ekBis#1

Drama Gugatan Kepengurusan DPP PDIP Berlanjut ke Polda Metro Jaya

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan (PDIP) mendampingi lima orang kadernya ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan telah ditipu untuk menggugat keabsahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PDIP 2024-2025.

Mereka melaporkan Anggiat BM Manalu, orang yang diduga menggunakan tanda tangan kelima kader PDIP untuk menggugat kepengurusan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"[Kami] datang bersama-sama dengan 5 kader PDI Perjuangan yaitu Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun yang diduga dilakukan Angiat BM Manalu," tutur perwakilan BBHAR PDIP Triwiyono Susilo dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Dia mengklaim kejadian berawal ketika lima kader PDIP tersebut bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah Posko Tim Pemenangan PDIP. Di situ, Anggiat meminta dukungan terkait demokrasi.

Pada saat itu, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong. Kendati demikian, kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Dalam hal ini kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5537/IX/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 september 2024," imbuh Triwiyono.

Lebih jauh, sambungnya, PDIP akan mempercayakan seluruh proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak hanya proses hukum di kepolisian yang kita tempuh, selanjutnya kita akan mengadukan Anggiat BM Manalu ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat," tutup Triwiyono.

Sebelumnya, SK kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham untuk periode 2019-2024 namun diperpanjang hingga 2025 digugat para kader PDIP ke PTUN Jakarta.

Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut Victor W Nadapdap mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART PDIP.

Mereka menilai SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun.

Megawati Kocok Ulang Formasi DPP PDIP, Strategi Hadapi Pilkada 2024?

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga 2025. Tak hanya memperpanjang masa bakti, Megawati juga merombak susunan DPP PDIP.

Sejumlah pentolan partai Banteng Moncong Putih mendapatkan tugas baru dari Megawati. Salah satunya adalah Adian Napitupulu yang sebelumnya tak memiliki jabatan di DPP, diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya di antaranya berfokus pada menyukseskan program partai.

"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa."

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Pasalnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Persiapan Hadapi Pilkada?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa perombakan susunan pengurus DPP PDIP juga terkait Pilkada 2024.

"Ini [masa bakti DPP PDIP] diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kita baru saja menyelesaikan Pemilu kemudian akan menjelang Pilkada yang akan datang," ujarnya kepada awak media.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.

Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya dilansir dari Antara.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP Berstatus Nonaktif

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dilantik menjadi ketua DPP PDIP Bidang Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME untuk masa bakti hingga 2025.

Hasto menjelaskan, pihaknya memang sengaja melantik Zuhairi karena jabatan ketua DPP PDIP Bidang Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME kosong sejak ditinggal almarhum Hamka Haq.

"Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan ada sejumlah penambahan jabatan dalam struktur pengurus DPP PDIP hingga 2025. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat kuda-kuda menghadapi berbagai tantangan ke depan seperti Pilkada 2024.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum.

Hasto mengungkapkan, Megawati juga mengangkat Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga ke dalam jajaran pengurus pusat partai.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip kepala Baguna," lanjutnya.

Dia menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan. Mereka resmi dilantik oleh Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;