Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Bank Dunia mengungkapkan harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif.

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” ucap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Meski begitu, ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal.

Merangkum dari hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 atau Rp 15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai US$ 341 atau Rp 5,2 juta.

Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," jelas Carolyn.

Lebih lanjut, tingginya beras dalam negeri ini memiliki dampak lebih serius bagi masyarakat luas.

Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31% penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran.

"Harga beras yang tinggi semakin mempersulit konsumen miskin di Indonesia untuk membeli makanan bergizi," urai Carolyn.

Untuk itu, Corolyn menegaskan kenaikan harga beras seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menurutnya langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan keterjangkauan harga pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber gizi bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM).

"Pembentukan sumber daya manusia penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan," jelasnya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Dunia atau World Bank mengungkap harga beras di Indonesia konsisten lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Akibatnya, kata Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia and Pacific dari World Bank Carolyn Turk, konsumen Indonesia harus membayar makanan mereka lebih mahal karena harga beras yang tinggi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyoroti peran pemerintah dalam mensejahterakan petani.

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram," papar Henry, Rabu (25/9/2024).

Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. SPI bahkan mengkritik kebijakan Bapanas.

Untuk itu, Henry berharap di pemerintahan Prabowo Subianto kelak, Bapanas bisa lebih memerhatikan kesejahteraan petani.

"Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.

Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neoliberalisme memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani.

Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.

Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare.

"Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. Ditambah sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata eks Direktur Utama Perum Bulog itu.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20 persen lebih mahal untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," katanya ketika memberi sambutan di acara Indonesia International Rice Conference 2024 yang berlangsung di Bali International Convention Center, Kamis (19/9/2024).

Di saat harga beras di Indonesia menjadi yang termahal, petani di RI justru mendapatkan pendapatan yang rendah.

Carolyn menyebut kebanyakan pendapatan petani marjinal seringkali jauh di bawah upah minimum sampai di bawah garis kemiskinan.

"Bercocok tanam padi di Indonesia secara umum menghasilkan keuntungan yang cukup rendah. Hampir 87 persen petani Indonesia memiliki lahan kurang dari dua hektare dan dalam kelompok ini dua pertiganya memiliki lahan kurang dari setengah hektare," ujarnya.

Merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, Carolyn mengatakan pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari satu dolar AS sehari atau 341 dolar AS setahun.

Survei tersebut juga menyoroti bahwa pendapatan dari bercocok tanam tanaman pangan, khususnya padi, jauh lebih rendah daripada pendapatan dari tanaman perkebunan atau dari pertanian hortikultura

"Jadi, keuntungan yang diperoleh dari bercocok tanam padi rendah. Di sisi lain, konsumen membayar harga beras yang tinggi," tutur Carolyn.

Menurut dia, harga beras di Indonesia bisa mahal karena sebagian disebabkan oleh beberapa kebijakan yang mendistorsi harga, sehingga menaikkan harga produksi dan melemahkan daya saing pertanian.

"Distorsi harga juga dapat disebabkan oleh tindakan non-tarif yang melampaui pembatasan kuantitatif impor," jelas Carolyn.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harga Beras di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Negara Asean Lainnya, Ini Kata SPI, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/25/harga-beras-di-indonesia-lebih-mahal-dibanding-negara-asean-lainnya-ini-kata-spi?page=all

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Bank Dunia menyoroti pertumbahan produksi padi di Indonesia yang tidak lebih dari 1% di setiap tahunnya. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan berbagai subsidi termasuk pupuk dalam jumlah yang besar.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan belanja subisidi pupuk. Apalagi ada fakta terbatasnya anggaran pertanian.

"Pengeluaran yang begitu besar untuk satu elemen saja, yaitu pupuk, akan mengesampingkan pengeluaran untuk hal-hal yang mendorong pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di Nusa Dua, Bali, Jum'at (20/9).

Carolyn menjelaskan ada banyak biaya lain di luar subsidi pupuk yang perlu dialokasikan dalam mendongkrak produksi padi dalam negeri.

Misalnya investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan serta penyuluhan pertanian. Menurutnya, alokasi anggaran pertanian untuk hal ini justru bisa menguntungkan dan memompa produksi padi petani.

"Pengeluaran untuk itu biasanya memiliki dampak positif lebih besar kaitanya dengan pertumbuhan produktivitas," ungkapnya.

Diketahui, pemberian subsidi pupuk memang kerap menjadi perhatian. Pasalnya anggaran untuk pupuk meningkat namun tidak bergaris lurus dengan produksi pertanian.

Pada tahun ini total anggaran subsidi naik menjadi Rp 54 triliun setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai penambahan alokasi anggaran subsidi pupuk bukan solusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurutnya, masalah yang dihadapi sektor pertanian sangat kompleks, termasuk permasalahan benih, kredit untuk usaha tani, air dan lahan yang semakin terbatas, iklim-cuaca yang sulit diprediksi, keterpisahan antara pasar dengan petani, penyuluhan yang semakin mengecil, dan berbagai masalah lainnya.