Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi VI yang merupakan mitra kerja Kementerian Koperasi untuk meningkatkan organisasi Badan Layanan Umum (BLU), yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk menjadi tulang punggung pembiayaan koperasi ke depan.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa LPDB-KUMKM telah berhasil membuktikan diri sebagai tulang punggung pembiayaan khusus bagi koperasi di Indonesia dan ke depan perlu diperkuat secara organisasi maupun kinerjanya.

"Keberadaan LPDB-KUMKM telah memberikan ruang sosialisasi yang cukup bagi kami terkait pembiayaan koperasi. Kami bangga atas adanya LPDB-KUMKM dan ke depan harus terus diperkuat sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis koperasi," ujar Herman.

Senada dengan Herman, Muhammad Husein Fadlulloh juga mendukung penuh penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM diperuntukkan khusus bagi koperasi-koperasi produktif.

Herman mendorong Kemenkop untuk memperkuat struktur LPDB-KUMKM di seluruh provinsi. Hal ini bertujuan agar daya jangkau penyaluran dana bergulir dapat menjangkau lebih banyak koperasi di daerah, terutama koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk menjadi produktif.

"Kalau sekarang hanya dibeberapa kota satgasnya, ke depan harus lebih banyak, tujuannya agar daerah-daerah lain juga harus merasakan kehadiran koperasi," ucap Herman.

Menanggapi apresiasi dan dukungan dari anggota DPR, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja LPDB-KUMKM dalam melayani koperasi dan mendukung program strategis dari pemerintah maupun Kementerian Koperasi dibawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI. LPDB-KUMKM siap menjadi mitra kerja yang solid dalam mewujudkan koperasi yang kuat dan berdaya saing. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan," kata Supomo.

Supomo juga menjelaskan bahwa LPDB telah menjalankan berbagai strategi untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan koperasi produktif.

Mulai dari peningkatan kapasitas koperasi, yakni LPDB-KUMKM akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada koperasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian, Penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem koperasi.

"LPDB-KUMKM terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi," tutur Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, sejalan dengan perkembangan digital dan juga digitalisasi koperasi, LPDB-KUMKM juga terus mengembangkan sistem informasi yang lebih modern serta efisien untuk mempermudah proses penyaluran dana dan pengawasan.

"Kami yakin dengan dukungan dari semua pihak, LPDB-KUMKM dapat menjadi lembaga pembiayaan yang andal dan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kerakyatan," ujar Supomo.

Jakarta -

PT Trans Retail Indonesia membuka konsep bisnis baru berupa pusat grosir bernama Groserindo dengan gerai pertamanya yang berlokasi di Komp. Billy Moon, Jl. Raya Kalimalang No. 1 Blok D-E, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Gerai pertama Groserindo ini resmi dibuka hari ini, Jumat (8/11/2024) oleh Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung bersama President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin, Direktur Groserindo Edo Wikar, serta Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi.

Peresmian gerai pertama ini dilakukan secara simbolis melalui pemotongan tumpeng kemudian dilanjutkan dengan potong pita, yang keduanya dilakukan langsung oleh Chairul Tanjung bersama tamu undangan lainnya.

"Ini adalah Groserindo Kalimalang yang pertama kita bangunkan. Ini adalah pusat grosir di mana kita fokus kepada customer-customer khususnya UMKM dan juga customer-customer warung, pemilik laundry, pemilik F&B itu bisa juga belanja di tempat kita Groserindo," kata President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin.

CT Buka Groserindo di Kalimalang Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

Tak lupa Chairul Tanjung juga menyempatkan diri untuk berkeliling gerai pertama Groserindo ini. Sesekali ia terhenti untuk melihat-lihat produk apa saja yang dijual serta berbincang-bincang dengan para staff di sana.

Berbeda dengan pusat grosir lainnya, Shafie menjelaskan Groserindo berinovasi dengan berkolaborasi dan terintegrasi sejumlah layanan e-commerce seperti Grab, Allo Fresh, efishery, dan Bukalapak. Sehingga pusat grosir ini dapat memberi layanan secara online.

Lebih lanjut ia mengatakan Groserindo juga terkoneksi dengan ekosistem usaha Trans Retail lainnya melalui layanan Membership, Points & Coupon (MPC). Melalui layanan keanggotaan itu pelanggan bisa mendapat poin yang tentunya dapat digunakan untuk pembelajaran di ekosistem Trans Retail.

Terakhir, ia meyakinkan bahwa Groserindo merupakan pusat grosir dengan harga kompetitif. Dengan begitu pelanggan bisa mendapatkan keuntungan lebih saat berbelanja di pusat grosir ini.

CT Buka Groserindo Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

(fdl/fdl)

Jakarta -

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggenjot lifting minyak-gas (migas). Menurut Simon, Pertamina akan mengoptimalkan ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Kita banyak kan tempat-tempat yang ya harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela, kita dorong. Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak," katanya di Kementerian ESDM, jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi saya pikir fokus kita ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu dua pihak, semua pihak berkolaborasi. Pemerintah, Kementerian SDM, SKK Migas, KKKS, sama-sama bersatu," sambung dia.

Menurut Simon perlu kerja keras dan koordinasi yang baik demi mendongkrang produksi minyak dalam negeri. Bahlil sebelumnya menyebut Lifting minyak Indonesia sekitar 600 ribu barel per hari, sementara jumlah impor mencapai 1 juta barel per hari.

Simon juga menilai penambahan lifting minyak tidak cukup dengan hanya mengandalkan sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penemuan ladang minyak baru yang juga dilakukan oleh Pertamina.

"Kalau hanya mengandalkan sumur-sumur existing kan tentunya dengan treatment yang kita lakukan ya ada penambahan tapi kurang maksimal. Tentunya wilayah kerja baru yang ada, giant discoveries yang ada, itu harus kita kerjakan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia dikarunia oleh sumber daya alam yang kaya sehingga bisa dioptimalkan. Potensi tersebut juga diharapkan mampu membuat lifting minyak bertambah.

(ily/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Salah satu yang dilantik adalah Haryanto Adikoesoemo. Siapa dia?

Haryanto Adikoesoemo merupakan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. AKR Corporindo menjalankan sejumlah bisnis salah satunya SPBU. Ia salah satu orang yang akan membantu pekerjaan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari situs AKR Corporindo, Rabu (6/11/2024), Haryanto Adikoesoemo lahir di Surabaya pada tahun 1962. Ia mendapatkan gelar sarjana sains di Universitas Bradford Inggris tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan studinya pada program manajemen eksekutif di Harvard Business School, Amerika Serikat tahun 1993.

Haryanto Adikoesoemo diangkat Presiden Direktur AKR Corporindo pada tahun 1992. Ia juga tercatat menjabat sejumlah posisi penting yakni presiden direktur PT Arthakencana Rayatama dan PT AKR Land Development.

Haryanto Adikoesoemo juga tercatat menjadi Komisaris Utama anak perusahaan AKR yakni PT Jakarta Tank Terminal, PT Usaha Era Pratama Nusantara, PT Energi Manyar Sejahtera, PT Anugrah Karya Raya, PT Anugerah Krida Retailindo, PT AKR Niaga Indonesia, PT AKR Transportasi Laut, PT Anugerah Lubrindo Raya, PT Anugrah Lubrindo Batam.

Selain itu, Haryanto Adikoesoemo juga menjabat sebagai komisaris di PT Arjuna Utama Kimia dan PT Andahanesa Abadi dan sebagai Direktur Lubrindo Shipping Services Pte.

Melalui Instagramnya, Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11).

Saksikan juga video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di daerah yang distribusi pupuknya bermasalah. Hal ini dikatakannya usai menerima laporan sejumlah kepala desa.

Laporan itu disampaikan secara langsung dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.

Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.

"Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden," ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

"Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata salah seorang perwakilan desa tersebut.

Kepala desa yang berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi ada bantuan pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.

"Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada (tambahan pupuk). Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini,"ujar salah seorang perwakilan dari desa tersebut.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini.

"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," kata Amran.

Amran juga mengambil langkah tegas dengan meminta agar para manajer di area yang bermasalah ini untuk segera dicopot dari jabatannya. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikannya dalam 1-2 minggu ke depan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk, bisa berdampak besar ke negara.

"Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah, ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrem, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita," kata Amran.

"Kalau krisis ekonomi kita mampu bertahan, krisis COVID-19 kita bertahan. Semua kerjasama aparat pemerintah, APH, kita bisa atasi, tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan negara bisa bermasalah," sambungnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.

(acd/hns)

Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik di hari ulang tahunnya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa (5/11/2024) oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Basuki telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Basuki Hadimuljono lahir di Surakarta, dan genap berusia 70 tahun tepat di hari ini. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Basuki menjalankan tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Jokowi dan telah purna dari tugasnya.

Basuki yang juga kerap disebut Bapak Daendels Indonesia ini merupakan lulusan Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada Angkatan 1979, dan telah menyelesaikan pendidikan Master of Science di Civil Engineering Colorado StateUniversity, Amerika Serikat, 1989 serta Doctor of Philosophy, Civil and Engineering di universitas yang sama pada 1992.

Pada 2004 hingga 2005, Basuki pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD. Tahun berikutnya, Basuki pernah menjabat sebagai Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi dan anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo-Papua. Basuki juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dari 2006-2007.

Kiprah Basuki teruh merangkak naik, dan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) di usianya yang ke-49. Lalu, ia berganti jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU. Pada 2007 hingga 2013, Basuki dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU. Setelah itu, ia berganti jabatan sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU sampai 2014.

Tiba di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR, mulai dari 2014 hingga 2019. Jokowi lalu menjadikan Basuki sebagai petahana di periode selanjutnya, 2019 sampai 2024 hingga genap sepuluh tahun.

Basuki yang kerap dikenal sebagai sosok yang humoris dan gemar fotografi, pernah tergusur rumahnya karena terdampak proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Hal ini terungkap dari media sosial Mahfud MD kala itu, yang memuji Basuki karena keikhlasannya mengorbankan rumahnya untuk proyek jalan tol.

"Baru kali ini dalam sejarah rumah menteri mau digusur, tapi saya bilang (jalur tolnya) jangan dibelokkan, biar saja. Biar saya tunggu ganti ruginya," kata Basuki beberapa waktu silam.

Rumah Basuki sendiri diketahui berlokasi di Perumahan Pengairan Rawa Semut, Bekasi Timur. Rumah tersebut kemungkinan dilalui proyek tol Becakayu yang diperpanjang hingga ke Tambun Selatan, Bekasi.

Saat tiba momen purna tugasnya dari Kementerian PUPR, Basuki yang juga identik pakai ponsel jaman dulu (jadul), terpantau menangis saat akan meninggalkan gedung. Dirinya mengatakan, momen itu adalah momen yang berat lantaran hampir separuh hidupnya ia dedikasikan bekerja di Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," kata Basuki.

Saat hendak pulang dari kantornya di malam hari kemarin, Basuki akhirnya menangis. Malam itu adalah malam terakhirnya menghabiskan waktu di tempat yang disebutnya sebagai rumah. "PU ini rumah saya, bukan kantor. Saya jadi, saya meninggalkan rumah," kata Basuki, saat berpamitan.

Basuki menyempatkan diri menyalami dan memeluk jajaran karyawan di Kementerian PUPR. Tangisnya mulai pecah saat ia menuju pintu lobby. Basuki melambaikan tangan ke para anak buahnya. Ia juga menyempatkan diri untuk menundukkan badan dan memberikan penghormatan. Tangisnya semakin pecah saat dia mulai memasuki mobil. Mukanya semakin memerah, diiringi dengan suara isak tangis.

"I love you semua," ujar Basuki sambil melambaikan perpisahan.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ungkap Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," jelasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Sunarso.

Maka dari itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," tutup Sunarso.

(akn/ega)

Jakarta -

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

(hal/kil)

Jakarta -

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Banjarmasin (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

(hal/kil)

Jakarta -

Pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) mengalami perubahan. Posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) digantikan Simon Aloysius Mantiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pergantian bos Pertamina ini. Dia mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang sudah sangat mapan, pergantian kepemimpinan itu cuma hal biasa.

Pasti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir sudah ada alasan tersendiri untuk melakukan rotasi kepemimpinan.

"Gini, Pertamina itu kan BUMN yang sangat mapan, sistemnya sudah sangat jalan, pergantian kepemimpinan kan sudah biasa, dan lagi tergantung pak pimpinan, tergantung Pak Menteri BUMN dan Pak Presiden," ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Biasanya itu kan ada di Menteri BUMN, pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang diganti termasuk Pertamina," sambungnya.

Pihaknya akan segera mengundang pimpinan baru Pertamina ke Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi awal.

"Habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi. Oh minggu ini lah, orang baru dilantik dia pasti akan berkoordinasi," kata Bahlil.

Permintaan Bahlil ke Dirut baru Pertamina

Bahlil menilai Pertamina menjadi ujung tombak Indonesia di urusan migas. Dia bilang 65% lifting migas di Indonesia dikuasai oleh proyek-proyek Pertamina.

"Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama Kementerian ESDM. Baik untuk eksplorasi, peningkatan lifting, sumber-sumber idle dan saya akan habis ini undang mereka untuk rapat koordinasi," terang Bahlil.

Bahlil pun menyampaikan beberapa permintaan kepada Dirut baru Pertamina. Pertama, Pertamina diminta meningkatkan produksi minyak dan gas.

"Kemudian, (kedua) harus ada teknologi intervensi terhadap sumur yang ada semacam EOR," kata Bahlil .

Ketiga, Pertamina harus melakukan eksplorasi di seluruh wilayah kerja yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Dia harus melakukan eksplorasi lebih banyak di semua wilayah kerja yang sudah dimiliki Pertamina, karena kita mengandalkan Pertamina karena 65% itu ada di Pertamina lifting-nya," tegas Bahlil.

Saksikan Live DetikPagi:

(hal/hns)