Jakarta -

Salah satu bank terbesar di Kanada, TD Bank, setuju untuk membayar denda lebih dari US$ 3 miliar atau setara Rp 46,76 triliun karena mengizinkan kartel narkoba dan penjahat lainnya melakukan transaksi dana ilegal dengan total hingga triliunan dolar AS.

Melansir BBC, Jumat (11/10/2024), TD Bank adalah pemberi pinjaman terbesar dalam sejarah AS yang mengaku bersalah atas kegagalan dalam mengantisipasi praktik pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Departemen kehakiman AS menjelaskan pada 2018 lalu bank asal Kanada yang juga beroperasi di Negeri Paman Sam tersebut gagal memantau lebih dari 90% transaksi di jaringannya, aktivitas yang bernilai lebih dari US$ 18 triliun.

Bahkan seorang pejabat lembaga itu mengatakan seorang nasabah berhasil menggunakan TD Bank untuk mencuci lebih dari US$ 470 juta hasil penjualan narkoba, menyetor uang tunai dalam jumlah besar, dan menyuap staf dengan kartu hadiah.

Skema pencucian uang di TD Bank tersebut memungkinkan pembayaran dari pengguna narkotika masuk ke jaringan narkoba di Meksiko dan China.

"Skema lain melibatkan partisipasi lima staf bank, yang membantu menerbitkan lusinan kartu ATM, memfasilitasi transfer dana gelap senilai US$ 39 juta ke Kolombia," kata pejabat itu dalam konferensi pers kasus TD Bank.

Secara terpisah, Kepala eksekutif TD Bank Bharat Masrani mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka mencegah tindakan pencucian uang dan transaksi jaringan narkoba.

"Perbankan memiliki kekuatan finansial untuk menghadapi situasi tersebut dan akan melakukan investasi, perubahan, dan peningkatan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen kami (agar kasus serupa tak terulang kembali)," kata Masrani dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan proses perbaikan sistem pencegahan pencucian uang ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Namun pihaknya telah mengambil beberapa langkah dengan menambah lebih dari 700 staf baru yang mengkhususkan diri dalam masalah pencegahan pencucian uang.

"Ini adalah babak yang sulit dalam sejarah bank kami. Kegagalan ini terjadi saat saya menjabat sebagai CEO dan saya minta maaf kepada semua pemangku kepentingan kami," pungkasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, mengaudit keuangan Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Audit untuk melengkapi berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang.

"Bahwa penuntut umum menyatakan supaya diaudit keuangan yayasan. Kenapa, karena ini penting untuk melihat apa? untuk melihat tempus, apakah masuk dalam kategori tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Selain itu, Harli mengatakan audit keuangan yayasan milik Panji Gumilang itu, untuk melihat keluar masuk arus kas. Guna, memastikan apakah terindikasi TPPU atau tidak.
"Ini sangat penting, karena pasal-pasal yg dipersangkakan adalah pasal terkait TPPU, maka, perlu kepastian," ujar Harli.

Menurut Harli, sejatinya terkait perkara ini sudah dua kali berita acara koordinasi antara Kejagung dengan Dittipisldeksus Bareskrim Polri. Permintaan audit keuangan yayasan Al-Zaytun adalah berita acara ketiga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai sangat fundamental belum dipenuhi penyidik.

Terlepas dari itu, Harli belum bisa memastikan posisi berkas perkara. Apakah masih berada di penyidik Bareskrim Polri atau telah dilimpahkan kembali ke JPU.

"Nanti saya cek, karena kalau nggak salah itu beberapa minggu yang lalu (permintaan audit keuangan yayasan). Apakah bahwa berkas perkara itu sudah diserahkan ke penyidik lagi untuk dilengkapi, ya nanti akan kita update ya," pungkas eks Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat itu.

Untuk diketahui, pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, bebas dari penjara pada Rabu, 17 Juli 2024. Dia sebelumnya ditahan atas kasus dugaan penistaan agama.

Panji Gumilang disebut bebas murni setelah menjalani hukuman pidana pada Rabu, 17 Juli 2024. Dia selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara.

"Langsung bebas, karena habis pidananya," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat (Jabar), Rubianto saat dikonfirmasi, Rabu, 17 Juli 2024.

Panji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama oleh Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Bareskrim Polri. Dia dijerat Pasal 156A tentang penistaan agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Kemudian, Panji divonis 1 tahun penjara atas kasus penodaan agama tersebut. Hukuman ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan.

(ADN)