Jakarta -

Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi. Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

Di Tengah Maraknya Cyber Crime, BRImo Kuat dan Aman

Arga menjelaskan, BRImo adalah aplikasi super app dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Angka yang besar itu, kata Arga, menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untuk melakukan serangkaian tindak kejahatan mereka.

Meski demikian, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di system back end. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan profesional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Arga menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mulai dari sisi jaringan, server, hingga pusat data, serta melalui pemantauan.

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Arga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan sangat penting, seperti menghindari penginstalan APK sembarangan dan game gratisan.

"Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujar Arga.

(akn/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman serangan siber makin berkembang dan kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Terutama di sektor perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD). Ketua UmumAsosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)Yuddy Renaldimengatakan, ancaman serangan siber memang menjadi tantangan yang sangat serius bagi sektor perbankan.

Bisnis.com, BANDUNG — Bank BJB bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda mendorong penguatan sistem keamanan digital sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman cyber crime.

Hal tersebut mengemuka Seminar Nasional BPDSI yang mengangkat tema "Ancaman Cyber Crime di Era Digital bagi BPD Se-Indonesia".
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, yang juga merupakan Ketua Umum Asbanda, menekankan perlunya inovasi dan pengembangan digitalisasi dalam layanan perbankan. Termasuk, untuk terus memperkuat teknologi agar terhindar dari gangguan cyber crime alias kejahatan digital.

Menurut Yuddy, berdasarkan data terbaru terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah serangan siber di sektor keuangan, dengan kerugian global mencapai lebih dari $4 miliar pada tahun 2023.

“Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat sistem keamanan digital dan meningkatkan kesadaran akan ancaman ini di kalangan anggota Asbanda,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Yuddy mencontohkan Bank BJB yang telah menerapkan anti-fraud management system dan berbagai macam teknologi keamanan, seperti sistem keamanan berlapis (multi-layer security) dan sistem keamanan siber (cyber security) untuk memproteksi kemanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi digital.
Nasabah juga diimbau untuk tidak pernah memberikan informasi data rahasia kepada siapa pun.

Data yang dimaksud meliputi nomor PIN, user ID, kode OTP, kode akses, nomor Card Verification Value (CVV) yakni tiga digit terakhir di bagian belakang kartu kredit atau debit, dan tanggal kadaluarsa (expire date) kepada pihak manapun.

Kemudian, jika menemukan link dan transaksi mencurigakan ataupun pihak yang mengatasnamakan anggota Asbanda, termasuk Bank BJB, dapat langsung mengkonfirmasi ke berbagai saluran komunikasi resmi perusahaan.
"Era keuangan digital merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi BPD di seluruh Indonesia. Digitalisasi layanan perbankan tidak hanyam embantu bisnis bank tumbuh berkelanjutan, tetapi juga mendukung program-program pemerintah daerah," ujar Yuddy.

Dia menilai bahwa BPD harus terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perkembangan teknologi.

"BPD adalah kunci penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomidaerah di berbagai sektor. Kuatnya hubungan antara bank dengan pemerintah daerah turut menyukseskan transformasi digital yang dilakukan, termasuk memperkuat sistem untuk menangkal cyber crime," kata Yuddy.

Diketahui, seminar nasional BPDSI berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat yang bersamaan dengan gelaran acara Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode I TahunXXXV 2024.

Sebagai informasi, Undian Nasional Tabungan Simpeda adalah program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Asbanda.

“Sebagai anggota Asbanda, Bank BJB turut berperan aktif dalam berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan undian Simpeda setiap tahunnya,” ujar dia.
Tabungan Simpeda, produk unggulan BPD, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah dan saldo tabungan. Hingga akhir semester 1 tahun 2024, terdapat 6,87 juta nasabah dengan total saldo Rp71,65 triliun, naik 8,87% dari periode sebelumnya.

Undian Nasional Tabungan Simpeda menyediakan total hadiah hingga Rp6 miliar setiap tahun, dengan pelaksanaan undian dibagi menjadi dua periode. Setiap periode menyediakan hadiah sebesar Rp3 miliar, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah Tabungan Simpeda.

Nasabah Bank BJB berhasil memenangkan hadiah ke-2 sebesar Rp100 juta hadiah ke-3 sebesar Rp50 juta sebanyak 2 orang, dan total puluhan juta hadiah hiburan lainnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ancaman serangan siber makin berkembang dan kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Ancaman ini terutama sering menyerang sektor perbankan, tidak terkecuali pada bank pembangunan daerah (BPD).

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi mengatakan, ancaman serangan siber memang menjadi tantangan yang sangat serius bagi sektor perbankan. Termasuk BPD, tidak luput dari ancaman serangan siber.

“Keberhasilan BPD dalam menghadapi ancaman serangan siber sangat bergantung pada kesiapan dalam mengadopsi teknologi yang dibarengi dengan pelatihan dan kesadaran karyawan terhadap IT security,” ungkap Yuddy dikutip dalam siaran pers, Rabu (8/8).

Demi mendalami isu serangan siber di perbankan ini, Asbanda dan Bank Kalbar menggelar Seminar Nasional “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia”. Acara ini termasuk dalam acara rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode 1 XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 8 Agustus 2024.

Dalam acara ini, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi, mengungkap sejumlah fakta peretasan pada sektor perbankan.

Berdasarkan pemantauan dan analisa yang dilakukan PPATK, diketahui bahwa serangan siber dilakukan secara terstuktur dengan memanfaatkan kelemahan IT security. Salah satunya mengimitasi script server yang digunakan untuk akses BI-Fast sehingga dana bank umum bisa dipindahkan tanpa verifikasi bank umum itu sendiri.

"Nah, biasanya pelaku peretasan memanfaatkan waktu akhir pekan, untuk melakukan aksinya karena rekonsiliasi data bank umum dan BI-Fast dilakukan di hari kerja," jelasnya.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat concern terhadap keamanan data nasabah dari serangan siber. OJK telah mengeluarkan blueprint transformasi digital untuk Industri Jasa Keuangan (IJK), termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani mengatakan, Blueprint ini diturunkan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Bank Umum, dan POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum. Ini yang mengatur tingkat kepatuhan bank dalam adopsi teknologi yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Sementara, dalam Seminar Nasional bertema “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia” menghadirkan pembicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalbar, Brigjen Pol Yusup Saprudin.

Brigjen Pol Yusup menjelaskan pihaknya mendapatkan sejumlah temuan kerawanan serangan siber pada perbankan daerah. Salah satunya adalah fokus perbankan lebih banyak pada digitalisasi yang mengikuti pergeseran perilaku nasabah.

Padahal dia bilang investasi di bidang digital harus berbanding lurus dengan investasi di bidang cyber security. Ditambah lagi, security awarness tidak merata pada pegawainya, cenderung hanya pada tim IT.

Di sisi lain, ancaman serangan kejahatan siber di bank daerah makin kompleks. Ada beberapa ancaman utama yang dihadapi BPD. Mulai dari phising dan social engineering, malware dan ransomware, hingga cryptojacking.

JAKARTA - Ancaman kasus fraud dan kejahatan keuangan yang menargetkan sektor perbankan dengan sangat cepat akibat didorong oleh kemajuan digital, membuat para pelaku industri harus bisa memberikan respons secara komprehensif. Respons ini perlu menegaskan langkah-langkah keamanan yang kuat, yang mencakup orang, proses bisnis dan teknologi.

Survei terbaru yang dilakukan GBG bekerja sama dengan Chartis Risk mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas dalam kasus aktivitas money mule (kasus fraud transfer) dan pencurian identitas, yaitu sebesar 67%.

Menanggapi temuan tersebut, GBG menyelenggarakan seminar ?Membangun Kepercayaan pada Saluran Digital: Studi Risiko Fraud Perbankan Indonesia? di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Acara yang dihadiri oleh 88 peserta dari 30 bank dan perusahaan keuangan, menghadirkan pembicara penting antara lain Sahrizal Sofian, Country Director Indonesia GBG PLC, Destya D. Pradityo, Head of Digital Strategy di Allo Bank, Ellend Kusuma, Head of Investigation and Disciplinary Action di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan Budi Santoso, Director of Unit Kejahatan Forensik & Keuangan PwC dan Direktur ACFE Indonesia.

Evolusi Kasus Fraud dan Kerentanan Indonesia

Survei GBG dan Chartis Risk menggarisbawahi bahwa kasus fraud terus bertransformasi dan berkembang. Indonesia telah menjadi target utama karena pasar produk digitalnya yang berkembang dan tingkat inklusi keuangan tinggi, yang diperkirakan akan mencapai 90% pada tahun 2024.

Para pelaku fraud akan semakin banyak menargetkan pengguna yang lebih rentan menjadi korban dibandingkan lembaga keuangan. Pergeseran ini telah menyebabkan peningkatan kasus-kasus yang melibatkan money mule dan pencurian identitas.

Budi Santoso menekankan, bahwa pemberantasan kasus fraud memerlukan upaya terkoordinasi antara penyedia teknologi regulasi (seperti GBG), lembaga keuangan, regulator, dan penegak hukum. Pendidikan dan investasi berkelanjutan dalam teknologi canggih, seperti AI dan pembelajaran mesin, sangat penting untuk mengakali berbagai teknik kasus fraud yang canggih.

Beragam dan tingginya jumlah kasus kasus fraud di Indonesia berasal dari transformasi digital yang tengah berlangsung, akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan , dan meningkatnya penargetan pengguna oleh para pelaku fraud.

Sementara itu Head of Digital Strategy Allo Bank, Destya D. Pradityo membahas pentingnya menyeimbangkan keamanan dengan aksesibilitas pengguna. Literasi keuangan harus dibarengi dengan literasi digital melalui edukasi konsumen yang berkesinambungan.

Allo Bank fokus pada tindakan pencegahan yang disiplin dan dalam tahap awal membangun infrastruktur teknologi yang kuat untuk memitigasi kasus fraud. Riset internal bank menunjukkan bahwa konsumen lebih mengutamakan keamanan saat bertransaksi dan penyimpanan data dibandingkan desain dan fitur antarmuka pengguna.

Sedangkan Head of Investigation and Disciplinary Action Bank Muamalat, Ellend Kusuma menegaskan, tentang perlunya prosedur penanganan keluhan pelanggan yang efektif untuk menyelidiki penyebab kasus fraud dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dini.

Menurutnya sistem manajemen pengaduan yang kuat dapat membantu mengidentifikasi pola kasus fraud dan memastikan intervensi secara cepat, sehingga memperkuat kepercayaan pelanggan.

Sahrizal Sofian menekankan, mengenai perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi kemajuan digital. GBG menggunakan metode scoring berlapis dengan verifikasi identitas, pemantauan transaksi, analisis perilaku, dan endpoint security (keamanan perangkat pengguna).

Kolaborasi antar lembaga keuangan sangatlah penting, dan GBG berencana mengembangkan platform untuk pertukaran informasi yang lebih baik dan terkoordinasi.

Adopsi Cloud: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keamanan

Panelis juga membahas tentang manfaat dan tantangan adopsi cloud dalam deteksi kasus fraud. Budi Santoso menyoroti pentingnya kesiapan data, pertimbangan anggaran, dan langkah pengamanan yang ketat, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ditentukan regulator.

Destya D. Pradityo menyarankan perusahaan untuk bermitra dengan penyedia cloud terdaftar di Indonesia dan memastikan kesiapan internal melalui pelatihan staf dan pengembangan infrastruktur TI (teknologi informasi).

Sedangkan Sahrizal Sofian mencatat potensi teknologi cloud dalam meningkatkan deteksi kasus fraud melalui pembaruan waktu nyata dan waktu respons yang lebih cepat.

Mengatasi Tantangan Organisasi, Ancaman Teknologi dan Perlindungan Konsumen

Destya D. Pradityo menjelaskan, bahwa pencegahan kasus fraud yang efektif dimulai dengan tindakan tegas selama proses registrasi dan orientasi, diikuti dengan investigasi dan validasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya adaptasi berkelanjutan terhadap teknik kasus fraud yang terus berkembang dan pentingnya sumber daya manusia dalam penerapan teknologi tersebut.

Ellend Kusuma menekankan, penyelidikan awal yang komprehensif, mempertimbangkan perspektif pelanggan, dan analisis perilaku untuk memahami akar penyebab kasus fraud.

Director of Unit Kejahatan Forensik & Keuangan PwC dan Direktur ACFE Indonesia, Budi Santoso mengutarakan, perlunya investasi dalam teknologi keamanan dan program pelatihan untuk mengurangi risiko serangan rekayasa sosial, yang mencakup 60% kasus kasus fraud di Indonesia.

Ia pun menambahkan dan menganjurkan penyempurnaan sistem pemantauan transaksi berkala agar tetap terkini dan efektif. Memprioritaskan perlindungan konsumen dalam lingkungan perbankan digital melibatkan upaya untuk membangun kepercayaan melalui pendidikan komprehensif tentang keamanan data.

"Memastikan konsumen merasa aman dan memahami pentingnya menjaga informasi mereka adalah hal yang terpenting. Komunikasi yang jelas dan sederhana tentang praktik keamanan data adalah sangat penting untuk memberdayakan pelanggan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi diri," terangnya.

Langkah-langkah ini secara kolektif memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan ketahanan lembaga keuangan terhadap ancaman dunia maya yang terus berkembang.

Mengatasi Pelaku Fraud secara Proaktif

Seiring dengan kemajuan teknologi, perusahaan dan lembaga keuangan menghadapi kebutuhan yang terus menerus untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan cepat guna memerangi ancaman kasus fraud yang terus berkembang.

Wawasan utama dari seminar ini menekankan perlunya identifikasi kasus fraud sejak dini dan langkah-langkah proaktif, investasi berkelanjutan dalam teknologi untuk menjunjung tinggi kinerja dan kredibilitas, serta memprioritaskan pendidikan dan kesiapan teknologi.

Penerapan teknologi yang efisien dan kolaborasi antar stakeholder ditekankan sebagai strategi yang penting. Selain itu, rekayasa sosial dan ancaman endpoint berdampak pada hampir separuh dari lembaga di Indonesia, menyoroti perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat.

Sifat taktik kasus fraud yang terus berkembang menegaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan digital, memprioritaskan investasi keamanan siber, dan memberikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan. Upaya kolektif ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan digital dan integritas layanan keuangan di Indonesia dan seluruh dunia.

IDXChannel - Ancaman serangan siber semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Makin kompleks dan sulit untuk dideteksi.

Terutama di industri perbankan, jenis serangan siber kian beragam yang bisa menimbulkan kerugian finansial yang tak sedikit.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, serangan siber di industri perbankan akan terjadi terus menerus dan semakin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia (serangan siber) lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ujar Roberto dalam Talkshow dan Launching buku bertema “Keamanan Siber Bank” di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (10/7).

Roberto menjelaskan, tujuan dari para pelaku kejahatan siber pun kini beragam. Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik.

“Variasinya makin banyak. Ransomware pun dulu memang hanya duit, bayar selesai. Tapi sekarang mereka mau nunjukin bahwa mereka bisa mengganggu sistem suatu bank. Itu banyak kejadian begitu. Yang lebih parah lagi, sewaktu-waktu mereka bisa mampir ganggu lagi,” tuturnya.

Tren Keamanan Siber Perbankan

Roberto melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Kebocoran data, misalnya. Kata Roberto, hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40 persen pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token. Karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” ucapnya.

Ke depan, sambung Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” kata Roberto.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menuduh Kementerian Keamanan Negara China mengarahkan serangan siber terhadap entitas pemerintah dan sektor swasta melalui sekelompok peretas yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threat 40 atau APT40.

MelansirBloomberg, Selasa (9/7/2024), dalam laporan yang dipimpin Australia yang diterbitkan pada Selasa pagi, badan keamanan siber dan intelijen untuk AS, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman mengatakan bahwa APT40 telah berulang kali menargetkan pemerintah di seluruh Indo-Pasifik.

Dalam laporannya, disebut bahwa kelompok itu mampu mencuri ratusan nama pengguna dan kata sandi (password) unik dalam satu insiden pada April 2022, serta mencegat kode otentikasi multifaktor.

"Agensi penulis menilai bahwa kelompok ini melakukan operasi dunia maya yang berbahaya untuk Kementerian Keamanan Negara," kata laporan itu.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga menambahkan bahwa APT40 lebih sering mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur yang dihadapi publik daripada menggunakan teknik yang membutuhkan interaksi pengguna, seperti phishing.

Bloombergmenyebut bahwa jarang bagi Australia yang secara eksplisit menuduh pemerintah China terlibat dalam serangan dunia maya, terutama setelah peningkatan hubungan antara Canberra dan Beijing sejak pemilihan administrasi Buruh kiri-tengah pada Mei 2022.

Pada Juni, Perdana Menteri China, Li Qiang, menjadi pejabat senioritas pertamanya yang mengunjungi Australia dalam lebih dari tujuh tahun, sebuah tonggak utama dalam normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil mengatakan bahwa gangguan siber oleh pemerintah asing adalah salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi.

“Setiap hari badan intelijen kami bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi dan mengganggu aktor-aktor ini,” tuturnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serangan ransomware yang baru-baru ini melumpuhkan sistem layanan pemerintah di Pusat Data Nasional (PDN) menjadi tamparan keras bagi dunia digital Indonesia. iCIO Community, komunitas pemimpin TI di Indonesia, angkat suara menyatakan keprihatinan dan menyerukan langkah-langkah proaktif untuk melawan ancaman ini.

"Serangan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ransomware," tegas Harry Surjanto, Advisor iCIO Community, Jumat (5/7). "Kasus ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah nyata untuk melindungi diri."

Ransomware bukan hanya menyerang data, tapi juga reputasi dan operasional organisasi. Gangguan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan publik. iCIO Community menekankan pentingnya beberapa langkah mitigasi, seperti:

• Disiplin Operasional: Memperkuat infrastruktur data center, menerapkan patching rutin, dan melakukan backup data secara berkala.
• Monitoring Ketat: Memantau kesehatan dan keamanan sistem 24/7 melalui command center dan security operation center.
• Unit Reaksi Cepat: Memiliki tim khusus untuk menangani serangan siber dan pemulihan data.
• Disaster Recovery Center (DRC): Memiliki DRC dan rutin melakukan latihan pemulihan bencana.
• Keamanan Siber yang Komprehensif: Mengembangkan strategi keamanan siber yang proaktif dan berkolaborasi dengan organisasi lain.
• Pemerintah juga harus mengambil peran aktif," ujar Iskak Hendrawan, Wakil Ketua iCIO Community. "Diperlukan rencana darurat yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor untuk memerangi ransomware dan ancaman siber lainnya."

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera berlaku semakin mempertegas pentingnya keamanan data. "Perusahaan dan layanan publik harus lebih serius dalam melindungi data pribadi pengguna," kata Harry. "Adopsi teknologi yang tepat dan tata kelola data yang baik adalah kuncinya."

Bersama-sama, kita dapat membangun pertahanan digital yang lebih kuat dan melindungi masa depan digital Indonesia. iCIO Community mengajak semua pihak untuk bersatu, berbagi pengalaman, dan meningkatkan standar keamanan siber demi masa depan yang lebih aman.