Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui berbagai cara. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan private sector atau korporasi.

Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq mengajak seluruh elemen korporasi untuk berkomitmen memajukan bangsa melalui pengembangan kompetensi ASN. Terlebih jumlah ASN diproyeksikan akan mencapai lebih dari 7 juta orang yang terdiri dari 4,5 juta ASN yang bekerja saat ini, ditambah pegawai hasil rekrutmen baru sebesar 3 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1,5 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebagaimana diketahui bahwa kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh kapasitas ASN-nya," kata Taufiq dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Selain program ASN Talent Academy (ATA) yang telah berjalan, LAN mengaku akan berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui Leadership Joint Program dalam menyiapkan para pemimpin birokrasi di masa yang akan datang.

Program itu merupakan pelatihan level kepemimpinan tingkat pengawas yang berasal dari birokrasi dan sektor swasta untuk menciptakan kompetensi manajerial baru yang mengedepankan profesionalitas, adaptif, agile dan memiliki kompetensi digital leadership.

"Leadership Joint Program ini akan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem pelatihan yang berkelanjutan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan, yang harapannya setiap ASN mendapatkan sumber pembelajaran terbaik untuk meningkatkan kompetensinya," tuturnya.

Selain itu, ada juga Learning Ecosystem, sebuah kolaborasi swasta - birokrasi dalam bidang pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan menjadi ekosistem baru yang mumpuni dalam mengatasi Gap Kompetensi ASN.

Untuk mengakselerasi ASN indonesia di 2030 mendatang, pemerintah disebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berdasarkan global talent competitiveness index, Indonesia masih jauh di bawah negara-negara asia lainnya.

Selain tantangan indeks kompetensi Indonesia yang belum baik, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena Gen Z workforce yang tumbuh di era digital sehingga mereka mengharapkan organisasi tempat mereka bekerja sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

"Oleh karena itu kami bekerjasama dengan LAN juga tengah menyediakan platform pembelajaran bagi ASN-ASN muda yang berbasis pada perkembangan digital kekinian," tutur steering committee GNIK, Yunus Triyonggo.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh LAN dan GNIK ini. Microsoft Indonesia juga mengaku akan bergabung untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM indonesia.

"Dengan AI kita tidak menggantikan talenta yang ada sekarang, tapi kita menambah kapasitas untuk dapat bekerja lebih baik. Jadi kalau ASN kita mau menuju birokrasi berkelas dunia, harus siap berubah dari Low Order Thinking Skills menuju High Order Thinking Skills." ungkapnya.

Sementara itu, beberapa member dari forum B 300, Herdy Herman, Mahmud Samuri, dan Sindi Defrizianti yang ditemui secara terpisah dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa kolaborasi antara sektor privat dan publik akan memberikan dampak yang baik dalam menyiapkan Indonesia Kompeten pada tahun 2030 dan Indonesia emas 2045.

B 300 sendiri adalah sebuah forum yang beranggotakan para Executive Human Resources HR Director atau Senior Manager Human Resources yang diinisiasi oleh GNIK dalam rangka mewujudkan indonesia kompeten dalam menghadapi indonesia emas 2045 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan sumber modal awal pemerintahannya membesut agenda pembangunan infrastruktur secara besar-besaran selama 10 tahun di Indonesia. Kebijakan kenaikan harga BBM, diakui Jokowi menjadi modal paling awal untuk membangun infrastruktur.

Dia bercerita 10 tahun lalu dirinya pernah melakukan pengalihan subsidi BBM dan membuat harga BBM menjadi naik. Kebijakan ini dilakukan Jokowi untuk melonggarkan beban fiskal di APBN.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik," cerita Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Nah kebijakan itu memang memancing protes dari masyarakat, bahkan approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi sempat turun sampai 43%. Namun, Jokowi menilai taktiknya melonggarkan beban APBN berhasil.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan. Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.