua sandera, serta mengakhiri penderitaan warga sipil Palestina di Gaza.

Harris berencana untuk membahas dengan Netanyahu status negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, tambah laporan tersebut.

Dengan mengutip seseorang yang dekat dengan kantor wakil presiden, laporan itu mengatakan bahwa Harris percaya Amerika Serikat harus lebih tegas terhadap Netanyahu.

Pada Ahad kemarin, Presiden Joe Biden mengumumkan mundur dari pemilihan AS tahun 2024 demi kepentingan terbaik partai Demokrat dan Amerika Serikat. Biden mendukung Harris untuk menjadi calon partai Demokrat untuk presiden AS, dan Harris telah menerima dukungan tersebut.