Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja cemerlang emiten properti yang tecermin dari realisasi marketing sales kuartal III/2024 diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun, seiring bergulirnya stimulus dan potensi penurunan suku bunga acuan.

Emiten properti seperti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) kompak menorehkan pertumbuhan marketing sales sepanjang Januari-September 2024.

Perolehan tertinggi marketing sales alias prapenjualan dipegang oleh CTRA yang meraih Rp8,7 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 11% dari tahun lalu yakni Rp7,7 triliun. Realisasi itu juga mencerminkan 78% dari target 2024 yakni Rp11,1 triliun.

Sementara itu, BSDE memperoleh prapenjualan Rp6,84 triliun sepanjang 9 bulan pertama tahun ini atau tumbuh 1% year on year (YoY). Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang mencatatkan penjualan Rp3,85 triliun.

PANI sendiri mencatatkan prapenjualan senilai Rp4,7 triliun, melesat 168% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini membuat perseroan meningkatkan target prapenjualan dari Rp5,5 triliun menjadi Rp6 triliun pada 2024.

Seiring kinerja tersebut, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda memandang prospek emiten properti hingga akhir 2024 akan cenderung positif, seiring bergulirnya insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%.

Faktor lain yang berpotensi mendorong kinerja emiten properti adalah rencana penghapusan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Adapun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi, serta perubahan perilaku pasar,” ujar Rosalinda saat dihubungi Bisnis pada Senin (28/10/2024).

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyoroti faktor krusial yang akan mendorong kinerja emiten properti adalah potensi besar penurunan suku bunga acuan BI alias BI Rate pada kuartal akhir 2024.

Bank sentral saat ini menetapkan suku bunga acuan di level 6% dengan bunga deposit facility 5,25% dan suku bunga lending facility 6,75% hingga Oktober 2024.

“Kebijakan ekspansif moneter BI akan mendorong likuiditas sektor properti dan berpeluang meningkatkan kinerja pertumbuhan KPR [Kredit Pemilikan Rumah] ataupun juga performa KPA [Kredit Pemilikan Apartemen],” kata Nafan.

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan akan berdampak jangka panjang bagi emiten properti, khususnya yang memiliki cadangan lahan atau land bank melimpah.

Mirae Asset Sekuritas memilih CTRA, PANI, dan BSDE sebagai saham pilihan di sektor properti dengan rekomendasi beli. Target saham CTRA diproyeksikan mencapai level Rp1.515, PANI sebesar Rp13.450, dan BSDE Rp1.340 per saham.

Di lantai bursa, saham CTRA kini bertengger di level Rp1.320 atau meningkat 12,82% secara year to date (YtD). Adapun saham PANI tumbuh 202,04% YtD menjadi Rp14.800, sementara BSDE terapresiasi 13,43% YtD menuju posisi Rp1.225.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial sampai 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

(aid/ara)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100% dan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, aturan DP 0% ini sebenarnya akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Aturan ini berlaku pada semua jenis properti, yakni rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan.

Selain sektor properti, BI juga memperpanjang relaksasi uang muka pembiayaan kendaraan bermotor di perbankan dengan nilai maksimal 10% dari harga kendaraan. Kebijakan ini juga berlaku efektif 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resmi, Kamis (24/10/2024).

Perpanjangan juga berlaku untuk Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.

Sebelumnya dalam laporan RDG BI, pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (yoy). Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mengumumkan memperpanjang insentif kebijakan uang muka (down payment/DP) kredit atau pembiayaan properti hingga 0%. Kebijakan ini jadi upaya bank sentral untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan tahun depan.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, belum lama ini.

Kebijakan DP 0% itu dituangkan BI dengan mempertahankan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit properti paling tinggi sebesar 100%. Ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan properti dengan DP 0%.

“Berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025,” ungkap Perry.

Untuk diketahui, kebijakan DP 0% kredit dan pembiayaan properti sejatinya telah berlaku mulai 1 Maret 2021 lalu, sebagai respons BI memacu penyaluran kredit di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan ini kemudian dievaluasi setiap tahun.

Sejak saat itu, Bank Indonesia terus melanjutkan insentif kebijakan DP 0% kredit atau pembiayaan properti sampai dengan tahun 2024 dan memutuskan untuk kembali menggelontorkan insentif tersebut pada tahun 2025 mendatang.

Berdasarkan data sementara Uang Beredar (M2), realisasi kredit properti sampai dengan kuartal III-2024 mencapai Rp 1.403,6 triliun atau meningkat 7,6% year on year (yoy). Pertumbuhan dicatatkan baik dari segmen KPR dan KPA, kredit konstruksi, maupun kredit real estate.

Secara rinci, KPR dan KPA tumbuh 10,9% (yoy) menjadi Rp 771,2 triliun. Kemudian kredit konstruksi tumbuh tipis 1,2% (yoy) menjadi Rp 1,2 triliun. Serta kredit real estate naik 9,1% (yoy) menjadi Rp 230,1 triliun hingga kuartal III-2024.

Melalui serangkaian kebijakan, Bank Indonesia yakin total kredit perbankan dapat tumbuh di batas atas 10-12% pada tahun 2024. Selanjutnya, kredit diproyeksi dapat tumbuh 11-13% pada tahun 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satu di antaranya adalah uang muka (DP) kredit properti sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Sebagai informasi, LTV adalah rasio jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Dengan LTV 100%, artinya nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bisa mendapatkan pinjaman senilai 100% harga rumah yang akan dibeli alias tanpa uang muka.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Bisa Nggak Beli Rumah Tanpa BI Checking?

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti berpeluang memacu ekspansi setelah segudang katalis positif mewarnai periode akhir kuartal III/2024. Mulai dari penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan diperpanjangnya insentif fiskal hingga pengujung tahun.

Katalis pertama datang dari Kementerian Keuangan yang resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk September – Desember 2024. Perpanjangan itu termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed diproyeksikan akan memangkas suku bunganya pada bulan ini dan diikuti oleh pelonggaran suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Saham-saham properti hingga bank jumbo kemudian diproyeksi tersengat.

Berdasarkan perkiraan sebagian besar analis, pejabat The Fed cenderung akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan pekan depan.

Perkiraan tersebut mengacu berbagai data, seperti laporan bulanan mengenai indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) atau inflasi AS yang akan menunjukkan kenaikan.

Adapun, data Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukan kemungkinan indeks harga konsumen dan inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,2% pada Agustus menyusul kenaikan serupa pada bulan Juli. Angka tersebut mewakili kenaikan sebesar 3,2% secara tahunan untuk inflasi inti—sepertiga dari angka yang dicapai dua tahun lalu.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan penurunan suku bunga The Fed kemudian akan diikuti oleh BI, meskipun tidak langsung dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan ini.

Seiring dengan tren kebijakan moneter longgar, terdapat deretan saham yang akan tersengat. "Sektor yang bakal menarik minat di tengah sentimen positif atas penurunan tingkat suku bunga yaitu properti dan yang berhubungan, infrastruktur," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (12/9/2024).

Di sektor properti dan infrastruktur, saham yang bisa dicermati adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), serta PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).

"Proyeksinya [saham properti dan infrastruktur] berpotensi melanjutkan tren kenaikan. Akan tetapi untuk sektor properti karena secara teknikal sudah naik signifikan dalam jangka pendek, pergerakannya akan cenderung sideways atau bisa koreksi minor," tutur Sukarno.

Adapun, pada perdagangan hari ini, Kamis (12/9/2024), deretan saham-saham properti serta infrastruktur mencatatkan kinerja yang beragam. BSDE mencatatkan penurunan harga saham 3,17% ke level Rp1.220 per lembar. Dalam sepekan, harga saham BSDE juga turun 5,43%.

Harga saham SMGR juga turun 0,25% pada perdagangan hari ini, serta turun 1,74% dalam sepekan perdagangan.

Lalu, harga saham CTRA naik 1,12% pada perdagangan hari ini dan sahamnya stagnan di level Rp1.350 dalam sepekan.

Harga saham SMRA stagnan di level Rp655 pada perdagangan hari ini. Sementara, dalam sepekan harga saham SMRA naik 4,8%.

Selain itu, menurutnya saham perbankan seperti PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) patut dicermati.

"Saham bank bluechip tetap menjadi pilihan ketika pasar sudah mulai membaik. Selain itu, ada sentimen penguatan rupiah," ujar Sukarno.

Tercatat, deretan saham perbankan itu juga mencatatkan kinerja penguatan dalam sepekan perdagangan terakhir. Saham BBCA misalnya naik 2,2% dalam sepekan ke level Rp10.475 pada penutupan perdagangan hari ini.

Saham BMRI, BBNI, dan BBRI masing-masing naik 1,74%, 2,75%, serta 0,49% dalam sepekan perdagangan. Adapun, saham BBTN naik 2,49% dalam sepekan.

Sebelumnya, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan penurunan suku bunga acuan tentu saja akan mendorong pergerakan pasar. Pasalnya, penurunan tingkat suku bunga tentu akan mendorong kenaikan daya beli dan konsumsi.

Sementara itu, menurutnya sektor saham yang akan tersengat pelonggaran kebijakan moneter The Fed adalah sektor-sektor seperti finansial, consumer non-cyclical, properti, serta otomotif.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta juga mengatakan di tengah ekspektasi penurunan suku bunga acuan, investor mengakumulasikan saham di sektor infrastruktur, keuangan, industri, transportasi, properti, dan cyclical sector.

Sejauh ini, tingginya suku bunga acuan telah menggerus daya beli masyarakat. Apabila suku bunga acuan turun, akan meningkatkan permintaan domestik.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Memiliki rumah menjadi keinginan setiap orang. Namun banyak orang merasa kesusahan untuk membeli rumah secara cash atau tunai karena harga yang selalu naik setiap tahunnya.

Salah satu hal yang bisa membantu seseorang mewujudkan impian untuk punya rumah adalah dengan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kemampuan orang untuk mengambil besaran KPR juga berbeda-beda.

Hal itu terkait dengan kemampuan membayar down payment (DP) dan kemampuan membayar cicilan KPR. Di bawah ini akan dijelaskan tentang besaran angsuran yang tepat untuk pengajuan KPR rumah Rp250 juta seperti dikutip dari laman OCBC.
Misalnya, ada seorang pria yang sudah berkeluarga dengan satu anak sangat ingin membeli rumah. Kemampuannya untuk membayar DP sekitar Rp50 Juta. Dia tidak bisa joint income saat mengajukan KPR karena istrinya tidak bekerja. Jadi, kemampuan membayar cicilan KPR hanya dari gaji atau penghasilan dirinya saja.

Penghasilannya dalam sebulan adalah Rp10 Juta dan tidak punya cicilan tetap. Kira-kira, berapa harga rumah yang bisa dibeli dengan KPR? Apakah dengan gaji Rp10 Juta bisa mengambil KPR Rp250 Juta?

Kemampuan membayar cicilan

Berdasarkan metode 50:30:20:10, dia bisa membagi penghasilannya dalam empat kategori yaitu 50 persen untuk biaya rumah tangga, 30 persen untuk cicilan utang, 20 persen untuk tabungan, dan 10 persen untuk biaya sosial.

Artinya, dari Rp10 Juta, dia perlu menyisihkan Rp5 Juta untuk biaya rumah tangga, Rp2 Juta untuk tabungan, Rp1 Juta untuk biaya sosial, dan Rp3 Juta bisa untuk membayar cicilan utang atau KPR.

Baca juga: Beli Rumah Rp400 Juta, Gajinya Harus Berapa?

Jadi agar kondisi finansial keluarga tetap aman meski punya utang, angsuran maksimal yang bisa dibayar adalah Rp3 Juta. Setelah mengetahui hitung-hitungannya, sekarang tinggal mencari rumah dengan budget yang masuk dalam hitungan keuangan.

Dengan cicilan maksimal Rp3 Juta, dia bisa membeli rumah dengan harga Rp400 Juta dengan simulasi DP Rp40 Juta dan cicilan Rp2.791.076 dengan tenor 15 tahun, bunga fix 10 tahun, dan seterusnya bunga floating.

Pertama dia harus menyiapkan angsuran pertama Rp2.291.076, DP Rp40 Juta, dan biaya lainnya sekitar Rp21.600.000. Jadi total pengeluaran Rendy untuk pembayaran pertama adalah Rp64.391.076.

Minimal Down Payment

Hitungan itu adalah untuk pembayaran DP 10 persen. Namun apakah bank bisa menerima DP 10 persen? Sejak tanggal 21 Maret 2021, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan DP minimal untuk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR).

Aturan baru tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. DP KPR rumah tapak dan rumah susun untuk tipe di atas 70 menjadi sebesar 5 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR I (Pertama) dan 10 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR II (Kedua).
2. DP KPR rumah tapak dan rumah susun untuk tipe di atas tipe 21 sampai tipe 70 menjadi sebesar 5 persen baik untuk pembiayaan fasilitas KPR I (Pertama) dan pembiayaan fasilitas KPR II (Kedua) .
3. DP KPR rumah tapak dan rumah susun untuk tipe 21 ke bawah menjadi sebesar 0 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR I (Pertama) dan 5 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR II (Kedua).

Meski BI telah menetapkan aturan tersebut, terkadang ketentuan DP minimal juga didasarkan atas pertimbangan dan penilaian Bank terkait kapasitas calon debiturnya.

Jadi buat yang ingin mengajukan KPR, sebaiknya mencari informasi yang detail baik dari Bank tempat pengajuan KPR atau membaca informasi tentang KPR di situs terpercaya.

(KIE)