Bisnis.com, JAKARTA — Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tercatat turun sekitar Rp1,6 triliun pada tahun berjalan, berkurang karena beban pembayaran jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa posisi dana jaminan sosial pada akhir 2023 senilai Rp56,66 triliun. Saat ini, aset tersebut sudah berada di kisaran Rp55 triliun.

Meski dirinya menjamin untuk saat ini ketahanan aset DJS Kesehatan masih aman, dia mengakui ke depan bila tidak ada upaya perbaikan bukan tidak mungkin aset DJS Kesehatan tidak cukup menutup biaya klaim BPJS Kesehatan. Untuk itu, dia menjelaskan strategi BPJS Kesehatan memastikan ketahanan aset DJS Kesehatan.

"Pertama adalah penyesuaian iuran [BPJS]. Kalau memungkinkan," kata Ghufron saat ditemui di sela acara Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya penyesuaian iuran ini bukan perkara sederhana karena akan berdampak pada ratusan juta rakyat Indonesia. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,19% dari total penduduk Indonesia. Faktor pengeluaran negara juga menjadi perhatian karena untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya dibayar menggunakan APBN.

Strategi kedua adalah urun biaya atau cost sharing BPJS Kesehatan. Berdasarkan catatan Bisnis, skema ini sempat ramai dibahas pada 2017 namun saat itu wacana tersebut mendapat banyak protes.

Sementara itu, Ghufron menjelaskan cost sharing menjadi skema yang lumrah bahkan di hampir semua negara. "Belum pernah terjadi cost sharing di Indonesia. Cost sharing ada di seluruh dunia. Contoh di Jepang 30%, orang ke rumah sakit bayar 30%. Indonesia bayar berapa? Tidak bayar," kata Ghufron.

Kemudian ketiga adalah penyesuaian tarif iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Ghufron menjelaskan tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini adalah 1% dari 2 kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang nilainya sekitar Rp12 juta.

Penyesuaian tarif ini menurut Ghufron adalah sebagai rasionalisasi tarif. Dia mencontohkan ketentuan yang sama ini juga diterapkan bagi pekerja yang memiliki gaji tinggi.

"Orang meskipun penghasilannya Rp50 juta dianggap bayar 1% dari 2 PTKP, yaitu sekitar Rp12 juta. Maksimal Rp12 juta. Penghasilannya Rp20 juta dianggap [yang dikenakan] Rp12 juta," kata Ghuron.

Ghufron mengakui memang lapisan masyarakat menengah atas tidak banyak menggunakan manfaat BPJS Kesehatan. Iuran tersebut adalah sebagai prinsip gotong royong. Namun belakangan ini dia memperhatikan ada juga masyarakat menengah atas yang memakai manfaat BPJS Kesehatan. Maka dari itu menurutnya rasionalisasi tarif ini perlu.

"Bahkan orang ke Singapura, di sana didiagnosa kanker, harus bayar mahal. Sudah tidak di Singapura lagi, di Indonesia pakainya BPJS," kata Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan aset BPJS Kesehatan pada Juni 2024 turun 7,26% (year on year/YoY). Hal ini utamanya disebabkan adanya realisasi pencairan instrumen investasi setara kas.

Sementara itu, aset DJS Kesehatan pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%. Penurunan aset DJS ini disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Sayangnya, Rizzky enggan menyebut berapa besar angkanya. "Hal tersebut merupakan dampak peningkatan akses layanan kesehatan, seiring peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan, serta semakin pulihnya kondisi pandemi," kata Rizzky kepada Bisnis.

Rizzky menegaskan bahwa aset DJS juga masih dalam rentang sehat, yakni 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan regulasi yakni antara 1,5—6 bulan.

"Penurunan aset ini juga tidak berimbas kepada pelayanan yang diterima oleh masyarakat, saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan kondisi aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ketika iuran BPJS tertahan karena tidak ada penyesuaian selama 4 tahun.

Sampai 31 Desember 2023, aset neto DJS Kesehatan sebesar Rp 56,66 triliun. Pada periode tersebut, pendapatan iuran DJS Kesehatan mencapai Rp151,59 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

"Kita surplus terakhir asetnya Rp56 triliun, sekarang sekitar Rp55 triliun. Karena pelayanan [pembayaran klaim] itu lebih dari 100% dari dana [pendapatan iuran] yang dikumpulkan. Kan simpanan tergerus-tergerus," kata Ghufron saat ditemui di sela acara Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Meski pada 2023 pendapatan iuran lebih kecil dari beban jaminan kesehatan, pendapatan DJS Kesehatan juga ditopang dari pendapatan investasi sebesar Rp5,71 triliun, meningkat dibanding 2022 sebesar Rp2,88 triliun.

Sementara di akhir 2022, aset neto DJS Kesehatan mencapai Rp56,50 triliun. Ghufron memastikan sampai saat ini ketahanan dana BPJS Kesehatan masih aman.

"Tapi kan ke depan suatu ketika tidak cukup. Maka sekarang harus antisipasi dan dipikirkan bersama dan kemudian bisa berkelanjutan," kata Ghufron.

Ghufron mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Di sisi lain, pemerintah telah menahan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan selama 4 tahun sejak 1 Juli 2020.

Kondisi tersebut kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis. Perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

"Menurut peraturan perundang-undangan [memungkinkan ada penyesuaian iuran], dan kalau kita lihat inflasi kesehatan itu setiap tahun jauh lebih tinggi daripada inflasi umum. Sudah 4 tahun kan [iuran] belum disesuaikan," kata Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada dana jaminan kesehatan nasional (DJKN) bisa berdampak pada defisit BPJS Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat saat ini masih banyak celah terjadinya praktik fraud tersebut.

"Ini yang memang harus kita tangani supaya fraud tidak membenai pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Kalau ini terjadi terus bisa terjadi defisit lagi dan sebagainya," kata Timboel kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Sebagai informasi, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan.

Tim tersebut telah menelusuri kecurangan dengan melakukan piloting di 3 rumah sakit, yang salah satunya penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan fraud setidaknya lebih dari Rp35 miliar.

Selain itu, data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit klaim pada November 2023, mencatat bahwa terdapat jumlah biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN pada saat verifikasi sebesar Rp866,8 miliar dan pasca verifikasi sebesar Rp397,9 miliar. Artinya, terjadi penggelembungan Rp468,9 miliar.

"Dampak dari fraud itu, pembiayaan akan membengkak, yang memungkinkan terjadinya defisit," kata Timboel.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan pada 2019 mencapai Rp19,41 triliun. Pemerintah saat itu menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp9,1 triliun.

Pada 2020 kondisi keuangan BPJS Kesehatan membaik dengan mencatatkan surplus Rp18,7 triliun. Penyesuaian iuran menjadi faktor utama penyebab surplus saat itu.

Pada 2024 ini, BPJS Kesehatan terus terang ada kemungkinan potensi defisit. Potensi ini ada karena kemungkinan biaya manfaat atau biaya yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan meningkat, sementara iuran per kapita menurun.

Kata Timboel, fraud ini tidak hanya berdampak buruk pada keuangan BPJS Kesehatan, tetapi juga berdampak buruk bagi peserta program BPJS Kesehatan.

"Misalnya fraud readmisi. Fraud readmisi itu orang belum layak pulang disuruh pulang. Itu kan dampaknya risiko kepada pasien," tegasnya.