Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghapus utang kredit petani di perbankan.

Langkah ini sangat membantu para petani yang membutuhkan permodalan tapi tidak bisa mengajukan lantaran terganjal tunggakan kerdit di perbankan.

"Itu sangat positif. Petani selama ini kesulitan mendapat akses pembiayaan karena terganjal utang di bank," katanya kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024). Meski demikian, Perpadi juga meminta pihak yang nakal dalam kredit pertanian seyogiaya diproses secara hukum

Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus tagih kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Langkah ini sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Sutarto berharap, petani bisa meningkatkan produktivitas hasil panennya jika memiliki cukup dana untuk menanam. Pasalnya, selama ini banyak petani menjadi korban tengkulak atau renteni. Akibatnya, kesejahteraan petani sulit meningkat.

"Selama ini petani sangat kesulitan tentang penyiapan modal kerja," ungkapnya.

Dengan kecukupan modak kerja yang memadai, Sutarto bilang, dampak jangka panjangnya akan positif pada pencapaian target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama para petani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian yang nilainya mencapai Rp 8,7 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari catatan utang UMKM di Bank Himbara atau bank-bank BUMN.

“Usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/ 11/2024).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Apalagi, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

JAKARTA, investor.id–Peluang Indonesia mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras, pada 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat sangat terbuka. Sebab, produktivitas tanaman dan luas tanam/luas panen masih bisa ditingkatkan guna mengejar produksi beras nasional. Upaya intensifikasi, melalui penggunaan bibit unggul, pupuk cukup dan seimbang, serta pengairan atau irigasi yang baik, bisa menjadi strategi jangka pendek peningkatan hasil beras dalam kerangka swasembada.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, potensi penambahan produsi beras nasional masih sangat besar melalui peningkatan produktivitas tanaman dan lahan. Rerata produktivitas beras nasional kini di kisaran 5,3 ton per hektare (ha) dan hal itu masih bisa dipacu melalui penggunaan bibit dari varietas yang lebih unggul.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Dunia atau World Bank mengungkap harga beras di Indonesia konsisten lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Akibatnya, kata Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia and Pacific dari World Bank Carolyn Turk, konsumen Indonesia harus membayar makanan mereka lebih mahal karena harga beras yang tinggi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyoroti peran pemerintah dalam mensejahterakan petani.

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram," papar Henry, Rabu (25/9/2024).

Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. SPI bahkan mengkritik kebijakan Bapanas.

Untuk itu, Henry berharap di pemerintahan Prabowo Subianto kelak, Bapanas bisa lebih memerhatikan kesejahteraan petani.

"Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.

Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neoliberalisme memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani.

Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.

Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare.

"Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. Ditambah sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata eks Direktur Utama Perum Bulog itu.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.

"Kami memperkirakan bahwa konsumen Indonesia membayar hingga 20 persen lebih mahal untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," katanya ketika memberi sambutan di acara Indonesia International Rice Conference 2024 yang berlangsung di Bali International Convention Center, Kamis (19/9/2024).

Di saat harga beras di Indonesia menjadi yang termahal, petani di RI justru mendapatkan pendapatan yang rendah.

Carolyn menyebut kebanyakan pendapatan petani marjinal seringkali jauh di bawah upah minimum sampai di bawah garis kemiskinan.

"Bercocok tanam padi di Indonesia secara umum menghasilkan keuntungan yang cukup rendah. Hampir 87 persen petani Indonesia memiliki lahan kurang dari dua hektare dan dalam kelompok ini dua pertiganya memiliki lahan kurang dari setengah hektare," ujarnya.

Merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, Carolyn mengatakan pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari satu dolar AS sehari atau 341 dolar AS setahun.

Survei tersebut juga menyoroti bahwa pendapatan dari bercocok tanam tanaman pangan, khususnya padi, jauh lebih rendah daripada pendapatan dari tanaman perkebunan atau dari pertanian hortikultura

"Jadi, keuntungan yang diperoleh dari bercocok tanam padi rendah. Di sisi lain, konsumen membayar harga beras yang tinggi," tutur Carolyn.

Menurut dia, harga beras di Indonesia bisa mahal karena sebagian disebabkan oleh beberapa kebijakan yang mendistorsi harga, sehingga menaikkan harga produksi dan melemahkan daya saing pertanian.

"Distorsi harga juga dapat disebabkan oleh tindakan non-tarif yang melampaui pembatasan kuantitatif impor," jelas Carolyn.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harga Beras di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Negara Asean Lainnya, Ini Kata SPI, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/25/harga-beras-di-indonesia-lebih-mahal-dibanding-negara-asean-lainnya-ini-kata-spi?page=all

JAKARTA, investor.id–Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) berharap importasi dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) tidak dilakukan jorjoran agar produksi dalam negeri bisa melesat tinggi. Apabila pemerintah lebih banyak mengimpor dalam mengisi CBP maka hal itu berpotensi menekan harga gabah sehingga menurunkan semangat menanam para petani di Tanah Air.

Merujuk Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2024 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 23 Juli 2024, rencana impor beras 2024 sekitar 4.352.808 ton (13,94% dari kebutuhan tahunan 31.214.805 ton). Rinciannya, realisasi impor beras Januari-Mei 2024 sebesar 2.542.359 ton dan Juni-Desember 2024 sekitar 1.810.449 ton.

JAKARTA, investor.id–Harga gabah di tingkat petani diharapkan tetap terkendali di bawah Rp 6.500 per kilogram (kg). Hal itu agar upaya para penggilingan di bawah naungan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) dalam memasok beras ke Perum Bulog bisa terealisasi dengan baik.

Bulog mendapat tugas tambahan untuk menyerap 600 ribu ton beras dari dalam negeri guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini, salah satu upaya yang dilakukan BUMN itu adalah bersinergi dengan Perpadi.