Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana penghapusan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 3% dari produk domestik bruto (PDB) oleh pemerintahan mendatang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Menurutnya, pelebaran defisit hingga di atas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal, jika pendapatan negara tidak mampu dikerek lebih tinggi untuk mengimbangi besarnya pengeluaran belanja pemerintah.

“Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi ini justru akan memicu penarikan utang pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti target ambisius pemerintahan mendatang yang akan menaikkan tax ratio menjadi sebesar 23%. Menurutnya, hal ini sangat berat untuk dilakukan.

Pasalnya, tidak ada negara manapun yang berhasil meningkatkan tax ratio dua kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tax ratio dalam jangka pendek, Faisal memperkirakan, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

“Mana ada sih di dunia [tax ratio] yang naik dua kali lipat lebih, enggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan [rencana tahun 2025] akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari PDB saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya.

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio pajak terhadap PDB di dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio perpajakan Indonesia terhadap PDB atau tax ratio masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau Presiden terpilih Prabowo sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Said menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Ppresiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Said menyampaikan bahwa batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.

Hal ini juga mengingat tantangan fiskal ke depan yang akan semakin berat, di mana ruang belanja pemerintah pun semakin terbatas.

“Maka apresiasi saya untuk tim Pak Prabowo yang akan menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal kita, menjaga UU Keuangan Negara,” kata dia.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg, dari beberapa sumber yang namanya tidak dapat disebutkan, tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto dan utang pemerintah sebesar 60%.

Mengubah UU tersebut juga memungkinkan pemerintahan mendatang untuk mendirikan badan penerimaan negara, terpisah dari Kementerian Keuangan.

Sementara kepada Tempo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang memimpin tim tersebut mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan kerangka hukum untuk membentuk badan penerimaan tersebut.

Penghapusan batas defisit dipertimbangkan sehingga Prabowo dapat mewujudkan janji kampanyenya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah, yang kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran.

“Pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” kata dia dikutip, Selasa (9/7/2024).

Perbesar

Wawancara Prabowo di Qatar Economic Forum 2024

Sebelumnya, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal target pertumbuhan ekonomi hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan masyarakat saat mengisi agenda Qatar Economic Forum 2024 yang digelar pada Rabu (15/5/2024).

Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi 3%. Prabowo pun menjawab bahwa timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis.

"Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tuturnya.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut.

Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting.

Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. Kami tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog.

"Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.