JAKARTA, investor.id – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh resilien di tengah tekanan perekonomian dunia. Namun, pemerintah tetap harus menjaga kelangsungan disiplin fiskal dengan defisit maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi fiskal yang memadai akan mendukung pertumbuhan dan bauran kebijakan yang lebih seimbang.

Dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5% sampai 5,1% hingga tahun 2029. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 5%. Sedangkan rasio utang tetap terjaga di bawah 40% dari PDB hingga tahun 2029. 

JAKARTA, investor.id – Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2025 menanggung beban berat karena melanjutkan program yang sudah berjalan dari pemerintahan periode sebelumnya, dan harus mengakomodasi program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan,  pemerintahan ke depan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yaitu dalam kisaran 30% dari PDB. "Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," jelas Dasco melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah yang kian melonjak dikhawatirkan akan semakin melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di masa depan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau dengan rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mencegah lonjakan utang, pemerintah harus menerapkan aturan disiplin fiskal secara ketat, tidak boleh ada lagi pelanggaran atas defisit anggaran di atas 3% dari PDB, dan tidak boleh ada lagi monetisasi utang pemerintah oleh bank sentral.