Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkap penyebab beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya kritis.

Menurutnya, ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, sambungnya, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis, namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis tersebut.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis, dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) di Gedung DPR, ditulis Selasa (9/7).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, dia bilang, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dalam mengklasterisasi BUMN itu, dia membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama, adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut Sri Mulyani, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara, namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," kata Sri Mulyani.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.