Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan kucuran dana tersebut diberikan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 1.522.035 unit rumah. Perinciannya, sebanyak 140,016 triliun atau sebanyak 1.508.298 unit merupakan berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak Rp2,10 triliun atau sebanyak 13.737 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tapera sejak periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menjaga kinerja tersebut, BP Tapera berkomitmen untuk meningkatkan akselerasi pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya untuk MBR.

“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, BP Tapera mencatat dari data backlog kepemilikan per desil, sebanyak 83% di antaranya merupakan MBR. Sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu mengatasi backlog kepemilikan rumah MBR mencapai 1,3%.

Adapun, kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.

Sejalan dengan hal itu, BP Tapera berkomitmen hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, menyediakan pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya.

“Serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.