JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan desain baru paspor pada Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam acara Peluncuran Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu (17/8/2024) mengatakan warna paspor tersebut berganti menjadi bernuansa merah dan putih yang merepresentasikan bendera Indonesia dari sebelumnya berwarna hijau kebiruan.

"Filosofinya senapas dengan kemerdekaan kita. Dengan pilihan warna ini, merah dan putih, menunjukkan identitas kita," ucapnya.

Dia mengatakan, tidak hanya dari warna, setiap lembar di dalam paspor berdesain baru juga menggunakan desain dengan 33 motif kain Nusantara. Selain desain, keunggulan lain yang menjadi perhatian utama Kemenkumham adalah keamanan. Dalam desain terbaru, terdapat fitur-fitur keamanan yang ditingkatkan sesuai dengan standar The International Civil Aviation Organisation (ICAO).

"Standar kekuatan sebuah paspor itu ditentukan dengan fitur keamanannya, yaitu tidak mudah dipalsukan. Paspor ini sudah memenuhi syarat itu. Paspor sebelumnya sudah sangat baik, tetapi kita tentu meningkatkan keamanan," ucapnya.

Ia mengatakan perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat identitas pribadi dan kebangsaan serta agar bisa menjadi alat perjalanan yang aman dan kuat. "Kalau kita mau masuk negara lain, langsung mengetahui this is Indonesian passport (ini paspor warga negara Indonesia) yang fitur keamanan sudah cukup baik. Tidak perlu meragukan lagi," kata Yasonna.

Paspor dengan desain baru akan mulai disebarkan pada 17 Agustus 2025 karena masih perlu menghabiskan stok paspor dengan desain lama. Yasonna juga mengusulkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim maupun Dirjen Imigrasi selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membuat sayembara, yakni bagi 100 orang pertama yang mendapatkan paspor berdesain baru ini maka tidak akan dikenakan biaya pembuatan paspor.

"Jadi, kalian itu berlomba-lombalah nanti untuk membuatnya. Itu (paspor) akan mempunyai nilai historis buat kalian," katanya.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menjelaskan bahwa paspor berdesain anyar ini baru akan diluncurkan pada tahun depan karena masih perlu mempersiapkan banyak hal, mulai dari proses pencetakan, kebijakan, distribusi, hingga penyiapan sistem.

"Makanya kita mulai dengan meluncurkan desain. Paspor berdesain ini akan kita luncurkan pada pelayanan tahun depan sesuai dengan janji beberapa bulan yang lalu," ucapnya.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan program Golden Visa. Program ini dibuat agar memudahkan WNA (Warga Negara Asing) untuk memberikan penanaman modal atau bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah menargetkan 1.000 WNA yang mendapatkan Golden Visa. Tak hanya itu, ada juga 10 negara prioritas yang warganya bisa mendapatkan Golden Visa Republik Indonesia (RI). Hal tersebut diungkap Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim.

“Saya realistis dari 10 besar negara yang ada invest datanya di BKPM karena kan kita selalu kerja sama dengan Menko Marves dan Kementerian Investasi, dasar negaranya adalah Singapura, Jepang, China, Korea, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab,” kata Silmy kepada wartawan di hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Silmy mengatakan saat ini yang sedang menjadi fokus adalah hilirisasi. Sementara pemerintahan berikutnya mengarah ke sektor pangan dan energi.

“Nanti kita fokuskan walaupun bukan berarti yang lain tidak kita perhatikan, tetapi ini kita tuju supaya apa? Supaya mendatangkan investor lebih banyak di sektor-sektor yang menjadi konsen daripada presiden terpilih yang mana salah satu yang beliau utamakan adalah di sektor pangan dan sektor energi,” tambahnya.

Silmy menambahkan, evaluasi penerapan Golden Visa juga rencananya akan dilakukan setiap 3 bulan. Hal ini demi Indonesia mendapatkan WNA yang berkualitas.

"Evaluasi dalam konteks hasil bukan bukan mencabut golden visanya karena kalau mencabut itu gampang. Misalkan tidak memenuhi saldonya itu bisa dicabut tapi ini dalam arti strategi untuk bisa mendapatkan good quality travelers yang ujungnya adalah manfaat untuk Indonesia," lanjutnya.

Hingga kini, tercatat sudah ada 300 WNA yang mendaftar untuk fasilitas Golden Visa. Hal ini menunjukkan besarnya minat terhadap kebijakan ini.

Manfaat Golden Visa

Pemegang Golden Visa akan menikmati berbagai manfaat eksklusif, antara lain:

• Jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara.
• Jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia.
• Kemudahan keluar dan masuk Indonesia.
• Prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi yang lebih mudah dan cepat.
• Mobilitas yang lebih tinggi.

Syarat Memperoleh Golden Visa

Untuk mendapatkan Golden Visa, WNA harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

• Menempatkan dana senilai USD 350.000 (sekitar Rp 5,3 miliar) ke dalam obligasi pemerintah Republik Indonesia.
• Memiliki keahlian atau kapasitas yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
• Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses Pemberian Golden Visa

Setelah memenuhi syarat yang ditetapkan, WNA dapat mengajukan permohonan Golden Visa melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di negaranya masing-masing. Proses pemberian Golden Visa akan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada orang berbahaya yang masuk ke Indonesia.

Dampak Kebijakan Golden Visa

Kebijakan Golden Visa diharapkan dapat menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo telah meminta agar penerima Golden Visa diseleksi secara ketat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

"Tadi saya tegaskan jangan sampai justru orang-orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk, enggak, harus diseleksi seketat mungkin,” kata Jokowi.

(SUR)

Jembrana: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pihak imigrasi menindak tegas wisatawan yang nakal.

"Kita harus tegas. Kita sudah memberikan pariwisata yang berkualitas, sehingga wisatawan juga harus menghargai kearifan budaya serta pelestarian adat dan seni di Bali," kata Sandiaga saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Dia mengatakan, kepada wisatawan harus disampaikan pesan yang lugas, mereka boleh berwisata tapi harus mematuhi peraturan perundang-undangan, yang jika dilanggar maka akan menjalani proses hukum.

Dalam hal penindakan, dia mengapresiasi pihak imigrasi yang bergerak cepat menindak wisatawan asing yang melanggar peraturan. "Wisatawan yang datang harus menyesuaikan dengan tujuan mereka datang ke Indonesia. Kalau menyimpang dari tujuan, misalnya bekerja disini itu harus ditindak," kata dia.

Selain wisatawan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dia juga mengingatkan dampak negatif dari over tourism. Dia mencontohkan di Barcelona, dimana warga setempat menggunakan pistol air ke arah wisatawan karena merasa tidak nyaman.

"Hal seperti itu jangan sampai terjadi di Bali. Karena masyarakat merasa kurang nyaman dengan kehadiran wisatawan kemudian muncul ekses yang kurang baik. Padahal pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian," katanya.

Baca juga: Pentingnya Asuransi Perjalanan bagi Wisatawan, OJK: Bikin Hati Tenang!

Destinasi wisata jangan terkonsentrasi di satu wilayah

Untuk menjaga agar pariwisata berjalan baik, menurut dia, diperlukan keseimbangan antara wisatawan dan kenyamanan masyarakat lokal termasuk penyebaran destinasi wisata sehingga wisatawan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah.

Untuk penyebaran destinasi wisata, dia mengungkapkan tujuan pembangunan jalan tol Probowangi di Provinsi Jawa Timur dan tol Mengwi-Gilimanuk salah satunya untuk penyebaran atau pemerataan destinasi wisata.

"Sehingga wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di Bali selatan, tapi juga ke Bali Barat yang bisa dikoneksikan dengan Banyuwangi," jelas Sandiaga.

Dengan jarak tempuh Mengwi-Gilimanuk 1,5 jam sampai dua jam, dia optimis wisatawan mancanegara juga akan tertarik untuk berkunjung ke wilayah Bali Barat.

(HUS)