IDXChannel- BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166.000 unit rumah senilai Rp21,6 triliun.

Saat ini BP Tapera telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah senilai Rp18,56 triliun.

Adapun penyaluran dana Tapera terhitung 24 September 2024 telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 4.036 unit rumah senilai Rp708,31 miliar bagi peserta Tapera.

Dalam siaran pers Jumat (27/9/2024), angka tersebut tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.880 pengembang di 10.325 perumahan.

Jika melihat target 2024 sebanyak 8.717 unit rumah, maka masyarakat masih berpeluang untuk memanfaatkan pembiayaan perumahan Tapera ini.

Salah satu penerima manfaat pembiayaan Tapera, Nurhadi Saputro, PNS dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebahagiaannya atas manfaat yang diterimanya tahun 2023.

“Saya berbahagia karena akhirnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk kami sekeluarga. Program ini sangat membantu san saya ingin, teman-teman lainnya yang PNS yang belum memiliki rumah bisa menfaatkan program ini,” katanya.

Lebih lanjut, Nurhadi Saputro juga menyampaikan bahwa proses pengajuannya juga sangat cepat hanya 2 (dua) bulan.

“Perumahan ini sangat berarti dan saya bersyukur karena proses pengajuan rumah sangat mudah. Bunganya flat dan cicilannya sangat terjangkau. Jumlah cicilan per bulan hampir sama dengan biaya kontrakan,” kata Nurhadi.

Tidak hanya untuk PNS, BP Tapera juga menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat umum melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebagai Operator Investasi Pemerintah yang diamanahi dalam mengelola dana FLPP, BP Tapera berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, salah satunya adalah dengan mengupayakan penambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 unit rumah dari target yang ditetapkan. “BP Tapera telah mengawal proses penambahan kuota FLPP, dan saat ini dalam proses teknis pencairan DIPA oleh Kementerian Keuangan. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh mitra kerja BP Tapera khususnya pihak perbankan dan juga asosiasi pengembang untuk terus bersinergi bersama dalam membantu mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau untuk Masyarakat,” kata Heru.

Lebih lanjut, Komisioner BP Tapera juga mengapresiasi peran serta dari perbankan dan juga asosiasi pengembang dalam hal pemenuhan target penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi MBR.

"BP Tapera mengapresiasi rekan-rekan perbankan dan asosiasi pengembang atas sumbangsihnya selama ini dalam pencapaian target BP Tapera dalam pembiayaan perumahan. Melalui sinergi ini, kami berharap program pembiayaan perumahan dalam mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia dapat terwujud secara optimal,” kata Heru.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan kucuran dana tersebut diberikan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 1.522.035 unit rumah. Perinciannya, sebanyak 140,016 triliun atau sebanyak 1.508.298 unit merupakan berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak Rp2,10 triliun atau sebanyak 13.737 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tapera sejak periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menjaga kinerja tersebut, BP Tapera berkomitmen untuk meningkatkan akselerasi pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya untuk MBR.

“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, BP Tapera mencatat dari data backlog kepemilikan per desil, sebanyak 83% di antaranya merupakan MBR. Sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu mengatasi backlog kepemilikan rumah MBR mencapai 1,3%.

Adapun, kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.

Sejalan dengan hal itu, BP Tapera berkomitmen hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, menyediakan pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya.

“Serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengusulkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dana abadi perumahan dibandingkan dengan menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

“Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

“Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut.

"Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%," ujar Nixon.

Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%.

Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang. Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut masih menunggu peraturan menteri (Permen) untuk dapat menjalankan penarikan iuran bagi pekerja swasta pada program Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penarikan iuran bila landasan hukum tersebut belum diterbitkan.

“Kemarin sudah dikeluarkan itu kan di level Peraturan Pemerintah (PP) ya, itu masih diperlukan peraturan turunannya dalam bentuk Permen,” kata Sid saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai kapan tepatnya Peraturan Menteri tersebut mulai diteken, Sid tidak merinci secara pasti. Dia menuturkan, Keputusan pengeluaran Peraturan Menteri menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Hanya saja, Sid memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya belum akan mulai memungut iuran Tabungan perumahan baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta lainnya.

“Dengan kebijakan itu, nanti ketentuan mengenai peraturan tersebut [penarikan iuran baik bagi ASN maupun pekerja swasta] akan dikeluarkan. Kapannya tergantung pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera tak hanya dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN saja, melainkan akan turut serta dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Adapun aturan ini disahkan dan ditandatangani pada 20 Mei 2020. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027.