Jakarta: DTKS merupakan upaya kementerian sosial untuk mengidentifikasi keluarga dan individu yang membutuhkan bantuan sosial serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Pendaftaran DTKS saat ini dapat kamu lakukan secara offline dan juga online loh! Tapi sebelum kamu melakukan pendaftaran alangkah baiknya kamu mengetahui beberapa hal berikut ini, seperti dikutip dari laman Fakultas Hukum UMSU.

Syarat daftar DTKS

Beberapa syarat yang harus kamu lengkapi jika ingin mendaftar DTKS yaitu:

1. Warga miskin atau rentan miskin.
2. Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya.
3. Tercatat sebagai penduduk di wilayah setempat.
4. Telah melalui proses musyawarah

Baca juga: Lakukan Ini Jika Anda Tak Terdaftar Sebagai Penerima Bansos BPNT Bulan Oktober

Cara Daftar DTKS Via Online

Kamu dapat melakukan pendaftaran DTKS secara online hanya menggunakan Handphone. Berikut ini langkah-langkah lengkapnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Playstore.
2. Buka aplikasi dan "Buat akun baru" untuk memulai registrasi akun.
3. Isi data diri seperti No KK, NIK, Nama sesuai KK dan KTP.
4. Unggah dokumen berupa foto KTP dan selfie kamu memegang KTP.
5. Verifikasi dan aktivasi akun akan dikirim melalui email oleh kemensos.
6. Setelah verifikasi berhasil, akses kembali ke aplikasi dan klik menu "daftar ulang" isi data diri sesuai petunjuk.
7. Pilih jenis bantuan sosial yang ingin kamu ajukan Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data yang kamu ajukan.

Cara daftar DTKS via offline

Pendaftaran DTKS juga dapat kamu lakukan dengan mendatangi kantor Desa/Kelurahan setempat secara langsung loh!! Berikut ini caranya yang dapat kamu ikuti:

1. Datangi kantor Desa/Kelurahan di tempat kamu.
2. Pastikan kamu membawa dokumen sebagai persyaratan seperti Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Lakukan diskusi dengan pihak Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang berhak masuk DTKS.
4. Hasil diskusi kamu catat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Berita acara tersebut dapat kamu gunakan untuk melakukan berifikasi dan validasi data melalui kunjungan rumah tangga oleh Dinas Sosial.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Berapa lama DTKS jadi

Untuk mengetahui status Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan sudah jadi atau belum, kamu dapat melakukannya dengan cara berikut ini:

1. Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos atau kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi data berupa nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
3. Masukan nama kamu sesuai KTP.
4. Ketik kode verifikasi yang ditampilkan.
5. Klik Tombol "Cari Data".

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut kamu dapat mengetahui status dari Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Singkatan DTKS mungkin sudah tidak terlalu asing saat ini. Khususnya, saat pemerintah sudah mulai membagi-bagikan bantuan sosial.

DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.

Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pengertian DTKS, kriteria, dan manfaat dari DTKS.

Apa itu DTKS

Melansir dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia mulai dari yang paling rendah status sosialnya.

DTKS saat ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial, yang sebelumnya dikelola oleh secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

DTKS hanya berisikan 40 persen penduduk Indonesia dengan alasan 40 persen tersebut sudah cukup untuk merangkum semua kebutuhan penargetan program perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.

Dalam data yang berisikan 40 persen tersebut meliputi penduduk Indonesia dengan kelompok sosial miskin dan hampir miskin.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Kriteria DTKS

Jika kamu ingin bergabung dalam DTKS maka kamu perlu mengetahui beberapa kriteria berikut ini:

1. Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan
2. Pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang perlu dikeluarkan dari DTKS dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada serta dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS
4. Musyawarah akan dilakukan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dan diusulkan dalam DTKS
5. Petugas pemerintah akan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk melakukan validasi dengan mengisi formulir penilaian yang dikeluarkan oleh PUSDATIN-KEMENSOS. Data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
   - Berita hasil musyawarah Desa/Kelurahan
   - Kartu Keluarga
   - Form pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/Pengusulan Data DTKS
   
   Setelah usulan diterima, Dinas Sosial akan menginput data kedalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan PISDATIN-KEMENSOS. Data akan diolah oleh PUSDATIN -KEMENSOS melalui Methode Proxi- Mean Testing yang hasilnya akan menentukan apakah keluarga tersebut layak untuk di masukan kedalam DTKS atau tidak
   
6. Hasil finalisasi akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terbaru.

DTKS pada dasarnya bukan data kemiskinan, tetapi data yang menunjukan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Cara Cek Bansos BPNT dari HP

Manfaat Terdaftar DTKS

Beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika bergabung dalam DTKS yaitu:

Dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa data yang ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberi bantuan atau pemberdayaan.

DTKS adalah bantun berbasis rumah tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.

Bantuan DTKS yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Sedangkan bantuan berbasis perorangan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI -JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Bank DKI Salurkan KLJ, KPDJ, dan KAJ untuk Masyarakat DKI Jakarta

Warga Jakarta Mulai

Bank DKI mendistribusikan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pada Selasa pekan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, dalam keterangan resminya mengatakan, distribusi KLJ, KPDJ, dan KAJ ini merupakan dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

"Dalam hal ini, Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile. JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

"Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan," ucap Agus.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Sampai dengan periode Juni 2024 telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI. Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman.

"Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja," tutup Arie.

(fdl/fdl)

JAKARTA,investor.id - Komisi VII DPR menyarankan penerapan skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran harus dilakukan dengan  mengedepankan prinsip berkeadilan. Apalagi pemerintah menerapkan hal ini untuk mengurangi jumlah penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

“Berkeadilan itu prinsipnya adalah yang berhak atas subsidi dimudahkan untuk mendapatkannya, sementara yang tidak berhak atas subsidi maka dicegah dengan kebijakan yang konsisten,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (19/7/2024).

Dalam hal ini penerima BBM bersubsidi merupakan masyarakat yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Penerima BBM subsidi adalah angkutan umum, ojek online, UMKM dan warga tidak mampu lainnya. Dalam hal ini diperlukan skema yang dibuat secara tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.  Pemerintah harus mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dilakukan.

"Hal ini harus dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah tanpa ada kelonggaran apapun. Bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari plat nomor, data DTKS maupun yang lainnya. Yang paling penting penegakan hukum harus dijalankan karena ini berkaitan dengan pengaturan subsidi dari negara, kata Eddy.

Eddy mendorong pemerintah untuk melakukan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 sebagai payung hukum yang kuat untuk subsidi tepat sasaran. Revisi Perpres diperlukan sebagai payung hukum yang kuat dan konsekuen. mencantumkan pertama, kategori kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak konsumsi BBM bersubsidi .

"Sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan Perpres tersebut” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait tengah menyusun sejumlah mekanisme agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Pada saat yang sama pemerintah juga terus mendorong agar penggunaan BBM yang ramah lingkungan.  

“Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM,” imbuh Airlangga.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News