Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-Indonesia II) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Blended Finance Delivery Mechanism (BFDM) Grant Agreement.

Grant agreement ini ditandatangani oleh Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur IIF dan Maurin Sitorus, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Acara tersebut disaksikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II, Thomas Djiwandono, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdir, dan CEO Millenium Challenge Corporation, Alice Albright.

"Hibah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup penghentian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan," kata Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia II seperti dikutip Rabu (31/7).

BFDM sendiri merupakan inovasi untuk menggabungkan berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman komersial, hibah, dan investasi, untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, skema BFDM juga membantu sebuah proyek dalam mencapai financial close lebih cepat dan efisien sehingga proyek-proyek pembangunan dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa kriteria spesifik dalam skema pembiayaan melalui blended finance ini meliputi perhitungan Economic Rate of Return (ERR) dari masing-masing proyek serta adanya partisipasi IIF dalam bentuk co-investment. Selain itu dalam mekanisme pembiayaan blended finance, aspek penyetaraan gender dan inklusi sosial merupakan salah satu parameter yang dititikberatkan.

Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah menyampaikan, kolaborasi antara IIF dan MCA-Indonesia II ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Skema BFDM sendiri akan membantu memitigasi risiko pembiayaan kembali sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan untuk pengembangan proyek infrastruktur, sehingga mendorong partisipasi investor institusional yang menghasilkan penguatan pasar modal Indonesia," ucapnya.

Sebagai informasi, MCA-Indonesia II adalah entitas yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Program Compact Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 649 juta.

Program compact ini merupakan kemitraan hibah antara pemerintah Indonesia dan Millennium Challenge Corporation dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi proyek infrastruktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia II, Maurin Sitorus menyampaikan bahwa Kemitraan dengan IIF ini meningkatkan dukungan program compact untuk proyek infrastruktur berkelanjutan.

“Bersama-sama, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui skema pembiayaan yang inovatif,” ucapnya.

Kerjasama antara IIF dan MCA-Indonesia II ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Melalui skema BFDM, Indonesia akan dapat membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan minim risiko, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah lembaga keuangan swasta non-bank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek- proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah Republik Indonesia – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga multilateral lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam memberikan kredit, tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penempatan investasi dana pensiun di instrumen saham mengalami penurunan yang signifikan, dipicu oleh fluktuasi pasar saham yang terjadi sejak awal tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penurunan ini terjadi di semua segmen dana pensiun.

Pada Mei 2024, nilai investasi saham di dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti (DPPK-PPMP) turun menjadi Rp 16,3 triliun dari Rp 18,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Investasi saham di dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti (DPPK-PPIP) juga mengalami penurunan dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Di industri dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), jumlah investasi saham menurun dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.

Bambang Sri Mulyadi, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengelola dana pensiun yang lebih memilih instrumen dengan imbal hasil yang lebih stabil.

Kinerja pasar saham yang tidak menentu sejak awal tahun menyebabkan nilai investasi di instrumen tersebut mengerut.

Bambang memprediksi bahwa pengelola dana pensiun akan lebih fokus pada investasi di instrumen pendapatan tetap dan pasar uang, mengingat risiko tinggi yang terkait dengan saham. Hal ini berpotensi terus menggerus alokasi investasi di saham.

Dana Pensiun Bank Mandiri turut mengalami pengurangan investasi saham. Direktur Investasi & Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri, Abdul Hadie, mengungkapkan bahwa investasi saham saat ini hanya mencapai Rp 218 miliar, turun dari Rp 264,75 miliar pada akhir tahun lalu dan Rp 350,45 miliar pada Juni 2023.

Hadie menjelaskan bahwa penurunan ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko volatilitas pasar terhadap portofolio investasi mereka.

Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, mengatakan bahwa instrumen saham sejak awal 2024 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lain seperti obligasi.

Budi menambahkan bahwa pengalihan alokasi investasi dari saham ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi bisa membantu melindungi portofolio dana pensiun.

Dengan ketidakpastian pasar yang masih berlanjut, pengelola dana pensiun tampaknya akan terus mengalihkan fokus investasi mereka untuk mengurangi risiko dan memastikan hasil yang lebih stabil.