Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, menghadap Prabowo untuk membicarakan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Hal ini juga termasuk dengan kelanjutan IKN.

"Kemarin saya menghadap bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Hal berikutnya yang mendapat perhatian dari Prabowo adalah penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak. AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," kata dia.

Di samping itu, ada arahan untuk penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Ia diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir, Senin (4/11). Pertemuan ini membahas dukungan AS dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

"Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan," sambungnya.

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen berharga mengingat dalam waktu dekat akan diperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS bangga mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di Nusantara. Selain itu juga investasi dalam penarikan modal komersial untuk proyek pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan kendaraan listrik.

"Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Kamala.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Berdasarkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken Prabowo belum lama ini, kini ada Kemenko Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedua kemenko masing-masing dipimpin oleh Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra.

Perpres yang mengatur soal Kemenko Polkam yakni Perpres No.141/2024, sedangkan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan diatur dalam Perpres No.142/2024.

Dalam Pepres No.141/2024, Kemenko yang dipimpin Budi Gunawan membawahi setidaknya tujuh kementerian/lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung (Kejagung), TNI dan Polri.

Sebelumnya, Kemenko Polhukam yang diatur dalam Perpres No.73/2020 turut membawahi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kemmenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Kini, Kemenkumham pun dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya, berdasarkan Perpres No.142/2024 dikoordinasikan oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibawahi Yusril Ihza Mahendra.

Adapun merujuk pada Perpres No.141/2024, aset, anggaran dan dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kementerian-kementerian urusan politik serta keamanan dalam maupun luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informasi dilaksanakan Kemenko Polkam, dari sebelumnya Kemenko Polhukam.

Sementara itu, aset, anggaran dan dokumen urusan kementerian di bidang hukum dan HAM dilaihkan ke Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, penegakan hukum bakal diurus oleh Kemenko Polkam.

"Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Kementerian Koordinator [Polkam]," demikian dikutip dari Perpres No.141/2024 pasal 51 ayat (1) huruf c.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

"Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya," sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

"Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian," terang Zulhas.

Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

"(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan tujuh peraturan presiden (Perpres) terkait kementerian koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih.

Perpres tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain:

• Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
• Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
• Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian|
• Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
• Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Dikutip dari salinan Perpres, pada Rabu (6/11/2024), seluruh Perpres itu diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Setiap Perpres mengatur dengan jelas kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja, serta ketentuan peralihan.

Sebagai contoh, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 mengatur tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam Perpres tersebut, kementerian ini memiliki susunan organisasi yang meliputi, Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruangm Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana serta Prasarana Permukiman, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

Kementerian Koordinator juga memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu koordinasi perumusan kebijakan, sinkronisasi kebijakan dan program, pengendalian pelaksanaan kebijakan, dan pemberian dukungan dan fasilitasi.

Menteri Koordinator Punya Wakil Menteri

Dalam peraturan ini, seluruh menteri koordinator dapat memiliki wakil menteri.

Contohnya, pada Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, aturan mengenai wakil menteri diatur dalam Pasal 3.

"Dalam memimpin kementerian koordinator, menteri koordinator dapat dibantu oleh wakil menteri koordinator sesuai dengan penunjukan presiden," tulis Pasal 3 ayat (1).

Wakil menteri koordinator ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator.

Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga dapat memiliki wakil menteri, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 145 Tahun 2024.

Tujuh Kemenko era Prabowo

Berikut ini adalah Kementerian Koordinator dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Dari ketujuh menko ini, baru dua yang sudah memiliki wakil menteri, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk Paulus dan Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Kementerian Kebudayaan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kementerian Koperasi;
5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Badan Pangan Nasional;
6. Badan Gizi Nasional; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Kementerian Pariwisata; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

AHY membeberkan hasil pertemuannya dengan Nusron, salah satunya hasil belanja Nusron selama beberapa waktu menjabat di Kabinet Merah Putih. Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN masih punya banyak PR untuk diselesaikan.

"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN bisa menjadi kunci utama, sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik," ucap AHY, ditemui di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan empat tugas utama dari AHY yang akan segera dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek pembangunan yang berfokus pada empat bidang infrastruktur.

"Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Ini harus kami petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya," papar Nusron usai pertemuan.

Nusron melanjutkan, yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Ketiga, adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Sedangkan yang keempat yaitu infrastruktur yang menopang hilirisasi.

Tugas selanjutnya, Nusron diminta untuk mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Hal ini dikarenakan birokrasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dirasa lambat.

"Karena saat ini setelah dicek dengan data dan peta yang ada, PKKPR itu ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," papar Nusron.

Tugas ketiga, Nusron diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana kebijakan satu peta (one map policy). Lalu tugas keempat, ia juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM).

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat. Minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan," pungkas Nusron.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bakal memiliki kantor baru. Namun, kantor tersebut baru bisa digunakan 2 bulan lagi.

Lokasi kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

"Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi," jelas pria yang biasa disapa Zulhas itu di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. "Belum-belum, lagi diurus," ucapnya singkat.

Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin tenaga kerja di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak akan terkena PHK meski saat ini perusahaan terancam pailit. Dia menegaskan perusahaan sejauh ini masih beroperasi dan produksi meski ada ancaman pailit.

Pemerintah, kata Airlangga, akan berupaya untuk mendorong Sritex tidak menutup operasinya. Bila operasi terus berjalan, maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengatakan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, Sritex baru dinyatakan pailit. Sejauh ini perusahaan masih bisa melakukan kasasi dan lolos keputusan pailit. Dengan begitu perusahaan memang sudah sewajarnya bisa tetap berjalan dan beroperasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir dalam acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Ia hadir sebagai pembicara untuk membagikan berbagai pengalamannya di pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya.

Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Prabowo di kesatuan.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.