Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menghantam seluruh sendi kehidupan di tingkat global pada 2020, termasuk sektor perekonomian. Kata “lockdown” sontak mengemuka dan menjadi salah satu kosakata yang paling dicari saat itu.

Seluruh wilayah mengunci akses keluar-masuk pergerakan manusia demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, mobilisasi logistik lumpuh, aktivitas bisnis sepi, geliat perekonomian lesu, karyawan dirumahkan, bahkan pertumbuhan ekonomi minus.

Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2,07% pada akhir tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah). Bahkan, pada kuartal kedua pun pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam, minus 5,35%. Tingkat pengangguran pun terkerek dari 5,25% menjadi 7,07%.

Jumlah penduduk miskin terdongkrak menjadi 10,19% pada akhir kuartal ketiga. Penerimaan negara tak terelakkan ikut terpukul. Pada bulan Mei, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif 38,64%.

Sebelumnya, dalam kurun lima tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,03%, dengan catatan sebagai berikut: 4,88% pada 2015, 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018), dan 5,02% (2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan kerja bersama, Pemerintah Indonesia merespons secara cepat dan jitu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pertama kali diterbitkan pada 2020 adalah ihwal upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terbit pada 31 Maret 2020. Belakangan, Perppu 1/2020 diundangkan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Payung hukum ini lahir dengan cepat di bawah situasi genting, mengingat pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020.

Perbesar

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dialokasikan untuk vaksinasi massal (Sumber gambar: Freepic)

Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). Belakangan, PP 23/2020 diperbarui dengan PP 43/2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) inilah yang menjadi jurus jitu untuk mempercepat “penyembuhan” dari keterpurukan kondisi ekonomi. Di saat wabah tersebut mengerem roda perekonomian, Pemerintah mengguyur sejumlah kebijakan countercyclical dengan menggenjot pengeluaran demi menanggulangi kontraksi dari guncangan ekonomi tersebut.

Batas toleransi defisit anggaran negara diperlonggar, boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selama tiga tahun mulai tahun 2020. Barulah pada tahun 2023, ambang batas defisit keuangan negara kembali ke pakem semula, yakni tidak boleh melebihi 3% dari PDB.

Perbesar

Pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi demi percepatan pemulihan (Sumber gambar: Freepic)

Selain belanja untuk sektor kesehatan seperti menyediakan vaksinasi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mewadahi para pelaku ekonomi dengan berbagai stimulus fiskal berupa insentif pajak. Sejumlah instrumen perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) agar membantu kemampuan ekonomi para pekerja. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, diberlakukan skema DTP sehingga para karyawan dapat menikmati gaji secara utuh. Realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2020 mencapai Rp1.710 miliar, meningkat tajam menjadi Rp4.339 miliar pada tahun 2021, dan melandai menjadi Rp2.109 miliar pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Kedua, PPh Final 0,5% untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stimulus ini terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp671 miliar, meningkat menjadi Rp801 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp178 miliar pada tahun 2022.

Perbesar

Sektor UMKM juga merupakan kelompok penerima stimulus fiskal PC-PEN (Sumber gambar: Freepic)

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan/atau DTP atas Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk Penanganan Covid-19. Pemanfaatan atas fasilitas ini pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.936 miliar, meningkat menjadi Rp4.460 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp1.720 miliar pada tahun 2022. Bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), pemeriksaan atas barang impor alat kesehatan dan vaksin juga dipercepat.

Keempat, fasilitas lainnya untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau percepatan pengembalian pendahuluan PPN, demi menjamin cashflow para Wajib Pajak. Berbagai skema tersebut antara lain pembebasan PPh Pasal 22 Impor; percepatan pengembalian pendahuluan PPN; pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku untuk penanganan Covid-19; pembebasan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa untuk penanganan Covid-19; serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil Nyata yang Dirasakan

Berkat formulasi kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, hati-hati, dan berintegritas –termasuk stimulus dari instrumen perpajakan–perekonomian Indonesia telah “sembuh” dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, dengan raihan 3,70% pada 2021, 5,31% (2022), serta 5,05% (2023). Hingga paruh pertama 2024, kita juga masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,92% year-on-year (Badan Pusat Statistik, diolah).

Target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pun terpenuhi. Pada tahun 2021, DJP membukukan Rp1.231,87 triliun penerimaan pajak (100,19% dari target penerimaan). Disusul dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak tercatat Rp1.716,8 triliun pada 2022 (115,6%) dan Rp1.869,2 triliun pada 2023 (102,8%).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei PEN yang diikuti oleh 1.492 responden (2020), sebagian besar responden menilai bahwa stimulus pajak dari Program PEN memang berguna. Sebanyak 36% responden menganggap bahwa PEN bermanfaat, dan 61% menilai bahwa PEN sangat bermanfaat.

Selain itu, para responden tertarik untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak dari Program PEN. Sekitar 34% responden beranggapan bahwa mereka tertarik memanfaatkan kembali stimulus pajak, dan 63% responden menilai bahwa mereka sangat tertarik memakai kembali stimulus pajak.

Grafik 1: Rata-rata persentase tingkat kebermanfaatan stimulus pajak

Perbesar

Grafik 2: Rata-rata persentase tingkat kebermanfaatan stimulus pajak ketertarikan untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak

Perbesar

Sumber: Laporan Hasil Survei PEN 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Varian baru Covid-19, LB.1, dilaporkan melanda Australia. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa virus tersebut dapat menyebar lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, lapor media lokal pada Sabtu.

Juru bicara Departemen Kesehatan Australia mengatakan telah ada kasus LB.1 yang terkonfirmasi di Australia, lapor SBS News. Para pakar kesehatan juga memperingatkan bahwa varian baru tersebut dapat menyebar lebih cepat dari varian sebelumnya.

“Meskipun LB.1 hampir pasti lebih mudah menular dibandingkan KP.2, tetapi tampaknya penyakit ini tidak mengungguli KP.3 dan turunannya,” kata lembaga penyiaran tersebut mengutip Profesor Adrian Esterman, ketua biostatistik dan epidemiologi Universitas South Australia.

Seorang dokter penyakit menular dan ahli mikrobiologi klinis di Universitas Queensland Paul Griffin, juga mengatakan negara tersebut tampaknya mendekati puncak kasus virus corona pada musim dingin ini, namun ia menambahkan bahwa sulit untuk mengatakan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan gelombang baru infeksi.

“Kami mengalami gelombang besar aktivitas Covid-19 dan itu tampaknya melambat, tetapi saat ini masih cukup banyak," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Varian baru Covid-19, LB.1, dilaporkan melanda Australia. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa virus tersebut dapat menyebar lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, lapor media lokal pada Sabtu.

Juru bicara Departemen Kesehatan Australia mengatakan telah ada kasus LB.1 yang terkonfirmasi di Australia, lapor SBS News. Para pakar kesehatan juga memperingatkan bahwa varian baru tersebut dapat menyebar lebih cepat dari varian sebelumnya.

“Meskipun LB.1 hampir pasti lebih mudah menular dibandingkan KP.2, tetapi tampaknya penyakit ini tidak mengungguli KP.3 dan turunannya,” kata lembaga penyiaran tersebut mengutip Profesor Adrian Esterman, ketua biostatistik dan epidemiologi Universitas South Australia.

Seorang dokter penyakit menular dan ahli mikrobiologi klinis di Universitas Queensland Paul Griffin, juga mengatakan negara tersebut tampaknya mendekati puncak kasus virus corona pada musim dingin ini, namun ia menambahkan bahwa sulit untuk mengatakan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan gelombang baru infeksi.

“Kami mengalami gelombang besar aktivitas Covid-19 dan itu tampaknya melambat, tetapi saat ini masih cukup banyak," katanya.

KOMPAS.com - Hingga Selasa (10/3/2020), terdapat 103 negara di dunia yang mengonfirmasi terinfeksi virus corona. Indonesia sendiri telah mengumumkan ada 27 pasien positif terjangkit virus corona pad hari yang sama.

Hal tersebut disampaikan Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto. "Ini hasil sampai dengan siang hari tadi dan berdasarkan hasil analisis kami," ujar Yurianto seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (9/3/2020).

Mewabahnya virus corona kerap timbulkan kepanikan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sayangnya, bukannya melawan virus, kepanikan justru berpotensi membuat ketersediaan sejumlah barang menjadi langka dan harganya melonjak tinggi, sebut saja masker dan hand sanitizer.

Melalui akun Instagramnya, Presiden Jokowi mengatakan, "Kita boleh khawatir atas virus korona, tapi tidak perlu panik. Kita bisa melewatinya dengan bersatu, bekerja sama, dan tidak kehilangan rasa kemanusiaan."

Sejalan dengan pesan Jokowi, Universitas Budi Luhur baru saja melakukan "Blutizen Morning Action" dan mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan corona dengan cara yang sehat dan menyenangkan.

Aksi yang berlangsung pukul 07.00 - 09.00 WIB pagi di area depan Kampus Budi Luhur, Senin (10/2/2020), tersebut dibuka dengan aksi bagi-bagi masker gratis.

Dilanjutkan dengan membagikan 400 cangkir jamu beragam varian untuk masyarakat agar daya tahan tubuhnya semakin kuat.

"Jamu adalah herbal alami yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah corona. Jamu yang merupakan ramuan tradisional telah ratusan tahun membuat rakyat Indonesia sehat tanpa obat-obat kimia," papar Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Ir. Wendi Usino., M.Sc., M.M.

Ia melanjutkan "Virus corona bisa kita lawan kalau badan kita sehat, kita punya imunitas yang bisa menangkal virus, sehingga virus akan mati dengan kekebalan tubuh kita."

Itulah mengapa, lanjut Wendy, jamu bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan virus corona. Sehingga Universitas Budi Luhur ingin kembali menggalakkan kembali kebiasaan minum jamu sebagai salah satu cara mencegah dan melawan virus corona Covid-19.

Ramuan jamu untuk tingkatkan daya tahan tubuh

Melalui "Blutizen Morning Action" Universitas Budi Luhur menggandeng menggandeng Laskar Jamu Gendong Indonesia untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang manfaat beragam jenis bahan yang terdapat dalam jamu.

Komunitas yang membawahi sekitar 750 penjual jamu gendong itu meracik beragam jenis jamu, seperti varian jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh hingga untuk mencegah virus corona.

Salah satu varian yang ditawarkan ialah jamu sambiloto. Sari daun sambiloto sendiri memiliki beragam manfaat seperti meningkatkan kekebalan tubuh, membantu penyembuhan penyakit malaria, termasuk mencegah virus corona.

Laksmi, ketua sekaligus sosok yang menginisiasi berdirinya Laskar Wanita Jamu Gendong berbagi racikan jamu yang bisa dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh.

Untuk mencegah parahnya infeksi virus corona, ia menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi jamu yang terbuat dari temulawak, kunyit, sereh, kayu manis dan jahe.

KOMPAS.com - Melalui surat edaran No 3 Tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran sebagai langkah pencegahan virus corona (Covid-19) pada satuan pendidikan, Minggu (9/3/2020).

Namun, hingga diumumkannya ada 27 orang yang dinyatakan pasien positif corona Covid-2019 pada Selasa (10/3/2020) kemarin, belum ada wacana peliburan sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud terkait wabah virus corona.

Ditemui di Gedung Kemendikbud, Selasa (10/3/2020), Plt. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana, mengatakan belum ada langkah untuk meliburkan sekolah terkait wabah corona.

"Kita tidak melakukan langkah-langkah perliburan," papar Ade.

Namun, Ade menekankan agar peserta didik, guru, aparatur sekolah maupun orangtua melakukan langkah antisipasi dan pencegahan seperti yang telah disarankan melalui surat edaran Mendikbud No.3 tahun 2020.

"Kemendikbud sudah mengeluarkan surat edaran Mendikbud No.3 tahun 2020, intinya kita tidak boleh panik, lalu kemudian tetap waspada, tetap meng-attached pengetahuan untuk mencari ilmu, pengetahuan tentang jenis, karakteristik, dampak, cara lakukan pencegahan dan penanganan virus corona," papar Ade.

Bila anak didik atau guru mengalami batuk, lanjut Ade, sebaiknya istirahat di rumah. Terlebih bila melakukan perjalanan ke negara wabah, Ade mengimbau agar individu segera memeriksakan dirinya ke rumah sakit.

Ade juga menyarankan agar Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan harus aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Kementerian kesehatan.

"Justru ini adalah langkah yang harus kita lakukan," tegas Ade. “Sehingga bisa kita antisipasi.”

Berikut isi instruksi surat edaran No 3 Tahun 2020 terkait pencegahan Corona:

1. Mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid- 19.
2. Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid- l9.
3. Memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan.
4. Memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya.
5. Memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
6. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan.
7. Memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan.
8. Tidak memberlakukan hukuman/ sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran jika ada)
9. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan.
10. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu.
11. Berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara.
12. Satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid- 19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementrian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19.
13. Memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang.
14. Mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup.
15. Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
16. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata).
17. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.
18. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

KOMPAS.com - Pasca diumumkannya oleh pemerintah Indonesia, bahwa ada warga negara Indonesia yang positif virus corona (Covid-19) beberapa waktu lalu, banyak warga yang ramai-ramai membeli masker dan hand sanitizer.

Sehingga masker dan hand sanitizer menjadi langka di pasaran. Padahal, upaya pencegahan menyebarnya virus corona bisa dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat.

Salah satunya dengan mencuci tangan pakai sabun di aliran air yang mengalir. Namun, jika berada di luar dan tidak ada air maupun sabun, pilihannya ialah dengan cairan antiseptik hand sanitizer.

Bahan daun sirih hijau

Melihat kondisi tersebut, salah satu akademisi atau dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr.rer.nat. Ronny Martien, M.Si., membuat hand sanitizer spray nanopolimer berbahan herbal.

Dibuatnya produk ini sebagai alternatif antiseptik karena mulai langkanya di pasaran akibat merebaknya wabah virus corona di Indonesia.

"Bahan bakunya dari daun sirih hijau yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Ini juga sebagai bahan dari kearifan lokal warisan nenek moyang," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (10/3/2020).

Pengembangan dilakukan 1 tahun

Ternyata, pengembangan dari produk yang dinamai Spray Nanopolimer Infusa Daun Sirih ini dilakukan Ronny sejak satu tahun belakangan ini.

Dipilihnya daun sirih hijau sebagai bahan baku karena memiliki aktivitas antibakteri yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus auerus dan Escherichia coli.

Menurutnya, penggunaan antibiotik sintetik banyak menimbulkan resistensi bakteri. Karena itu diperlukan formulasi dari bahan alami seperti daun sirih hijau.

Dengan teknologi nano

Produk hand sanitizer yang dibuat Ronny itu menggunakan teknologi nano. Formulasi dalam bentuk nanopartikel dilakukan karena daun sirih hijau memiliki kelarutan yang relatif rendah dalam air.

"Dengan formulasi nanopartikel ini mampu meningkatkan sistem penghantaran obat dan kestabilan zat aktif dalam infusa daun sirih," ujarnya.

Adapun karakteristik formula produk itu memiliki ukuran partikel 246,9 nm dengan efisiensi penyerapan sebesar 23,36 persen. Diameter zona hambat sediaan nanopolimer terhadap bakteri Staphylococcus auerus dan Escherichia coli sebesar 7,85 mm dan 9,61 mm.

"Ini sudah diuji di laboratorium, aktivitasnya sebagai antibakteri. Hasilnya lebih baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri daripada ekstrak yang tidak diformulasikan nanopartikel," katanya.

Bebas alkohol

Menurut dia, spray nanopolimer infusa daun sirih ini dibuat bebas alkohol dengan menformulasikan infusa daun sirih dengan kitosan.

Karena itu, dia berharap ciptaannya tersebut dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi kelangkaan serta mahalnya hand sanitizer di pasaran.

"Saya berharap, produk ini bisa membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan, khususnya untuk mengatasi langkanya antiseptik di pasaran," harap Ronny.