JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal percaya diri PDI Perjuangan bakal mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama mereka pada Pilkada Jakarta 2024.

"Partai Buruh memang akan mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur. Kemungkinan PDI-P dan Partai Buruh, dua yang mengusung," kata Said Iqbal di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Namun, Said tidak menjelaskan dasar klaimnya itu. Hari ini, Partai Buruh pun akan memberikan surat dukungan resmi untuk Anies.

Anies akan datang ke Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan siang ini.

"Iya, (fokus pertemuan hari ini) memberikan SK pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," kata Said.

Selain itu, Said pun menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk berkomunikasi ke partai lain termasuk PDI-P.

"(Komunikasi) Itu urusannya Pak Anies ya," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Said Iqbal mendorong PDI-P mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Partai Buruh meminta PDI-P untuk mendukung Anies Baswedan supaya demokrasi jadi lebih sehat," ucap Said.

Said menyebut, PDI-P perlu menunjukkan konsistensi dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan adil terutama dalam pilkada ini.

Kendati demikian, pihaknya menyerahkan soal siapa pun kader PDI-P yang akan mendampingi Anies nantinya.

"Cagubnya Anies, cawagubnya dari PDI-P, terserah mau siapa," kata Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh akan memberikan surat rekomendasi dukungan kepada mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024, siang ini, Minggu (25/8/2024).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, surat itu berbentuk formulir model B1 KWK Parpol.

"Iya, (fokus pertemuan hari ini) memberikan SK pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," ucap Said Iqbal saat aksi di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Said menyebut, SK ini juga sudah dikeluarkan untuk pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten.

Siang ini, partainya akan fokus bertemu Anies untuk membahas hal itu.

"Partai Buruh kan memang sudah mendeklarasikan dukungan untuk Pak Anies," ucap dia.

Selain Partai Buruh, Anies juga telah berkomunikasi dengan PDI-P terkait dukungan ini.

"Kemungkinan PDI-P dan Partai Buruh yang mengusung," tutur Said.

Anies pun berencana mendatangi Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan siang ini.

Diberitakan sebelumnya, Said Iqbal mendorong PDI-P mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Partai Buruh meminta PDI-P untuk mendukung Anies Baswedan supaya demokrasi jadi lebih sehat," ucap Said.

Said menyebut, PDI-P perlu menunjukkan konsistensi dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan adil terutama dalam pilkada ini.

Kendati demikian, pihaknya menyerahkan soal siapa pun kader PDI-P yang akan mendampingi Anies nantinya.

"Cagubnya Anies, cawagubnya dari PDI-P, terserah mau siapa," kata Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Minggu (25/8/2024) di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demo tidak hanya dilakukan hari ini saja, tetapi sampai dengan Selasa (27/8/2024) dengan eskalasi yang meningkat.

"Aksi ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, melibatkan seluruh elemen Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai, dan masyarakat umum di depan kantor-kantor KPU pusat dan KPUD," kata Said dalam keterangan resmi, Minggu (25/8/2024).

Lantas, apa saja tuntutan para buruh dalam aksi demo tersebut?

Said menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mendesak KPU RI segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada 2024. Keluarnya PKPU tersebut akan menjadi bukti tertulis atas tindak lanjut dari pembatalan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI.

"Saat ini, belum ada keputusan resmi baik dari DPR RI maupun KPU terkait tindak lanjut dari Putusan MK. Dalam hal ini, PKPU yang dikeluarkan oleh KPU akan menjadi produk akhir yang diharapkan," ujarnya.

Said mengatakan ribuan orang diperkirakan akan turut serta dalam aksi tersebut. Konsolidasi sedang berlangsung untuk memastikan pelaksanaan demonstrasi berjalan lancar.

"Diperkirakan sekitar seribu orang akan ikut berpartisipasi, dengan jumlah peserta di daerah yang mungkin bervariasi, bahkan lebih besar mengingat hari libur. Namun, pada Senin dan Selasa, eskalasi aksi diperkirakan akan lebih besar dengan puluhan ribu massa yang akan menggeruduk kantor-kantor KPU," jelasnya.

Dia pun menjelaskan alasan Partai Buruh menggelar aksi di KPU, bukan di DPR. Said mengatakan hal ini dilakukan Partai Buruh untuk mengingatkan, bahwa KPU tidak harus meminta persetujuan dari DPR untuk menerbitkan PKPU.

"KPU memang perlu berkonsultasi dengan DPR, tetapi konsultasi tersebut tidak berarti KPU harus mengikuti keinginan DPR. Aksi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa KPU harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan pada manuver politik di DPR RI. Namun demikian, jika situasi di lapangan mengharuskan, tidak menutup kemungkinan massa aksi dari KPU akan diarahkan ke MK untuk memperkuat tuntutan," ujarnya.

Selain melakukan aksi demo di KPU, Partai Buruh bersama Anies Baswedan juga akan berkunjung ke Kantor Pemenangan Partai Buruh.

"Di tengah situasi politik saat ini, Anies Baswedan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Mendukung Anies berarti secara terbuka menyatakan posisi sebagai oposisi. Dengan demikian, Anies diharapkan dapat mengembalikan demokrasi yang didasarkan pada sikap kritis, bukan hanya sekadar slogan kebebasan yang tidak substansial," pungkas Said.

Jakarta: Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR/MPR RI pada Minggu, 25 Agustus hingga Selasa, 27 Agustus 2024.

“Ada aksi lanjutan, dimulai pada 25 sampai 27 Agustus. Aksi akan dilakukan serempak dengan eskalasi makin membesar,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Said menyebut aksi ini akan melibatkan ribuan orang, terdiri dari anggota Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai buruh, hingga berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Aksi digelar di KPU pusat dan daerah, serta DPR dan DPRD.

Baca juga: Jadwal Aksi Partai Buruh Kawal Putusan MK Hari Ini di DPR RI, Berikut Tuntutannya

“Untuk hari Minggu mungkin sekitar seribu orang. Di daerah-daerah mungkin bervariasi, bahkan mungkin ada yang lebih besar, karena itu kan hari libur. Kami harus konsolidasi dari malam ini,” ujarnya.

“Tapi untuk Senin, Selasa, pasti eskalasi lebih besar, puluhan ribu massa akan menggeruduk kantor KPU,” lanjut Said.

Aksi tersebut, kata Said, menuntut supaya KPU segera menerbitkan peraturan Pilkada sebagai bukti tertulis terkait tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada oleh DPR RI.

Baca juga: FSGI: Pelajar Ikut Demonstrasi Wajib Dilindungi Bukan Dihalangi dan Ditangkap

“KPU tak ada kewajiban mengikat untuk berkonsultasi. Sudah ada konferensi pers, jadi bikin saja Peraturan KPU. Sikap Partai Buruh memberi tenggat waktu pada KPU paling lambat esok (25/8) untuk mengeluarkan peraturan baru yang memuat ketentuan tentang pilkada yang sesuai dengan keputusan MK 60/PUU-XXII/2024,” jelasnya.

Said pun meminta pihak kepolisian untuk membebaskan massa aksi dan para mahasiswa dalam melakukan aksi. Menurutnya, ini merupakan gerakan berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan penegakan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

(WAN)

Jakarta: Partai Buruh menunda aksi demonstrasi yang awalnya direncanakan berlangsung di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI pada hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024.

“Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari Antara, Jumat, 23 Agustus 2024.

Said menjelaskan keputusan ini diambil sambil melihat perkembangan soal Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Menurutnya, jika DPR mengesahkan peraturan tersebut maka demo akan digelar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Ada Demo di Gedung DPR, Ini Rute Alternatif yang Bisa Dilalui

“DPR wajib taati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), itu sudah benar. Bila DPR ingkar, maka demo di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis, 22 Agustus 2024, Partai Buruh bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI. Ini merupakan reaksi sejumlah masyarakat yang menolak RUU Pilkada.

Baca juga: Senja di Gedung DPR RI

Dalam tuntutannya, Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik dan 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

"Rakyat harus harus bersatu untuk terus mengawal keputusan MK ini. Rakyat harus melawan rezim saat ini. Jangan hanya diam," kata salah seorang orator.

(WAN)