Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud turut mengomentari kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

Ia mengapresiasi penindakan disiplin terhadap karyawan BEI yang terlibat dalam pelanggaran etika. "[Tindakan disiplin] bagus. Akan tetapi tidak cukup," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, disiplin pegawai menjadi urusan internal BEI. Namun, transparansi menjadi persoalan kualitas suatu bursa.

"Transparansi itu indikator kejujuran. Kenapa tidak diumumkan nama emiten yang menyogok? Berapa besar? Dampaknya bagi kondisi perusahaan? Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan?" ujarnya.

Selain transparansi, menurut Hasan harus ada penegakan hukum atas kasus tersebut dengan tujuan perlindungan investor.

Sebagaimana diketahui, BEI menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Sebelumnya memang beredar surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. BEI pun senantiasa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Nyoman dalam jawaban tertulis pada Senin (26/8/2024).

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawannya, BEI akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal.

Adapun, jika masyarakat mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018, Tito Sulistio, mengkritik tajam Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disepakati sebesar Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Tito mengatakan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk beasiswa dan bantuan sosial pendidikan yang hanya mencapai Rp28 miliar.

“Saya tidak tahu, sedih atau membanggakan melihat Republik ini secara gagah menyuntik modal puluhan triliun setiap tahunnya hanya untuk membesarkan BUMN,” ujarnya lewat unggahan yang sudah dikonfirmasi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Anggota Badan Supervisi OJK ini juga menyatakan bahwa suntikan modal negara yang begitu besar kepada BUMN hanya akan memperberat postur APBN 2025, sekaligus menjelma sebagai pesaing bagi para pelaku usaha swasta.

“Sinergi BUMN sepertinya malah menjadi seperti kartel besar yang bersaing langsung dengan swasta. Sebaiknya cari cara lain yang tidak memberatkan APBN, apalagi kalau dibiayai dengan utang. Bisakah ini dibatalkan?” ucapnya.

Dalam unggahan itu dia turut menampilkan data PMN dari tahun ke tahun. Pada 2020 total injeksi negara ke BUMN mencapai Rp31,3 triliun, lalu Rp71,2 triliun per 2021, kemudian 2022 tembus Rp38,5 triliun, sebesar Rp35,3 triliun 2023 dan Rp13,6 triliun per 2024.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Total ada 16 BUMN yang meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN yang selama ini tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen perusahaan pelat merah. Dia pun berharap perbaikan tersebut dapat terus berlanjut ke depan.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya.

Kementerian BUMN selama era Erick Thohir tercatat mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.