Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah mendalami keterlibatan Bapanas-Bulog dalam persoalan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. KPK telah meminta keterangan dan data dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) selaku pelapor.

“Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2024.

Hari bersyukur bila Lembaga Antirasuah dapat menindaklanjuti laporannya terkait skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar. Menurut dia, masyarakat banyak menjadi korban akibat demurrage impor beras.
“Tentunya kami bersyukur karena tugas SDR sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjadi korban utama korupsi,” papar Hari.

Baca juga: Eks Komisioner Minta KPK Tuntuaskan Laporan Demurrage Impor Beras

Hari menegaskan lapora pihaknya ke KPK dilakukan guna memperjuangkan hak bersama dengan unsur bangsa lainnya. Hari menegaskan beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak.

“Kehadiran SDR dengan pelaporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Perum Bulog terkait beras impor serta demurrage sebagai pihak yang memperjuangkan hak bersama dengan unsur bangsa yang lain karena berkaitan beras merupakan hajat hidup orang banyak yang dirugikan oleh Bapanas serta Perum Bulog,” ujar Hari.

Sementara itu, pihak KPK belum bisa menyampaikan detail soal perkembangan terkait dengan laporan SDR soal demurrage sebesar Rp294,5 miliar. Proses terkait dengan penyelidikan demurrage sebesar Rp 294,5 miliar masih bersifat rahasia.

Sebelumnya, SDR melaporkan kasus dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK, Jakarta, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi pada Selasa, 30 Juli 2024.

“(Ada dua saksi yang diperiksa) AA dan SWH, penyidik mendalami terkait dengan proses lelang konsultan supervisi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiatro melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa sejatinya cuma mau membeberkan identitas dua saksi itu. Namun, pantauan di Gedung Merah Putih KPK, mereka yakni surveyor Biro Klasifikasi Indonesia Andi Arman dan konsultan Pengawas PT Westvaria Siswohadi.
KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai dan KKP. Keempat orang itu yakni Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU), Amir Gunawan; pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai, Istadi Prahastanto; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.

Baca juga: KPK Minta Wahyu Sakti Trenggono Jelaskan Soal Aliran Dana

Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.

Setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.

Selama proses pengadaan Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.

Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.

Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446.267.570.055.

Tak hanya itu, KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya.

Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.

Perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ABK)

Jakarta: Mabes Polri menurunkan tim mendalami insiden bentrokan yang diduga melibatkan sejumlah oknum Brimob dengan Polres Tual di Maluku. Pendalaman dilakukan guna memastikan pihak-pihak yang terlibat bentrok

"Jadi gini, masalah bentrokan memang ada terjadi tapi antara siapa dengan siapa kita belum bisa memastikan. Karena tim dari Polda (Maluku) maupun dari Mabes melakukan pendalaman di sana," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Aries Aminnullah saat dikonfirmasi, Senin, 29 Juli 2024.

Tak hanya mendalami pihak-pihak yang terlibat, Aries menyebut tim dari Polda Maluku maupun Mabes Polri menyelidiki dugaan letusan senjata dalam insiden tersebut. Menurutnya, kedua tim telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
"Nah ini lagi didalami sama tim (soal adanya letusan senjata), kan tim juga bukan sendiri tim turun dari Jakarta juga. Nanti hasilnya bagaimana, kita sampaikan," pungkasnya.

Baca juga: Polda Maluku dan Mabes Polri Investigasi Bentrok Polisi vs Brimob di Tual Maluku

Sebelumnya, sejumlah personel Brimob dan aparat Kepolisian Resort (Polres) Kota Tual, Maluku disebut terlibat bentrok pada Minggu malam, 28 Juli 2024. Dari video yang beredar, terdengar beberapa kali suara letupan tembakan.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Aries Aminnullah membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, penyerangan sejumlah personel Brimob terhadap anggota Polres Kota Tual dipicu salah paham.

Kejadian bermula saat aparat Polres Kota Tual tengah melakukan patroli disiplin lalu lintas. Saat razia, ada seseorang yang diamankan, sementara salah seorang temannya berhasil kabur. Tak berselang lama, datang puluhan orang yang langsung menyerang personel kepolisian.

"Ada patroli, trus ada razia knalpot racing, kemudian ada yang diamanakan, namun ada yang lari melaporkan kejadian teman temannya tiga puluh orang nyerang polisi. Indikasinya ada anggota Brimob. Kemudian terjadi penyerangan itu," jelas Aries, Minggu malam, 28 Juli 2024.

Kondisi di Tual, Maluku disebut telah kondusif. Namun, belum diketahui dampak dari bentrokan antar polisi tersebut.

(ABK)