REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan merespons santai perihal gugutan sekelompok orang yang mengaku kader Banteng Moncong Putih ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN), terkait keabsahan perpanjangan kepengusuran Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menduga-duga gugatan tersebut sebagai skenario pelemahan. Tetapi, kata dia, usaha tersebut bakal kandas dengan sendirinya.

“Kalau yang lain (partai lain), ya gampang dilemahkan. Kalau PDIP, yang begitu-begitu sudah lewat. PDIP sudah mengalami sejarah perjuangan yang panjang. Jadi yang begini-begini hal biasa, namanya, bunga-bunga politik saja,” kata Komarudin saat dikonformasi, Rabu (11/9/2024).

Ia mengatakan, internal partainya sedang mengecek siapa-siapa yang mengaku sebagai kader, dan melayangkan gugatan tersebut. Karena menurut Komarudin, gugatan tersebut tak mungkin inisiatif mandiri.

“Makanya kita harus cek dulu, dia kader atau bukan. Sekarang-sekarang ini, kan banyak partai-partai lagi kena demam berdarah, jadi harus dicek, itu siapa, siapa di balik mereka itu yang penting,” ujar Komarudin.

Dia mengatakan, semua warga negara, memang memiliki hak hukum untuk melayangkan gugatan. Akan tetapi, terkait dengan PDI Perjuangan, upaya hukum tersebut akan ditindaklanjuti internal, jika memang benar para penggugatnya adalah kader. “Makanya, kita harus cek dulu, posisi kader kah, atau bukan,” ujar dia.

Empat orang yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta, perihal keabsahan kepengurusan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Senin (9/9/2024). Dalam gugatan tersebut, para penggugat mempertanyakan keputusan PDI Perjuangan yang memperpanjang periode kepemimpinan Megawati Sukarnoputri sampai 2025 mendatang. Menurut para penggugat perpanjangan masa kepemimpinan tersebut bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan yang menyatakan kepemimpinan ketua umum periode saat ini selesai pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Gugatan sekelompok kader terkait keabsahan perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019 - 2024 menjadi 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta, bisa berdampak panjang. Bahkan dikatakan bakal mengancam konstelasi politik, dan kepemimpinan nasional hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. DPP PDI Perjuangan menegaskan, gugatan tersebut bisa menganulir Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Juru Bicara PDI Perjuangan Cyril Raoul Hakim menegaskan, gugatan pihak yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih tersebut bukan bermaksud untuk mencari keadilan hukum. Namun kata dia, adalah bagian dari skenario untuk memperlemah partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri itu.

“Kami meyakini bahwa gugatan itu, syarat muatan politis. Ada sosok-sosok di balik ini semua (gugatan) yang bukan hanya ingin mengganggu PDI Perjuangan, tetapi ingin melemahkan PDI Perjuangan,” kata Chico Hakim saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).

Chico mengatakan, sebelum gugatan tersebut bergulir ke pengadilan, agar pihak-pihak yang dikatakan dia bermain-main dengan api terhadap PDI Perjuangan, menyudahi aksi-aksinya. “Kami minta berhentilah melakukan manuver-manuver yang mengganggu kedaulatan partai kami,” kata Chico.

Dia memastikan, PDI Perjuangan akan melawan pihak manapun yang mencoba-coba mengganggu. “Kami siap untuk menghadapi siapapun pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan, dan yang coba-coba melemahkan kedaulatan partai kami,” sambung Chico.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Hanteru Sitorus menegaskan, gugatan sekelompok orang yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih itu ngawur. Namun dikatakan dia, aksi ngawur para penggugat tersebut, bakal berujung pada risiko pembatalan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024.

“Logika yang mereka (penggugat) pakai ini, menurut saya salah alamat, salah kaprah. Karena apa, karena kalau ini (gugatan) mau dipakai, maka Gibran itu, tidak akan mungkin menjadi wakil presiden (terpilih),” kata Deddy, dalam siaran pers yang diterima Rabu (11/9/2024).

Deddy menerangkan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN Jakarta tersebut, terkait dengan keabsahan perpanjangan kepengurusan, dan penambahan personel PDI Perjuangan 2019-2024. Dalam perpanjangan tersebut, masih mendaulat Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum sampai 2025 mendatang.

Deddy menambahkan, perpanjangan dan penambahan personel DPP PDI Perjuangan itu, sah, pun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

Jika penggugat dalam gugatannya menghendaki agar PTUN menyatakan kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2019 tak sah, maka konsekuensinya adalah semua keputusan ketua umum juga menjadi tak sah.

Hal tersebut, berimplikasi pada keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang menandatangani pemberian rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota (cawalkot) pada Pilkada Solo, Jawa Tengah (Jateng) 2020 lalu.

Dari kontestasi pilwalkot tersebut, Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berhasil terpilih. Dan modal pernah menjabat sebagai kepala daerah itu, membawa Gibran sebagai kontestan calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu.

Lalu, dari pilpres tersebut, Prabowo-Gibran berhasil terpilih. Selanjutnya, kata Deddy, jika dirunut perjalanan politik tersebut, dengan konsekuensi gugatan terhadap PDI Perjuangan, maka nasib politik Gibran juga terancam.

“Jadi kalau ini (kepengurusan PDI Perjuangan) mau dibatalkan, berarti yang dilakukan itu pada tahun 2019 juga salah dong. Kalau salah, maka penunjukkan Gibran sebagai wali kota Solo pada 2020 itu, cacat hukum. Kalau itu cacat hukum, maka dia tidak layak menjadi wakil presiden,” kata Deddy.

“Karena apa? Karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden itu, dia harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah,” terang Deddy.

Efek panjang tersebut, kata Deddy, yang tak dipikirkan oleh para penggugat keabsahan DPP PDI Perjuangan tersebut. “Jadi ini implikasinya panjang. Mereka (penggugat) tidak memikirkan itu,” ujar Deddy.

Namun begitu, kata dia, kepengurusan PDI Perjuangan tetap akan meladeni apa pun aksi-aksi yang dilakukan para penggugat tersebut. Sebab menurut dia, gugatan tersebut, hanyalah bagian dari skenario untuk melemahkan PDI Perjuangan.

“Tetapi jangan takut. Kami tidak takut. Ini (gugatan) hanya langkah-langkah politik di ujung masa pemerintahan untuk mendapatkan kredit, atau memang cuma sekadar untuk merongrong PDI Perjuangan,” begitu ujar Deddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menggugat platform asal China, TikTok karena diduga membiarkan anak-anak di bawah 13 tahun membuat akun tanpa izin orang tua dan mengumpulkan “data ekstensif”. Hal ini melanggar undang-undang privasi anak-anak di AS.

Melansir dariThe Verge, Minggu (4/8/2024), Departemen Kehakiman mengklaim bahwa TikTok secara sengaja membiarkan anak-anak menggunakan platformnya melalui “Mode Anak,” mengumpulkan informasi mereka, dan gagal menghapus akun mereka atas permintaan orang tua mereka yang berimbas melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak (COPPA).

Pemerintah Amerika Serikatmengklaim bahwa TikTok mengumpulkan beberapa informasi pribadi tentang mereka sebagai bagian dari proses ini, seperti pengidentifikasi perangkat unik dan alamat IP.

Gugatan tersebut menuduh bahwa teknik pengaturan usia TikTok “kurang dalam banyak hal.” Berdasarkan praktik sebelumnya, TikTok akan mengizinkan pengguna memulai kembali proses pembuatan akun meski mereka awalnya memasukkan tanggal lahir yang menunjukkan bahwa mereka berusia di bawah 13 tahun, menurut pengaduan tersebut.

Selain itu, Departemen Kehakiman menyebut bahwa TikTok juga dulu membiarkan pengguna masuk melalui Instagram atau Google yang akan mengkategorikan akun sebagai “usia tidak diketahui”.

Menurut Departemen Kehakiman AS, TikTok telah membiarkan jutaan anak menggunakan platform, tetapi mengatakan sulit untuk menentukan skala pelanggarannya secara tepat karena tidak mematuhi persyaratan dari perintah pengadilan 2019 untuk menyimpan catatan tentang kepatuhannya terhadap COPPA.

Untuk itu, Departemen Kehakiman AS meminta pengadilan untuk mencegah TikTok melanggar COPPA di masa depan dan membayar denda sipil untuk setiap pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang FTC, denda sipil dapat mencapai US$51.744 per pelanggaran per hari.

Dalam sebuah pernyataan, Juru bicara TikTok, Alex Haurek, mengatakan bahwa perusahaan tidak setuju dengan klaim Departemen Kehakiman.

“Kami menawarkan pengalaman yang sesuai usia dengan pengaman ketat, secara proaktif menghapus pengguna yang diduga di bawah umur, dan telah secara sukarela meluncurkan fitur seperti batas waktu layar default, Family Pairing, dan perlindungan privasi tambahan untuk anak di bawah umur,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supermodel Amerika Serikat berdarah Palestina, Bella Hadid, melakukan perlawanan setelah Adidas menarik kampanye atas iklannya baru-baru ini yang menampilkan dirinya mengenakan sepatu lari brand kenamaan asal Jerman tersebut. Desain sepatu itu diketahui dari Olimpiade Munich 1972.

Us Weekly melaporkan, pihaknya telah mengetahui bahwa Hadid telah menyewa pengacara untuk mengambil tindakan terhadap Adidas karena kurangnya akuntabilitas publik. Sumber Us Weekly mengungkapkan,brand fashion olahraga tersebut dinilai telah mengeluarkan kampanye iklan yang mengasosiasikan siapa pun dengan kematian dan kekerasan yang terjadi di Olimpiade Munich 1972. Sumber itu mencatat tanggung jawab perusahaan untuk memeriksa dengan benar kampanye mereka sendiri dan peristiwa bersejarah di sekitarnya.

Sumber tersebut menambahkan, “Kekerasan tidak sesuai dengan pandangan Bella.”

Hadid tidak mempermasalahkan penarikan kampanye tersebut. Namun, ia merasa kesal karena Adidas merujuk pada Olimpiade 1972 tanpa mengetahui konteks sejarahnya terlebih dahulu. Sejak saat itu, Adidas mengklaim bahwa setiap hubungan yang dibuat antara kampanye tersebut dan peristiwa tragis tahun 1972 adalah sama sekali tidak disengaja.

Merek olahraga Jerman tersebut mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan merevisi sisa materi iklan tersebut dengan segera.“Kami sadar bahwa ada keterkaitan dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesulitan yang ditimbulkan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor berita AFP.

Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, telah berulang kali membuat pernyataan publik yang mengkritik pemerintah Israel dan mendukung Palestina selama bertahun-tahun.

Pada 23 Oktober, ia mengunggah sebuah pernyataan di Instagram yang meratapi jatuhnya korban jiwa di Gaza sembari menyerukan kepada para pengikutnya untuk menekan para pemimpin mereka agar melindungi warga sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

Hadid ikut serta dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina selama perang. Dia menggambarkan serangan Israel ke Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 40 ribu warga Palestina, sebagai genosida.

Pada 2020, Instagram dipaksa untuk meminta maaf kepada Hadid setelah ia mengkritik platform media sosial tersebut karena menghapus unggahan yang ia bagikan. Kala itu, Hadid menunjukkan foto paspor ayahnya dengan tempat kelahiran yang tercantum sebagai Palestina.

Pada Agustus, model tersebut mengkritik menteri keamanan nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Menurut Hadid, hak untuk hidup dan bergerak bagi pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel mengalahkan hak untuk bergerak bagi warga Palestina.

Adidas mendapat kecaman dari Israel karena tidak hanya menyertakan Hadid, yang merupakan keturunan Palestina, dalam iklan tersebut, tetapi juga karena menggunakan Olimpiade 1972 sebagai inspirasi. Israel mengkritik iklan tersebut dan keterlibatan Hadid di akun X mereka pada Kamis, 18 Juli.

Perusahaan sepatu tersebut meminta maaf atas iklan tersebut. Adidas mengatakan pada Jumat bahwa mereka “merevisi sisa kampanye.” “Kami sadar bahwa ada hubungan yang dibuat dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesusahan yang ditimbulkan,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

“Kami percaya bahwa olahraga adalah kekuatan pemersatu di seluruh dunia dan akan melanjutkan upaya kami untuk memperjuangkan keragaman dan kesetaraan dalam segala hal yang kami lakukan,” lanjut mereka.

Olimpiade 1972 dapat dikenang dengan baik karena pembantaian tragis yang terjadi hanya sepekan setelah perhelatan empat tahunan itu. Pada 5 September 1972, delapan anggota kelompok militan Black September Palestina menyandera 11 atlet dan pelatih Israel. Dalam insiden tersebut, semua atlet dan perwira polisi Jerman terbunuh.

Iklan tersebut, yang merupakan iklan untuk sepatu kets “SL72”, menunjukkan Hadid mengenakan sepatu kets sambil memegang buket bunga saat ia berdiri di depan latar belakang merah. “Memberikan Bella Hadid bunganya di SL 72,” demikian cuitan Adidas pada Kamis sebelum menghapus iklan tersebut dari media sosial.

Komite Yahudi Amerika juga menimpali iklan tersebut, menuntut agar perusahaan mengubah iklan itu. “Pada Olimpiade 1972 di Munich, 12 warga Israel dibunuh dan disandera oleh kelompok teroris Palestina, Black September. Bagi Adidas untuk memilih model anti-Israel yang vokal untuk mengenang Olimpiade yang kelam ini merupakan kekeliruan besar atau memang sengaja menghasut. Keduanya tidak dapat diterima,” cuit AJC pada Kamis.

Hadid belum memberikan komentar secara terbuka mengenai kontroversi tersebut. Dia sempat mengunggah foto dirinya di Instagram pada awal pekan ini yang sedang berdiri di dekat papan iklan Adidas. Namun, pada 20 Juli, unggahannya telah dihapus.

Sementara itu, banyak postingan di media sosial yang menyatakan dukungannya kepada Hadid. Mereka mengkritik Adidas karena telah menghapus model tersebut dan menyerukan pemboikotan terhadap perusahaan tersebut.

Adidas mengatakan akan melanjutkan kampanye SL72 dengan wajah-wajah terkenal lainnya, termasuk pesepakbola Jules Kounde, penyanyi Melissa Bon dan model Sabrina Lan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menyatakan yakin Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan terhadap KPU RI terkait perbuatan melawan hukum pada Pilpres 2024. Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu.

"Sangat salah (jika PTUN tidak berwenang) karena kami bukan (mempersoalkan) hitungan suara, tetapi kami menggugat tindakan atau perbuatan orang melakukan atau tidak melakukan, itu konsep TUN kata Gayus ditemui usai sidang di PTUN Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Gayus menegaskan, bahwa gugatan yang teregister dengan Nomor Perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini berbeda dengan gugatan sengketa pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ia menjelaskan pihaknya mempersoalkan perbuatan melawan hukum saat KPU RI menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Ketika itu, imbuh dia, KPU tidak menaati Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden.

"Ketua KPU yang lalu itu (Hasyim Asy’ari) mengirimkan putusan (MK) itu atau permohonan agar dipakai sebagai peraturan sah ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Oleh Menkumham diarahkan kembali sebagaimana undang-undang, yaitu ke DPR," katanya.

Namun, menurut Gayus, KPU tetap saja tidak menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90 untuk diterjemahkan ke dalam Peraturan KPU melalui DPR terlebih dahulu. "Inilah yang saya anggap sebagai pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara dengan kewenangannya dan merugikan masyarakat karena tidak menaati undang-undang," ujar dia.

Pada perkara ini, PDIP meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024, sepanjang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Tindakan KPU yang dipersoalkan oleh PDIP, pada intinya, yaitu tidak menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, PDIP juga meminta agar PTUN mewajibkan KPU untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024–2029 atas nama Rakabuming Raka. Jika gugatan tersebut dikabulkan, imbuh Gayus, muncul kemungkinan hanya Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden RI 2024–2029, sementara wakil presidennya dipilih berdasarkan mekanisme di MPR.

"Bisa begitu, karena Pak Prabowo tidak ada cacat, tidak ada yang salah di Pak Prabowo. Tapi soal MPR, silakan, MPR kan bukan punya pimpinan saja, MPR itu punya seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

KPU RI melalui kuasa hukumnya, Saleh, juga optimistis menang melawan gugatan PDIP di PTUN Jakarta terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Menurut Saleh, materi gugatan PDI Perjuangan telah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Dengan adanya putusan MK itu, PTUN ini sebenarnya tidak berwenang. Itu yang sudah kami ajukan eksepsi terkait dengan kewenangan absolut bahwa PTUN Jakarta ini tidak berwenang mengadili perkara yang pernah diadili di MK," ujar Saleh saat ditemui di PTUN Jakarta, Kamis.

Saleh menganggap gugatan PDI Perjuangan di PTUN terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kemiripan dengan dalil-dalil permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ketika menggugat hasil pilpres di MK.

"Ini sudah dilakukan penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kemudian dari penggugat (PDI Perjuangan) masih membawa persoalan ini di PTUN Jakarta," ucap Saleh.

Di samping itu, kata dia pula, pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait dengan sengketa proses pemilu ialah pasangan calon, bukan partai politik. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Selama proses berlangsung mulai dari awal pendaftaran sampai ke ujung penetapan atau putusan yang dilakukan oleh MK, tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa UNS sekaligus adik Almas Tsaqibbirru Re A yakni Arkaan Wahyu Re A telah melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Gugatan tersebut diajukan oleh Arkaan itu telah diterima MK dengan tanda terima pengajuan permohonan online dengan No.84/PAN.ONLINE/2024 pada Jumat (12/7/2024).

Dalam surat permohonannya, Arkaan mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota," bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Kuasa hukum Arkaan, Arif Sahudi menyampaikan bahwa gugatan ini dilayangkan untuk mencari kepastian hukum dalam pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut terkait dengan usia pemilihan Gubernur hingga Wali Kota.

Lebih lanjut, kata Arif, untuk alasan politiknya adalah agar Ketum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep diharapkan bisa maju di Piwalkot Solo pada Pilkada 2024.

"Mas Arkaan ini orang solo nah makanya dengan kalau nanti dikabulkannya permohonan yang ingin perhitungan kapan umur itu sejak penetapan pasangan calon. Harapan kita mas Kaesang bisa fokus di solo saja begitu. Kan kalo di solo wali kota hanya 25, iya betul ora ujug ujug semua ada tahapan," ujar Arif saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu panggilan dari pihak MK untuk menggelar persidangan gugatan uji materiil tersebut.

Sebagai informasi, Kaesang lahir pada 25 Desember 1994 dan saat ini berusia 29 tahun. Dengan demikian, apabila gugatan Arkaan dikabulkan maka Kaesang tidak dapat maju ke Pilgub 2024 karena masih berusia 29 tahun.

JAKARTA, investor.id - Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, digugat atas penerapan Google Play Billing (GPB) System di Google Play Store, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia. Sidang pun telah digelar sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada Jumat (28/6/2028), dan kedua pada Selasa (16/7/2024).  

Googgle digugat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang diatur dalam Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a.

Pada sidang pertama akhir Juni lalu, sidang digelar dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator, yang dipimpin  ketua majelis hakim Hilman Pujana serta Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai anggota majelis.

Dalam paparannya, investigator menyampaikan bahwa telah terdapat cukup bukti atas terjadinya pelanggaran UU 5/1999.

Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasi melalui Google Play Store menggunakan GPB system dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi dari Google Play Store.

“GBP adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia. Atas penggunaan GBP tersebut, Google mengenakan tarif layanan (fee) kepada aplikasi sebesar 15-30% dari pembelian,” ungkap Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU Akhmad Muhari, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sementara itu, berbagai jenis aplikasi yang dikenakan penggunaan GPB tersebut meliputi aplikasi yang menawarkan langganan (seperti pendidikan, kebugaran, musik, atau video) serta aplikasi yang menawarkan digital items yang dapat digunakan dalam permainan/gim.

Selanjutnya, aplikasi yang menyediakan konten atau kemanfaatan (seperti versi aplikasi yang bebas iklan) serta aplikasi yang menawarkan cloud software and services (seperti jasa penyimpanan data, aplikasi produktivitas, dan lainnya).

Kebijakan penggunaan GPB tersebut pun mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play Store harus menggunakan GPB sebagai metode transaksinya. Sementara itu, penyedia konten atau pengembang (developer) aplikasi juga wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam GPB tersebut.

Google juga tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Kebijakan penggunaan GPB itu efektif diterapkan pada 1 Juni 2022. Bagi aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dihapus dari Google Play Store.

Sementara itu, Google Play Store sendiri merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93%. Karena itu, atas beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Google LLC itu, investigator menganalisis adanya dampak terhadap persaingan usaha.

Investigator juga menyebut bahwa akibat perilaku Google LLC, melalui kebijakan-kebijakannya itu, menimbulkan hambatan pasar jasa penyediaan pembayaran, hilangnya pilihan pembayaran bagi konsumen, serta adanya penurunan pendapatan developer Indonesia yang dibarengi dengan kenaikan pendapatan terlapor (Google).

Bantahan Google

Sementara itu, pada sidang Selasa (16/7/2024) kemarin, Majelis Komisi melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda penyampaian tanggapan terlapor (Google) terhadap LDP yang sebelumnya telah disampaikan investigator pada sidang pertama di Ruang Sidang, Gedung Kantor KPPU Jakarta.

“Google LLC, yang dalam sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa menolak LDP yang disampaikan investigator pada sidang sebelumnya,” ungkap Akhmad Muhari.

Dengan adanya tanggapan tersebut, Majelis Komisi pun akan menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam kesempatan yang sama, investigator KPPU maupun para terlapor juga telah menyerahkan daftar nama saksi dan/atau ahli kepada Majelis Komisi. 

Kasus tersebut sedianya punya jangka waktu pemeriksaan pendahuluan 30 hari kerja sejak tanggal 20 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News