Bekasi: Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, mengatakan, jumlah pemilih di Kota Bekasi sudah tercatat berdasarkan proses coklit.

"Jumlah pemilih ada 1.845.092. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih oleh PPS dengan meng-update data hasil coklit yang telah dilakukan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)," kata Ali kepada Medcom.id, Selasa, 23 Juli 2024.
Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Data dan Informasi, Faris Ismu Amir, mengatakan, proses coklit yang dilakukan berlangsung selama 27 hari.

"Masih ada tersisa 3 hari, Kota Bekasi sendiri sudah menyelesaikan coklit 100%," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Sebut Ada Pelanggaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada

Saat ini, kata Faris, pihaknya akan merapikan data dan berkas hasil coklit tersebut.

"Kita tinggal perapihan data-data dan berkas-berkas yang berantakan kita rapikan di dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu Pilkada," tegas dia.

KPUD Kota Bekasi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika belum dilakukan pencoklitan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Proses itu masih panjang hingga September, artinya yang merasa belum masuk data DPS bisa melakukan pelaporan. Jadi jika masyarakat belum masuk bisa langsung melaporkan dan akan segera dilakukan coklit," jelas dia.

(MEL)

Bandung: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Bawaslu Jabar telah mengidentifikasi sejumlah temuan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat, berdasarkan data terdapat 11 temuan pelanggaran yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jabar," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri dalam keterangan di Bandung, Minggu, 21 Juli 2024.

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Jabar tersebut, kata Syaiful, terjadi saat perekrutan petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) dan proses pencocokan daftar pemilih (coklit) data pemilih.
Di antaranya seperti Pantarlih yang terdaftar dalam Sistem Informasi Politik (Sipol), kemudian Pantarlih memiliki hubungan dengan sesama penyelenggara, serta proses coklit yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Bawaslu Malang Pastikan Tak Temukan Joki Coklit Pilkada

"Terdapat empat temuan pada proses rekrutmen pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Satu orang pantarlih terdaftar dalam Sipol di Kabupaten Bogor, satu orang memiliki hubungan perkawinan dengan penyelenggara di Kabupaten Karawang, dan proses administrasi rekrutmen yang tidak sesuai prosedur di Kabupaten Pangandaran sebanyak dua orang," ujar Syaiful Bachri.

Syaiful melanjutkan, untuk coklit yang tidak sesuai prosedur ada tujuh pelanggaran, kemudian stiker tidak ditempel selepas proses coklit ada satu pelanggaran di Kabupaten Bandung, tiga orang tidak ikut coklit sehingga berpotensi kehilangan hak pilih di Kabupaten Pangandaran.

"Kemudian stiker hasil coklit yang ditempel tidak berisi data pemilih di Kota Bogor," ucapnya.

Maka dari itu Bawaslu Jabar mengimbau kepada KPU kabupaten/kota yang ditemukan pelanggaran, untuk segera mengevaluasi dan peninjauan ulang.

Dengan mengungkap temuan-temuan ini, Bawaslu berharap dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi asas pemilu yang demokratis.

(MEL)

Malang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menegaskan pihaknya tak menemukan praktik joki pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Seluruh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dipastikan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sampai saat ini tidak ada (temuan joki coklit)," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Hazairin, saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Juli 2024.

Hazairin menerangkan, selama pelaksanaan tahapan coklit, pihak Bawaslu juga ikut terjun untuk melakukan pengawasan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengawasan khusus terkait joki coklit.
"Tidak ada (pengawasan khusus). Kami mengawasi seperti biasa saja. Karena fokus pengawasan coklit selain adanya joki adalah keterpenuhan prosedur administrasi," jelasnya.

Hazairin mengaku, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hingga saat ini, ada berapa temuan selama proses coklit. Pertama, petugas menemukan bahwa masih adanya pemilih meninggal dunia namun terdaftar dalam daftar pemilih.

Baca juga: Data Pemilih Hasil Coklit di Kulon Progo Divalidasi

Kedua, terdapat stiker yang tidak dituliskan kode disabilitas bagi pemilih disabilitas. Ketiga, kolom stiker coklit yang belum terisi lengkap, seperti nomor TPS, tanggal coklit, nama kepala keluarga, nama pemilih, jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas, tanda tangan kelapa keluarga dan tanda tangan pantarlih.

Keempat, pemilik rumah sudah di coklit dan ditempeli stiker tapi stikernya belum ditulis atau kosongan. Kelima, pemilik rumah sudah di coklit tapi belum ditempeli stiker.

"Terakhir terdapat pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun tapi belum didaftarkan dalam daftar pemilih," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengaku pihaknya hingga saat ini juga tidak menemukan praktik joki selama tahapan coklit berlangsung. Jika ditemukan pelanggaran, maka KPU Kabupaten Malang tidak segan-segan untuk memberi tindakan tegas.

“Di Kabupaten Malang tidak ditemukan (joki pantarlih). Sudah kami tekankan sejak awal bahwa yang dapat melaksanakan coklit adalah pantarlih yang bertugas sesuai wilayah kerja masing-masing,” katanya.

Baca juga: KPU Solo Jaring 1.481 Pemilih Baru usai Coklit

Sebagai informasi, tahapan coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 sudah selesai 100 persen. Tahapan coklit ini telah rampung per Kamis 18 Juli 2024 kemarin.

Berdasarkan rekapitulasi hasil coklit pemilihan, total ada 2.046.889 pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. Jutaan pemilih tersebut tersebar di 3.960 tempat pemungutan suara (TPS) di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Data pemilih terbanyak ada di Kecamatan Singosari yakni sebanyak 132.257 pemilih dengan 247 TPS. Sedangkan jumlah data pemilih yang paling sedikit ada di Kecamatan Kasembon yakni sebanyak 24.331 pemilih dengan 50 TPS.

(MEL)

Kulon Progo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah dilakukan 100 persen. Komisi di wilayah itu memastikan coklit telah menjangkau perwakilan KK pada 348.412 pemilih untuk Pilkada 2024.

"Coklit sudah 100 selesai dan kami lanjutkan ke tahap pengecekan," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo Ria Harlinawati pada Jumat, 19 Juli 2024.

Sebanyak 1.383 Pantarlih melakukan coklit data kependudukan untuk calon pemilih yang tersebar di 88 desa di Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 348.412 pemilih akan diatur menggunakan hak pilih saat pilkada di 753 tempat pemungutan suara (TPS).
Ria mengatakan, data hasil coklit pantarlih masih harus dicek akurasinya hingga batas waktu 24 Juli 2024. Selain pantarlih, pengecekan data juga dilakukan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca juga: KPU Solo Jaring 1.481 Pemilih Baru usai Coklit

"Kami menekankan kepada PPS dan PPK untuk memastikan pemegang hak pilih bisa tercoklit dan terdaftar," kata dia.

KPU juga mendapati adanya ratusan data ganda dan perlu diverifikasi di lapangan. Setelah diverifikasi ada ratusan data pemilih yang dicoret karena tak memenuhi syarat (TMS).

Adapun Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetro, mengatakan berbagai temuan pengawas di lapangan berupaya langsung dilaporkan. Ia berharap berbagai temuan itu tak jadi kendala dalam proses coklit data pemilih.

"Jadi semua temuan Bawaslu langsung diperbaiki berdasarkan tingkatan, dari PPS, PPK," terang dia.

(MEL)

Tangerang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, Banten, menemukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) tidak menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit), calon pemilih pilkada di wilayah tersebut. Petugas tersebut diduga menggunakan joki dalam menjalankan kewajibannya melakukan coklit.

"Kita menemukan ada joki yang melakukan coklit. Petugas pantarlih itu melimpahkan tugasnya memakai joki. Satu petugas yang kita temukan di salah satu kecamatan di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut Komarrulloh, temuan pantarlih menggunakan joki itu telah terjadi sepekan yang lalu, yang artinya akan berakibat ke pemilih yang bisa saja tidak dilakukan coklit.
"Tapi setidaknya mereka sampai 24 Juli nanti, sudah harus selesai melakukan coklit. Artinya enggak boleh (pakai joki), itu harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan (pantarlih)," jelasnya.

Baca juga: Pj Wali Kota Malang Mundur untuk Maju Pilkada

Selain temuan joki, Komarrulloh menuturkan pihaknya menemukan kekurangan stiker coklit yang dibawa pantarlih di tiap kecamatan di Kota Tangerang.

"Kita menemukan hampir semuanya (tiap kecamatan) kurang stiker. Kalau misalkan stiker belum ada, harusnya jangan turun sampai itu ada. Kalau turun sama saja bohong, ngapain?" katanya.

"Dan kita juga menemukan petugas pantarlih tidak memberi stiker kepada kepala keluarga, dan hanya dititipkan ke anaknya. Jadi stiker yang kita temukan itu tidak ditanda tangani orang tuanya," sambung dia.

Menurut Komarrulloh, pihaknya telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia meminta KPU untuk menyikapi segera permasalahan itu.

"Untuk dua temuan itu, kita telah bersurat ke KPU Kota Tangerang, bahkan telah dua kali kita surati. Kita minta agar diperbaiki," ucap dia.

Komarrulloh menambahkan, jika jajarannya selalu mengawasi proses tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ini, dan meminta KPU segera menindaklanjuti temuan tersebut.

(MEL)

Demak: Sebanyak 18.627 pemilih baru Pilkada 2024 Demak, Jawa Tengah, belum terdaftar. Jumlah itu diketahui setelah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) selesai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Demak, Siti Ulfaati, mengatakan saat ini Pantarlih tengah menyusun laporan akhir coklit. Hasil coklit akan dijadikan dasar untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024.

"Ada 18.627 pemilih baru yang belum terdaftar," ujar Ulfa, Kamis, 18 Juli 2024.
Selain menemukan pemilih belum terdaftar, proses coklit juga mendapati sebanyak 27.935 penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Demak akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, KPU Lakukan Coklit ke Suku Anak Dalam

"Coklit juga menemukan pemilih yang pindah TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ulfa.

KPU Kabupaten Demak saat proses coklit juga melakukan pemetaan daerah rawan bencana abrasi. Hasilnya, sejumlah wilayah di Kecamatan Sayung, Bonang, Wedung, dan Karangtengah rawan terdampak banjir air laut pasang.

Anggota KPU Demak Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nur Hidayah, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dugaan ketidakpatuhan prosedur dalam coklit. Jika ditemukan, akan segera diperbaiki dan diulang.

"Kami meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan di tingkat desa agar tidak hanya memeriksa stiker. Sinergi antara Bawaslu dan Pantarlih sangat penting untuk memastikan proses coklit berjalan lancar," jelas Hidayah.

(MEL)

Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyatakan pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan untuk Pilkada 2024 bakal selesai dalam waktu dekat.

Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta, Zuhad Najamuddin, mengatakan sejumlah pantarlih menemui sejumlah kendala saat bertugas. Di antaranya, warga sulit ditemui karena tidak tinggal di Yogyakarta meski alamat domisili sudah sesuai.

"Kasus-kasus seperti itu Pantarlih kita arahkan berkoordinasi dengan pemangku wilayah, RT/RW tentang keberadaan yang brsangkutan. Kalau tidak bisa menemukan, tanda bukti coklit diberikan pak RT/RW untuk ditempelkan," ucapnya, Selasa, 16 Juli 2024.
Zuhad memastikan Pantarlih benar-benar turun ke lapangan melakukan validasi data calon pemilih. Ia menampik tudingan adanya Pantarlih bekerja di 'balik layar'.

Baca juga: Pantarlih di Kudus Diduga Tak Lakukan Coklit Door to Door

"Benar turun di lapangan, jangan sampai ada Pantarlih yang mengerjakan di belakang meja. Memang kita butuh data yang valid, komprehensif, dan paling mutakhir. Jadi harus turun ke lapangan," terang dia.

Total warga Kota Yogyakarta yang dicoklit sebanyak 322.305. Ada penambahan 660 pemilih dibanding Pemilu 2024 karena jumlah DPT saat itu 321.645 orang.

Soal tugas Bawaslu mengawasi, ia mempersilakan dalam melakukan pengawasan. Ia mengaku juga melakukan koordinasi dengan pengawas di berbagai tingkatan, seperti tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.

"Kalau kita dengan Bawaslu koordinasi teman-teman pantarlih ketika ada masalah, koordinasi dengan tingkat atasnya, PKD/kekurahan atau pengawas desa nanti koordinasi dengan PPS kelurahan. Nanti PPS akan mengingatkan langsung dengan Pantarlih. Biar tidak ada gesekan masalah di level bawah," jelasnya.

(MEL)

Jepara: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah tuntas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pilkada Serentak 2024 terhadap 922.600 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

"Masa coklit itu sampai 24 Juli, teman-teman Pantarlih sudah menyelesaikan 100 persen daftar pemilih yang harus dicoklit," kata Komisioner KPU Jepara, Muhammadun, Selasa, 16 Juli 2024.

Meski sudah selesai coklit, lanjut Madun, Pantarlih masih harus siaga apabila ada laporan masyarakat yang belum coklit.
"Hingga hari ini teman pantarlih masih menerima masukan masyarakat yang belum dicoklit rumahnya atau anggota keluarganya," ungkap dia.

Baca juga: Pantarlih di Kudus Diduga Tak Lakukan Coklit Door to Door

Ia menyebut, masyarakat bisa melapor kepada KPU Kabupaten, PKK di kecamatan, PPS di desa, atau langsung di Pantarlih apabila belum dilakukan coklit.

"Meskipun sudah 100 persen selesai coklit, teman-teman Pantarlih masih melakukan pekerjaan seperti pekerjaan administatif. Mereka juga masih diharuskan melakukan pencermatan dan menyinkronkan data coklit," kata dia.

Setelah masa kerja Pantarlih usai pada 25 Juli 2024, dilanjutkan dengan membuat Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilakukan setelah Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih.

"Nanti ada proses rekap tingkap PPS hingga ditetapkan dalam pleno KPU kabupaten," ujarnya.

Untuk jumlah DP4 yang tudak sesuai bisa terlihat di akhir coklit seperti data ganda, alih status, pindah domisili, dan lain-lain.

(MEL)

Kulon Progo: Ratusan daftar calon pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dicoret. Pencoretan itu menyusul verifikasi temuan dugaan data ganda.

"Saat ini ada data ganda, ada yang karena pindah, alih status, yang itu masih disinkronisasi dengan Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Hidayatut Thoyyibah, Senin, 15 Juli 2024.

Ada sebanyak 679 pemilih yang dicoret karena tak memenuhi syarat (TMS). Ratusan daftar pemilih itu sempat jadi kecurigaan, diverifikasi, dan disortir bersama sejumlah pihak.
"(Daftar pemilih) yang tidak memenuhi syarat atau TMS ini ada yang sudah meninggal belum ada surat kematian. Ada yang pindah tapi masih dobel, jadi (sempat) dicoret," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Bantul Bentuk Relawan Pengawas Antisipasi Politik Uang pada Pilkada

Ia mengatakan sejumlah temuan-temuan hasil coklit akan diupayakan penyelesaiannya di tingkat bawah. Sementara, kendala dari aspek petugas diatasi dengan koordinasi sesama petugas di lapangan.

"Persoalan setelah koordinasi dengan PPK, dijawab dengan baik, tidak masalah dan tidak ada temuan," kata dia.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetro mengatakan berbagai temuan pengawas di lapangan berupaya langsung dilaporkan. Ia berharap berbagai temuan itu tak jadi kendala dalam proses coklit data pemilih.

"Jadi semua temuan Bawaslu langsung diperbaiki berdasarkan tingkatan, dari PPS, PPK," kata dia.

Hasil Coklit data pemilih di Kabupaten Kulon Progo di atas 70 persen. KPU setempat menarget bisa selesai minggu ketiga Juli 2024. Adapun masa kerja Pantarlih berakhir 25 Juli 2024.

(MEL)

Situbondo: Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyebutkan ada sekitar 13.000 orang pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS saat pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno mengemukakan bahwa temuan belasan ribu pemilih tidak memenuhi syarat itu menjadi temuan petugas pemutakhiran data pemilih(Pantarlih) saat melakukan coklit data pemilih.

"Jadi, petugas Pantarlih ini mulai bekerja sejak 24 Juni hingga 24 Juli. Sampai dengan hari ini petugas Pantarlih menemukan pemilih tidak memenuhi syarat, yakni sekitar 13.000 orang," katanya, Senin, 8 Juli 2024.
Hadi menjelaskan, belasan ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat itu dikarenakan beberapa alasan, di antaranya berubah status dari orang biasa menjadi TNI/Polri, meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya, sehingga harus dicoret dari daftar pemilih.

Selain pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih, lanjut dia, petugas Pantarlih juga berhasil menjaring sekitar 5.000 pemilih baru atau pemilih yang sudah memasuki usia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024.

Baca juga: Bawaslu Kulon Progo Temukan Potensi Pemilih Ganda

Menurut Hadi, data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ini akan terus bergerak karena pelaksanaan coklit masih akan terus berjalan sampai dengan 24 Juli mendatang.

"Data ini terus bergerak karena petugas Pantarlih masih melaksanakan coklit data pemilih, sehingga ada kemungkinan jumlah pemilih bisa bertambah atau justru berkurang," ucap Hadi.

Ia menambahkan, setelah tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, selanjutnya KPU melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dimulai pada 25 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP mulai tanggal 18 Agustus hingga 13 September 2024.

Pada 14-21 September 2024 adalah tahapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), setelah itu DPT akan diumumkan mulai 22-27 November 2024.

Pelaksanaan coklit dilakukan oleh petugas Pantarlih dengan mencocokkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 sebanyak 514.814 orang, sesuai dengan jumlah DPT pada Pemilu 14 Februari 2024.

Pada Pilkada Serentak 2024, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berkurang menjadi 995 TPS dari sebelumnya berjumlah 2.015 TPS karena adanya penggabungan TPS sesuai dengan aturan yang baru.

(MEL)

Gorontalo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara menuntaskan 100 persen tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di 245 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 123 desa di 11 wilayah kecamatan.

"Saat ini kami sementara melakukan evaluasi dan supervisi data hasil coklit yang ada di tangan para petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih)," kata Komisioner KPU Gorontalo Utara Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Yudhistirah M.A Saleh. di Kwandang, Jumat, 5 Juli 2024.

Dia mengatakan pihaknya mendatangi langsung para pantarlih di setiap kecamatan untuk melakukan evaluasi tersebut.
"Model evaluasinya, kami datang memeriksa satu per satu data hasil coklit yang ada pada pantarlih. Kami pastikan aturan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) ataupun pengelompokan pemilih disabilitas agar benar-benar tepat dilakukan," kata dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Malang Diminta Mundur Gegara Banner Pilkada Bertebaran

Tujuannya, kata dia, agar kalau pun terjadi kesalahan maka dapat dideteksi sejak dini karena saat ini tahapan coklit masih berjalan hingga 24 Juli 2024.

Menurut dia, cara tersebut untuk memastikan, bukan karena tidak percaya dengan kinerja pantarlih yang telah berhasil menuntaskan coklit jauh hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada 24 Juli 2024.

"Kami (KPU) ingin memastikan data pemilih yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan pilkada benar-benar baik dan sesuai dengan amanah PKPU," terangnya.

Dia mengatakan saat ini telah memasuki hari kedua pelaksanaan evaluasi. Sementara berada di Kecamatan Tolinggula atau wilayah ujung barat kabupaten ini. Setelah pada Kamis, 4 Juli 2024, menuntaskan kegiatan tersebut di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

(MEL)