Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program budidaya Kaliandra Merah untuk biomassa yang telah dimulai PTBA pada tahun 2023. Saat ini kapasitas produksi yang mampu dihasilkan dari Pilot Plant sebanyak 200 kg per jam.

Hendra Gunawan, Direktur Teknik & Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasi kepada PTBA yang telah memberikan contoh inisiatif strategis dalam upaya manajemen karbon dan penurunan emisi.

"Dengan peluncuran Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini, kita berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya di sub sektor mineral dan batu bara untuk berinovasi dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Semoga Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk kedepannya," kata Hendra Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission pada 2060 yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu upayanya yakni pengembangan Wood Pellet dari Kaliandra Merah.

"Kami memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA terus bertransformasi untuk mencapai visi tersebut dalam upaya menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Wood Pellet dari Kaliandra Merah ini diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan," kata Arsal Ismail.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik Wood Pellet juga merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung dekarbonisasi di industri pertambangan.

"Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon di sektor pertambangan melalui pencampuran biomassa dan batu bara," ujar Arsal.

Pembangunan Pilot Plant yang fokus pada inovasi energi terbarukan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTBA dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. (ily/rrd)

KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 200 megawatt (MW).

Perusahaan tersebut menjual seluruh saham kedua PLTU tersebut ke PT Minahasa
Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dengan nilai kurang lebih 144,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Transaksi tersebut diumumkan TOBA untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina mengatakan, penjualan dua PLTU tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor berkelanjutan, memperkuat struktur permodalan perusahaan, dan program pembelian kembali saham yang direncanakan yang bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemegang saham kami," kata Juli dalam keterangan tertulis.

Juli menuturkan, penjualan saham kedua PLTU tersrbut juga membantu menciptakan nilai tambah dengan mengurangi utang konsolidasi lebih dari 70 persen.

Hal tersebut, kata Juli, dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah.

"Langkah ini juga akan meningkatkan akses perusahaan ke sumber pembiayaan yang lebih beragam, memperoleh biaya pendanaan yang kompetitif, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pemegang saham," tutur Juli.

Penjualan kedua PLTU tersebut diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon hingga lebih dari 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara karbon dioksida per tahun.

Penghitungan tersebut didadarkan pada metodologi GHG Protocol dan divalidasi melalui tahap prajaminan oleh auditor eksternal.

Juli menyebutkan, penjualan PLTU tersebut bakal membuat perusahaan sebagai pelopor dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Seiring dengan divestasi kepemilikan tidak langsung perusahaan di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini akan menghasilkan laba lebih dari 100 juta dollar AS," papar Juli.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten tancap gas untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis batubara. Emiten melakukan transisi dengan melancarkan strategi diversifikasi melalui ekspansi ke bisnis baru, hingga melepas aset atau anak usaha yang terkait batubara.

Aksi terbaru dilakukan oleh PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang melepas dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 Megawatt (MW). Divestasi ini dijalankan melalui penjualan seluruh saham TOBA di PT Minahasa Cahaya Lestari dan PT Gorontalo Listrik Perdana.

Nilai penjualan sekitar US$ 144,8 juta. “Penjualan ini merupakan bagian dari strategi kami untuk percepatan transisi perseroan ke bisnis berkelanjutan dan mendukung target kami untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030," kata Direktur TOBA Juli Oktarina, dalam keterbukaan informasi, Selasa (8/10).

Aksi serupa dilakukan oleh PT Indika Energy Tbk (INDY) yang kembali melepas entitas anak usahanya. Kali ini, INDY melalui PT Indika Indonesia Resources menjual seluruh saham di PT Mitra Energi Agung (MEA), dengan nilai transaksi sebesar Rp 15 miliar.

Pada akhir September lalu, INDY melalui PT Indika Multi Properti melepas kepemilikannya di PT Trisetia Citagraha (TCG) senilai Rp 26,77 miliar. Pelepasan entitas usaha ini bukan aksi yang baru bagi INDY.

Divestasi perusahaan batubara telah beberapa kali dilakukan INDY, mulai dari melepas PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) di tahun 2021, PT Petrosea Tbk (PTRO) pada 2022 serta PT Multi Tambangjaya Utama pada Februari 2024.

Head of Corporate Communications Indika Energy, Ricky Fernando, mengungkapkan aksi divestasi, termasuk aksi teranyar penjualan MEA dan TCG merupakan bagian dari strategi INDY untuk mengoptimalisasi portofolio aset dan mengurangi eksposur pada bisnis batubara. Sekaligus untuk fokus pada diversifikasi portofolio bisnis.

MEA dan TCG selama ini terkait dalam bisnis pendukung energi, namun kontribusinya relatif minim terhadap kinerja keuangan INDY. Ricky bilang, dengan divestasi ini INDY dapat memperkuat neraca keuangan dan meningkatkan fleksibilitas dalam berinvestasi di proyek-proyek yang lebih relevan dengan strategi jangka panjang.

"Pelepasan aset ini memungkinkan kami untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik," kata Ricky kepada Kontan.co.id, Selasa (8/10).

Emiten lain yang getol melakukan diversifikasi di luar bisnis batubara adalah PT United Tractors Tbk (UNTR). Sekretaris Perusahaan UNTR, Sara K. Loebis mengungkapkan emiten dari Grup Astra ini masih membuka peluang melakukan ekspansi, termasuk melirik potensi akuisisi pada aset energi terbarukan maupun komoditas mineral strategis.

Langkah ini sebagai strategi untuk menggenjot kontribusi dari bisnis non-batubara terhadap pendapatan UNTR. "Kami optimistis menyeimbangkan kontribusi di tahun 2030 nanti," kata Sara.

Langkah agresif lain dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), yang bersiap melepas PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) sebagai pilar di bisnis batubara termal. Penjualan AAI merupakan bagian dari strategi ADRO untuk mencapai sekitar 50% total pendapatan dari bisnis non-batubara termal pada tahun 2030.

Setelah melepas AAI, ADRO masih memiliki sederet proyek yang digarap oleh pilar Adaro Minerals di bawah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dan pilar Adaro Green.

Di antaranya proyek pengembangan pertambangan batubara metalurgi, pengolahan aluminium dengan kapasitas 500 ktpa di Kaltara Industrial Park, pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas 70 MW di Kalimantan Selatan, dan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.375 MW di Kalimantan Utara.

Rekomendasi Analis

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengamati strategi diversifikasi yang dilakukan oleh emiten batubara saat ini merupakan respons yang signifikan terhadap perubahan paradigma global menuju transisi energi.

"Tindakan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan bukan sekadar pilihan, tetapi suatu keharusan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif," kata Hendra kepada Kontan.co.id, Selasa (8/10).

Hendra melihat pencapaian target tersebut akan bergantung pada strategi manajemen untuk mengelola transisi secara efisien dari sisi pengelolaan modal, sumber daya dan teknologi. Secara bersamaan, ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, termasuk kebijakan pemerintah, tren industri, serta potensi risiko yang muncul dari transisi ini.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki mengingatkan efek dari strategi diversifikasi dan transisi bisnis ini tidak akan instan. Mayoritas emiten masih perlu waktu untuk dapat menyeimbangkan kontribusi pendapatan dari sumber non-batubara, lantaran saat ini rata-rata kontribusi dari bisnis batubara masih di atas 70%.

Yaki mengamini, di luar rencana dan eksekusi bisnis dari emiten, faktor yang sangat memengaruhi transisi perusahaan batubara adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang memberikan insentif, terutama di bidang energi terbarukan dan hilirisasi tambang akan menjadi katalis pendorong bagi transisi emiten batubara.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto menyoroti dari sisi pergerakan saham, transisi emiten batubara cenderung mendapatkan respons positif dari pelaku pasar. Terutama bagi emiten yang getol menggelar diversifikasi melalui strategi ekspansi dan akuisisi ke bisnis baru.

Hanya saja, William mengingatkan sentimen yang bisa mendongkrak harga saham emiten cenderung jangka pendek hingga menengah. Lantaran pasar akan kembali menyesuaikan dengan sentimen yang lebih aktual, serta sejauh mana aksi yang dilakukan memberikan hasil pada kinerja keuangan.

"Cenderung positif (terhadap pergerakan harga saham) karena ekspektasi terhadap peningkatan kinerja sampai nanti terbukti hasilnya. Sebelum ada bukti dari kinerja, biasanya spekulasi lebih tinggi dengan mengikuti tren," terang William.

Di antara emiten batubara yang getol melakukan diversifikasi, untuk saat ini William menjagokan saham INDY, ADRO dan PT Harum Energy Tbk (HRUM). Sedangkan Yaki menyematkan trading buy pada saham TOBA, INDY, ADRO, UNTR dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Yaki menyarankan target harga untuk masing-masing saham tersebut berada di level Rp 700, Rp 1.820, Rp 4.000, Rp 27.700 dan Rp 3.160. Sementara Hendra melirik saham HRUM dengan target harga Rp 1.590, INDY untuk target Rp 1.850, dan Rp UNTR dengan target harga di level Rp 28.500 per saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 MW.

Ini dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP). Transaksi ini sejalan dengan komitmen perseroan dalam mencapai target netralitas karbon
pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

Nilai penjualan saham ini mencapai kurang lebih 144,8 juta dollar AS, yang akan memberikan dampak positif terhadap arus kas perseroan. TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Juli Oktarina, Direktur TOBA menyatakan, penjualan ini merupakan bagian dari strategi untuk percepatan transisi perseroan ke bisnis berkelanjutan dan mendukung target untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur pemodalan perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Juli dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Melalui transaksi ini, TOBA akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, transaksi ini akan mencatatkan kerugian non
kas sebesar kira-kira 77 juta dollar AS. Ini lantaran standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan di muka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP
(Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25
tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Pelaksanaan rencana transaksi ini selain dapat mempercepat perseroan mencapai
komitmen keberlanjutan TBS 2030.

Pun secara tidak langsung akan membantu perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70 persen yang akan meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Langkah ini juga akan meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih bervariasi, biaya pendanaan yang lebih kompetitif, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TOBA lebih 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun, sesuai perhitungan metodologi protokol GHG,
serta divalidasi melalui tahap preassurance oleh auditor eksternal.

Bersama dengan divestasi saham perseroan secara tidak langsung di PT Paiton Energy di tahun 2021, transaksi ini akan memberikan keuntungan lebih dari 100 juta dollar AS, di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas total 200 MW.

Ini dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP). Transaksi ini sejalan dengan komitmen perseroan dalam mencapai target netralitas karbon
pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

Nilai penjualan saham ini mencapai kurang lebih 144,8 juta dollar AS, yang akan memberikan dampak positif terhadap arus kas perseroan. TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Juli Oktarina, Direktur TOBA menyatakan, penjualan ini merupakan bagian dari strategi untuk percepatan transisi perseroan ke bisnis berkelanjutan dan mendukung target untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur pemodalan perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Juli dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Melalui transaksi ini, TOBA akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, transaksi ini akan mencatatkan kerugian non
kas sebesar kira-kira 77 juta dollar AS. Ini lantaran standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan di muka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP
(Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25
tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Pelaksanaan rencana transaksi ini selain dapat mempercepat perseroan mencapai
komitmen keberlanjutan TBS 2030.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok Blok 3 berkapasitas sebesar 779 megawatt (MW) diresmikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2024).

Proyek yang digarap melalui Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Hutama Karya (Persero) dengan kontraktor internasional yakni General Electric (GE) dan Marubeni Corporation (MC (KSO GE-MC-HK).

Dalam sambutannya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasinya atas penyelesaian salah satu PLTGU terbesar di Indonesia.

“Jika dibanding dengan PLTGU Tambak Lorok Blok 1 dan Blok 2, di PLTGU Tambak Lorok Blok 3 ini ramping rate-nya adalah 10 kali lebih cepat," terang Darmawan.

Dengan adanya fast response Power Plant seperti ini, keandalan sistem di Jawa Tengah akan meningkat drastis dan peluang untuk menambah variabel renewable energy (energi terbarukan) dapat meningkat drastis pula.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, Hutama Karya telah merampungkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp 4,8 triliun ini sesuai scope pekerjaannya sejak Juni 2024 lalu.

Setelah diresmikan, maka proyek ini siap memasuki fase operasi komersial.

“Dengan kapasitas sebesar 779 MW, kehadiran PLTGU ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan pasokan listrik di wilayah Jawa hingga Bali,” ujar Adjib.

Adjib menyampaikan, KSO GE-MC-HK menggarap proyek ini sejak tahun 2017 lalu, dimana Hutama Karya melakukan pekerjaan sipil, meliputi perbaikan tanah, pembangunan struktur dan bangunan, serta instalasi peralatan.

Dalam pembangunannya, terdapat tantangan yang dihadapi, mulai dari kondisi cuaca dikarenakan area proyek yang berada pada area Pelabuhan Tanjung Emas.

Sehingga, berpengaruh pada terjadinya banjir rob di wilayah sekitar proyek, sementara tantangan lainnya yakni pembangunan proyek ini melewati kondisi Pandemi Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas mengenai peta jalan atau roadmap 'pensiun dini' pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebelum mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen).

“Berikutnya kami akan mengeluarkan dalam bentuk Kepmen. Untuk roadmap PLTU ini. Untuk roadmap retirement PLTU,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat ditemui di Kantor ESDM, Selasa (20/8/2024).

Eniya menuturkan, dalam Kepmen tersebut bakal membahas skenario hingga persyaratan acuan bagi PLTU yang nantinya bakal dinonaktifkan lebih awal.

Selain syarat-syarat penonaktifan pembangkit batu bara, dalam Kepmen tersebut juga bakal membahas seperti apa tata cara idententifikan pensiunnya akan seperti apa.

“Nah saat ini saya sedang meminta surat saya ke Jamdatun (Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk pendampingan. Karena ini kita tidak bisa tanpa pendampingan dari penegak hukum ya,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan eksekusi pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dapat dimulai pada tahun ini.

Tepatnya, di sekitaran pelaksanaan Konferensi Iklim PBB 2023 (COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November 2023-12 Desember 2023.

“Sebelum atau nanti pas di dalam COP 28, Presiden menyampaikan harus ada deklarasi atau penyampaian Indonesia masuk dalam tahapan untuk implementasi pensiun dini PLTU,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (27/10/2023).

Saat ini, kata Dadan, kementeriannya tengah memfinalisasi dokumen peta jalan pensiun dini PLTU yang nantinya akan menjadi acuan pendanaan dari skema pembiayaan campuran lembaga internasional dan dalam negeri, termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Targetnya tahun ini sudah ada satu yang ditransaksikan, bukan untuk dimatikan tahun ini ya, tapi tahun ini ada transaksinya proses komersial,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) membangun fasilitas produksi Bahan Bakar Jumputan Padat atau BBJP plant di Kota Medan melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Pangkalan Susu.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi di Tanah Air dengan pemanfaatan biomassa sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Ini juga sekaligus sebagai upaya PLN IP untuk membantu mengatasi masalah sampah di Kota Medan," ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) Edwin Nugraha Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Edwin mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi transisi energi, salah satunya dengan menerapkan co firing biomassa yang berasal dari sampah untuk dimanfaatkan sebagai energi primer PLTU.

"Dengan penerapan co firing, maka PLN Indonesia Power dapat membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan, khususnya dari PLTU," kata dia.

Pembangunan fasilitas pilot project BBJP plant yang berlokasi di TPA Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, itu dilakukan bersama Pemerintah Kota Medan.

Aset pilot project BBJP plant Kota Medan pun diserahkan ke Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Edwin mengungkapkan fasilitas BBJP menghasilkan 16 ton per bulan yang berasal dari sampah Kota Medan. BBJP yang dihasilkan kemudian dikirim ke PLTU Pangkalan Susu sebagai bahan campuran (co firing) energi primer PLTU Pangkalan Susu.

Persentase campuran BBJP sebesar tiga persen dari bahan bakar yang digunakan setiap harinya oleh PLTU Pangkalan Susu. Nilai kalori BBJP yang dihasilkan sebesar 3.400 kkal/kg.

"Program pilot project BBJP ini Alhamdulillah sudah terealisasi berkat dukungan beberapa pihak, terima kasih atas kerja sama dan sinergi selama ini," tambah Edwin.

Edwin menjelaskan PLTU Pangkalan Susu berkontribusi besar terhadap sistem kelistrikan Sumatera bagian utara melalui transmisi 275 kV. Kontribusi PLTU Pangkalan Susu sebesar 29 persen dari kebutuhan di sistem kelistrikan Sumatra bagian utara.

"PLTU ini menjadi backbone sistem kelistrikan di Sumatra khususnya di Sumatra bagian utara. Dengan penyerapan BBJP ini, maka PLN Indonesia Power dapat mengurangi konsumsi batu bara PLTU yang menjadi tulang punggung kelistrikan, serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi masalah sampah," ujar dia.

Menurut Edwin, komitmen PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu menyerap hasil BBJP dapat memberikan dampak berganda. Selain mengurangi volume sampah yang dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan, aksi itu juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat apabila diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat.

"Mudah-mudahan ini dapat dijadikan contoh untuk membuat kapasitas produksi semakin lebih besar lagi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini. Karena itu, sudah menjadi cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ucap Edwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Muhammad Husni memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) dan PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu atas suksesnya pilot project BBJP plant sebagai tempat pemanfaatan sampah sebagai bahan baku biomassa untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar batubara atau cofiring di PLTU Pangkalan Susu.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya PLN Indonesia Power PLTU Pangkalan Susu atas upaya bagaimana sampah itu bisa dikelola menjadi bahan bakar jumputan padat sebagai biomassa," ujarnya.

TPA Terjun merupakan tempat pembuangan akhir sampah Kota Medan, yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan beroperasi sejak 1993 di atas lahan seluas 137.563 m² dengan sistem open dumping dan volume sampah sebanyak 1.535 ton sampah per hari.