JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” bakal diputar setiap hari di Kompleks Parlemen, Jakarta pada pukul 10.00 WIB mulai Jumat (8/11/2024) hari ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pemutaran lagu kebangsaan ini adalah tindak lanjut surat edaran pimpinan DPR RI nomor T/1375/11/2024.

Dalam pelaksanaannya, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” akan berkumandang di seluruh area, mulai dari Gedung Nusantara 1, 2, hingga 3, bahkan area parkir.

“Termasuk sepanjang koridor gedung-gedung tersebut dan akan diamplifikasi juga ke area parkir,” ujar Iskandar melalui pesan singkat, Kamis (7/11/2024).

Setiap kali “Indonesia Raya” berkumandang, semua yang berada di dalam kompleks parlemen, mulai dari pegawai, anggota DPR, hingga tamu atau pengunjung, diwajibkan berdiri tegak dengan sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan

“Iya bagi semua yang ada seputar area tersebut, tentunya bagi anggota DPR RI. Termasuk tamu juga pada saat rapat kerja,” jelas Iskandar.

Adapun pemutaran lagu kebangsaan setiap pukul 10.00 WIB ini diharapkan menjadi salah satu langkah sederhana, untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan DPR.

Bukan hal baru

Langkah memutar “Indonesia Raya” setiap pagi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kebijakan serupa sudah diterapkan sejak 20 Mei 2021 atas inisiatif Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Setiap pukul 10.00 WIB, lagu kebangsaan diputar di kantor-kantor pemerintahan hingga fasilitas publik. Tujuannya untuk menguatkan rasa kebangsaan dan kesatuan masyarakat di Yogyakarta.

“Kita sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman di daerah (kabupaten dan kota), mereka sepakat. Supaya kita punya kesadaran lebih baik," ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Ketika lagu "Indonesia Raya" dikumandangkan, para pegawai wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Ketentuan itu wajib bagi instansi di bawah pemerintah DIY. Sedangkan untuk instansi swasta maupun BUMD diimbau dengan sangat.

Sri Sultan menegaskan bahwa pemutaran lagu kebangsaan itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya nasionalisme.

"Perlu sebagai bentuk terobosan untuk menggelorakan nasionalisme rakyat. Kontinu setiap hari penting karena untuk menancapkan sikap nasionalistik perlu metode repetisi," ujar Sultan, 20 Mei 2021.

Selain di Yogyakarta, kebijakan serupa juga diadopsi di Surabaya, Jawa Timur. Pada Maret 2023, Wali Kota Surabaya saat itu, Eri Cahyadi, menginstruksikan pemutaran lagu “Indonesia Raya” di sekolah-sekolah, kantor dinas, dan Balai Kota.

Lagu ini akan dikumandangkan setiap pukul 07.00 WIB, dan aktivitas akan berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan. Bahkan, Eri mengharapkan para pengendara di jalan raya juga turut menghentikan kendaraan sejenak saat lagu berkumandang.

Senada dengan Sultan, kebijakan mengumandangkan lagu "Indonesia Raya" ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta Tanah Air masyarakat Kota Surabaya.

Dia pun berharap seluruh warga Surabaya juga turut mengamalkan makna dari lagu kebangsaan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari

“Bangsa ini ketika ingin menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, maka secara otomatis harus memiliki rasa cinta tanah air. Kalau memiliki rasa cinta tanah air, maka memiliki rasa gotong-royong. Membakar rasa cinta tanah air itu (salah satunya) dengan lagu kebangsaan kita, 'Indonesia Raya'," kata Eri, 13 Maret 2023.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar berharap agar anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah Rp100 triliun pada tahun 2025. Saat ini, anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam APBN 2025 mencapai Rp504,7 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakornas Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang imbauan agar tak ada lagi kebocoran APBN.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp100 triliun. Amin,” katanya.

Menurut Cak Imin, anggaran bansos besar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Apalagi, kata dia, kualitas hidup ini menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

“Disampaikan secara clear ketika dilantik dan ditulis secara resmi saat pelantikan, pasca pelantikan di berbagai media," ujar Wakil Ketua DPR 2018–2024 itu.

Sementara itu, menurut dia, kondisi bangsa Indonesia masih dilanda kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bahkan, tingkat kemiskinan ekstrem saat ini belum hilang.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem 0 persen, belum. Padahal 2029, kita upayakan itu terjadi dan bisa terjadi apabila kita semua bisa berdaya mengatasi keadaan kita," katanya.

Oleh karena itu, kata Cak Imin, dia mendapatkan khusus dari Prabowo untuk memakmurkan rakyat. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan, ketiga adalah pembangunan manusia.

“Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045, Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap supaya dana bantuan sosial (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).

Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik. Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.

“Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.

Muhaimin pun menyampaikan bahwa quality of life atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.

Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia.

“Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA - Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri serta sosok perempuan berpengaruh di industri perbankan, mendukung ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024.

Dia tampil dengan anggun dalam balutan karya Batik Riana Kesuma sebagai salah satu muse bersama ladies bankers lainnya, sebagai pemerhati fashion yang aktif, Alexandra menilai bahwa IN2MF 2024 merupakan titik balik penting dalam perkembangan industri fashion halal di tanah air.

IN2MF menyoroti pentingnya transformasi modest fashion Indonesia agar mampu bersaing di panggung internasional, sekaligus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya.

Sebagai seorang perempuan yang percaya akan pentingnya kolaborasi lintas sektor, Alexandra melihat bahwa modest fashion berkelanjutan tidak hanya memajukan industri fashion, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan pengrajin lokal.

“Saya sangat bangga melihat banyak brand modest fashion Indonesia yang kini mampu memadukan nilai-nilai tradisional dengan desain kontemporer. Modest fashion lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia akan gaya yang elegan, tetapi juga mencerminkan semangat keberlanjutan dan rasa cinta terhadap produk-produk buatan anak bangsa,” tulis Alexandra Askandar dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi Alexandra Askandar, industri modest fashion yang berkelanjutan adalah bentuk nyata dari kemajuan budaya dan ekonomi bangsa.

Dia percaya bahwa perempuan Indonesia memiliki peran istimewa dalam mendukung industri ini, baik sebagai pengguna, pencipta, maupun penggerak perubahan. Dengan menggunakan produk-produk modest fashion yang berkualitas dan berkelanjutan, perempuan Indonesia tidak hanya merayakan keindahan budaya lokal tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam mendukung modest fashion berkelanjutan, Alexandra turut mengapresiasi berbagai brand yang berkomitmen pada proses produksi berkelanjutan dan pemberdayaan pengrajin lokal. Menurut Alexandra, pendekatan ini sangat penting untuk membangun industri yang tidak hanya mementingkan tren tetapi juga memiliki dampak positif bagi ekonomi dan sosial.

Inovasi yang memadukan elemen budaya tradisional dengan desain modern menjadi salah satu kekuatan utama modest fashion Indonesia. Alexandra meyakini bahwa inovasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga modest fashion Indonesia dapat menempati posisi strategis di pasar internasional.

Alexandra Askandar menyampaikan dukungan pribadinya untuk keberlanjutan acara ini di masa depan.

“Saya berharap, kegiatan IN2MF ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, khususnya kami semua, perempuan Indonesia yang akan selalu bangga mengenakan produk-produk buatan dalam negeri,” ujar Alexandra.

IN2MF 2024 diusung oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, dan Indonesian Fashion Chamber (IFC), dengan tema “Elevating Sustainable Modest Fashion to the Global Stage.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pentingnya inovasi dan kolaborasi antara industri dan pemerintah. Hal itu untuk mewujudkan produk-produk infrastruktur berkualitas.

Demikian disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam Konstruksi Indonesia (KI) 2024 yang berlangsung pada 6-8 November 2024 yang digelar ementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

"Konstruksi Indonesia 2024 ini menjadi ajang tahunan yang dapat membangun kapasitas dalam membangun infrastruktur bangsa melalui sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing dengan menghadirkan interkoneksi antara industri material, peralatan, teknologi konstruksi dan jasa konstruksi yang dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur berbasis digital," ungkap AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim mengatakan bahwa perusahaan optimis Konstruksi Indonesia 2024 akan dampak positif bagi industri konstruksi RI.

Hutama Karya dalam acara ini menyajikan sejumlah teknologi konstruksi terkini yang diterapkan seperti Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan tol berbasis Virtual Reality (VR), juga teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital.

"Booth kami tahun ini mengusung konsep Pembangunan JTTS. Pengunjung yang datang ke booth Hutama Karya dapat mencoba langsung teknologi VR dan LiDAR dalam Pembangunan JTTS. Kami menargetkan 1.500 pengunjung booth selama berlangsungnya pameran, atau meningkat 50% dari tahun lalu," ujar Adjib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sedang mempersiapkan pemutaran lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" di area Kompleks Parlemen setiap pukul 10.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan hal ini sedang dalam proses koordinasi.

"Masih sedang dikoordinasikan dulu teknis nya. Belum (berlaku hari ini)," kata Indra saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, sudah beredar sebuah surat edaran yang menuliskan instruksi agar diputar lagu "Indonesia Raya" setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.

Surat edaran bernomor T/1375/11/2024 itu tertanggal 5 November 2024. Surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam surat juga ditulis bahwa saat “Indonesia Raya” diputar, semua pegawai di lingkungan DPR RI harus serentak berdiri dengan sikap sempurna.

"Sebagai upaya memperkuat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI, bersama ini saya instruksikan pemutaran lagu ‘Indonesia Raya’ setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di lingkungan DPR RI dan serentak berdiri sikap sempurna untuk mendengarkan lagu "Indonesia Raya"," tulis surat edaran tersebut.

Dalam surat yang sama, Sekretariat Jenderal DPR RI diminta agar hal ini berlaku sejak 7 November 2024 atau hari ini.

Namun, saat ditanyakan kapan pelaksanaan surat edaran ini resmi berlaku, Indra mengatakan masih mempersiapkan teknisnya.

"Masih sedang dipersiapkan teknisnya," ucap Indra.