Bisnis.com, JAKARTA – Danhil Anzar mengaku mendapat dua amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya.

Dahnil mengatakan bahwa selain resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Presiden Prabowo Subianto turut memintanya untuk menjadi Juri Bicara (Jubir) Presiden mengingat rekam jejaknya dalam bidang tersebut selama 7 tahun.

“Saya sudah jadi jubir Pak Prabowo lebih 7 tahun. Saya masuk politik karena percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Hari ini saya langsung dilantik oleh Presiden yang perjuangannya saya ikuti. Beliau jadi Presiden adalah salah satu cita-cita politik saya,” kata Danhil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan meskipun mendapat amanah dengan diminta mengawal penyelenggaraan ibadah haji, tetapi Prabowo memang turut meminta dirinya untuk menjadi juru bicara presiden.

"Yang jelas Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggaraan haji tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden," pungkas Dahnil.

Sekadar informasi, perjalanan Dahnil dalam membersamai Prabowo dimulai pada 2018, momentum besar dalam karier politiknya saat dipercaya sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Tak lama kemudian, dia juga bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi juru bicara resmi Prabowo Subianto. Bahkan, saat Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dahnil dipercaya untuk menduduki posisi Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf.

Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji. Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji. Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menahan tangis usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Ia mengungkapkan, tangisnya itu sebagai bentuk haru karena Prabowo akhirnya menjadi seorang presiden setelah lama berjuang.

"Sangat, sangat (terharu). Saya senang Pak Prabowo jadi presiden karena setelah sekian lama perjuangan bareng Pak Prabowo," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Dahnil, melihat Prabowo menjadi presiden adalah salah satu cita-cita politiknya.

Dahnil adalah sosok yang menemani Prabowo sebagai juru bicara saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju.

"Salah satu cita-cita besar saya dalam politik ya, melihat Pak Prabowo jadi presiden. Jadi tadi di depan saya Presiden Prabowo, yang selama ini saya perjuangkan dan saya temani sebagai jubir beliau," ucap dia.

Mengenai tugasnya, Dahnil mengaku diminta Prabowo untuk mengawal penyelenggaraan haji.

"Yang jelas Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggaraan haji tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden," kata dia.

Diberitakan sebelumnya Prabowo melantik Dahnil Anzar sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji, mendampingi KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan yang ditunjuk sebagai kepala Badan Penyelenggara Haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.

Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan," ungkapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan.

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.

"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah.

Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

"Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," kata dia.

Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk "Urgensi Kementerian Haji dan Umrah bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat", di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.

Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah. Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan," ungkapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan.

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.

"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah.

Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

"Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," kata dia.

Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat, di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mendatangi Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

Para tokoh tersebut bergantian datang ke kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dari siang hingga sore hari.

Menanggapi kedatangan sejumlah tokoh tersebut, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Dahnil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Dahnil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Dahnil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

Menariknya, Dahnil menyebut, nama-nama tersebut berasal dari partai politik (parpol) dan juga usulan dari organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Diketahui, sejumlah nama dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Antara lain Sjafrie Sjamsoeddin bakal menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan politikus Partai Golkar Meutya Hafid menjadi Menkominfo.

Menariknya, ada nama kader PDI-P Abdullah Azwar Anas dan tokoh yang dekat dengan PDI-P Budi Gunawan juga dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal, diketahui bahwa PDI-P saat ini belum memutuskan bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait susunan kabinet dan menteri, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, pada 16 September 2024.

Namun, Dasco mengaku, tidak mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyusunan kabinet. Sebab, menurut dia, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.