IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membahas upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kepala BP Taski Budiman Sudjatmiko mengatakan, telah menerima aspirasi dari Apdesi. Antara lain mengenai masalah pendataan orang miskin yang tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa.

"Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian pak presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaranya," ujar Budiman di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (8/11).

Kemudian, ada juga persoalan yang disampaikan yang bukan kewenangan BP Taskin yakni masalah batas desa. Hal itu nantinya akan disampaikan ke kementerian terkait.

Apdesi juga mengusulkan agar ada listrik, ada satu dokter satu desa, serta satu desa satu industri. Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa (bumdes)

Yakni agar bumdes yang menjadi salah satu supplier bahan mentah penyediaan program makan bergizi gratis.

Aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama kementerian/lembaga.

"Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ucap Budiman.

Nanik Sudaryati Deyang, Wakil I BP Taskin menambahkan, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian BP Taskin. Ia bersyukur pemerintahan Jokowi - Ma'ruf telah menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,8%.

Meski begitu pemerintah ke depan juga akan memberi perhatian pada kelompok masyarakat rentan miskin dan kelompok masyarakat menengah yang bisa jatuh ke arah miskin.

"Ini menjadi tugas kami dari Badan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin untuk mensinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait yang menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan," kata Nanik.

Ketua Umum Apdesi Sutarwijaya berharap usulan Apdesi dapat direalisasikan. Termasuk usulan masuknya listrik dan sinyal telekomunikasi ke daerah pedalaman.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03% atau 25,22 juta orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%.

Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).